Ditemukan 4208 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
11051861
  • meyakini yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi dan apayang telah dilakukan telah sesuai dengan kode etik yang ada, dan apakahdisitu Sudah diatur apakah jika salah beropini terus bisa diberhentikansehingga nantinya di Indonesia orang tidak mau lagi berbicara karenangomong sedikit lalu diberhentikan;Bahwa menurut Ahli apa yang dimaksud dengan ketertiban umum danketerkaitannya dengan Penggugat misalnya kita menyampaikan berita palsuatau hoaks ataupun menghina, mencemarkan nama baik itu dapatdikatakan mengganggu
    ketertiban umum.
Register : 14-10-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
259150
  • Meskipun dalam beberapacontoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalahdua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest HogeRaad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai penganiayaan terhadap penjagalapangan dan mengganggu ketertiban umum.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1174299
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkanPerda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat.Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadapwarga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;b. menindak...(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)atBe, AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 138 b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badanhukum yang mengganggu
    ketertiban umum danketenteraman masyarakat;c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap wargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;dand. melakukan tindakan administratif terhadap wargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.Pasal 256Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawainegeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Polisi pamong
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
347145
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkanPerda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat.Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadapwarga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;b. menindak...(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)atBe, AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 138 b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badanhukum yang mengganggu
    ketertiban umum danketenteraman masyarakat;c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap wargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;dand. melakukan tindakan administratif terhadap wargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.Pasal 256Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawainegeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Polisi pamong
Register : 01-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 16-K/PM.II-08/AD/II/2021
Tanggal 29 April 2021 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.Adrianus Desseto
2.Aditya Rusliansyah Putra
3.Rohimat
4.Andi Sumarwan
5.Sugiyanto
6.Nur Arifin
7.Ariyanto
8.Wahyu Hidayat
9.Adi Tyar Taruna
10.Andi Hakim Nasution
11.Didiek Prasetyo Nugroho
12.Debri Hanggoro
13.Agus Budi Hartoni
14.Jusma Nur
15.Putra Anggara Suraji
236237
  • Bahwa Saksi melihat sepanjang jalan dari Arundina sampai jalanraya Bogor terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh rombongan massayang diduga oknum anggota TNI dan rombongan massa pada saat darilampu merah Cibubur sampai ke Polsek Ciracas menggunakan dua jalursehingga warga pengguna jalan yang lain tidak dapat lewat danmenimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban umum.20.
Register : 11-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Juni 2018 — Arif Yosodipuro, dkk.; Melawan; YAYASAN PESANTREN INDONESIA;
15059
  • Tindakan Para Penggugat tersebut sangatdiluar normanorma kewajaran dan sudah tidak dapat di tolerir lagi, Karenasangatmeresahkan dan mengganggu ketertiban umum dan selalu memancingmancingTergugat untuk melakukan tindakan anarkhis serta mengacaukan konsentrasikegiatan belajar mengajar para santri di kampus alZaytun. dan menyebar fitnahdengan ujaranujaran kebencian melalui Informasi Transmisi Elektronik (ITE)sosial media.
Register : 10-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 34-K/PM.II-08/AD/II/2021
Tanggal 10 Mei 2021 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.James Voctor Djaha
2.Jansen Jason Crist
3.Ervan Murdiono Tumanger
4.Junaedi
5.Mail Sunarno
6.Muhammad Syaiful Azhar
19088
  • Bahwa Terdakwa1 meskipun sudah diberi pengarahan olehSaksi11 (Dandim Jakarta Timur) bahwa Saksi3 (Prada MuharmanIlham) bukan dikeroyok tetapi mengalami kecelakaan tunggal,Terdakwa tetap saja tidak percaya dan dengan rombongan masayang lain mulai dari Arundina, dan Terdakwa1 ikut melakukanpengrusakan dengan cara memecahkan kaca gerobak di Arundinadengan menggunakan Doulble Stik, kemudian pada saat di PolsekCiracas Jakarta Timur Terdakwa1 ikut menggoyangnggoyangkanmobil patrol Polsek sehingga mengganggu
    ketertiban umum danmerugikan masyarakat sipil.5.
Register : 06-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 197/Pid.B/2017/PN Smp
Tanggal 31 Oktober 2017 — 1. Mohamad Hamdi bin Mahmudi 2. Mohamad Nur Firdaus alias Lele bin H. Sukarwi
409
  • Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diproses berdasarkan laporan saksi Mastur yang telah dianiaya, maka Majelis Hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini semata-mata ditujukan terhadap kepentingan saksi Mastur semata dan bukan proses terhadap pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum;Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya satupun bukti yang bisa menunjukkan bila akibat perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut telah mengganggu
    ketertiban umum;Bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa;Bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka unsur-unsur delik selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-terdakwa, maka Terdakwa-terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan berdasarkan