Oleh karena itu secara yuridis wajib menunggu lebihdahulu Putusan dalam Perkara Sengketa harta bersama tersebut makabelum dapat diajuan perkara ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe supayaHalaman 8 dari halaman 30 Perdata Nomor: 106/Pdt/2019/PTBNAada keastian hukum dan kepastian hak yang jelas atas harta tersebut yangakan diputuskan oleh Pengadilan Kasasi sehingga Gugatan para penggugatini Sangat prematur maka wajib dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS:Bahwa gugatan sama sekali

Oleh karena itu secara yuridis wajid menunggu lebihdahulu Putusan dalam Perkara Sengketa harta bersama tersebut makabelum dapat diajuan perkara ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawesupaya ada keastian hukum dan kepastian hak yang jelas atas hartatersebut yang akan diputuskan oleh Pengadilan Kasasi sehingga Gugatanpara penggugat ini sangat prematur maka wajib dinyatakan tidak dapatditerima;GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS:1.Bahwa gugatan sama sekali tidak jelas dan sangat kabur (abcuur libellum)yang diajukan

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Poadanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedang dalampertimbangan dalam konpensi mengenai harta bersama antara Tergugatdengan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatanbalik Tergugat a quo Majelis patut juga untuk menyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijkverklaard) ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis maupun buktibuktisaksi lainnya baik yang diajukan oleh Pemohon Konpensi / TergugatRekonpensi maupun yang diajuan oleh Penggugat

DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V bukan mengenai kewenangan mengadili, akan tetapi sudahmemasuki meteri / pokok perkara, sehingga eksepsi Turut Tergugat IV dan Vtersebut akan di pertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya ; Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat, eksepsiyang diajuan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V = tersebut haruslah . dinyatakan tidak dapat diterima B.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas merupakan fakta adanyapertentangan dan/atau ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitumyang diajuan oleh Penggugat.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesiasebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor720K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, mengandung kaidah hukum:Bahwa Petitum Gugatan harus didasarkan dan didukung oleh Posita /Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Gtodalildalil gugatannya yang

membuktikanbantahannya;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil pokok gugatan penggugat,penggugat telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P3, begitu pulaTergugat guna membantah dalil pokok gugatannya telah mengajukan surat Bukti T1 sampai dengan T14 dan Turut Tergugat juga telah mengajukan surat bukti TT11 sampai dengan TT12;Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat danTurut Tergugat dan II tidak mengajukan saksi dipersidangan, maka majelis hakimhanya mempertimbangkan suratsurat bukti yang diajuan

.;40f Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rincimemuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugiankepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim ataupanel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa danmempertimbangkan apakah Surat Gugatan Perwakilan kelompok yang diajuan oleh ParaPenggugat tersebut dapat dinyatakan sah atau tidak dengan

tanggal 12 Februari 2013 tersebut oleh Terlawan IV masih mengajukanupaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Nomor : 14/PK/PM/PDT/2015/PNMdn;Bahwa adapun alas an PK yang diajukan Terlawan IV karena Terlawan sangat keberatanterhadap Putusan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor :2131/K/PDT/2013,Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2011 Nomor: 191/PDT/2011/PTMdn , Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Pebruari2010 Nomor : 390/Pd.G/2010/PNMdn ,karena ;Putusan yang diajuan

SOP Kredit setelah peleburan/konsilidasi tahun 2012 yaitu diaturdalam SOP Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Nomor Februari2012, antara lain :1)2)Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kreditdengan mengajukan berkas kredit kemudian,Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil surveiberupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yangdilengkapi dengan kesimpulan analisis,lalu. berkas kredit berserta hasil survei diajuan ke DivisiOprasional, lalu Divisi Oprasional mengecek dengan melihathasil

Operational Prosedur kredit sebelum peleburan/konsolidasitahun 2010 s/d 2011 yaitu diatur dalam Keputusan Direktur NomorNomor 9 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pedoman KreditPD BPR Dalam Taliwang, yaitu :1) Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kreditdengan mengajukan berkas kredit kemudian,2) Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil surveiberupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yangdilengkapi pada kesimpulan analisis,3) lalu berkas kredit berserta hasil survei diajuan

SOP Kredit setelah peleburan/konsilidasi tahun 2012 yaitu diaturdalam SOP Kredit PD BPR NTB Sumbawa Barat Nomor Februari2012, antara lain :Halaman 80 dari 3161) Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kreditdengan mengajukan berkas kredit kemudian,2) Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil surveiberupa Analisis permohonan kredit perseorangan, yangdilengkapi dengan kesimpulan analisis,3) lalu. berkas kredit berserta hasil survei diajuan ke DivisiOprasional, lalu Divisi Oprasional

Yang pertama Nasabah mengajukan kredit ke Bagian Kredit denganmengajukan berkas kredit kemudian,.Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupaAnalisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi padakesimpulan analisis,.lalu. berkas kredit berserta hasil Survei diajuan ke SPI, lalu SPImengecek dengan melihat hasil survei, setelah hasil surveinyalayak, maka SPI menandatangani / faraf pada akat kredit ataukesimpulan analisis yang diajukan Kabag kredit.selanjutnya berkas kredit

Bagian kredit melakukan survei dan membuat hasil survei berupaAnalisis permohonan kredit perseorangan, yang dilengkapi dengankesimpulan analisis,Halaman 205 dari 3163.lalu berkas kredit berserta hasil survei diajuan ke Divisi Oprasional,lalu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas merupakan fakta adanyapertentangan dan/atau ketidak sesuaian antara Posita denganPetitum yang diajuan olen Penggugat.9.

kejadian tersebut terdakwa II bersama terdakwa I membobol atapmemecahkan genteng atap dan melarikan diri akan tetapi terdakwa I lari ke arah kiridan bersembunyi diselasela tembok selokan;e Bahwa benar terdakwa II bersembunyi diatap setelah keadaan sepi masuk keanataraselokan Ruko dan melarikan diri ke Semarang;e Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karen khilapdan menyesali perbuatannya;e Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang buktiyang diajuan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas merupakan fakta adanyapertentangan dan/atau ketidak sesuaian antara Posita denganPetitum yang diajuan oleh Penggugat.9.

tingkat Penyidikan tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakanketerangan saksi Nor Ikhsan sebagaimana yang telah termuat dalam BeritaAcara Pemeriksaan berkas perkara Penyidikan dan atas pertanyaan Majelis,terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada berkeberatan atasketerangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keteranganTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajuan

pemilihaan umum walikota dan wakil walikota danpemilinan umum legislative tahun 2013 serta pemilhan umum presiden dan wakilpresiden tahun 2014, dilakukan oleh tim keuangan yang dibentuk atauditugaskan oleh Kasubag Umum yaitu Saksi SISKA FUJIYANTI,SE yang terdiridari saksi ERLINDA REMILIA, saksi YUNIKE PUSPITA, Saksi ANDIKMULYANA,SUPRIYATI,ASTIKA,ELAN lalu bendahara menyerahkan buktibuktikwitansi yang yang benar penggunaanya kepada Kasubag Umum dan KasubagUmum membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajuan

umum walikota dan wakil walikota danpemilihan umum legislative tahun 2013 serta pemilhan umum presiden dan wakilpresiden tahun 2014, dilakukan oleh tim keuangan yang dibentuk atauditugaskan oleh Kasubag Umum yaitu Saksi SISKA FUJIYANTI,SE yang terdiridari saksi ERLINDA REMILIA, saksi YUNIKE PUSPITA, Saksi ANDIKMULYANA, SUPRIYATI, ASTIKA, ELAN lalu bendahara menyerahkan buktibukti kwitansi yang yang benar penggunaanya kepada Kasubag Umum danKasubag Umum membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajuan

kasubagumum berdasarkan instruksi KPABahwa KPA memvalidasi semua SPJ dengan menandatangani seluruhkwitansi SPJ tersebutBahwa terdakwa mengetahui SPJ tersebut tidak benarBahwa Pembuatan SPJ dilakukan oleh tim keuangan yang dibentuk atauditugaskan oleh Kasubag Umum yaitu Sdri SISKA FUJIYANTI,SE yang terdiridari ERLINDA, YUNIKE, ANDIK,SUPRIYATI,ASTIKA,ELAN lalu bendaharamenyerahkan buktibukti kwitansi yang yang benar penggunaanya kepadaKasubag Umum dan Kasubag Umum membuat konsep peruntukanpenggunaan untuk diajuan

Bahwa segala dalildalil dan dasar hukum yang terurai dalamjawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi terhadappermohonan cerai talak yang diajuan = oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnyadalam permohonan talak, dalam perkara perdata yang terdaftardikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan NomorPerkara 972/Pdt.G/2020/PA.Bn mohon dianggap dan dinyatakanberlaku (mutatis mutandis) dalam duplik Termohonkonvensi/Penggugat rekonvensi, kecuali yang secara

walikotadan pemilinan umum legislative tahun 2013 serta pemilinan umum presidendan wakil presiden tahun 2014, dilakukan oleh tim keuangan yang dibentukatau ditugaskan oleh Kasubag Umum yaitu Saksi SISKA FUJIYANTI,SE yangterdiri dari saksi ERLINDA REMILIA, saksi YUNIKE PUSPITA, Saksi ANDIKMULYANA, saudari SUPRIYATI, saudari ASTIKA dan saudara ELAN dimanabendahara menyerahkan buktibukti kwitansi yang benar penggunaanyakepada Kasubag Umum dan Kasubag Umum membuat konsep peruntukanpenggunaan untuk diajuan

walikotadan pemilinan umum legislative tahun 2013 serta pemilihan umum presidendan wakil presiden tahun 2014, dilakukan oleh tim keuangan yang dibentukatau ditugaskan oleh Kasubag Umum yaitu Saksi SISKA FUJIYANTI,SE yangterdiri dari saksi ERLINDA REMILIA, saksi YUNIKE PUSPITA, Saksi ANDIKMULYANA, saudari SUPRIYATI, saudari ASTIKA dan saudara ELAN dimanabendahara menyerahkan buktibukti kwitansi yang benar penggunaanyakepada Kasubag Umum dan Kasubag Umum membuat konsep peruntukanpenggunaan untuk diajuan

umumberdasarkan instruksi KPAe BahwaKPA memvalidasi semua SPJ dengan menandatangani seluruh kwitansiSPJ tersebute Bahwa terdakwa mengetahui SPJ tersebut tidak benare BahwaPembuatan SPJ dilakukan oleh tim kKeuangan yang dibentuk atau ditugaskanoleh Kasubag Umum yaitu Sdri SISKA FUJIYANTI,SE yang terdiri dari ERLINDA,YUNIKE, ANDIK,SUPRIYATI,ASTIKA,ELAN lalu bendahara menyerahkan buktibukti kwitansi yang yang benar penggunaanya kepada Kasubag Umum danKasubag Umum membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajuan

umumberdasarkan instruksi KPA BahwaKPA memvalidasi semua SPJ dengan menandatangani seluruh kwitansiSPJ tersebute Bahwa terdakwa mengetahui SPJ tersebut tidak benare BahwaPembuatan SPJ dilakukan oleh tim keuangan yang dibentuk atau ditugaskanoleh Kasubag Umum yaitu Sdri SISKA FUJIYANTI,SE yang terdiri dari ERLINDA,YUNIKE, ANDIK,SUPRIYATI,ASTIKA,ELAN lalu bendahara menyerahkan buktibukti kwitansi yang yang benar penggunaanya kepada Kasubag Umum danKasubag Umum membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajuan

Bahwaoleh sebab perbaikan surat kuasa khusus yang menyesatkandimaksud, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakanditolak dan/atau tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut,Majelis setelah mencermatinya akan mempertimbangkan sebagaiberikut, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 11Oktober 2011, diajuan di Pengadilan Negeri Depok padatanggal 12 Oktober 2011, dibawah register perkara No.153/Pdt.G/2011/PN.DPK berdasarkan surat kuasa khusus

TENGGANG WAKTU GUGATANBahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuangugatan Tergugat keberatanterhadap gugatan yang diajuan Penggugat, karena berdasarkan Pasal 55Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang berbunyi :*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara; ~ === === Halaman 37 dari 199 Perkara Nomor : 030/G/2017/PTUN.SMGBahwa

e Bahwa berdasarkan buktibukti yang diajuan Penggugat Rekonpenesi yaitubukti T6 dan T7 (Akta Pengakuan Hutang Nomor 020/SPHAAM/VI/2001dan Akta Pengakuan Hutang Nomor :021/SPHAAM/VI/2001) terbuktibahwa Penggugat Rekonpensi berdasarkan persetujuan TergugatRekonpensi, tanggal 7 Juni 2001, telah merealisasi hutang/kredit kepadaBank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Asrimulia sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah);e Bahwa hutang/kredit Penggugat Rekonpensi tersebut menjadi macet, hinggasekarang

prasangka yang cukup beralasan, dimanaperkara ini sementara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, Tergugat mempunyai niat buruk untuk mengalihkan hak atas tanah sengketakepada pihak lain, sehingga obyek sengketa berpindah hak milik, olehkarena itu Pengggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriOelamasi Cq.Bapak Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera / JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa.Bahwa alat bukti surat yang diajuan