Ditemukan 513 data
85 — 31
Mali*~ Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dandihubungkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat dan paraTergugat saling bessuaian antara satu dengan yang lainnya sehinggadapat disimpulkan, bahwa letak tanah sengketa terletak di Wae mataDesa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat,Propinsi Nusa tengara Timur dan selanjutnya telah diperoleh batasbatas tanah sengketa sebagaiberikut:e Utara : Tanah Yosep s0e;e Selatan : Tanah Yosef soe dan kali Wae Medu;22e Timur
309 — 27
kawasan hutan konservasi yang berada di wilayah AlorTimur Laut khususnya wilayah Hutan Konservasi Adagae adalah berfungsisebagai tempat Wisata alam ;Bahwa kawasan hutan konservasi Adagae ditetapkan sebagai kawasanHutan Konseervasi pada tanggal 7 Mei 1981, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 396 /Kpts /Um /5 / 1981, tanggal 7Mei 1981 tentang Penunjukan areal hutan Tuti Adagae seluas kuranglebih 5000 ( lima ribu ) Hektare yang terletak di daerah tingkat Il Alor,Daerah tingkat Nusa Tengara
Timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata ;Bahwa pada wilayah Hutan Konservasi Adagae tersebut dibuatkan Petadimana tata batas sekaligus petanya dibuat berdasarkan hasil pengukurandari Departemen Kehutanan Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tengarayang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata TuttiAdagae Pulau Alor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Alor Propinsihalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN KIbTingkat Daerah Nusa Tengara Timur, tanggal
96 — 33
Dan bertentangan dengan amanatPeraturan Daerah Maluku Tengara Nomor : 04 Tahun 2009. DanPeraturan Daerah Maluku Tengara Nomor : 03 Tahun 2009 ; e Tenggang waktu menggugat tanggal 30 Januari 2012 objek sengketa dangugatan diajukan tanggal 30 Desember 2011 sehingga masih dalamtenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986 tentang Peratun :a.
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat 2 yang berbunyi: Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yangditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak berupayasecara maksimal menyelesaikan perselisihan Hak Upah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ParaPenggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengaja melalaikankewajibannya kepada Para Penggugat dan cenderung
1.PT. PANJI MARA
2.CHANDRU NEBHRAJ TOPANDASANI
Tergugat:
1.SUWONO
2.Lalu Kartayasa
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Lombok Tengah
157 — 84
Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahNusa Tengara Barat No.B/21/I/2020/Ditreskrimun, tertanggal 20 Januari2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P47;48.
Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahNusa Tengara Barat No.B/15/I/2020/Ditreskrimun, tertanggal 20 Januari2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P48Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut masingmasing telahdiberi meterai Secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuallP5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P24 dan P46 yang merupakan buktisurat fotokopi tanpa ditunjukan aslinya serta Penggugat telah pula mengajukan3 (tiga) orang saksi, yaitu
1.ENDANG ODO
2.SITI JULAEHA
Tergugat:
Kepala Kepolisian daerah Slawesi tenggara cq. Satuan Brigade Mobil Polda SUlawesi tenggara
89 — 42
Saksi HUSNI MUBARAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketatanah antara penggugat dan tergugat ;Bahwa Sengketa lahan tersebut berada di Areal Brimob daera Sulawesi Tengara,tepatnya di belakang permuhan Transmigrasi Lokal Perwira Polri, Desa Puosu Jaya,Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;Bahwa Saksi tidak tahu batasbatas serta ukuran dari tanah objek sengketa ;Bahwa Saksi mengetahui
rupiah ) dari pihak polri ;Bahwa Tanah bapak saksi tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada wargadisekitar tanah Objek Sengketa ;Bahwa Tanah yang dibeli oleh bapaksaksi tersebut seluas sekitar 18 Ha tetapi telahdiganti rugi sehingga tinggal 2 Ha ;Bahwa Tanah milik bapak saksi yang telah diganti rugi tersebut adalah termasuk tanahyang telah ditempati oleh bangunan kantor Brimob sekarang ;Bahwa Dulunya, tanah milik bapak saksi mulai dari Samping gereja menuju ke KantorBrimob Polda Sulawesi Tengara
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KelurahanPenatoi seluas 33.817 M secara pinjam pakai untuk pembangunan kantorWalikota Bima dan penyediaan lahan pengganti kiranya dapat segeradialokasikan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahanserta aksebilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswaSPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan perjanjian antara PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor 11ATahun 2008 dan Nomor 180/10/P/ XI/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah MilikPemerintah Provinsi Nusa Tengara
Putusan Nomor 1639 K/PID.SUS/2017Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor 11 ATahun 2008 dan Nomor 180/10/P/XI/ 2008 tentang Pinjam Pakai TanahMilik Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Barat tanggal 29 Maret 2008 yangditandatangani oleh Gubernur NTB dan Walikota Bima dan selanjutnyadibuatkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Tanah Milik PemerintahProvinsi NTB Nomor 5 Tahun 2008 dan 180/ II/BA5C/XII/2008 tanggal 29Maret 2008 antara Gubernur NTB selaku Pihak Pertama dengan Wali
Sus/2017/PT.Mtr., tanggal 06 Maret 2017, halaman 30 Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram "disebutkan bahwa setelah Majelis Hakimmencermati perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan olehBPKP Perwakilan Nusa Tengara Barat dengan menggunakan metode fofalloss, yang hanya memperhitungkan uang keluar/pembayaran tanah tanpamemberikan penilaian
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidakberupaya secara maksimal menyelesaikan perselisihan pemutusanhubungan kerja sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan serta UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)dan Penggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengajamelalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan cenderungmenelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungan kerjadengan harapan
SAIFUL BAHRI SH
Terdakwa:
Muhammad Kadafi Als Dafi Bin Muhammad Adenan.
64 — 9
HAM mengambil dari salah satukantong celananya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 (dua)bungkus narkotika jenis sabu yang masingmasing dibungkus denganplastik warna putin bening dan selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok warna putih bening.Bahwa, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapdiri Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tengara ditemukanbarang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik pembungkus rokok warnaputih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus
117 — 29
Perkara: PDM04/TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dalam bentuk dakwaan tunggalyaitu sebagai berikut:Bahwa KARTIKA MIANINGTYAS alias MIA pada hari Senin tanggal 10Februari 2020 sekitar Pukul 15.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu dalamTahun 2020 bertempat di Jalan Umum Jenderal Sudirman tepatnya didepanpangkalan Ojek depan Supermaket Gota Kecamatan Kei Kecil KabupatenMaluku Tengara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang
59 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No. 252 K/Pdt.SusPHI/201424ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI) dan Penggugat mempunyai tengara pihakTergugat telah sengaja melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dancenderung menelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungankerja dengan harapan pihak Penggugat mau menerima tawaran pesangon dariTergugat yang jauh dari ketentuan undangundang yang berlaku;
13 — 6
Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975,apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar PaniteraPengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Blang Kejren, Kabupaten Aceh Tengara untuk dilakukan pencatatan padasebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;.
Terbanding/Tergugat I : IDRIS
Terbanding/Tergugat II : NURDIN
Terbanding/Tergugat III : BPN Kota Kendari
108 — 38
Majelis hakim yangmenyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Mujiarto samasekali tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan daftar alat buktiyang diajukan Terbanding/Tergugat sama sekali tidak ada bukti yangmendukung baik bukti surat maupun keterangan saksi yangmenyatakan jika tanah sengketa bukan milik Terbanding/Tergugatmelainkan milkik Mujiarto ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pembanding/Penggugat, memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat KetuaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengara
YODIATI
Tergugat:
PIMPINAN PERUSAHAAN PT. KELOLA MINA LAUT
95 — 46
Bahwa penanganan tripartite oleh mediator pada Dinas Transmigrasi DanTenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara di dasarkan surat Pelimpahanoleh dinas Tengara Kerja dan Industri Kota Kendari pada tanggal 20 April20204. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja yang telah bekerja padaperusahaan PT. KELOLA MINA LAUT (KML), sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2017 dengan masa kerja 10 (Sepuluh) tahun, JabatanSanitasi Kebersihan dengan upah terakhir yang diterima sebesarRp.13.000,/jam;5.
55 — 11
Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Kutacane untuk mengirimkansalinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel,Kabupaten Aceh Tengara dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempattinggal Penggugat dan Tergugat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;4.
88 — 44
KEPALA KANTOR PERTAHANAN PROVINSI NUSA TENGARA BARAT, Cq, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuaiPeraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (PERMENAKER Rl)Nomor 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesarRp.802.000, (delapan ratus dua ribu rupiah) ;Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Pihak Tergugat tidakberupaya secara maksimal menyelesaikan Perselisihan PemutusanHubungan Kerja sesuai Ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan serta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial (PPHI) danPenggugat mempunyai tengara
14 — 3
Mustakim) dengan Pemohon II (Ria Budiarti S,Pd, Binti Surasno) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 21 Juni 2014, di BTN Gria Pesona Rinjani, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Matram, Nusa Tengara Barat.c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewakili wilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;d. Menyatakan harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;e.
Mustakim) dengan Pemohon Il (Ria Budiarti S,Pd, BintiSurasno) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 21 Juni 2014, diBTN Gria Pesona Rinjani, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, KotaMatram, Nusa Tengara Barat.c. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewakili wilayahtempat kediaman Pemohon dan Pemohon Il;d. Menyatakan harta tersebut di atas adalah harta bersama antaraPemohon dengan Termohon;e.
46 — 25
menebang pohonjati yang dimaksud adalah merupakan Kawasan Hutan Taman Wisata AlamTuti Adagae merupakan hutan Konservasi yang dilindungi, baik tumbuhanmaupun satwa yang hidup di dalamnya ; Bahwa kawasan tersebut ditetapbkan menjadi Kawasan Hutan sejak padatanggal 7 Mei 1981, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PertanianNomor: 396 / Kpts / Um /5 / 1981, tanggal 7 Mei tentang Penunjukan ArealHutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5.000 ( lima ribu ) Hektar yangterletak di daerah TKIl Alor Daerah TKI Nusa Tengara
Timur sebagaiKawasan Hutan dengan fungsi sebagai taman wisata ; Bahwa pada kawasan tersebut telah dibuatkan petanya berdasarkan hasilpengukuran dari Departemen Kehutanan balai Planologi Kehutanan INVNusa Tengara yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari HutanWisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il AlorPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tengara Timur tanggal 30 Mei 1983 yangkemudian disyahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984 ; Bahwa pengertian Kawasan Hutan Konservasi
Tumpuan Berkat Dachi, SH
Terdakwa:
YOSEP DAMIANUS PEHAN MUKIN alias ADE PA
126 — 57
Mukin Alias Ade Pa pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada akhir bulan Agustus 2020sekira pukul 23.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulanAgustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika lle Kecamatan DemonPagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tengara Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan
Mukin Alias Ade Pa pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada akhir bulan Agustus 2020sekira pukul 23.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulanAgustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika lle Kecamatan DemonHalaman 4 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN LrtPagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tengara Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya dengan