DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si

Nama lengkap :DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si2. Tempat lahir : Sukabumi3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 16 Februari 19664. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal: Jl. Simpang Tiga RT 02 / RW 03, Kelurahan Karang Tengah,Kecamatan Cibadak, Kabupaten SukabumiaAgama : IslamoO.

Penetapan Majelis Hakim Nomor98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.tanggal 07Desember 2016tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa DAEN SAPUTRA, S.Ip

S.Ip., M.Si. bersamasamadengan DRS. LOMRI MALADI,M.Si. di kantor KEMENPORAJakarta. j. Februari 2013 dipergunakan untukkoordinasi kepada sdr. AMIRselaku penghubung dari PT.KARYA SIMETRIS sebagaiRp. 30.000.000, bentuk imbalan, dan yangmenyerahkan LOMRI MALADIsendii di daerah CiaulKabupaten Sukabumi.k.

873.102.758, (delapan ratustujuh puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh delapanrupiah).Y adanya sisa nilai kontrak sebesar Rp.321.979.000,dengan rinciansebagai berikut :(Nilai Paket Pekerjaan yang dilelangkan Rehab GOR = Rp.4.020.000.000/Nilai Penawaran paket pekerjaan Rehab GOR oleh Pemborong =Rp.3.698.021.000) sisa sebesar Rp.321.979.000,Y adanya pencatatan penggunaan dana berdasarkan buku bank, tidaksesuai dengan realisasi pengunaan dana.Bahwa akibat perouatan Terdakwa DAEN SAPUTRA, S.Ip

Rp. 5.000.000,c. 8 Agustus 2012 Rp. 30.000.000,d. 8 Agustus 2012 Rp. 32.000.000,e. 30 Oktober 2012 Rp. 30.000.000,f. 14 Nopember 2012 Rp. 11.000.000,g. 31 Agustus 2012 Rp. 95.000.000,h. 23 Januari 2013 Rp. 40.000.000,i Januari 2013 dipergunakan untuk Rp. 50.000.000,koordinasi kepada pihakKEMENPORA R.I yaknisdr.HAFID selaku AsistenDeputi Kementrian Pemudadan Olahraga RepublikIndonesia, dimana uangtersebut diserahkan olehTerdakwa DAEN SAPUTRA,S.Ip., M.Si. bersamasamadengan DRS.

MAULUDDIN, S.IP., M.Si.,

MAULUDDIN, S.IP., M.Si;Tempat Lahir : Putussibau;Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/19 Juni 1968;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan M.

MAULUDDIN, S.IP., M.Si. oleh karena itudari Dakwaan Primair:3. Menyatakan Terdakwa M.

Herman Paturusi, S.IP. sebesarRp1.730.830.551,00 tanggal 27 Desember 2006;24) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 284 tanggal 27Agustus 2010 atas nama pemegang hak Theresia Tena dengan luastanah 16.531 m? yang terletak di Desa Sibau Hilir KecamatanPutussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;25) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 168 tanggal 21 Maret1998 atas nama pemegang hak Tungkap dengan luas tanah 20.000m?

MAULUDDIN, S.IP., M.Si. dengan identitastersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa M.

MAULUDDIN, S.IP., M.Si. yang dimintakan bandingtersebut;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 2861 K/Pid.Sus/20184. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Bin Thamrin A.B.) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Yasnovita, S.IP. Binti Hasanusi) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;3.

RUSMIADI, S.E : YASNOVITA, S.IP

SUNTORO, S.IP.,M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama Primair; 2. Membebaskan terdakwa H. SUNTORO, S.IP.,M.Si, dari dakwaan Pertama Primair tersebut; 3. Menyatakan terdakwa H. SUNTORO, S.IP.,M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; 4. Menghukum terdakwa H. SUNTORO, S.IP.

S.IP (Asli); 26) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/KP/90 Tanggal 01 Juni 2006 atas nama SUNTORO. S.IP (Asli); 27) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/KP/90 tanggal 01 Juni 2006 SUNTORO. S.IP (Asli); 28) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/90 Tanggal 01 Juni 2006 SUNTORO.

S.IP (Asli); 29) Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor SK. 821/KP/2002/09 tanggal 29 Juli 2002 dan Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.821 / KP/ 2002/09 tanggal 29 Juli 2002 tentang Pemutasian Pejabat Kabupaten Siak atas nama Drs. H. HASRI SAILY (Copy); 30) Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor Sk 821/KP/2003/03 tanggal 18 Juli 2006 dan Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor SK. 821/KP/2006/03 tanggal 18 Juli 2006 tentang Pemutasian Pejabat Kabupaten Siak atas nama Drs.

SUNTORO, S.IP., M.Si

SUNTORO, S.IP., M.Si; Tempat lahir > Pekanbaru; nn nomen mene nnn nc nn nen en neeUmur/Tg lahir : 46 tahun/ 08 Februari 1968; Jenis Kelamin 5 LakiWakl; ~ ~~~ nnn nn nnn nnnKebangsaan PA (8 (6) ces) =Tempat Tinggal : Jalan Tenggiri, RT.004,RW.001, Kelurahan KampungRempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak; Agama : Slam; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pj.Kabag Tata Pemerintahan SetdaKab. Siak Tahun 2006); Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:: 1.

Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa H.Suntoro,S.ip.,Msi dengan Pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan,dikurangi masa penahanan yang sudah dijalanioleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap3. Menghukum Terdakwa H. Suntoro,S.ip.,Msimembayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga)bulan kurungan; 4.

S.IP (Asli); 26)Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/KP/90 Tanggal 01 Juni2006 atas nama SUNTORO. S.IP (Asli); 27)Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/KP/90 tanggal 01 Juni2006 SUNTORO. S.IP (Asli); ""28)Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/90 Tanggal 01 Juni 2006SUNTORO.

S.IP (Asli); 2 2222222 o enn ence ene ene nee29)Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor SK. 821/KP/2002/09 tanggal 29 Juli2002 dan Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.821 / KP/ 2002/09tanggal 29 Juli 2002 tentang Pemutasian Pejabat Kabupaten Siak atasnama Drs. H.

Suntoro,S.ip.,M.Si selaku sekretaris 1 (satu) bukananggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum Kab. Siak berdasarkan SK Bupati Siak Nomor : 101/ HK/ KPT/KPTS/ 2006 Tentang Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum Kab.

Menyatakan sah menurut Hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan EDY WAHYUDI,S.IP (Pemohon I) dan RATNA DARMAYANTI.A.Ma (Pemohon II)terhadap seorang anak laki-laki bernama MOH.NOVANSAH, lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 September 2011, dari seorang perempuan bernama LIASIH ; 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

EDY WAHYUDI,S.IP, DKK

sesuai aslinyadiberi tanda P5 ;6 Fotocopy Berita Acara Serah Terima Calon Anak Angkat (CAA),yang telahdicocokkan dan sesuai aslinya diberi tanda P6 ;7 Surat Keterangan Catatan Kepolisian diberi tanda P7 ;8 Surat Keterangan Catatan Kepolisian diberi tanda P8 ;9 Fotocopy Surat Keterangan Dokter,yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya diberitanda P9 ;10 Fotocopy Surat Keterangan Dokter,yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya diberitanda P10 ;11 Surat Keterangan Penghasilan atas nama Edy Wahyudi,S.IP

Pemohon tersebut dapat dikabulkandengan perubahan dictum sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;Memperhatikan segala ketentuanketentuan dari PerundangUndangan yang berlakudan ketentuanketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;MEN ETAPKAN1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon ; 2 Menyatakan sah menurut Hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan EDYWAHYUDI,S.IP

ARIFIN SIMANJUNTAK, S.IP

ARIFIN SIMANJUNTAK, S.IP, bertempat tinggal di Jalan MulyorejoIndah 1/4 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :GERMAN ARIFIN PANJAITAN, SH., Advokat pada Kantor HukumGERMAN PANJAITAN, SH & Rekan, beralamat di Jalan SememiJaya 7c / 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal16 April 2017, selanjutnya disebut sebagai.................

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172022806740001, atas nama H.D.Arifin Simanjuntak, S.IP, tertanggal 26 Agustus 2014, bukti P 4 ;5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172026805780003, atas namaAngreiny Meisary, SE, tertanggal 26 Agustus 2014, bukti P5 ; 6. Fotocopy Surat Keterangan perekemanan EKTP, No.474.4/ /436.7.13/ 2017,atas nama F.E. Abednego Simangunsong, tertanggal 30 Maret 2017, buktiP6.A; 7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578261208140005, tertanggal 27 Maret 2017, bukti P6.B ;8.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, tetap berada dalam tahanan;5.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IQBAL ALHADAR, S.Ip ;6. Menetapkan supaya Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip

,Jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,Yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip.8. Bahwa sebesar Rp. 80.230.000, dipergunakan oleh terdakwa bersamasamadengan saksi IQBAL AL HADAR, S.Ip tanpa kwitansi.e Bahwa besarnya anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang digunakan olehterdakwa diluar peruntukannya, yaitu:1.

,Jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,Yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip.8. Bahwa sebesar Rp. 80.230.000, dipergunakan oleh terdakwa bersamasamadengan saksi IQBAL AL HADAR,, S.Ip tanpa kwitansi.e Bahwa besarnya anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang digunakan olehterdakwa diluar peruntukannya, yaitu:1.

(tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa saksi terima biaya perjalanan dinas dari saksi IQBAL ALHADAR,S.lp, dengan menandatangani kwitansi kosong yang di sodorkan oleh saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip,Bahwa benar saksi IQBAL ALHADAR, S.Ip. sering menyodorkan kwitansikosong untuk di tanda tangani ;Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Prov. Malut SofifiJakarta dalam rangka menghadiri ekspose RT RW Prov.

adalah Bendahara saksi IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernahdisaksikan oleh Terdakwa H.

ABDULLAHIBRAHIM, S.Ip ;Menimbang, bahwa Terdakwa H.

ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.

PUTUSANNomor 256 K/Pid/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGYang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribuRupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 172/Pid.B2014/PN.Jap , tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa ELIAB ONGGE S.IP. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAB ONGGE S.IP. oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.

Menyatakan bahwa Terdakwa ELIAB ONGGE, S.IP. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PemalsuanSurat;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAB ONGGE, S.IP. oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

EliabOngge, S.Ip., M.M.

Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ELIABONGGE, S.IP

SUNTORO, S.IP., M.Si.

SUNTORO, S.IP, MSi.

SUNTORO, S.IP.

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. NURYANA HARLINA. SE., sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. SUKARI, selaku Ahli Waris dari Alm. SUNTAWI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

. & Rekan, beralamat di Jalan Ramania, Nomor 05E, Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanBENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP., pekerjaan TNI AD,pangkat Mayor Jenderal INI, jabatan Pangdam VIMulawarman, yang selanjutnya digantikan oleh Subiyanto,pekerjaan TNI AD, pangkat Mayor Jenderal TNI, jabatanPangdam VI Mulawarman, dalam hal ini memberikan kuasakepada Baslindo, S.H., M.Si. dan kawankawan, Para Pegawaipada Kumdam VI Mulawarman, beralamat

Menyatakan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tetap berada dalam tahanan ;6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :1. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEG DPRD Prov Maluku Utara Sofifi-Kab. Halmahera Timur untuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 dan Perda No. 6 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2011 An. ISHAK NASER,SE. 2.

Menetapkan supaya Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IQBAL AL HADAR, S.Ip

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) dan saksi Drs.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, , baiksaksi H.

Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Tim Penasehat HukumTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip ;.

Mengembalikan dan Menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukanTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip pada kedudukan semula ;.

ABDULLAH IBRAHIM, S.lp tidak pernah ditunjukkanuang yang telah di cairkan oleh Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip, setelah uangcair kemudian seluruhnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara TerdakwaIQBAL AL HADAR, S.lp, dan yang menyerahkan uang serta kwitansi uangperjalanan dinas kepada orang yang melakukan perjalanan dinas adalahBendahara Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernah disaksikan oleh saksiH.

., S.IP.

Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

., S.IP., tidak teroukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (

Lurah Untia selaku PanitiaPengadaan Tanah dan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sehingga unsur ini tidakterbukti pada perbuatan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

pemohon : HARI SOEBAGIJO, S.IP

AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;

PUTUSANNomor 2182 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor danTerdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :Nama : AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.,tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggarPasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA ADRIANARUMBEWAS, S.IP., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid. Sus/20194.

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan SubsidairPenuntut Umum;Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.

UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUMFORtersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TerdakwaAGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP

MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN

PUTUSANNomor 573 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN;: Belawan ;: 58 tahun/08 Maret 1958;: Perempuan;: Indonesia ;: Jalan A.

HELMY ALI, MM Bin MUHAMMAD ALI selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Sabang bersamasama dengan Terdakwa I MARIANI, S.Ip, MM selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal Wisata(Otsus) Di Kota Sabang Tahun 2010 dalam pelaksanaan pekerjaan PengadaanKapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yangtidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu

No. 573 K/Pid.Sus/2017 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa IIyakni MARIANI, S.Ip, MM ; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Wardiani;Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Terdakwa selaku Kuasa PengggunaAnggaran melakukan revisi (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh pada Kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.

HELMY ALI, M.M. selaku Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa IIyakni MARIANI, S.Ip, MM; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Wardiani;Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Terdakwa selaku Kuasa PengggunaAnggaran melakukan revisi (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.

Bin MUHAMMADALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE

PUTUSANNo. 152 K/Pid/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE ;tempat lahir : Wahai ;umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1968 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Pemda Il RT. 002/ RW. 005, KelurahanSiwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru, KabupatenKepulaua Aru ;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan

JOSEPH UNAWEKLA, S.lp alias OCE,supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 148/Pid.B/2014/PN.TULtanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.lp alias OCE yangidentitas selengkapnya sebagaimana diatas, tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip

alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kedua tersebut ;Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanyang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu primair;Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu subsidair;Memerintahkan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.lIp alias OCE segeradibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa JOSEPHUNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebut dalam segala kedudukan, harkat danmartabatnya;Menetapkan barang bukti berupa : 1

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, DKK

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, Terdakwall. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa iil.PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, Terdakwa IV.PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V. YOGI PRADONO binWIJI, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJOSUWITO, Terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP binSARDI, Terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, danTerdakwa IX. AJ.

YOGI PRADONO bin WIJI masingmasing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa VI.NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO selama 2 (dua)tahun dan 6 (enam) bulan;5.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN sebesarRp66.269.200,00, Terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMOsebesar Rp64.802.500,00, Terdakwa V. YOGI PRADONO bin WlJlsebesar Rp57.052.500,00, Terdakwa VI.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN,Terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa III.PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, TerdakwaIV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V. YOGI PRADONObin WIJI, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJOSUWITO, Terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP binSARDI, Terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO,dan Terdakwa IX. AJ.

Masdin, S.Ip M.Si Bin Malik

PUTUSANNomor : 430/Pid.B/2010/PN.Plp * DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkaraperkara Pidana padaPeradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MASDIN S.IP, M.Si.

, M.Si Bin MALIK tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatanpidana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiair, dakwaan lebihsubsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa Penuntut Umumtersebut.2 Membebaskan setidaktidaknya melepaskan terdakwa MASDIN S.IP, M.SiBin MALIK oleh karena itu dari dakwaan primair, dakwaan subsidiair,dakwaan lebih subsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa PenuntutUmum tersebut.3 Memulihkan hakhak terdakwa MASDIN S.IP, M.Si

Luwu ;e Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai,kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada PemerintahKab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab.

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada orang sebagai subyek hukum,dimana menurut hukum positif kita, barang siapa adalah setiap orang (natuurlijkepersonen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.Menimbang, bahwa Terdakwa MASDIN S.Ip.

Menyatakan terdakwa Muhammad Aras S.Ip Bin Alwi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan ;3.

MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin Alwi

kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2014, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriMamuju dengan Nomor :W.22.U12.Mu05/HK/II/2014/PN.MU, tanggal 10 Februari2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebutTelah membaca :e Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B03/R.4.15.4/Ft.1/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 dari Kepala Kejaksaan NegeriMamuju Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa MuhammadAras S.Ip

padapersidangan tanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik JaksaPenuntut Umum secara lisan pada tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya tetappada pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret2014 tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATUPRIMAIR :Bahwa ia MUHAMMAD ARAS S.Ip

/PW 32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI ,S Ip, Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dandiancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo

Bin ALWI Bersama samadengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dan diancamdengan pidana penjara dalam Pasal 5 ayat huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUKETIGAMUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI bersama dengan

Bin ALWI S.Ip Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dandiancam dengan pidana penjara dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut

SARYANTO, S.IP Melawan BUPATI PEMALANG

202222202 202222SARYANTO, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal DesaSerang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Pekerjaan MantanDalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. H. AdlSUDARMAuwI S., SH., MH., Kewarganegraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di KANTOR ADVOKATPENGACARA Dr. H. AJl SUDARMAJI S., SH., MH.

Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2019 di bawah registerNomor : 7/G/2019/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir padatanggal 27 Maret 2019 mendalilkan halhal pada pokoknya sebagaiEIS TUL 3) ~ nnn en I RSOBJEK SENGKETA : Keputusan Bupati Pemalang, Nomor : 888/03/Tahun2018, tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama SARYANTO, S.IP