TURUT TERLAWANPENYITA I tidak menjadi pihak dalam surat perjanjian PemberianFasilitas Kredit tersebut.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti SuratPerjanjian Kredit hanya mengikat antara PELAWAN danTERLAWAN PENYITA (vide Pasal 1340 ayat(l) KUHPerdata j o.Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) sehingga perbuatan PELAWANyang mendudukkan TURUT TERLAWAN PENYITA sebagai pihakdalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatan yang tidakberdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangan denganprinsip partal

setiap tahunnya untuk 23 kecamatan, biaya untuk ATK, mejakursi kantor bendera 1000 lembar dan kaus partai sebanyak 2000 buah,verivikasi pengumpulan KTP 1000 lembar, menggratiskan biaya test kesehatancaleg, perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkansurat bukti pengeluaran atau penggunaan dananya.Menimbang, bahwa fakta dipersidangan barangbarang yang adadirumahnya, meja 6 buah dan kursi 8 buah serta 1 set kursi jati, 2 unitcomputer dan 1 buah jam dinding dirumahnya adalah asset partal

sebagai berikut:Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikaterdakwa HEROZI, SP Als HERO Bin RUSTAM EFENDI selaku PLT KetuaPengurus Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA KabupatenLebong, berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan KaryaNomor : KEP119/DPP/GOLKAR/IV/2015 pada tanggal 27 April 2015, kemudianterdakwa selaku PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGANKARYA KABUPATEN LEBONG diganti oleh saksi MURZALENA selaku KetuaDewan Pimpinan Daerah PARTAl

Vende Mestika (Sesuai denganFotokopi);Fotokopi Berita Acara Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Sesuaidengan Fotokop)i);Fotokopi Adddendum Kontrak kesatu (Sesuai dengan Fotokopi);Fotokopi Partal Kejaksaan Tinggi Aceh (Sesuai dengan Fotokopi);Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018, tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) (Sesuai denganFotokopi);Halaman 28 dari 44 HalamanPutusan Perkara Nomor51/G/2018/PTUN.BNAMenimbang bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti bukti tertulisjuga

tegas dan tindakan nyata untukmenyelamatkan Partai dari keterpurukannya yang sudahdiambang kehancuran, akibat Skandal Korupsi Para Kader yangterlibat;e Melalui pemikiran yang jernindidukung pengalam yang luas,BAPAK SUSILO BAMBANG YODHOYONO dengan statemenPolitiknya yang mengguncang bumi persada Indonesia melaluiucapannya SAYA SIAP DIBARISAN TERDEPAN UNTUKMENGHUNUS PEDANG KEADILAN, DALAMMEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA telahmengeluarkan sikap tegas berupa maklumat untukmemberantas Korupsi ditubuh PARTAl

Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/atau organisasi terlarang;. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan Perundangundangan;J. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilihan kepala daerah;k.

Novel Tity Paembonan), PARTAl PERSATUAN DANKEADILAN ATAU PKPI (Yohanes Turu Padang) dan PARTAI AMANATNASIONAL (Hariyadi, SP) :Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksamagugatan Para Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya adalah ParaPenggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.5353 Tahun 2014 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus 2014.

DPPPKB.Maka, mengacu pada Anggaran Dasar PKB, Pasal 11 : ketentuan mengenaikeanggotaan serta hak dan kewajiban anggota diatur dalam AnggaranRumah Tangga.Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 : Tentang Pemberhentian AnggotaPartai.1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikankarena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART partaiatau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggotapartal, atau melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkankehormatan dan nama baik partal

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PedomanTeknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah menentukan bahwa :Pasal 15 ;(1)Partai politik atau) gabungan = partai politik dalammendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yangditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu) Ketua danSekretaris partal

2019/PN Srl Halaman 22 dari 48 halaman Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 dimulai pada pukul07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dimana selama prosespemungutan suara saksi berada di TPS 04 dan tidak ada meninggalkantempat tersebut; Bahwa sebelum dimulai proses pemungutan suara, terlebin dahulusaksi melakukan penyumpahan kepada seluruh petugas KPPS yangakan bertugas kemudian dilakukan penghitungan jumlah surat suaradengan disaksikan oleh seluruh petugas KPPS TPS 04 dan seluruhsaksi partal

yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui kemudian telah menduduki jabatan ataumenjadi anggota partal

tidak ada mewajibkan untuk membawaorang;Bahwa Saksi Kusnaedi bukan pengurus Partai PDIP partai dan Saksitidak pernah mengajak untuk masuk Partai PDIP;Bahwa Saksi menyampaikan secara lisan kepada Kusnaedi bahwa adaacara Partai di posko;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PAC lain juga menghadirkanorang;Bahwa setelah peserta rapat masuk dalam aula kemudian Ketua DPCPartai PDIP Kota Parepare memberikan arahan dimana Ketua DPCPartai PDIP Kota Parepare yang memimpin jalannya rapat denganagenda persiapan partal

lihat dipostingan Zainal Azis mandeng bahwa sudah diteruskan;Bahwa Edi yang menggerebek Anggota Partai PDIP bukan pengurus PartaiPDIP tetapi pendukung pasion lain;Bahwa Edi yang membawa Saksi ke Panwaslu tetapi ditolak karena KTPPinrang sehingga Zainal Azis Mandeng yang menggantikan sebagai Pelapor;Bahwa dalam kegiatan Partai PDIP yang bersifat resmi selalu ada uangtransport;Bahwa partai lain pengusung Taufan Pawe juga menggunakan gedung auladi posko pemenangan Taufan Pawe untuk rapat konsolidasi partal

Lembaga , Ketua Badan OtonomTingkat Cabang, DPAC PKB se Kab.Lumajang yang terdiri dari Ketua,danSekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan dari unsurperempuan ; Pimpinan Fraksi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yakniMuscab dimaksud telah diselenggarakan sesuai ketentuan pasal 57 dan 58ART PKB , namun para Penggugat menganggap Muscab dimaksuddiselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat telah menyalahgunakanwewenang yang diberikan oleh Turut Tergugat yakni merupakan konflikinternal partal

Kekuatan bukti yangsempurna dari akta otentik yang bersifat akta partal ituhanya berlaku antara kedua belah pihak atau abhiwarisnya dan orang yang mendapat hak dari mereka.Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanyasebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkankepada kebijaksanaan hakim:Bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatanpembuktian, yakni:e Kekuatan pembuktian formil.

Doni Rinaldi berkata abang mintabantu sama Ketua dan Randa PPK, menurut hitunghitungan abangHalaman 23 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Rgtkalah suara dengan eka, abang kan sekretaris partal tak mungkinabang kalah, jadi abang minta bantu lah dengan kalian, lalu pada hariSabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randa Saksiuntuk mengajak bertemu dengan Sdr. Doni Rinaldi dirumahnya laluSaksi dan Sdr. Randa pergi menuju rumah Sdr. Doni Rinaldi , setelahbertemu dengan Sdr.

Ridwan mengakui bahwa ianya yang melakukan perubahanterhadap perolehan jumlah suara (pergeseran jumlah suara caleg danjumlah suara partal) terkait data dalam formulir model DAA 1 DPRD Kab/kotadan formulir DA 1 DPRD kab/kota tersebut sedangkan pengakuanpanwascam rengat dalam hal ini Sdr.

sana semua terpenuhi dengan mudah;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 adalah tidak benar karenahanya rekayasa dan mengadamengada hanya sematamatainginmenjatuhkan aspek moral Tergugat;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 adalah benar, karena Tergugatbermaksud untuk menyadarkan Penggugat bahwa tidak baik suami isterihidup terpisah, apalagi di rumah tersebut ada lakilaki yang bukan muhrim,yaitu bapak Harman Thamrin yang selalu berada juga di rumah tersebutwalapun dengan alasan urusan partal

Menetapkan program perjuangan partal;d. Memilih dan/atau menetapkan pengurus harian DPP, PimpinanMajelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP,Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah PartaiDPP;e. Menetapkan keputusan keputusan lainnya yang dianggap perlu;19.Bahwa Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan Masa baktikepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011 berakhir pada MuktamarVIII yang harus diselenggarakan pada tahun 20195.Hal.27 dari 50.

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata.

Wan akan tetapi sebelumnya saksibelum mengetahui pertemuan tersebut maksud untuk membahas tentangpencalonan saksi Daud Sulaiman Alias Afon (terdakwa dalam berkasterpisah) sebagai Caleg, setelah sampai di tempat pertemuan barulah saksimengerti karena saksi sudah melihat saksi DAUD SULAIMAN Alias AFONdan melihat banyak anggota keluarga yang berkumpul yaitu sekitar lebih dari10 orang;Bahwa saksi kenal saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwadalam berkas terpisah) merupakanCalon Legislatif dari partal

disampaikan olehPenasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknyamengatakan tetap pada pembelaannya semula;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM01/AMBON/06/2019, tanggal 21 Juni 2019 sebagai berikut :Halaman 3 dari 44 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN AmbKesatu :Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FUAD MONY alias LUTFI selaku KetuaKPPS bersamasama dengan Terdakwa II ZEKI ZULKARNAIN TUNY Alias EKIselaku saksi partal