Ditemukan 4329 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president preferen presidan predsiden prepeden priseden presoden
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2015 — - PT. Wira Karya Utama diwakili Direkturnya : Syahma Arman Pasaribu - PT. Harida Jaya diwakili Direkturnya Ottom Dalimunthe - PT. Wira Indo Karya Utama diwakili direkturnya : Muh Syukur Pasaribu LAWAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
263 — 76
  • Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena penerapan sanksi dendadibawah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) telah beberapa kalidibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkait dengan upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunanrumah dinas Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara);b.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
92 — 37
  • Justru) yangdilakukan Tergugat adalah membangun PRESEDEN BAIK DALAMRANGKA REFORMASI BIROKRASI yangbelum berjalan maksimal sebelumDalam upaya mendorong secara maksimalreformasi birokrasi sejalan dengan berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, Para Penggugat harus SADARbahwa personil yang lebih tepat dan lebih kompetenmenduduki jabatan aguo adalah hasil dari suatupenilaian terbuka yang melibatkan penilai eksternalPemerintah Kota Makassar.
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN CURUP Nomor 24/Pid.B/2021/PN Crp
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.NURDIANTI, SH
2.LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
3.DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
1.BOBI WIJAYA Als BOBI Bin BAKSIR
2.RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin RUDI
3.REDO SUPIYANTO Als REDO Bin RUSLAN
127 — 48
  • perbuatan yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa tersebutyang mengakibatkan hilangnya nyawa salah satu personil TNI, tentu saja membawakerugian bagi institusi TNI pada knususnya dan Negara pada umumnya;Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, MajelisHakim dengan mempedomani asas pembuktian dimana ternyata Para Terdakwatelah secara terang melakukan pengingkaran serta memunculkan alibi yang bersifatcontrario dengan keadaan dan akibat perbuatannya, tentunya hal ini bisamenimbulkan preseden
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 299/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2016 — - PT. MUSIM SEMI MAS (PT. MUSIM MAS), (PENGGUGAT) - ZULNAMIS IBNU CHALDUM, S.Sos (TERGUGAT I) - MANARIS BUNGARAN MANURUNG (TERGUGAT II) - Drs. EDI DOHAR HUTABARAT (TERGUGAT III) - GORDON ELIWON HARIANJA, S.H., Notaris di Medan(TURUT TERGUGAT I) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II) - KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)
98 — 39
  • G/2015/PN.Mdn TERGUGAT IJ, dan TERGUGAT III telah bertentangan dengankepentingan umum karena telah membuat preseden buruk danmencegah tercapainya kepastian hukum pertanahan di Indonesiadengan itikad tidak baik dan akibat dari itu, PENGGUGAT tidak dapatmenikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut ;Ill. Adanya kerugianMajelis Hakim Yang Mulia kerugian PENGGUGAT merupakan FaktaNotoir (Notoir Feit) yang berarti kebenaran yang tidak perlu dibuktikanlagi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 13-05-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — PT. SIANTAR TOP Tbk. VS KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.
790 — 1320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mengadili perkara yang salah satu pihaknya merupakanbadan hukum yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesiajuga telah diikuti oleh banyak preseden baik berupa Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatanhukum tetap, maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.ll. Tentang Merek OREO milik Penggugat.3.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
228 — 99
  • ;Jika cara penanganan seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan timbul ketidakpastian hukum. Setiap laporanatau pengaduan ke Panwaslu Kabupaten/Kota maupun keBawaslu Provinsi dan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjutiakan selalu terobuka untuk dilaporkan kembali ke Bawaslu RI.; d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, MathiusAwoitauw, tidak memiliki kesempatanuntukmembeladiriyang cukup.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 28/PDT/2021/PT BBL
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Luantini Diwakili Oleh : DR. M. Adystia Sunggara. S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Tergugat I : WELLY ABDULLAH
Terbanding/Tergugat II : ABDURRAHMAN
Terbanding/Tergugat III : A. WAHAB
Terbanding/Tergugat IV : Dr. LISTIANI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA PANGKALPINANG
269 — 459
  • Menurut Penggugat Dalam Rekonvensi alasalas hak tersebut terkesandiragukan kebenarannya karena objek tanah yang dikuasai oleh TegugatDalam Rekonvensi tidak jelas keberadaan tanahnya terletak dimana danukuran dan batasnya yang berubahubah antara alasalas hak Tergugat DalamRekonvensi.Tidaklah salah atau wajar apabila Penggugat Dalam Rekonvensi berpikirandemikian karena bercermin dalam peristiwa dalam kasus tanah yang terjadipada ibunda dari Dino Patti DJalal yang melibatkan mafia tanah sehinggamenjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA VS MARIANA
343 — 421 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena sudah seharusnya peradilan menggunakan pakemhukum formil/acara yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan selain dan selebihnya;Bahwa kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sungguh sangat fatal karenadengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang demikianini sudah pasti merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo;memporakporandakan sistem hukum formil/acara yang selama ini berlaku dantentunya pasti menjadi preseden
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Tanggal 18 Maret 2015 — PT. Wira Karya Utama, dkk Lawan KPPU
457 — 163
  • Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena penerapan sanksi dendadibawah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) telah beberapa kalidibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkait dengan upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunanrumah dinas Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara);b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 278/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Desember 2014 — SUBEKTI, Lawan 1. STANDARD CHARTERED BANK KANTOR CABANG INDONESIA, 2. BANK MEGA, 3. BANK INDONESIA,
149 — 76
  • pengawasan terhadaptransaksi Kartu Kredit yang sekaligus juga membuktikan adanya KESALAHAN DANKELEMAHAN pada Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai BankPenerbit Kartu Kredit, maka secara yuridis Tergugat I WAJIB HUKUMNYA UNTUKBERTANGGUNGJAWAB termasuk namun tidak terbatas pada "PEMBOBOLAN" keduaKartu Kredit milk Penggugat sehingga Tergugat I juga wajib hukumnya untuk melakukanpengusutan hingga tuntas dan segera memproses secara pidana terhadap para pelakunyaagar tidak menimbulkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
125 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PerselisihanHubungan Industrial sehingga dirasakan adil dan patut untuk ParaPenggugat 1 s/d 47 termasuk Penggugat Nomor 48 walaupun masihbekerja karena kenaikan upahnya tidak disamakan dengan karyawanlainnya yang masih bekerja (bukti T9, T11, T12, T13, T20) maka tetapharus menerima kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari upah yangterakhir diterima oleh Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat menyesatkan,tidak adil bahkan cenderung menimbulkan preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 04-05-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
1.PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
2.YENNY OCTORINA MISNAN
3.ARYANI NOVITASARI,
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwasraya Persero Pusat Bancaassurance dan aliansi strategis,
2.PT. Asuransi Jiwasraya Persero
3.PT. Bank Tabungan Negara persero Tbk
4.Fitri Afrianti,
5.Menteri Badan Usaha Milik Negara
677 — 225
  • KNO70101204 ARYANINOVITASARIARYANINOVITASARI200.000.00028/10/2017 2.500.000.000 KNO70101236 ARYANINOVITASARIARYANINOVITASARI120.000.00004/11/2017 1.500.000.000 2) Bahwa karena ada beberapa polis yang sudah dilakukanpembayaran nilai jatuh tempo polisnya oleh Tergugat Il,namun Para Penggugat mengajukan kembali polis tersebutuntuk diklaim nilai tunainya, sehingga gugatan penggugat tidakbenar, dan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ParaPenggugat, maka akan menimbulkan suatu kerugian negaradan menjadi preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1110 — 938
  • pelimpahan perkara atas nama Bachtiar AbdulFatah dari Kejaksaan Agung dan perkara dimaksud akhirnyadiputus sampai dengan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agungberdasarkan Putusan No. 1094 K/PID.SUS/2014, yang padaPutusannya justru menyatakan:Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi secarabersamasama, dst...Dengan demikian, secara jelas dan tegas PutusanPraperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.JktSel tidak dapatdijadikan sebagai yurisprudensi ataupun preseden
    tidak bisa Pengadilan lain mengambil alihkewenangan Pengadilan Pajak tersebut;Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu bagian dari sistim hukumkita, yang sudah kita sepakati dan kita bentuk, karena bagian darimekanisme yang bekerja dalam sistim hukum secara nasional danapapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berdampak berbagainorma dari, sistem hukum yang berlaku, dan kalau kita berbicaratentang kontek putusan Mahkamah Konstitusi apakah wajib diikutioleh Hakim meskipun kita tidak menganut azas preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-11-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 3 Nopember 2016 — RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, S.H
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini akan menimbulkan preseden buruk terhadap penegakanhukum kedepannya dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslahbersifat dan bertujuan Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif,sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau oranglain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusantersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (M. YahyaHarahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 27-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 121/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 27 September 2016 — PETER BLOCH sebagai Pembanding M E L A W A N 1. SCOTT EDWARD ROBINSON, sebagai Terbanding I 2. IDA BAGUS ARMA KALER sebagai Terbanding II ; 3. SANG AYU JUNIARI sebagai Terbanding III
61 — 37
  • Pembanding, sekalipun dalam persidangan perkara inidengan berbekal kejujuran Pembanding telah mengajukan begitu banyak buktibukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dan membuktikandalildalil gugatannya, namun tetap saja Majelis Hakim Pengadilan NegeriGianyar mengabaikan dan mengesampingkan seluruh buktibukti yang diajukanPembanding, dan dengan begitu gampangnya menyatakan bahwa Pembandingtidak dapat membuktikan dalildalilnya, dan hal tersebut sangat tidak adil dantentunya akan menjadi preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si
104 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (1) ke1 KUHP.Dan jika Pemohon Peninjauan Kembali hendak diproses dari awal, makaatas pertimbangan hukum Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebutharus terlebih dahulu diuji ditahapan upaya hukum luar biasa padaPeninjauan Kembali;Atas eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembalitersebut, Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya ( lampiran 14 )pada halaman 129 130, pada intinya menyatakan bahwa sistem hukumdi Indonesia tidak menganut azas the binding force of precedent(keterikatan hakim pada preseden
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 16-11-2010 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 116-K/PM-I-03/AD/XI/2010
Tanggal 25 Februari 2013 — Koptu Ilyas Hasballah
45 — 40
  • Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal danbatasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000, (satu milyar) dan palingbanyak 10.000.000.000, (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepadaTerdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwadijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-02-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Oktober 2013 — 1. SUSILAWATI WIJAYA NG. 2. ALI HANDOJO, 3. RUDY HANDOJO, 4. EFIE HANDOJO, 5. AGUS HANDOJO, Lawan 1. LIU DJAN SEN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 3. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, 4. SIDIK TANUDJAJA, 5. NOTARIS JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL, 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,
53 — 30
  • PRESEDEN RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKI JAKARTA cq.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 3 April 2018 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA (“PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika”) vs 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.,dKK
198 — 243
  • Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang bersifat Nasionalbahkan terhadap Afiliasi Serikat Pekerja International;Bahwa selain dari pada itu karena gugatan a quo, Penggugat Rekonpensitelah mengalami kerugian moril sebesar Rp 5,000,000,000 (Lima MilyardRupiah) dimana akibat gugatan a quo telah terbentuk opini negatif kepada PPFSP KEP SPSI, khususnya kepada PUK SP KEP SPSI PT FI diseluruhKabupaten Mimika khususnya dan seluruh Indonesia dan dalam lingkupInternasional pada umumnya dan telah terbentuk suatu preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-08-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2015 — RULITA ANIDA SIMARMATA, Lawan 1. IWAN TANUWIDJAYA, 2. NEVITA MEISARA SULISTYO, 3. Ny. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH. 4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN. 5. Ny. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
132 — 116
  • Gugatan dalamKonvensi dilandasi oleh itikad/niat yang tidak jujur dan tidak baik dimanaGugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya untukcobacoba, dan/atau untunguntungan, dan/atau spekulasi semata untukmengambil keuntungan dari Tergugat Il sebagai pembeli yang beritikad baik.Apabila tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dimasukkan ke dalam suatu bentuk kesalahan, dantindakan/perbuatan tersebut dibiarkan saja, akan menimbulkan preseden