Manifestasi Mulia Abadi
2.Kantor Akuntan Publik SHOHIBUL KASLANI KOMARIANTO dan SANTOSA
3.Kepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit II Tipidkor Polres Cirebon

Manifestasi Mulia Abadi, tempat kedudukan Blok Blangbong, Rt004/rw 001, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, KabupatenCirebon, sebagai Tergugat Kantor Akuntan Publik , S.H.ohibul Kaslani Komarianto Dan Santosa,tempat kedudukan Gedung Multipiranti Graha Lt. 1. Jalan RadenInten 2 No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, sebagai Tergugat IIKepolisian Resor Cirebon cq. Kasat Reskrim cq Unit li TipidkorPolres Cirebon, tempat kedudukan JI. R.

Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar denganNomor Registrasi Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada KantorAkuntan Publik Drs. HERMAN BUKIT di Jalan Suprapto 18 CempakaPutih, Jakarta Pusat 10510;Hal. 5 dari 32 hal. Put.

Amatra Citra Indonesia) yang bertujuan untukmendapatkan datadata maupun dokumen Laporan Keuangan Termohontahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014;Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar denganNomor Register Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada KantorAkuntan Publik Drs.

Ahli (Akuntan Publik) tersebut;Menyatakan Pemohon berhak menerima salinan resmi laporanhasilpemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkanpenetapan ini;Menyatakan biaya pemeriksaan terhadap Termohon berdasarkanpenetapan ini dibayar atau ditanggung oleh Termohon;Menyatakan agar Direksi Perseroan PT.

Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : Saudara Drs. Herman Bukit, Ak., Akuntan Publik terdaftar dengan NomorRegister Akuntan Publik AP.0346 berdasarkan Keputusan MeniteriKeuangan Nomor 1317/KM. 1/2011, berkantor pada Kantor AkuntanHal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2015Publik Drs. Herman Bukit di Jalan Suprapto 18 Cempaka Putih, JakartaPusat 10510;5.

Mengangkat dan menunjuk ahli (akuntan publik) untuk melakukanpemeriksaan (audit investigasi) terhadap Termohon dan membuatlaporannya yaitu : saudara Drs. Herman bukit, ak, akuntan publikterdaftar dengan nomor registrasi akuntan publik ap.0346 berdasarkankeputusan mentri keuangan nomor 1317/km. 1/2011, berkantor padakantor akuntan publik drs.

Publik,Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik serta Pasal 63 ayat(1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008tentang Jasa Akuntan Publik, kepada KAP Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry dikenakan Sanksi Peringatan tertulis4.

administratief beroep terhadap Objek Gugatan kepada KomiteProfesi Akuntan Publik.

danKAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry.Pemeriksaan tersebut dilakukan bertujuan untuk:Menilai kepatuhan Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja danKantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerryterhadap kewajiban membuatdan memelihara kertas kerja.Menilai kepatuhan Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja danKantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerryterhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan jasayang diberikan, meliputi kepatuhan pelaporan perpajakan danlaporan tahunan

publik;Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor: 128/G/2017/PTUNJKTDampak hasil audit jika tidak ada kertas kerja sesuai undangundangmaka ada sanksi dari akuntan publik dan kertas kerja harus disimpansekurangkurangnya dalam jangka waktu 10 tahun;Kertas kerja ini jika butuh kepastian dapat diminta ke akuntan publik atasijin perusahaan, jika dimanipulasi maka ada ancaman pidana jika dirubaholeh akuntan publik;Ijin yang harus dimiliki akuntan publik, ada dua ijin pertama ijin akuntanpublik

itu pilinan dan undangundang tidak mengaturnya;Akuntan publik yang ijinnya tidak dicabut bisa melakukan audit, jika salahsatu ijin dicabut maka akuntan publik yang ijinnya dicabut tersebut tidakdapat melakukan audit dan kantor tersebut harus melaporkan kekementerian keuangan dan harus merubah nama kantor tersebut sesuaidengan ijin yang masih ada;Akuntan publik yang mendapat sanksi dapat melakukan upaya hukumsesuai undangundang yaitu akuntan publik dapat melakukan banding kekomite dan dapat dilakukan

Kaur 1(satu) Lembar Surat kuasa dari kantor Akuntan Publik ( KAP )TARMIZI ACHMAD Nomor Izin Usaha KAP : KEPO91 / KM.6 /2004 Perihal untuk melakukan penawaran dalam rangkaPekerjaan jasa audit dana PILKADA tingakat Kabupaten /Kotamadia Se Provinsi Bengkulu Tertanggal 23 septembr 2010(asli) ; 1 (satu) Buah Cap Stempel Kantor Akuntan Publik ( KAP.)TARMIZI ACHMAD (asili) ; 1(satu) Buah Cap Stempel Tanda Tangan (asli)Dirampas untuk dimusnahkan4.

menerima Kuasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZIACHMAD untuk mengikuti pelelangan atau penawaran dalam kegiatan auditPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.

Dokumen Penawaran Jasa audit dana kampanye atas namaKantor Akuntan Publik (KAP ) TARMIZI ACHMAD.2. Dokumen hasil audit laporan dana kampanye calon Bupati danWakil Bupati di 4 (empat) KPU Kabupaten dengan mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik (KAP ) TARMIZI ACHMAD ;3.

Kabupaten Kaur atas nama pasangan calon YUSMERI HERLANdan SUPARLIS HARYATI ;weenenne Bahwaterdakwa telah membuat Surat Kuasa, dokumen scan, capstempel Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD, cap stempel tandatangan yang mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZIACHMAD tersebut dengan cara melakukan penawaran kepada KPUD Kab.Rejang Lebong, KPUD Kab.Lebong, KPUD Kab.Kepahiang dan KPUD Kab.Kaur, tetapi ada beberapa format laporan, penggunaan jenis kertas,penomoran surat dan tanda tangan

tahun 2015 di 4 (empat) KPU Kabupaten dengan mengatasnamakanKantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD sedangkan terdakwa tidakmemiliki Kantor Akuntan Publik sendiri dan dalam menjalankan profesisebagai akuntan publik berdasarkan PMK ( Peraturan Menteri Keuangan )Nomor 17 Tahun 2008 tentang Praktek Akuntan Publik, disamping itu KAPTARMIZI ACHMAD yang beralamat di jalan Dewi Sartika Raya No. 7 PerumUndip Sukorejo Semarang Jawa Tengah, tidak memiliki kantor cabangataupun Rekan KAP yang berada di Propinsi

Bahwa akun piutang PT Semua Tahu Kita sebesar Rp966.900.619,00 dariTahun 2004 hingga September 2015 belum ada penyelesaiannya, meskitelah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa;. Bahwa akun hutang Tuan Suhaili Saun (pemegang saham dan selakuPemohon) tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita yangsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan itusangat tidak berdasar fakta dan transaksinya dapat dikatakan fiktif;.

Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hingga saat initidak pernah tercatat dalam akun Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitameski telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa danatau Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel, yang notabenedipilin/ditentukan oleh pengurus PT. Semua Tahu Kita, Tuan RahmanUsman selaku Direktur Utama, Tuan Ronny Halim selaku Direktur danatau Tuan Johanis selaku Direktur;. Bahwa deviden PT.

Kejadian ini telahberlangsung dari Tahun 2005 hingga Tahun 2011 dan telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Daniel Hassa & Rekan dan Kantor AkuntanPublikBenny, Tony, Frans & Daniel, yang keduanya direkomaendasikanoleh para pengurus PT.

Menyatakan bahwa alasanalasan penetapan Pemeriksaan LaporanKeuangan PT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yangdiusulkan Para Pemohon adalah sah dan berharga karena hasil audit dariKantor Akuntan Publik yang diusulkan para pengurus PT.

Semua TahuKita selama ini tidak menunjukkan transparansi, saran atau opini atasakunakun yang disebutkan;Menyatakan bahwa alasan penetapan Pemeriksaan Laporan KeuanganPT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Pemohontelah memenuhi unsur formalitas hukum yang diatur oleh UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menyatakan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitadari Juli 2011 sampai dengan Juni 2015 oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf atau Ernst

Publik di Jl.

RUCI FIRNANGTIAS tempat tinggal Bluru Permai Blok JE/ 11 RW.10/ RT.09,Sidoarjo tersebut, telah diserahkan oleh Terdakwa sendiri dan diterima / diserahkan kepada sopirkantor akuntan publik tersebut yaitu saksi MOH. RIDWAN dan juga diketahui sendiri oleh saksiMARWANDI, SE.AK, di Kantor Akuntan Publik Jl.

publik di Jl.

DIMAS, pada tanggal 23 Juli2009 ; Bahwa saksi tetap pada keterangan yang tertuang di dalam BAP tersebut ; Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Akuntan Publik di JI. Kayun No. 3840Blok B8 Surabaya ; e Bahwa saksi mengenai Terdakwa karena samasama bekerja ditempat yang sama, yaitudi Kantor Akuntan publik di Jl. Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya ; e Bahwa saksi mengetahui jika dua orang temannya yaitu saksi H.

Publik Drs.

Bahwa Penggugat adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purbalauddin& Rekan, berkedudukan di Jakarta, Grand Aston Soho, Lantai 9, Jl, Jend. S. ParmanKav. 2224 Jakarta Barat, yang izinnya ditetapkan berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: KEP031/KM.17/1999 tanggal 25 Januari 1999, Nomor jinAkuntan Publik (NIAP): 99.1,0600 ;2.

SR170/MK.1/2010 tanggal22 Februari 2010 hal Sanksi Peringatan Akuntan Publik Drs.

Fahmi (Anggota IAPI No. 762) untuk menjadi saksiahli, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding telahmelakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)dan keterangan ini diberikan oleh ahli yang kompetensinya telah diakui olehIAPI sebagai satusatunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesiaberdasarkan pasal 58 PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa AkuntanPublik yang menyatakan asosiasi profesi akuntan publik yang diakui olehPemerintah adalah IAPI.Majelis

Menteri Keuangan Nomor:SR170/MK.1/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Sanksi Peringatanterhadap Akuntan Publik Drs.

KNT&R~ Landmark 017/Covlet/08/2013 dari akuntan publik Kosasih,Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan) (Vide Bukti T 55.40) AtUang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo& Rekan sebagai akuntan publik dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) tanggal 5September 2013, No.

KNT&R Landmark 062/Covlet/09/2013 dari akuntan publik Kosasih,Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan) (Vide Bukti T55.43)Rp.57.750.000, 44Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo& Rekan sebagai akuntan publik dalam rangka gopublic (linat Surat tagihan (invoice) tanggal 16Agustus 2013, No.

KNT&R Landmark 068/Covlet/09/2013 dari akuntan publik Kosasih,Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan) (Vide Bukti T 55.55) Uang yang dibayarkan Penggugat MRekonpensi Rp. 52.937.500,kepada akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo& Rekan sebagai akuntan publik dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) tanggal 16Agustus 2013, No. KNT&R~ Landmark 014/Covlet/08/2013 dari akuntan publik Kosasih, Hal. 96 dari 252 hal.

P398/GMH/12 dari Akuntan Publik Gani Mulyadi &Handayani) (Vide Bukti T55.88)Rp.898.560.000, 89Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada Akuntan Publik Gani Mulyadi & HandayaniSebagai akuntan publik dalam rangka go public (lihatSurat tagihan (invoice) tanggal 2 November 2013,No.

P398/GMH/12 dari dari Akuntan Publik GaniMulyadi & Handayani) (Vide Bukti 155.89)Rp.2.000.000.000, 90Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada Akuntan Publik Ruky, Safrudin & Rekan,sebagai akuntan publik dalam rangka go public (lihatSurat tagihan (invoice) tanggal 10 Mei 2013, No.RSRU/P/100513.01 dari Akuntan Publik Ruky,Safrudin & Rekan) (Vide Bukti T55.90)Rp.600.000.000. 91 Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayanisebagai akuntan publik, dalam

Sehingga hasil audityang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Kurmiawan & PERMINDO harusdinyatakan syah secara hukum;Bahwa dari hasil laporan kas pembukuan sdr. Heru Sutopo, S.E., selaku karyawanbagian pembukuan (yang kemudian diaudit oleh akuntan publik), kas keuangan daritahun buku 1997 sampai dengan 2002 perusahaan (PT BIG)/Tergugat I selalumengalami keuntungan.

Putusan PeninjauanKembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, namun disisi lain telahmenilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang menjadikan dasarpertimbangan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembalidimana telah menilai bahwa Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dilakukantidak selesai dan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai hasilAudit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah salah.

Dari mana Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Timur mengetahui hasil Audit Akuntan Publik Petter,Taufik & Rekan tidak selesai ?

Putusan PeninjauanKembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, n a mun disisi lain telahmenilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang menjadikan dasarpertimbangan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembalidimana telah menilai bahwa Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dilakukantidak selesai dan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai hasilAudit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah salah.

SemuaTahu Kita yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Daniel Hassa & Rekan itu sangat tidak berdasar fakta dantransaksinya dapat dikatakan fiktif;. Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hinggasaat ini tidak pernah tercatat dalam akun Laporan KeuanganPT. Semua Tahu Kita meski telah di audit oleh Kantor AkuntanPublik Drs. Daniel Hassa dan atau Kantor Akuntan Publik Benny,Tony, Frans & Daniel, yang notabene dipilih/ditentukan olehpengurus PT.

Jelas dan terangdalam pasal ini diatur bahwa ada dulu hasil audit yang dilakukan oleh AkuntanPublik, baru kKemudian hasil audit oleh Akuntan Publik inilah yang secara tertulisdibawakan Direksi dalam RUPS. Sehingga nyata bahwa permohonanpermohonan tersebut diajukan hanya untuk mengganggu kegiatan perseroan;6.

Semua Tahu Kita tidak adadilaporkan;Bahwa tidak semua laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik;Bahwa saksi pernah menerima laporan keuangan PT. Semua Tahu Kita,akan tetapi tidak jelas;Bahwa tidak pernah ada pembagian laba atau deviden di dalam PT.Semua Tahu Kita;Bahwa laporan keuangan yang belum diaudit oleh Akuntan Publik adaselama lebih 2 (dua) tahun;Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT.Semua Tahu Kita;Bahwa laporan keuangan PT.

Publik; Bahwa tidak terdapat ketentuan yang menyatakan Direksi diberi kuasauntuk memilih Akuntan Publik;e Bahwa laporan keuangan Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 sudahdiaudit, dan drafnya sudah dibagikan kepada pemegang saham; Bahwa benar ada karyawan yang meminjam uang kas; Bahwa saksi tidak pernah melihat rekening koran; Bahwa laporan keuangan Tahun 2012, 2013 dan 2014 belum adapertanggungjawaban; Bahwa di dalam perseroan PT.

Semua Tahu Kita telah mengirimkan surat kepada seluruhpemegang saham yang memberitahukan tentang rencana pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diadakan pada bulan Desember2015, yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit keuangan denganmenunjuk akuntan publik Benny, Tony, Frans & Daniel sebagaimana PerikatanAudit Nomor 002/BTFDSTK/III/2015, tanggal 3 Maret 2015, yang saat inipekerjaan akuntan publik tersebut hampir selesai/tuntas;Menimbang, bahwa apakah dalil pokok jawaban/tanggapan

kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT Araya Bumi Megah tahun bukuyang berakhir pada Tahun 2018:Memerintahkan kepada segenap pemegang saham, direksi dan anggotadewan komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahamtersebut:Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (audit investigasi) denganpenetapan pengadilan terhadap PT Araya Bumi Megah, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen laporankeuangan Termohon Tahun 2018;Mengangkat dan menunjuk ahli (akuntan

publik) untuk melakukanpemeriksaan terhadap Termohon dan membuat laporannya, yaitu:Valiant Great Ekaputra, C.A., C.P.A., terdaftar dengan Nomor RegistrasiAkuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor 127/KM.1/2016, dengan latar belakang telah Lulus UjianCertificate Profesional Investigator untuk akuntan publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik

Indonesia, dengan alamat kantorKantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan Rekan (cabang), Jalan A.Yani, Nomor 88, RT 003, RW 008, Gedung Graha Pena, Lantai 9 R.902,Surabaya, 60247, Izin Cabang Nomor 551/KM. 1/2016:Menyatakan ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapanpengadilan ini berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon;Menyatakan ahli (akuntan publik) yang diangkat dan ditunjukberdasarkan penetapan pengadilan ini wajib menyampaikan hasilpemeriksaan terhadap Termohon kepada

Yang Terhormat KetuaPengadilan Negeri Surabaya paling lambat dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan danpenunjukan ahli (akuntan publik) tersebut;Menyatakan Pemohon berhak menerima salinan resmi dan buktibuktipendukung laporan hasil pemeriksaan ahli (akuntan publik) yangdiangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan ini;10) Menyatakan biaya pemeriksaan terhadap Termohon, dibayar atauditanggung oleh Termohon;Halaman 2 dari 6 hal.

(IAPI) dengan Nomor : 0880/VI/IAPI/2016 tanggal 1 Juni 2106memberikan deskripsi mengenai akuntan publik yang pada pokoknyasebagai berikut:5.1.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangundangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwaHal. 32 dari 51 hal.

Putusan No. 58 PK/Pid/2017setiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai dengan bukti Novum 4 dan 5 tersebut menegaskan AuditLaporan Keuangan yang dikeluarkan Raden Edy Winarto yang diajukanoleh Pelapor sebagai

Surat Keberatan tersebut telah disampaikan kepadaInstitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan Organisasi Induk yangmenaungi Akuntan Publik Indonesia, melalui Surat Nomor : 0166/YPI/SDITSMPSMA/E.23/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 Perihal PengaduanKeberatan Ketua Harian Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Padangsidimpuan,yang kemudian oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui suratnya(Novum 4) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Auditor Raden EdyWinarto tidak terdaftar sebagai

H.Syahrun Batubara, Ak., CPA, seorang Akuntan Publik Resmi yang terdaftar diHal. 42 dari 51 hal. Putusan No. 58 PK/Pid/2017IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) dan mendapat izin dari MenteriKeuangan R.luntuk melakukan Audit. Adalah bukan merupakan niat jahat(MENS REA).

Bahkan, tindakantindakan menyimpang TERGUGAT dalammenjalankan profesi sebagai akuntan publik ini tampaknya sudah biasa.

akuntan publik memperkerjakan atau memakai asisten dia harus melatihmembimbing dan mensupervisi yang asistennya itu jadi itu benarbenar bahwakontrak itu sebenarnya adalah kontrak antara akuntan publik dengan penggunajasa jadi pengguna jasa meminta akuntan publik kontrak diadakan antara merekayang didalamnya sudah termasuk ada kontrak independensi lalu siapa yangdiperkerjakan itu adalah tanggung jawab daripada si Akuntan Publik dia tidak bisaHal 55 dari 87 Hal Putusan No. 32/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Selmembebankan

,objektifitas dicapai dengan keahliannya dan independensinya tetapi untukmengatakan suatu akuntan publik yang mempunyai keahlian khusus dan sikapindependensi yang dilandasi oleh suatu aturan kode etik yang ada maka untukmengatakan bahwa suatu akuntan publik itu tidak independen harus memerlukansuatu review, review itu oleh yang mengerti profesi akuntan publik artinya diakalau seorang akuntan publik itu dikatakan tidak independen tidak profesionalhasil kerjanya tidak baik dia harus di review oleh

melindungi profesi akuntan publik jadi ada tetapi bentuk seperti apaperlindungan kepada Akuntan Publik itu ahli belum mendapatkan seperti apadisebutkan secara langsung tetapi jelas Undangundang No. 3 Tahun 2011menyebutkan dengan jelas pada Undangundang Akuntan Publik ;Bahwa Ahli tadi menyebutkan bahwa pekerjaan seorang Akuntan Publik ituditentukan didalam kontrak antara dia dengan pengguna jasa dalam contohkontraknya itu langsung diatas kop surat dari si Akuntan Publik ditanda tanganioleh si Akuntan

mu dia rubah itu prosedur, karena tidakdiberikan batasan yang harus disepakati si pengguna jasa sudah sepakat prosedurapapun yang dilakukan oleh Akuntan Publik ;Bahwa Standar akuntan publik tidak mengatur sampai pada menyebutkan namanama anggota tim dalam kontrak, standar akuntan publik yang bernama standarpengendalian mutu mengharuskan akuntan publik untuk meneliti dengan baikorangorang yang akan ditugaskan supaya pekerjaan itu bisa dilakukan dengancermat sesuai dengan keahliannya dan kalau menyangkut

Publik dan Kantor Akuntan Publikakan diperhitungkan dalam menentukan jumlah feeyang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutanini akan menjadi beban bagi klien/para pelaku pasarmodal yang menggunakan jasa Akuntan Publik;(2) Bahwa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik selamaini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratanpersyaratan dan pembatasanpembatasan, antara lainkewajiban terdaftar sebagai rekanan di sejumlah bankbank yang ada di Indonesia dengan persyaratanpersyaratan yang sangat ketat

, dan adanya pembatasanpekerjaan yang diizinkan;(3) Bahwa Akuntan Publik selama ini telah berkontribusikepada Negara juga termasuk membayar iuran kepadaasosiasi profesi Akuntan Publik dalam hal:(a) Pajak Penghasilan;Halaman 25 dari 60 halaman.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2014(b) Pajak Pertambahan Nilai;(c) biaya perizinan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik;(d) iuran tahunan keanggotaan APL(e) biaya mengikuti pelatihan professionalberkelanjutan dengan junlah minimum 40 SKPpertahun; dan(f) biaya sertifikasi pendaftaran di Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK).(4) Bahwa pungutanpungutan yang dikenakan terhadapAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menjadidisincentive bagi profesi Akuntan Publik dan tidaksejalan dengan upaya Pemerintah

Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang samaatau untuk tahun buku yang sama.Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf b UU Akuntan Publik menyatakan:Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.Bahwa Kode Etik Profesi Akuntan Publik paragraf 280.2 dan 290.1menyatakan:280.2

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 5.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan 6. UndangUndangNomor 30 Tahun 2004 jo.

Penggugat:
PT Sumur Rejeki
Tergugat:
1.Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
2.PT Citra Swadaya Raya
3.Budiarsa Sastrawinata
4.M.I. Meiko Handoyo Lukmantara
5.Agusurya Widjaja
6.PT Ciputra Residence
7.PT Citra Mitra Habitat

PELAYARAN SURYA untuk tahun yang berakhir pada tanggaltangpl,31 December 2010 dan 2009 dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tanpa ada penyimpangan,sehingga dapat dibenarkan adanya hutang tersebut.

Lagi pula nampak nyata kegunaan hutanguntuk perusahaan, demikian telah dikonfirmasi sewaktu diaudit oleh Akuntan Publik, makaadanya hutang dan peruntukannya adalah benar guna kepentinganperusahaan ; Dengan demikian dalil angka 28 nampak tidak beralasan lagipula sifatnyamengulang dalil Penggugat sebelumnya sehingga wajar manakala ditolak ;Bahwa dalil angka 29 sifatnya emosional sebab Laporan Keuangan Perusahaan telahdiaudit oleh Akuntan Publik dan Penggugat pernah menugaskan Akuntan Publik gunamelakukan

Pelayaran Surya ;Bahwa, Penggugat HI dalam menjalankan tindakan sesuai garis perusahaan nota benediterima sehingga hasil kerjanya tiap tutup tahun buku di audit akuntan publik juga pernahdilakukan prosedur yang disepakati oleh akuntan publik yang di tunjuk oleh Tergugat nota benetidak ada keberatan.

Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P10 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P11 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik,seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesipenunjang Pasar Modal yang pekerjaan adalah memberikanJasa Asurans dan Jasa Non Asurans.Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:Halaman 13 dari 78 halaman.

Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsiAkuntan Publik, maka:1)Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik,Akuntan Publik adalah pihak yang TIDAK melakukanKegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK.

Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank telah diatur bahwaKantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) yangmelakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia (vide Pasal21 ayat (1))10.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/32/DPNP Perihal:Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/57/DPbS Perihal: HubunganAntara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanHalaman 57 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, DewanPengawas Syariah dan Bank Indonesia.i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentang HubunganAntara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.j.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentangTransaparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Bukti T216);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentangHubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia (Bukti T217);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tentangHubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanPrinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik

Menyatakan Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan menurut hukum Bahwa LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS ATAS TRANSAKSI DAN PENERIMAAN DANA ANTARA PT. MANIRA ARTA RAMA DENGAN PT LADEWINDO GARMET MANUFACTURER dengan nomor : KASP/AK-01/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Sugeng Pamudji Msi Akt. CPA. CA. adalah Cacat Hukum dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Akt.CPA.CA dahulu sebagaiDirektur Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Sugeng Pamudji, padatanggal 21 mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit.. Bahwa sejak awal tahun 2013 Sdr. Waseso ST ( Tergugat )berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroaanTerbatas PT MANIRA ARTA RAMA tanggal 18 pebruari 2013Nomor 23 dari Notaris Bambang Prihandoko S.H.

DAN SUGENG PAMUDUJI.Sehingga dengan demikian Kantor Akuntan Publik ( KAP ) SugengPamudji secara hukum sudah tidak berijin lagi atau tidak dapat lagimelakukan Audit, Karena telah bergabung dan berganti namamenjadi KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI DANSUGENG PAMUDuJI..Bahwa ternyata KAP Sugeng Pamudji masih menjalankanoperasional kantornya dan mengeluarkan hasil Audit atas dasarHalaman 4, Putusan Nomor 146/Pdt/2017/PT SMGSURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat oleh Tergugat bersama, Tergugat Il dengan

Direktur dankantor Akuntan Publik (Tergugat Ill) telah meninggal dunia pada 21Mei 2015.. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT Manira Arta Rama / PT Mataram tanggal 18Pebruari 2013 nomor 23 dan Notaris Bambang Prihandoko, SHDirektur Utamanya adalah GATOT SUPONO, bukan kami lagi(TERGUGAT / Waseso ST).

Bahwa oleh karena Waseso tidak pernah melaporkan kerjasamatersebut, dan terjadi keributan maka disepakati oleh merekaberdua untuk memeriksa kerjasama diantara mereka dengankantor akuntan publik Pamudji. sehingga dibuatlah perjanjiandengan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan judul suratperjanjian kerjasama audit akun pembayaran dan penerimaandana P.T Mataram dan P.T Ladewindo Garment Manufacturerh.

P 3 jo T Il 4 dan membuatlaporan audit sebagaimana tersebut pada bukti P 6 dilakukan untuk danatas nama Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji (sebagai lembaga)maka kematian Dr.

Central Cipta Murdaya CCM Propertindo
Terbanding/Tergugat II : Gubernur DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat III : Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo

Bahwa Tergugat Ill atau Akuntan Publik yang mengauditlaporan keuangan PT. Jakarta International Expo untuk tahunbuku yang berakhir tangal 31 Desember 2017 dan tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2018, perlu dimintapenjelasannya kenapa dalam laporan keuangan tersebut tidakmencantumkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi sertaKomisaris sebagaimana diwajibkan dalam pasal 66 ayat (2) gUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Disamping itu.

Akuntan Publik perlu. menjelaskan laporankeuangan tahun 2018 item Beban Usaha, dimana beban gajidan tunjangan tahun 2017 sebesar Rp. 97.811.914.395,sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 111.539.349.733, (buktiIX). Perlu ada penjelasan mengenai rincian dari besarnya gajidan tunjangan atau sumber data dari munculnya angkatersebut.D. UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN1. Bahwa Penggugat dan II sudah bersurat ke DirekturUtama dan Komisaris Utama PT.

Bahwa Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &Sumargo seharusnya mengerti dan paham adanya UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, knususnya pasal 66ayat (2) g, yang menyatakan agar gaji dan tunjangan Direksiserta Komisaris dicantumkan dalam Laporan Keuangan PTJakarta International Expo. Hal ini diduga sebagai perbuatanmelawan hukum.G. PUTUSAN YANG DIHARAPKAN DARI KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT c.q MAJELISHAKIM PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI BERIKUT :1.

Tentang Kedudukan dan Hubungan Hukum :Bahwa memang benar TERGUGAT III sebagai Akuntan Publik telah melakukanaudit atas laporan keuangan PT Jakarta International Expo, untuk tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan tahun buku yang berakhir 31Desember 2018, dan dalam hal ini PARA PENGGUGAT selaku Pengurus ikutmenerima, setuju dan menandatangani hasil audit laporan kKeuangan tersebut.2. Peran TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIa.

Bahwa membuka hasil Audit dari Perusahaan yang tidak dimintakan olehPejabat Publik adalah pelanggaran kode etik Akuntan Publik dan PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mempertanyakan ada tidaknyadimasukkan mengenai Gaji, THR, Tentiem dalam peersidangan yang terhormatini.3.