tertulis kepada Mediator sampai dengan bataswaktu yang telah ditentukan dalam pasal 13 ayat ( 2 ) huruf c UndangundangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa semenjak Pengugat di PHK tanpa kesalahan, maka berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampaidengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

tertulis kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukandalam pasal 13 ayat (2 ) huruf c Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa semenjak Pengugat di PHK tanpa kesalahan, maka berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011 terhadappengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

Utr.yang telah diputus secara Verstek pada hari Senin pada tanggal 28 Maret2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde).Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 40/Padt.Plw/2016/PN Jkt. Utr18. Bahwa perihal Tentang Syarat Mengajukan Perlawanan (verzet) iniyang menjadi dalil Pelawan (Tergugat) terhadap dasar pertimbangan yuridisuntuk mengajukan Verzet lebin banyak terfokus mengupas perihal PokokPerkara yang mana didalamnya sesungguhnya telah memasuki ranahpembahasan materiil.

Utr.tertanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde) dan harus dianggap benar (res judicata pro veritate accipitur).36.

Bahwa Terlawan (Penggugat) tetap berpegang teguh untuk berpisah(berceral) dari Pelawan (Tergugat) sebagaimana tertuang pada PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde)dan harus dianggap benar (res judicata pro veritate accipitur).Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 40/Padt.Plw/2016/PN Jkt. Utr41.

Penggugat) terhadap UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturanturunannya adalah acuan dasar yuridis, baik secara formil dan materiil bagiTerlawan (Penggugat) untuk mengajukan Gugatan Perceraian melalui KantorPengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga terbitnya Kutipan Akta PerceraianNomor 40/JU/PC/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang didasari oleh PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

Putusan MA.RI No. 1919K/PDT/1991, yang putusannya diucapkan pada tanggal 28September 1992 (Inkract Van Gewsjsde), Jo. putusan No.10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT.Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007,tanggal 27 Maret 2008;Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2016/PN Gst5.

Bahwa berdasarkan pada halhal di atas maka nampak jelasgugatan Para Penggugat ini terkait dengan objek sengketa a quoyang sudah diputus SAH SECARA WHUKUM yang telahberkekuatan hukum tetap (/Inkract Van Gewsjsde) maka cukupalasan secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), Karena Nebis In Idemyaitu pihak yang sama dan objek yang sama, hal ini sesuai denganYurisprudensi MA. RI. No. 350/Sip/1970, tanggal 19 Desember1970, Jo. Yurisprudensi MA.

Putusan MA.RL No. 1919K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (Inkract VanGewsjsde), Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo.Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret2007;Bahwa gugatan kurang pihak, oleh Mahkamah Agungdianggap sebagai cacat error in persona dalam bentuk p/uriumlitis consortium, sebagaimana dalam Putusan MA.RI. No. 938K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, Jo.

No. 1223 K/Pdt/2013Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan pembangunandi atas objek tanah sengketa, sambil menunggu putusan perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewijsde);Primair ;1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan ;3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum(onrechtmatige daad) ;4 Menyatakan Penggugat selaku pemilik atas 3 (tiga

SusPHI/20205.TsUpah terakhir Rp3.523.427,00;Upah yang belum dibayarkan = 4 bulan x Rp3.523.427,00;Jumlah = Rp14.093.708,00;Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar terus secara tunaiseluruh upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima ParaPenggugat setiap bulannya sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap (inkract);Menyatakan putusan sela ini wajib dilaksanakan terlebih dahulu meskipunada bantahan dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);Menyatakan biaya perkara ditangguhkan

Tergugat Rekonpensiyaitu: Hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang telah lewatjangka waktu sebesar Rp. 4.500.000.0000 (empat milyar lima ratus jutarupiah); Bunga dan Biaya Administrasi yang tertunggak sampai dengan jawaban inidiajukan sebesar Rp.185.884.749, (Sseratus delapan puluh lima jutadelapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilanrupiah) yang mana perhitungannya tetap diperhitungkan berjalan setiapbulannya hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap (inkract

vangewisde) ataupun putusan dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi; Denda sebesar Rp.8.096.666, (delapan juta sembilan puluh enam ribuenam ratuSs enam puluh enam rupiah) yang mana perhitungannya tetapdiperhitungkan berjalan setiap bulannya hingga putusan aquo berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ataupun putusan dilaksanakan olehPenggugat Rekonpensi;5.

Penggugat tidakmengajukan upaya Hukum Banding dan pihak Tergugat tidak mengajukanupaya Hukum Verzet ;Bahwa dengan demikian sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan TinggiMedan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan Nomor :306/Pdt.Plw/2016/PN.Mdn tertanggal 10 Mei 2017, dan menyatakan cacatHukum Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding tertanggal05 Desember 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A MedanNomor : 306/Pdt.Plw/2016/PN.Mdn yang telah berkekuatan Hukum tetap(Inkract

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari apabilaTergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde), mematuhi putusan dalamperkara ini;10.Menghukum TergugatTergugat dan Il untuk mematuhi putusan dalamperkara ini;11.Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Apabila Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini

Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiatuntuk segera mendaftar perceraian ini setelan adanya putusan ceral yangtelah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract);9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/g.

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelahputusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan ketentuanperundangundangan Pasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 8 permohonannya bermohon agar Pengadilan memerintahkan Pejabat Kantor UrusanAgama Kecamatan Sungailiat untuk segera mendaftar perceraian ini setelahadanya putusan cerai yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract

Penggugat Konvensi menempati Tanah Ojek Sengketa untuk mengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Ojke Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan tergugat II dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ( inkract van gewijsde);

6.

Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihak lainnya yangdiizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah Obyek Sengketa untukmengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Obyek Sengketa danmenyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaankosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);6.

rekonvensi /Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, maka dengan mengacu pada petitum ke empat diatas makaPetitum ke lima perihal Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihaklainnya yang diizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah Obyek Sengketauntuk mengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Obyek Sengketa danmenyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosongdan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukumtetap (inkract

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan ataupunpihak lainnya yang diizinkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensimenempati Tanah Obyek Sengketa untuk mengosongkan dan ataumeninggalkan Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada ParaPenggugat Rekonvensi / Tergugat dan Tergugat II konvensi dalamHalaman 69 dari 71 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Baukeadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);6.

Arutmin Indonesia, in casu Pelawan ; Bahwa dengan demikian Pelawan adalah pihak ketiga yang berhakuntuk mengajukan perlawanan ( derden verzet ) atas eksekusi terhadapHalaman 13 dari 18 halamanPutusan Nomor 51/PDT/2020/PT BJMputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 928 K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/Pdt/2017/PT.Bjm.tanggal 31 Juli 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor15/Pdt.G/2016/PN.Bin tanggal 6 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap ( inkract

2003 tanggal 28 Oktober 2004tentang Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92Tahun 2004 tanggal 17 November 2004), lagipula kalau sekiranyapemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dapat dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja a quodapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyaihukum tetap (inkract

Upah atau hakhak lainnya selama proses (upah selama proses) yangbiasa diterima pekerja in casu Penggugat terhitung sejak PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak tanpa hak pesangondan hakhak lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana SuratPemutusan Hubungan Kerja/Termination Letter Nomor BBS/RPAwl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014, yang dimulai dari 1 November 2014sampai dengan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap dan mengikat (inkract van gewijsde) nantinyaHalaman

Sehingga olehkarenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkract);4.

Wehali;Memerintahkan kepada tergugat , tergugat Il, tergugat III, dan atauSiapapun yang mendapat hak dari padanya, tunduk pada putusan ini untukmenyerahkan tanah sengketa bidang pertama dan bidang kedua kepadapenggugat dan Penggugat II, tanpa beban apa pun juga;Menyatakan Sah dan berharga dalam serta jaminan dalam perkara ini;Memerintahkan kepada Tergugat , Tergugat Il , Tergugat IIl dan untuksegera menghentikan segala aktivitas, di atas tanah sengketa menungguputusan yang inkract;Menghukum Tergugat

nomor 53 hari selasa tanggal 26 07 2016yang ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat i yang berdasarkan padasertifikat hak tanggungan peringkat i nomor 5513/2016 yang diterbitkan tergugatIll ,ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat , terhadap sertifikat hakmilik(shm) nomor 3820, a/n dharma wira ijaya seluas 1575m2 terletak dikelurahan benoa , kecamatan kuta selatan, kabupaten badung ,propinsi bali ,sampai ada ada keputusan mengenai pokok perkara aquo hingga mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract

nomor 53 hariselasa tanggal 26 07 2016 yang ditandatangani oleh penggugatdengan tergugat yang berdasarkan pada sertifikat hak tanggunganperingkat nomor 5513/2016 yang diterbitkan tergugat III ,ditandatanganioleh penggugat dengan tergugat , terhadap sertifikat hak milik(shm)nomor 3820, a/n dharma wira ijaya seluas 1575m2 terletak di kelurahanbenoa , kecamatan kuta selatan, kabupaten badung ,propinsi bali ,sampai ada ada keputusan mengenai pokok perkara aquo hinggamempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

)Menghukum Tergugat dan tergugat Il untuk menghapus biaya bungadan denda tunggakan yang menjadi keterlabatan pembiayaan angsuranperbulan,untuk dilakukan peninjauan ulang dan tidak melakukanpengosongan dan pelelangan umum.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksakepada penggugat sebesar rp 2.000.000 (dua juta rupiah ) perhariapabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyaikekuatan hukum yang tetap(inkract).Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat V secara tanggungrenteng

lima ratus jutarupiah) secara tunai dan seketika ;4243444546Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugiankepada PENGGUGAT terkait hilangnya potensi keuntungan (future lost) dan(opportunity loss)dalam penggunaan uang yang diperkirakan mempunyai nilaikeuntungan minimal sesuai dengan deposito Bank sebesar 2%(dua persen )perbulandari Rp.3.965.000.000;(tiga milyar Sembilan Ratus enam puluh lima juta rupiah )sampai putusan Pengadilan dalam perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap(inkract

Cuti Yang Belum 12/25 x 2.289.228 Rp. 1.098.829Diambil/GugurTOTAL Rp. 8.996.228Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) yang jika dihitung sejak Penggugatdiberhentikan oleh Tergugat sampai

Bahwa semenjak Penggugat di PHK, maka berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011 terhadap pengujianPasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugatharus tetap membayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewjsde) yang jumlahnya akan ditentukanoleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan alasanhukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum kiranya agarTergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepadaPenggugat sebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) setiap hari setiapTergugat lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusandalam perkara ini telah memiliki kKekuatan hukum yang tetap atau pasti( inkract van gewisjkde ) hingga dilaksanakannya putusan dalam perkaraini dengan baik ;Bahwa berdasarkan