Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1259/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DAVID RICARDO, SH
Terdakwa:
SUJUD GUNAWAN Bin SUKAMTO
63 — 17
  • Quantity) yang tidak terpasang, danitem/bahanmaterialtersebut juga tidak ada di lokasi rumah yang direnovasi,yang bila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 95.925.860, (Sembilanpuluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Delapan ratus enampuluh rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kombinasi (campuran) yaitu terdiri dari dakwaan alternative dan dakwaansubsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas yaitu Primair melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-10-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 740/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 September 2017 — Penggugat:
PT Pertamina Patra Niaga
Tergugat:
PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Turut Tergugat:
ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
403 — 162
  • kekuranghatihatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat.hal mana dengan tegas diaturdalam pasal 1366 KUHPerdataBahwa pasal 1365 KUHPedata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa)Oleh karenanya Majelis yang Terhormat,terhadap tidak dilunasinya TagihanPenggugat,dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan baik dari Tergugatmaupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalamPasal 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan yang melangar
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 19/PDT.G/2016/PN.PDL
Tanggal 21 Juni 2017 — ADE IMANUDIN,LILI TARLI,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang,H. ENUNG WAHYUDIN
164 — 12
  • Bahva eksekusi lelang telah melangar ketentuan Pasal 27sampal pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016tentang petunjuk pelaksanaan lelang jis Pasal 1833 KUHPedata.Maka berdasar atas dalildalil dan fakta fakta hukum dalamGUGATAN PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepadayang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan lelang tersebut dan menghukum ParaTERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT (buktiP8);.Bahwa SURAT PANGGILAN TEGURAN/AAN MANING
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 620/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. H HAMKA HALEK M.Si
99 — 8
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 155/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.CANDRA ALIAS CEN ALIAS JANG BIN UJANG
2.THOMAS ALIAS TOMAS BIN AKIP ALM
3.AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN MUHAMMAD ALM
100 — 39
  • bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahn berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
155 — 432
  • Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 154/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
99 — 446
  • Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
232 — 48
  • Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY VS 1. ABDURROHIM AHSAN, DKK
99 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Ketenagakerjaan29.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumJudex Facti hal. 132 Paragraf 2 baris ke11 sampai dengan 19 putusana quo karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlakuyang mengancam dibatalkannya Putusan a quo;st , lergugat telah melakukan perpanjangan kontrak denganjangka waktu kepada para Penggugat sampai dengan kuranglebin 6 kali perpanjangan karena perpanjangan kontrak kerjahanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali dengan demikian terbuktiTergugat melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
45 — 5
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2016 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2016 — * Perdata PHILIP SUCIPTO, Dk X PT. FUSION PLUS INDONESIA, Dkk
132 — 114
  • Tentang tanggung jawab hukum para Tergugat berdasarkan darigugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatuperbuatan melangar hukum dalam permbuatan akta jual beli yangdibuat oleh turut Tergugat sedangkan menurut para Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada paraTergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedurpembuatan sebuah akta dimaksud.6.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -115/Pdt.G/2013/PN.TK
Tanggal 19 Juni 2014 — -H.M. SOBRI AKBAR SOEMARNO, Dkk -Lawan -S U R Y A N T O, Dkk
120 — 11
  • mengenai kewenangan peseropengurus.Terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum (PMH), berikutdikutip satu putusan Hoge Raad :Bahwa, bila melihat Arrest Hoge (Arrest HR) Tanggal 31 Januari1919 dalam kasus Cohen vs Lindenbaum, kualifikasi melawanhukum memang telah diperluas dari melawan hukum secara formil/sempit (yaitu hanya melanggar peraturan perundangundangansaja), menjadi melawan hukum secara materil yaitu mencakup pula:(i) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku(li) melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
109 — 7
  • Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dariTergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang merasa hak subjektifnyaterlanggar, lebih lanjut cara cara yang dilakukan oleh Tergugat dalamHalaman 77 dari 81 halamanPutusan Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.kKla.78rekonpensi dalam rangka upaya mendapatkan pemenuhan haknya telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan juga tidak melangar prinsip prinsip kepatutan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
354 — 375
  • Putusan No. 1/G/2018/PTUN.SMG11.12.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10 yangmenyatakan bahwa Tergugat telah menghilangkan hak atas tanahmilik Penggugat sehingga melangar asas kecermatan dan asaskepastian hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah Melanggar 7Hukum Pembuktian Sesuai Kebenaran MateriilSebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76,Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 UndangundangPengadilan Pajak, Serta Telan Melangar KetentuanPengungkapan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yangTerutang Sebagaimana Secara Prinsip Diatur DalamPasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Karena TidakMempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali,Dahulu Pemohon Banding MengungkapkanKetidakbenaran Perhitungan Pajak yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98_PDT_G_2016_PN JKT.SEL
Tanggal 17 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran dlm Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep, Meranti, Riau lawan 1.PT. ASURANSI MEGA PRATAMA 2.PT. GELINDINGMAS WAHANA NUSA
127 — 69
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PL0O1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
68 — 17
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);oa FWDTidak terjadi cacat hukum administratif, yaitu :a) Tidak terjadi kesalahan prosedur;b) Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c) Tidak terjadi kesalahan subyek hak;d) Tidak terjadi kesalahan jenis
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 101/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : Sriati Yuliana Hutapea
Terbanding/Tergugat I : Carolus Wijoyo Adi Nugroho
Terbanding/Tergugat II : Djoko Marsanto
Terbanding/Tergugat III : Muhamad Junaidi
194 — 92
  • Hal ini tentu merupakan bukti tindakanTERGUGAT, bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melangar hukumyang sangat merugikan PENGGUGAT; Bahwasakibat tindakan TERGUGAT seperti tersebut di atas,menimbulkan kerugian besar kepada PENGGUGAT, baik kerugian materillkhususnya kerugian immateriil. Nama baik dan kehormatan PENGGUGATsungguhsungguh tercoreng, kejadian itu. menjadi pergunjingan dimasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan temantemanPENGGUGAT.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
SAUT MARUBA SIHOMBING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PONIMAN
2.ASNIMAR
167 — 544
  • asaskecermatan, asasketelitian, asas proporsionalitas dan asasprofesionalitas dalam menerbitkan kedua Sertifikat Hak Miliktersebut, dengan alasan sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat telah melanggar asaskepastian hukum, , karena Tergugat telah tidak melaksanakanprosedur atau tata cara yang benar dan patut sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dalam menerbitkan keduaSertipikat Hak Milik (objek perkara) tersebut, hal ini sebagaimanatelah diuraikan pada dalil angka 6 diatas.b) Bahwa Tergugat telah melangar