Ditemukan 331 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH 2.AKBAL PURAM, SH 3.IWAN CAUNANG, SH 4.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: SAMSUDIN DJAFAR, SE Alias SUDIN
214126
  • 240.00 57.52 182.48 1.733.161.68 316.267.343.37perkerasan median Jumlah 6.540.369.280.74 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka dapatdiketahui bahwa dalam paket pekerjaan Pembangunan Jalan FatceyFaguduHalaman 186 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Tte(Reklamasi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2015telah terjadi penyimpangan dari proses lelang sampai dengan pelaksanaanpaket pekerjaan Pembangunan Jalan FatceyFagudu (Reklamasi)menyebabkan terjadinya kergian
Putus : 27-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi
Tanggal 27 April 2018 — RIDWAN Bin LABAI
183104
  • Bahwa ahli dalam melakukan Audit Perhitungan Kergian Keuangan Negaraperkara dugaan Tindak Pidana CKorupsi penyalahgunaan danapekerjaanpengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas PendidikanNasional, Pemuda, dan Raga kabupaten wakatobi tahun anggaran 2010, ahlimenemukan jenis penyimpangan dan aturanaturan yang dilanggar yaitu:a) jenis penyimpangan : Proses pelelangan yang dilakukan Panitia Pengadaan Barang (PPBJ), telahdirekayasa dengan mengarahkan untuk dimenangkan penyedia barang danjasa
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 152/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : HANNASE alias HANASEK
Terbanding/Tergugat I : NI LUH SUARNI
Terbanding/Tergugat II : CARRUS COSTANTINO
188132
  • yaitu : Melanggar hak subyektip orang lain dan bertentangan dengankewajiban hukum Penggugat sendiri ;Halaman 19 dari 229 Halaman Perkara Nomor 152/PDT/2020/PT.MTR Adanya hubungan hukum sebabakibat antara perbuatanmelepaskan hak penyerahan hak atas tanah dikarenakan untukkepentingan adanya bukti setor modal Penggugat sendiri ; Perbuatan Penggugat yang menyerahkan dan melepaskan tanahyang bukan haknya melainkan adalah hak milik dari Sahri alias WakJunaedi Perbuatan Penggugat jelas dapat menimbulkan kergian
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.AKBAL PURAM, SH 2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 3.DHIAN RWITADIBRATA, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 6.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
203128
  • Morotai, Nilai Riil atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton, dan NilaiRiil atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Toop Floor), dengannilai kKeseluruhan yang menjadi kergian keuangan negara sebesar Rp.589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh duaribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya dirisendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia
Register : 01-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN.Alm
312117
  • Dan juga berdasarkan Faktapersidangan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwaklian Bengkulu terdapatkerugian keuangan negara atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat PelabuhanTalang Leak sebesar Rp298.125.918,02 (Dua ratus sembilan puluh delapan jutasembilan ratus delapan belas juta koma dua sen) sehingga dalam kenyataannyaterdakwa telah lebin menyetor uang kergian negara sebesar Rp 95.188.421,98,00( sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delpan ribu empat ratus dua puluhsatu rupiah sembilan
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
8225
  • Pandeglang APBN TA. 2013 adalah metode parsial lose artinyaapa yang telah dihasilkan oleh penyedia jasa tidak dihitung sebagaikerugian negara, yang jadi kergian negara adalah sisa pekerjaan yangtidak bisa diselesaikan pada waktunya;Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh ahli adalah audit PerhitunganAtas kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang ahli lakukan denganlangkahlangkah sebagai berikut :a. Mengumpulkan data ;b. Meneliti ;c.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — LAILY DWIYANI Binti H. MARHADI
9619
  • Pandeglang APBN TA. 2013 adalah metode parsial lose artinyaapa yang telah dihasilkan oleh penyedia jasa tidak dihitung sebagaikerugian negara, yang jadi kergian negara adalah sisa pekerjaan yangtidak bisa diselesaikan pada waktunya;Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh ahli adalah audit PerhitunganAtas kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang ahli lakukan denganlangkahlangkah sebagai berikut :a. Mengumpulkan data ;b. Meneliti ;c.
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
11554
  • Berdasarkan ketentuan tersebutkonsepsi kerugian Negara/daerah yang dianut adalah konsepsi kergian materiil,yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengansyarat harus adanya yang benarbenar nyata atau actual. Ketentuan tersebutsejalan dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKORyang berbunyi yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugianNegara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnyaHalaman 250 dari 298 hal.
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
12094
  • Berdasarkan ketentuan tersebutkonsepsi kerugian Negara/daerah yang dianut adalah konsepsi kergian materiil,yaitu Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengansyarat harus adanya yang benarbenar nyata atau actual.
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
15039
  • II/XIl 23 Des 20162016 Tanggal 22 Desember2016Termin Kedua Nomor 07. 1.627.325.000,00 GFC704234 Rp.1.427.887.723,50SPBy/BPBD/DSP.II/V2017 9 Mei 2017Tanggal 09 Mei 2017Retensi Nomor 11. 232.425.000,00 GFC704235 Rp. 205.000.628,Pemeliharaan SPBy/BPBD/DSP.II/V2017 9 Mei 2017Tanggal 09 Mei 2017Jumlah Rp.4.092.896.533,50 Halaman 318 dari 356 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd55.Bahwa benar Penghitungan Kergian Negara dilakukan denganmengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan yang tidak sesuai
Register : 02-11-2021 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Rhl
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
Darman Als Ahek
Tergugat:
Tini Als Aseh
Turut Tergugat:
1.Penghulu Murini Makmur
2.Penghulu Bhakti Makmur
3.Penghulu Bahtera Makmur
4.Camat Kubu
5.Camat Bagan Sinembah
5414
  • Sehingga keseluruhan Surat Keterangan Ganti Kerugian patut untuk dinyatakan batal demi hukum, atau setidak tidaknya keseluruhan Surat Keterangan Ganti Kergian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sebagai berikut :

    4.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian tercatat atas nama Amir Husin diterbitkan oleh Turut Tergugat II dicatatkan dalam buku register dengan nomor 24/SKGR/BM/2009 tertanggal 20 Mei 2009, dan surat tersebut juga telah dicatat dalam buku register di Kantor Turut Tergugat