MM.dalam Bimbingan Tekhnis Ekonomi Syariah di Balai DiklatPemerintah Propinsi Jambi Tanggal 4022015, selain menjelaskanasas personalitas kelslaman H. DR. Amran Suadi, SH. M.Hum.MM. juga menguraikan seluk beluk mengadili dan memutusHal. 10 dari 37 Hal. Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT BTNperkara sengketa ekonomi syariah.

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT(Kreditor) dengan PENGGUGAT (Debitor) sebagai pihak yang telahmenerima dan menikmati uang kredit pembiayaan dari TERGUGAT yangdidasarkan Perjanjian Pembiayaan danguna menjamin pengembaliankredit pembiayaan dimaksud, PENGGUGAT telah secara sadarmemberikan beberapa jaminan dan telah dibebani Hak Tanggungan; yangsecara hukum tekhnis eksekusinya telah tertuang didalam Akta PemberianHak Tanggungan.

wilayahjayapura adalah balai laboratorium kesehatanjayapura di jalan kesehatan dok ii jayapuradan balai pemeriksaan obat dan makananbadan pengawasan obat dan makananpropinsi papua di jalan gurabesi nomor 63jayapura;2) Bahwa proses/prosedur pengambilansampel urine sebagai barang bukti dalamperkara Terdakwa Prada Alexander PetrusBabingga TIDAK SESUAI PROSEDUR DANSYARAT FORMAL YANG BERLAKUsebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang Petunjuk Tekhnis

170201Wamena Kodim1702/Jayawijaya Korem 172/Praja WiraYakthi berdasarkan pembuktian dari BerkasPerkara Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP19/A19/III/2021tanggal 4 Maret 2021 tersebut TIDAKTERBUKTI, yang dengan dihadapkanperaturan perundangundangan yang adadalam hal ini pasal 183 dan pasal 184KUHAP, pasal 173 ayat 1) dan pasal 175ayat 1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor11 tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011tentang Perubahan atas Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor 5tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentangPedoman Tekhnis Pelayanan LaboratoriumPengujian Narkoba pada Badan NarkotikaNasional (BNN).d.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

seorang berusahamelepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomiseseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2016/ PN.Kbmyang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomisatau bersifat nilai tekhnis

kKekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Putusan Nomor 108 K/TUN/20168.Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Petunjuk Tekhnis dalam Penegakkan DisiplinPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, karenadengan Termohon Kasasi mengajukan keberatan Administratif, makadisaat itulah akan dijelaskan tentang kinerja dari Termohon Kasasi danyang lainlain.

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah

bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DPRDKabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangberwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO,SH.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Abdul Munir, M.M. bersamasama saksi Muniroh,saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyantoselaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selakuKetua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :1 Menggelembungkan (mark up) biaya perjalanan dinas DPRDKab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukanpencairan anggaran berdasarkan

Abdul Munir, M.M. selaku Pengguna Anggaran padaSekretariat DPRD Kab.Lamongan bersamasama saksi Muniroh, saksi Rivianto selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A,saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksiNIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksiSulaiman selaku Ketua Komisi D, telah memperkaya diri terdakwa Abdul Munir atau oranglain yang dapat merugikan keuangan negara

Abdul Munir, M.M. bersamasama saksi Muniroh, saksiRivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikanoleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua KomisiC, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :1Menggelembungkan (mark up) biaya perjalanan dinas DPRDKab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukanpencairan anggaran berdasarkan

M.Si selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.

yang meliputipenyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutandan penjualan, serta kegiatanpasca tambang;Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Skw Bahwa ahli menerangkan setiap Badan Usaha, Koperasi atauPerseorangan diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan namunkegiatan tersebut harus dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan danmengajukan jijin kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat denganmemenuhi persyaratan Tekhnis

Tawitarta, Terdakwa MuntolipAlias Tolip, Terdakwa Roki Alias Jimi dan Terdakwa Marselinus Nardo AliasNado pada saat melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa tidakmemiliki jin dari pihak yang berwenang;Bahwa Ahli Alam Ramdani, S.T menerangkan setiap Badan Usaha,Koperasi atau Perseorangan diperbolehkan melakukan kegiatanpertambangan namun kegiatan tersebut harus dilakukan di wilayah yangtelan ditetapbkan dan mengajukan ijin kepada Pemerintah PropinsiKalimantan Barat dengan memenuhi persyaratan Tekhnis

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber DayaHutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

pengelola hutanproduksi lestari) sesuai kompetensinya;(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Dan SKSHH dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan HasilHutan) dan yang mengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnispengelola hutan produksi lestari) yang ditunjuk oleh Perhutani, dan yangmengeluarkan SKSHH adalah kepala TPK (Tempat Penimbunan Kayu)yang mempunyai SIM (Surat Izin Menguji) tenaga tekhnis

PARENTA,SH ALIASGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dariDeputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang keMakassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM RI,dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T.

Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/201 7/PT.MKSGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dariDeputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang keMakassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM Rl,dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T.

PN.Bgr12kepada Sandi Irawan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Sandi Irawan sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

PT.BJM.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasinyang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalamtingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan , sebagai Pembanding semulaTergugat ;Tuan KUSUMAHADI selaku Pengendali Mutu, Tuan MASHUDselaku Pengendali Tekhnis

hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwatersebutbertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku (hakobyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).halaman10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN RhlMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Thtsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

sehubungan kegiatanpenambangan di Perairan Tanjung Bunga dengan menggunakan ponton TIapung ;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten BangkaTimur bulan Maret 2009 sebagai Staf di bagian Geologi dan Sumber DayaMineral hingga bulan November 2011, dan sejak bulan November 2011,saksi menjabat selaku Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan danEnergi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga sekarang ini ;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap tekhnis

Dyah Araiyani Yuningsih, Apt sebagaimenejer tekhnis bidang pengujian Teranokoko yang mengetahui KepalaBadan POM R.I di Jayapura Mudi Yunita Bukit, Apt yaitu :Hasil Pengujian :o Pemberian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarnacokelat kehitamano Uji yang dilakukan metode/pustakaParameter UjiMilkroskopik Posistif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 13Reaksi warna Positif MA NARKOTIKA PPOM1998 Hal 8KLT Positif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 9Kesimpulan : sampel Positif Mengandung Ganja;Perbuatan terdakwa

kesimpulannyamenyatakan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:12067/2016/NNF dan 12068/2016/NNF tersebut adalah benarmengandung Positif (+) metamfitamina (termasuk Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelisberpendapat bahwa terdakwa dalam hal ini telah bertindak sebagaiperantara jual beli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Saifuluntuk selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama Tompeldimana tekhnis

Wiro Yoseph Watken padaintinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004, dan surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan SuratHal 10 dari 119 hal. Put.

Wiro Yoseph Watken padaintinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara

AsmatDaci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004 ;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada GubemurProvinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara BupatiKabupaten Asmat dengan CV.

Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yangbertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpangdari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 dan Surat KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubemur ProvinsiPapua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati KabupatenAsmat dengan CV.

Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyatadokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap seharusnya ProyekPengadaan Kapal KM Asmat Daci tidak dapat dibayarkan kepada CV.Central Mas Elektronika karena bertentangan dengan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Papua Tahun 2004, namun oleh Terdakwa pada kenyataannyamemerintahkan saksi Maria Theresia Winarni untuk memperbaiki Kontraknomor