., selaku Hakim Ketua, Dian Alifya,SE dan Minggu Saragih, SH.MH. masing masing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Pdt.Sus/PHI/PN.Mdn tanggal17 November 2016, putusan tersebut pada hari Senin, 06 Februari 2017, diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, Riswan SH.MH, Panitera Pengganti dan Tergugat tanpadihadiri oleh

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.H. Buyung Marizal, SH. H. Imam Soebechi, SH.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamHal. 6 dari 7 hal.Put.Nomor 533 K/Pdt.SusPHI/2015sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd./Bernard, S.H.,M.M. Ttd./Ttd./H. Arif Soedjito, S.H.,M.H. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.Panitera Pengganii,Ttd.

Buyung Marizal, SH HakimHakim AdHoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehYusticia Roza Putri, SH.,MH.. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AnggotaKetuaTtd/Dwi Tjahyo Soewarsono. SH..Ttd/ Prof. Dr. Muchsin, SHTtd/H. Buyung Marizal, SHHal. 7 dari 6 hal. Put.

.:10/WASIT/ADHOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, yang amarnya sebagaiaMENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untukseluruhnya ;2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Munaslub pada tanggal 1112Desember 2011 bertentangan dengan AD / ART PB.PTMSI Tahun2008;3. Menyatakan AD/ART PB PTMSI hasil Munaslub Tahun 2011 tidakmemiliki kekuatan4. Menyatakan bahwa terpilinnya Dato Sri Tahir, MBA sebagai KetuaUmum PB PTMSI masa bakti 20122016 tidak5.

,SH. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PangkalpinangNomor : 01/G/2016/PHI.PN.Pgp tanggal 20 Januari 2016 Putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para hakim anggota tersebut, YUSRIZAL, SH. Panitera Pengganti, KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,HERMAN SJAFRIJADI, SH.

ABBAS SAID, SH.MHHakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, FAUZAN, SH.MH dan HORADIN SARAGIH, SH.MH HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MHPanitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.FAUZAN, SH.MH. H.

terdapat ikan hasil tangkapan dari kapaltersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000(dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 90091 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGABahwa terdakwa NGUYEN

penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TSdan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sahdari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKELIMABahwa terdakwa NGUYEN VAN NUOC selaku Nahkoda KM.

tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM KM BV 99688 TS tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan SyahbandarPerikanan;Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.Ttd.Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ayumi Susriani, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut danJarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

,Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,ATMAWIYANTI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat.Hakimhakim AdHoc, Ketua Majelis,Haryanto, S.Ag., SH. Royke Harold Inkiriwang, SH.Herman Sjafrijadi, SH.

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Membabankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp. 256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);21Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan' Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAPalembang, pada hari : Senin tanggal: O7 April 2014, oleh kamiZAHRI, SH, MH sebagai Ketua Majelis DJISMAN T, SH, MSi dan HERMAWAN,SH, Hakim Adhoc sebagai Hakimhakim Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum, pada hari

: SENIN Tanggal 14 APRIL2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc dibantu SABILAL HASYAF, SH, Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan dihadiri oleh kuasaPara Penggugat dan kuasa TerguGat . nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHakimHakim Ad Hoc, Ketua Majelis,1.

Bahwa oleh karenanyaMajelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkansyaratsyarat formal pada Pasal 169HIR, 306Rbg dan 1905 BW maka pertimbangan1415hukum didalam putusan perkara No : 29/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis Hakim AdHoc telah lalai memenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan.

peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SRI YULIANTO,SURONO, TRIONO, PERI KRISTIAWAN, SUTRISNO tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HoradinSaragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkan22dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc Ketua Majelis,1.

dtournment ofdePOVOIN ), ~ 7222 n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneneBahwasecara konkret dan obyektif Para Penggugat mengalami kerugian baikmateriil maupun immateriil akibat tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat IIyang menerbitkan Surat Nomor S6519/PB/2011 perihal Pemotongan PajakPenghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hocdan Surat Nomor S 1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan PajakPenghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim AdHoc

S6519/PB/2011 hal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatanatau Tunjangan bagi Hakim AdHoc yang diterbitkan oleh Tergugat I padatanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I); Bahwa atas keberatannya terhadap penerbitan surat tersebut, Para Penggugatkemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang pada tanggal 5 Oktober 201 1; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha

bahwa pejabat negara harusditentukan oleh UndangUndang, sedangkan tidak terdapat UndangUndangyang menyatakan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsi adalah pejabatnegara;Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim ad hoc tindakpidana korupsi bukan pejabat negara, sebagaimana dinyatakan dalam suratMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor: B/1422/M.PANRB/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 hal Penjelasan tentang Hakim AdHoc

IrawanSH., MM ; (fhoto copy sesuai dengan asli) ;2 PL Petikan Surat Keputusan Presiden RI No.11/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret2011 dan Petikan Surat Keputusan Ketua MARI No.051/KMA/SK/IV/2011tentang pengangkatan Hakim Adhoc Tipikor (fhoto copi sesuai denganaslinya) ; 222 22222 ===3. Ps Surat Dirjend Perbendaharaan No. S6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011(foto copy dari fhotoCOPY) 3 nnnnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nce n nnn n nes4.

lalu untuk selanjutnya tunjangankehormatan tersebut tidak dipotong pajak lagi selain daripada itu saksitelah menerima gaji ke 13 sebanyak 2 kali dilain pihak sepengetahuansaksi potongan pajak untuk tunjangan Hakim Ad Hoc berbedabedaantara satu provinsi dengan yang lainnya dan utnk di pengadilan PHIPN Palembang sendiri setiap terjadi pergantian pejabat KPPN pastikebijakannya berbeda ada yang melakukan pemotongan pajak adayang tidak ; e Bahwa saksi tahu ada perbedaan potongan pajak terhadap Hakim AdHoc

Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda KNF 7440 yangmerupakan

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan ;ATAUKETIGABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda

Dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapatikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapalKNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenisTrawl yang disimpan di atas palkah yang dibawa oleh kapal KNF 7440;Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

Apabila keputusan itu diambil diluar batasbatas kompromi;Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan putusan Majelis Arbitrase AdHoc., Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSDO/II/2014, tanggal 4 Agustus2014, dengan alasan:a.

Nomor 363 PK/Pdt./2003,tanggal 20 Juni 2006, dan di lain pihak, sebagai Ketua Majelis Arbitrase AdHoc., ketika memeriksa dan memutus Perkara Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSNDO/II/2014, tanggal 4 Agustus 2014;Bahwa oleh karena Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., telah menjalankanperan ganda dalam memeriksa dan mengadili Perkara Reg.

., yang memeriksa dan mengadiliPerkara Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSNDO/II/2014, tanggal 4 Agustus2014 adalah cacat hukum (nietig);Bahwa oleh karena itu, maka untuk tertib hukum, adalah tepat danmemenuhi syarat hukum terhadap keberadaan Putusan Majelis Arbitrase AdHoc., Perkara Nomor 014/ARBADHOC/GRSJJSNDO/II/2014, tanggal 4Agustus 2014 haruslah dinyatakan batal demi hukum (n/ietig);.

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.