obyek sengketa tersebut sebagai berikut:"Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbanganseperti telah diuraikan tersebut diatas, maka permohonan pemohonuntuk menyatakan bahwa Haw Par Brothers Ltd. dan Khouw Oen KiamCs. sebagai pemilik bangunan / bekas pemegang hak tanah persil diJalan Gajah Mada No.211 Jakarta Barat tidak diketahui alamatnya dansebagai tidak hadir (afwezig) harus ditolak".Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract

Bahwa atas keterlambatan penyerahan saham milik Penggugat, Tergugat dihukum membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;6.

700.000, (tujuh ratusribu rupiah) setiap 1 bulan c) biaya kebutuhan dasar perempuan (makeup, kebutuhan masa haid, kebutuhan mandi dll) sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) d) biaya kebutuhan operasional rumahtangga (bayar listrik, air, dll) sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah) total biaya keseluruhan adalah Rp. 4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta nafkahlampau (madhiyah) sampai perkara ini diputuskan dan mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract

DwiKencana Semesta (Dalam Pailit) bukan merupakan perbuatan melawanHalaman 45 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNAhukum kareana telah seusai dengan persetujuan dan perintahPengadilan Niaga Medan APAKAH TINDAKAN TERGUGAT III YANG MENJALANKAN PERINTAHSESUAI PASAL 143 UU KEPAILITAN DAN PKPU SERTA PERINTAHPENGADILAN (PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIMPENGAWAS YANG INKRACT VEN GEWIJDE) ADALAH PERBUATANMELAWAN HUKUM??? KEWENANGAN TERGUGAT Ill MENJUAL BOEDEL PAILIT PT.

Makmur Inti Bersaudara;Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA APAKAH TINDAKAN TERGUGAT II YANG MENJALANKAN PERINTAHPASAL 16 AYAT (1), PASAL 24 AYAT (1), PASAL 185 AYAT (1) DAN (2)UU KEPAILITAN DAN PKPU SERTA PERINTAH PENGADILAN(PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIM PENGAWASYANG INKRACT VEN GEWIJSDE) ADALAH PERBUATAN MELAWANHUKUM???

Putusan Nomor 380 K/TUN/2017sengketa tersebut dengan tempat tinggal Para Penggugat hanyaberjarak + 500 meter, sehingga atas plang di atas yaitu objek sengketadapat terbaca oleh Para Penggugat, atas hal tersebut tidaklah benardalil gugatan Para Penggugat seharusnya Para Penggugat yangsudah mengetahui bahwasanya Tergugat II Intervensi telah berperkaradengan PT Tozai dari Peradilan yang berbeda yaitu Peradilan TataUsaha Negara yang telah berkekuatan tetap (inkract van gewijsde)danPengadilan Negeri Tarutung

Bahwa lebih lanjut, Judex Facti PHIJayapura berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidakberdasar hukum dan tidak diterima dikarenakan tidak adanya PutusanHakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract)terkait yang dialami Termohon Kasasi.Dasar pertimbangan hukum Judex Facti PHI Jayapura sebagaiberikut:e Bahwa Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Agustus 2010 telahdiangkat menjadi Karyawan Pemohon Kasasi dengan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan.

V,Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan TergugatRekonpensi VIII haruslah dihukum untuk membayar uang Paksa(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) /Hari apabila Tergugat Rekonpensi , TergugatRekonpensi Il, Tergugat Rekonpensi Ill, Tergugat Rekonpensi IV,Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, TergugatRekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII lalai melaksanakan isiputusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract

Tergugat Rekonpensi V,Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan TergugatRekonpensi VIII untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Hari apabila Tergugat Rekonpensi , Tergugat Rekonpensi Il,Tergugat Rekonpensi Ill, Tergugat Rekonpensi IV, TergugatRekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII danTergugat Rekonpensi VIII lalai melaksanakan isi putusan dalamPerkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract

Uang penggantian hak lain 15% x Rp153.697.500,00 Rp23.054.625,00 Jumlah Rp217.738.125,00 Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat bulan April 2013, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUndang UndangIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugatsampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangewisjde) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara

No. 1919 K/PDT/1991, tanggal28 September 1992 (Inkract Van Gewisjsde), Jo. putusan No.Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 9310/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT.Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007,tanggal 27 Maret 2008;5.

No. 1919K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (Inkract VanGewisjsde), Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT.MDN Halaman 35 dari 93145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo.Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007;4.3. Bahwa gugatan kurang pihak, oleh Mahkamah Agungdianggap sebagai cacat error in persona dalam bentuk p/uriumlitis consortium, sebagaimana dalam Putusan MA.RI.

YYK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogjakarta nomor 54/Pid.B/ 2019/ PT.YYK. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor1177/K/Pid/2019 (INKRACT). Bahwa sangat jelas sekali Tergugat s/dTergugat VIIl (PARA TERGUGAT) mendapat hukuman Pidana yanghalaman 11 dari 87 halamanPutusan Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Kra.dimaksud adalah berkaitan dengan Surat Keterangan Kecamatan Temonyang dibuat oleh Pengacara terdahulu yaitu Anwar Husain, SH.

Tahun 2016 yang didasarkanketerangan palsu, membuat Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mendapatkan hukumanpidana berdasarkan Putusan PN Jogja Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk, PutusanPT Jogjakarta Nomor 54 /Pid.B/2019/PT Yyk dan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1177/K/Pid/2019 (inkract);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, maka Tergugat menyampaikan bantahannya sebagai berikut : Bahwa Tergugat mengatakan bahwa Tergugat adalah

Hak 15% x 175.350.000, Rp.26.302.500,Ongkos Pulang ke Daerahd. 5 x 500.000, Rp. 2.500.000,AsalCuti Tahuan yang belume. 6/22 x 8.350.000, Rp. 2.277.273,diambil 7229 5 =eBahwa semenjak Tergugat II mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat bulan Tanggal20 November 2019, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract

Apalagi sampai sekarang baik tergugat IIIntervensi maupun kuasa hokum tergugatll Intervensi tidak pernahmelakukan upaya hokum Banding dan menerima putusan banding.Sehingga sertifikat SHM No, 00792/Besusu tengah terbit pada tanggal21 agustus 2019 dengan surat ukur no 00755/besusutengah/2019 terbitpada tanggal 9 agustus 2019, sudah tepat dan tidak melanggarProses penerbitan sertipikat hak milik, sebab perkara no53/Pdt.G/2015/PN.Pal telah inkract pada 02 februari 2016.7.

perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan di atas tanahtersebut;Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Bjb13.Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara aquo,maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo agar Tergugat dih ukum membayar uang paksa(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan tersebutterhitung sejak putusan tela berkekuatan ukum tetap (inkract

Maka dari itu Penggugat meminta nafkah lampauMadhiyah yang belum dipenuhi oleh Tergugat, yaitu sejak bulan Mei2012 sampai perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukumtetap (inkract) sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) Perbulan dibayar secara tunai dan sekaligus; 6.

uang paksa (dwangsom) sebesarRp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari akibat adanyaketerlambatan Tergugat dalam menjalankan Putusan ini;Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupun adaupaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain(uitvoerbaar bij voorraad);Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabatterkait untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan beserta Surat Pengantaryang dilekatkan pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract

Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapauntuk segera mendaftar perceraian ini setelah adanya putusan ceraiyang telah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract);8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR:Apabila Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q.

Penggugat mohonkan agar Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertifikat Hak Millik Nomor : 624/Kel.Martapura tanggal 17 September2004 dengan surat ukur No.00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004 Luas10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atasnama SHAFIAH yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas lahan Para Penggugat(yang dalam sengketa a qou menjadi objek sengketa) agar dapat ditangguhkankeberadaanya, Sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkract

Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Mlgmenuntut Tergugat untuk mengembalikan sisa SHM No. 250/Sidodadi kepadaPenggugat, karena perbuatan Tergugat didasarkan pada Surat yang sudahdisebutkan pada Pokok Perkara huruf c.1 dan berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Malang No. 147/Pdt.G/2001/PN.MIg pada tanggal 30April 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/Pdt/2003/PT.Sbypada tanggal 30 April 2003, dan Putusan Mahkamah Agung No. 148 K/Pdt /2005 tanggal 12 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

No. 1919 K/PDT/1991, tanggal28 September 1992 (Inkract Van Gewsjsde), Jo. putusan No.10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT.Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007,tanggal 27 Maret 2008;5.

Putusan MA.RL No. 1919K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (Inkract VanGewsjsde), Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo.Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret2007;Bahwa gugatan kurang pihak, oleh Mahkamah Agungdianggap sebagai cacat error in persona dalam bentuk p/uriumlitis consortium, sebagaimana dalam Putusan MA.RI.

Bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa Ingawati ini berawal dariadanya putusan perdata Nomer: 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10November 1998; Bahwa dalam perkara perdata tersebut Terdakwa Ingawati selakuTergugat sedangkan saksi AtoSuwanto (pelapor) selaku Penggugat; Bahwa putusan perkara perdata tersebut telah mempunyai KekuatanHukum Tetap (Inkract); Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwaterhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBandung dalam memori bandingnya