Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinting tinring trining thening tinding thingking thinsing thining trinsing trunking
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
1.LALU NU'MANSYAH
2.LALU SAMSUL ANWAR
3.DONI BAYANGKARI
212 — 172
  • Cahaya Abadi Lombok melalui rekening Bank milikTerdakwa II sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dantelah dipergunakan untuk operasional dan kepentingan bersamaPara Terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thinking dan mengutamakan kebenaransubstansi dari perbuatan
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 15-07-2020 — Upload : 08-01-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 15 Juli 2020 — MANGANTAR SIMBOLON, DK LAWAN TIANGGUR BR. SIRINGORINGO, DKK
223 — 135
  • Togang Simbolon sehingga Gugatan Para Penggugat atas SubjekTergugat Vildan Tergugat XII adalah Error In Persona;Menimbang, bahwa pendekatan yang dilakukan Majelis Hakim untukmenuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrim;Menimbang, bahwa setelah mencermati buktisurat yang diajukan pihakPara Tergugat yang diberi tanda bukti T.I, Il, Ill, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII8(untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disebut
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon:
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
2.OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
149 — 39
  • itu, penerapan hukum acarayang terlampau teknis bisa mengingkari keadilan (justice denied on atechnicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpakebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukumacara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkansistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 347/Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 1 Juni 2016 — REKSON SITORUS sebagai Pelawan Melawan 1. PT.BANGUN TJIPTA PRATAMA sebagai Terlawan 2. ARGA bin TABENG sebagai Terlawan I 3. IROH binti BAROK sebagai Terlawan II 4. DR.H.M.RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,SH., sebagai Terlawan IV 5. KEPALA DESA JATIRASA sebagai Terlawan V 6. Pemerintah Kota Bekasi Cq Walikota Bekasi, sebagai Terlawan VI 7. Semula MENTERI KEUANGAN RI CQ DIRJEN PAJAK CQ KEPALA KANTOR PAJAK WILAYAH VII JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI, kemudian dirubah menjadi WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PENDAPATAN KOTA BEKASI sebagai Terlawan VII
122 — 31
  • Namum menghadapi hal tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak sependapat, kalaulah perlawanandinyatakan menjadi tidak jelas dan kabur, karena menghadapi permasalahansebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam relevansinya dengan pokokpermasalahan yang mesti diselesaikan tersebut, untuk memecahkan masalahnya,maka putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pada sistem pendekatan yangjauh dari sifat pendekatan yang bersifat formalistic legal thinking secara sempit dankaku, sehingga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
421 — 184
  • But I am thinking of the disease of mygrandchild, he said. I am thinking of the future.
    His family was among the originalsettlers in the late 1950.But I am thinking of the disease of my grandchild, he said. I amthinking of the future. We should move.Terjemahan berdasarkan Penterjemah Tersumpah Sutan Amri AgusArifin, S.H. adalah :Tetapi seperti halhallainnya, mening galkan Teluk Buyat tidak akanmudah, bahkan bagi mereka yang sudah memutuskan kalau hal ituuntuk kebaikan mereka.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN SIBOLGA Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Sbg
Tanggal 26 Mei 2016 — Baharuddin Tanjung dkk vs PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit Sibolga dkk
76 — 5
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuandalam menghadapi perkara ini;Menimbang, bahwa walaupun penyebutan identitas TergugatII kurang tepatmenurut hukum, namun memperhatikan sistem pendekatan yang jauh dari sikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitasTergugatII tersebut, tidak perlu sampai berakibat hukum gugatan Para Penggugat harusdinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, mengingat asas hukum acara perdata diIndonesia adalah sederhana
Pengadilan PA MEMPAWAH Perdata Agama Harta Bersama
Register : 06-10-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw
Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat VS Tergugat
90 — 25
  • bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnyakepada ketiga anak mereka, karenanya Penggugat telah melepaskan hak atasharta gono gininya tersebut dan tidak berhak untuk menggugatnya diPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya (Pacta Sunt Servanda);Menimbang, bahwa terhadap Pasal 1338 KUH Perdata tersebut Majelisberpendapat tidak mesti dipahami secara formalistic legal thinking
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 8 Agustus 2017 — . Pidana. - YOGA SUKMANA,SH (Penuntut Umum). - ZAKARIAH (Terdakwa).
116 — 69
  • Provinsi NTB tersebut telahdibayarkan langsung ke rekening bank masingmasing penerima bantuan,termasuk saksi Nurwani dengan rekening bank Nomor 007901038519505pada bank BRI Cabang Raba Bima sejumlah Rp6000.000,00 (enam jutarupiah), yang telah dicairkan dandigunakan oleh saksi Nurwani;Menimbang, bahwa dengan memerhatikan perkara korupsimerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang jugamemerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures), makapaham yang formalistis legal thinking
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
LALU BASUKI RAHMAN.
91 — 69
  • S.Ag karena terlebih dahulu ditangkapoleh Tim Penyelidik Reskrim Polres Mataram sesaat setelahterdakwa mengambilnya dari saksiMahsar alias pak Sar selakuBendahara Pengurus Masjid Baiturrahman.Halaman54 dari81 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thinking
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 81/PDT/2010
Tanggal 12 Mei 2011 — Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA dk VS KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA SURAKARTA dkk
88 — 11
  • mutlak, karenadengan tidak dikaitkannya Tergugat IV dengan badan hukuminduknya tidak mempunyai akibat hukum apapun, karena padadasarnya kapasitas Tergugat IV dalam gugatan a quo sudahjelas, yaitu. selaku instansi yang melakukan penjualanlelang atas 2 (dua) bidang tanah jaminan milik paraPenggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan Tergugat IVdalam gugatan yang tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya tidak mempunyai akibat hukum apapun, ' sehinggadengan pendekatan non formalistic legal thinking
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 09-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 181/Pid.B/2019/PN Cjr
Tanggal 21 Nopember 2019 — I. Santi Junitha Soekarno dan Terdakwa II Dian Wisdianawati
184 — 35
  • Terdakwa Il Dian yangmengatakan bahwa saksi dan para pejuang kemanusiaan di Cianjur mohonmaaf apa yang saksi janjikan selama 1 (satu) bulan tidak bisa terkabul karenasatu dan lain hal dan pada akhirnya Terdakwa Il Dian menggandeng saksiMustajab Latip yang diharapkan akan bisa membantu menuntaskan kasustersebut;Bahwa yang membuat percaya saksi Mustajab Latip bisa membantu karenaTerdakwa Ill Dian mengatakan bahwa saksi Mustajab Latip memilikijaringannya hebat dan luar biasa dan saksi selalu positive thinking
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MALINAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mln
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.HJ. ROHANA
2.HJ. AGUSTINA IDA ROCHJATI
3.HJ. SITI SUNDARI
4.GATOT WIDYANTOKO
Tergugat:
1.Sopiansyah
2.Mardiana
3.HJ. ALIYAH
163 — 108
  • Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, MajelisHakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa danmengadili suatu perkara, sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesiayang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatanhukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) danbersifat formalistik (formalistic legal thinking
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — FAJRI TRIDALAKSANA SP Bin BAHARUDIN BARAQ dan DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALAMAN
79 — 23
  • Pelatihan Creative Thinking tahun 2010. Inverstigative Audit Workshop, kerjasama BPK RI dengan Jabatan AuditNegara Malaysia tahun 2011. Pelatihan tentang Certified Fraud Examiners (CFE) Preparation tahun 2011. Training of Trainer (TOT) Fraud Risk Assestment tahun 2012.Bahwa Penugasan yang pernah saksilaksanakan yaitu : Pemeriksaan Penghitunugan Kerugian Negara atas dugaan penyalahgunaandana bantuan social pada bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kukar.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon:
H. SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
64 — 14
  • menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksidan mengkostatir ketentuan perundangundangan agar dapatdipahami dan diuji apakah keseluruhan tindakan hukumTERMOHON melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yangdilaporkan PEMOHON Pra Peradilan telah berjalan sesuai hukum,kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukanHalaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor8sO/ Pid.Pra/2020/PN Mdnuntuk menuntaskan masalah ini haruslan jauh dari sikappendekatan yang bersikap Formalistic Legal Thinking
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 09-05-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Blg
Tanggal 9 Mei 2017 — GEMSAR JANURDIN SIMBOLON LAWAN OBEL SIMBOLON, DKK
194 — 368
  • Tidak Jelas Identitas Penggugat; Halaman 86 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pat.G/2016/PN BigMenimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapatalamat Penggugat yang tidak dicantumkan dalam surat gugatan memang dapatberakibat fatal manakala terjadi pencabutan kuasa oleh Penggugat principal/inperson terhadap Kuasa Hukumnya, namun sistem pendekatan hukum yangdipergunakan tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (siricht law dan bersifatformalistik (formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 September 2016 — I. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., dk ., II. PT KARABHA DIGDAYA, III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT SWAKARYA ADISEJAHTERA, dkk
224 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 343 PK/Pdt/2016menolak gugatan, atau;mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan;Syaratsyarat atau unsur/elemen diataslah yang harus dipenuhiuntuk menyatakan dan mengkategori dalam gugatan yang diajukanbelakangan melekat nebis in idem;1.3 Dalam praktek peradilan, syaratsyarat atau unsur/elemen nebis inidem tersebut tidak diterapkan secara kaku dan sempit secaraformalistik (formalistic legal thinking);1.3.1 Akan tetapi secara kasuistik (case by case), penerapannya1.3.2diperluas dan diperlunak
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SILMI, M.Pdi.
203 — 136
  • tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa setelah uang tersebut disita oleh Kepilisian Resort Mataramdan setelah dihitung ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,00(lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa)haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thinking
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 127/Pid.B/2012/PN.KTA
Tanggal 18 September 2012 — - SAGRI BIN ARSID;
124 — 61
  • Anton Subagyo, S.H. sebagaimanapula keterangan saksi Anton Subagyo, S.H. serta mendapatkan perlakuan intimidasi danpenyiksaan fisik, maka terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Sagri Bin Arsidharus dikesampingkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut menurutM.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPedisi kedua halaman 340 341 pada intinya menegaskan bahwa penerapan Pasal 56 ayat(1) KUHAP jangan diterapkan secara strict law dan formalistik legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; Pemohon Kasasi II Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting
62 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H dalam bukunya PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP, halaman 338, menyatakanKetentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan STRICT LAWatau FORMALISTIC LEGAL THINKING mengandung = aspekpermasalahan hukum :3.1. Mengandung Aspek Nilai HAM, setiap Tersangka atau Terdakwaberhak didampingi Penasehat Hukum dalam setiap tingkatpemeriksaan.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 65/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : IVANNA SULISTIO Diwakili Oleh : Surtini, SE.,SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
Terbanding/Tergugat II : WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat : CV.PRIMA ANGKASA RAYA
158 — 70
  • alasanalasan berdasarkan keadaandan alasanalasan berdasarkan hukum;Bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat II yang mendalilkangugatan kabur (obscuur libel) dipertimbangkan Majelis HakimTingkat Banding dengan berpedoman bahwa dalam memeriksadan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acaraperdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) danbersifatformalistik (formalistic legal thinking