Ditemukan 203 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setiap setiawan septiana setiadi setiani setiana setiawa setiasa setiara setiama setiapã
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU WAHID BIN LILIK CALIK
187 — 115
  • SAMUDRA SUMBERARTA yang ada di Muara Angke adalah kurang lebih 38 kapal yangOperasional rutin dan terjadwal setiapa hari.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-10-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 317 / Pid.B / 2016 / PN Pbu
Tanggal 5 Desember 2016 — TRI AGUS KURNIAWAN Bin PONIDI
73 — 3
  • PHL Rawat pada DivisiVI di masuk atau diusulkan ke dalam Daftar Pekerja Harian Lepas (Amprah) sehinggakemudian pihak Management perusahaan mengeluarkan uang gaji / upah karyawan.Bahwa hal tersebut pernah terdakwa lakukan, yang selama ini lakukan adalah bahwa pernahmemasukkan namanama seseorang yang memang bukan karyawan dan namanamaseseorang yang pernah sebagai karyawan PHL Rawat di Divisi VI ke dalam Daftar UpahPekerja Harian Lepas (Amprah) Rawat di Divisi VI.Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan setiapa
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-09-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 284/PID.B/2012/PN.DPK.
Tanggal 17 September 2012 —
183 — 136
  • peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnyaatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalampasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang denganpidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingbanyak Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) ; Bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara Pasifadalah sebagai berikut ;a.Sebagaimana dalam Pasal 5 UU PP TPPU adalah setiapa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 27-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 September 2014 — 1. Drs. EDDIE BUDI PRABOWO, Apt, 2. FATKUR ROHMAN, S.T., M.T, DKK;1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 2. WISNU SAKTI BUANA, ST
116 — 49
  • Wisnu Saksi Buana ;Halaman 121 dari 142 Halaman Putusan Nomor 64/G/2014/PTUNJKT122Bahwa, setiapa ada perintah rapat pemilihan atau rapat pembahananggaran itu mekanismenya bisa di atas meja, di dalam ruangan atauharus difloorkan di Paripurna, Saksi tidak tahu itu hanya prosesmelengkapi Sekretaris Dewan ada di ruang Bpk.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
442 — 123
  • Pada hari Jumat tanggal23 April 202, Saksi dipanggil oleh Apriadi untuk menyerahkan SuratKeberatan dirumah Apriadi, Saksi terima surat tersebut tapi tidak bacalampiran dan isinya dan Saksi juga tidak berkomunikasi denganKepala Desa tentang surat itu ;Bahwa Saksi tidak tahu masalah di Kantor Desa ;bahwa waktu terima surat itu saya tanya juga dan langsung diberikantanda terima tapi Saksi tidak baca ;Bahwa dasar Saksi mau menerima tanda terima, karena Saksidiminta Kepala Desa bahwa setiapa ada yang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 09-12-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1507/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
SUPRIYADI BIN ALM ATA
51 — 25
  • UtrSUPRIYADI juga diberi wewenang untuk melakukan penagihan kepadacostumer yang belum bayar setelah jatuh tempo; Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bekerja dari tanggal 4 November 2017sampai dengan sekarang belum dilakukan pemutusan hubungan kerjadan menerima gaji setiapa bulannya sebesar Rp.3.760.000, (tiga jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Bahwa Saksi menanyakan ke pihak Toko KUSUMA JAYA yakni pemilikToko yang bernama WIWI IRWAN dan menyatakan telah melakukanpembayaran secara tunai atas pembelian
Pengadilan PN WAMENA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2010 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN WAMENA Nomor 63/Pid.B/2010/PN.WMN
Tanggal 1 Maret 2011 —
135 — 35
  • dalam kapsitasnya sebagai kepalah Dinas Kesehatan KabupatenJayawijaya terdakwa I kemudian menunjuk terdakwa II staf dinas kesehatanKabupatenJayawijaya sebagai pengelola dana jamkesmaskin tahun anggaran 2007 untuk disalurkankepada puskesmaspuskesmas penerima dana jaminan kesehatan masyarakat miskin seKabupaten Jayawijaya;Menimbang bahwa kemudian terdakwa II bersama dengan kepala Kantor PosWamena melakukan pembayaran secara tunai kepada kepala puskesmas dalam dua tahapdimana dalam pembayaran tesebut setiapa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SAIFUDIN RUMUAR alias UDIN
117 — 86
  • Bahwa saksi tidak kenal orang yang menginap di tempat saksi karenabanyak yang datang; Bahwa saksi pernah melayani Kepala Desa yang menginap di tempatsaksi; Bahwa di tempat saksi jika mereka minta nota kosong kami kasih; Bahwa ketika mereka menginap 2 (dua) orang kami kasih satu notauntuk pembayaran; Bahwa ada laporan pemasukan yang kami catat setiapa ada tamuyang masuk; Bahwa saksi terima uang sebesar harga uang tersebut pada tanggal13 September 2016, sedangakan tulisan tersebut bukan tulisan saksihanya
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ARJUN SINANANG
93 — 35
  • per harinya dan yang membayesaya adalah JACKI;Bahwa yang membayar adalah Jacki.dan saya tidak pernah tanda tangan untupembayaran tersebut;Bahwa saksi tidak pernah absen/ tanda tangan kehadiran sebagai buruh tukandalam pembangunan Drainase;Bahwa itu tanda tangan saya, tetapi saya bukan sebagai mandor, saya hanybekerja sebagai buruh tukang dan hanya bekerja selama 1 minggu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter panajang talud yang saya kerjakan;Bahwa dalam pengawas dari pemerintah Desa yaitu IDIL dan setiapa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 16 Juni 2011 — BUDININGSIH
80 — 22
  • ;Bahwa saksi menerangkan setiapa bulan ada iuran wajib atausukarela dan iuran wajib yang saksi alami yaitu Rp.5000, yang dihentikan perjanuari 2009.; aBahwa saksi menerangkan Terdakwa memang berperan sebagai juru bayar .;Bahwa saksi menerangkan hasil penelusuran ditemukan nama yangtidak meminjam tetapi ada namanya muncul didaftar pinjaman, danjumlahnya diatas 10 orang. Diantaranya Pak Cukup, Alm.Sunjaya, Alm.Kasetia, Wisnu Pramudya.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN
2.MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED
3.EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL
4.MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN
169 — 334
  • SAMUDRASUMBER ARTA yang ada di Muara Angke adalah kurang lebih 38 kapalyang operasional rutin dan terjadwal setiapa hari. Adapun jadwal rutinkapal yang kami kelola tersebut serentak bergerak dari Jam Jam 08.00Wib.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 642/Pid.Sus/2013/PN.PBR
Tanggal 14 Nopember 2013 — LISCANDRA CAN ALS ABAK BIN ZULKIFLI
34 — 5
  • Setiapa orang ;2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,;203. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jualbeli,menyerahkan atau menerima ;4. Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilo gram.Ad.1.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
95 — 28
  • per harinya dan yang membayesaya adalah JACKI.Bahwa yang membayar adalah Jacki.dan saya tidak pernah tanda tangan untupembayaran tersebut.Bahwa saya tidak pernah absen/ tanda tangan kehadiran sebagai buruh tukandalam pembangunan Drainase.Bahwa itu tanda tangan saya, tetapi saya bukan sebagai mandor, saya hanybekerja sebagai buruh tukang dan hanya bekerja selama 1 minggu.Bahwa saksi tidak tahu berapa meter panajang talud yang saya kerjakan.Bahwa dalam pengawas dari pemerintah Desa yaitu IDIL dan setiapa
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 8/Pdt.G/2018/PN PLW
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
H. UYUP
Tergugat:
1.RUSMIATI, Ahli Waris atau stri dari Alm. KHAIRUL
2.JAMURI
3.DASMA
4.DASRIL
5.SARIPAL
6.WINARTI
7.ELFI RAHMI
8.LISTON AGUS EFENDY MANURUNG
9.DODI RIZA PAHLEVI
10.SIWEZ ZALUKHU
11.SUARDI
12.RONALD ALASA ZALUKHU
13.SURA SEMBIRING
14.TEUKU RUSMAIDI
15.MUSLIM
16.KHAIRUMI
17.SAMINI R
18.DARWIS
19.HELMAWATI
20.ALAMSYAH
21.BUNKUI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PELALAWAN
2.CAMAT PANGKALAN KERINCI
3.LURAH KERINCI TIMUR
4.ATAN. P
5.BANI SADER
105 — 34
  • .> Bahwa setiapa ada permohonan untuk dilakuan penyitaan makanterhadap objek yang akan dilekatan sita jamin tersebut harus jelassecara hukum mulai dari bentuk benda yang akan diletakan sita,bentuk penguasaan, dimana benda tersebut terletak, dan jikanHalaman 115 dari 185 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Plwbenda yang akan disita tesebut meruapakan benda tidak bergerakberupa tanah, maka harus jelas dasar surat, letak luas dan batassempada.18.Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 20 dan 15meyatakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
66 — 95
  • benar mekanisme pengajuan anggaran Pemilihan Walikota Banjartahun 2013 Divisi anggaran (KPU) dan program (PPK) menyusun anggaranPilwalkot kemudian diajukan ke bagian Hukum Setda untuk diterbitkanNPHD (Naskah Perjanjian Dana Hibah) dan diterbitkan Perwal, anggarandicairkan melalui Dinas kKeuangan yang menerbitkan SP2D, dana masuk kerekening pembantu bendaharaBahwa benar pertanggungjwaban penggunaan anggaran tersebut KPUmelalui rekening pembantu bendahara menerima dana Pilwalkot dalam 3(tiga) termin, setiapa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
56 — 14
  • dariAPBNe Bahwa mekanisme pengajuan anggaran Pemilihan Walikota Banjar tahun2013Divisi anggaran (KPU) dan program (PPK) menyusun anggaran Pilwalkotkemudian diajukan ke bagian Hukum Setda untuk diterbitkan NPHD (NaskahPerjanjian Dana Hibah) dan diterbitkan Perwal, anggaran dicairkan melaluiDinas keuangan yang menerbitkan SP2D, dana masuk ke rekening pembantubendaharae Bahwa pertanggungjwaban penggunaan anggaran tersebutKPU melaluirekening pembantu bendahara menerima dana Pilwalkot dalam 3 (tiga) termin,setiapa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
919 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itumeskipun arealnya masuk ke dalam APL maka itu berartibahwa setiapa usaha yang dilakukan di dalam KELtersebut harus tetap menjunjung tinggi kepentinganlingkungan hidup di lahan usahanya termasukmenyediakan sarana dan prasarana pengendaliankebakaran dan ancaman bahaya kebakaran dan bukansebaliknya yaitu. dengan menggunakan api sertamembiarkannya.Hal. 168 dari 302 hal.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kehutanan
Register : 18-09-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN TARAKAN Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN-Tar
Tanggal 15 Desember 2015 — -MUSTAMIN Bin TENRATU
485 — 64
  • Sistempenggajiannya Terdakwa bayar secara cash setiapa bulan se x sekitar tanggal910.> Bahwa yang mengurus dokumen kayu SONOKELING yang telah di angkutoleh KLM NUSANTARA adalah pihak Ekspidisi PT. JAYA MULIA YUSUF, Jl. YosSudarso IV No. 36, Gresik.192> Bahwa yang mengeluarkan FAKO yang digunakan untuk melengkapi kayuSONOKELING yang telah diangkut oleh KLM NUSANTARA adalah UD. JAYAMULIA YUSUF, Jl. Yos Sudarso IV No. 36, Gresik.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
91 — 53
  • InhilRiau TahunAnggaran 2015, saksi ada mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp.4.200.000, ( empa juta dua ratus ribu rupiah ) perbulan yang saksi terimaselama sepuluh bulan, yang mana gaji tersebut ada yang saksi terimasetiap satu bulan dan juga saksi ada menerima setiapa dua bulan selamasepuluh bulan yang disesuaikan dengan surat perjanjian kerja; Bahwa Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja desa Panglima Rajapada tahun Anggaran 2015 yang tercantum APBDdesa Tahun Anggaran2015:PENDAPATAN = 1.537.419.000BELANJA
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
120 — 36
  • Bahwa apabila ada dilakukan Addendum maka Denda wajib dilakukanpenagihan terhitung sejak tanggal dimulainya Addendum dan maksimal adalah1/1000 untuk setiapa hari keterlambatan pekerjaan dan maksimal adalah 5 % Bahwa untuk penagihan Denda keterlambatan menjadi kewajiban PPK dandapat dilakukan penagihan sesuai peraturan perundang undangan dan yangdiatur dalam kontrak apabila dihitung dari sisa pekerjaan yang belumterpasang maka denda maksimal 5 % dikalikan dengan progres fisik yangbelum terpasang.