Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.wonnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKETIGA Bahwa Terdakwa NGUYEN TRINH selaku

melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +20 ( Dua puluh) Kg danterdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumiyang berada diatas palka kapal serta diketahul bahwa kapal BD 30832TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

puluh) Kg danterdapat alat tangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumiyang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa BD 30832 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal BD 30832 TS tidak memilikiSurat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan; Bahwa selanjutnya kapal BD 30832 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

penggantianhak lainnya kepada Penggugat I ( Sabarniawan ) secara Tunai danSekaligus sebesar Rp. 13.570.000 ( Tiga Belas Juta Lima Ratus TujuhPuluh Ribu Rupiah )3 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya4 Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Rabu tanggal17 Juni tahun 2014 oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, RinaFebrina Sari, SH. dan Japirin Ibrahim, SH. sebagai Hakim hakim Adhoc

, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,Ttd ttd191.

No. 171 K/Pdt.Sus/2010Bahwa segala hal yang dipertimbangkan oleh Hakim AdHoc DaulatSihomhing.

No. 171 K/Pdt.Sus/2010skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap diriPemohon Kasasi jelas merupakan tindakan sebagai kamuflase dan strategiuntuk mengalihkan esensi persoalan yang sebenamya yaitu dari persoalanmenghalanghalangi pembentukan serikat pekerja menjadi persoalanpelanggaran dan indisipliner, hal mana sebenarnya telah sejalan denganpendapat Hakim AdHoc Daulat Sihombing. SH.

Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA TANGGAL23 SEPTEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HakimHakimAdHoc sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh R. DJUNIATI, SH. PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;HAKIMHAKIM AdHoc KETUA MAJELISFRANS KANGAE K, SH.MH. MM MARINGAN MARPAUNG, SH.MH.

., Hakim AdHoc TindakPidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., HakimHakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehRudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidakHal. 8 dari 9 hal.

Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara sebesar Rp.211.000, ( dua ratus sebelas ribu rupiah )Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa,tanggal 9Februari tahun 2016 oleh kami : Jahoras Siringoringo .SH sebagai Ketua Majelis , RinaFebrina Sari.SH dan H.Syahardi Rahim ,SE sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut padahari ini, Senin tanggal 15 Februari 2016,dengan

dibantu oleh ElyaNur sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa TergugatHakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 10 dari 11 hal. Put.

gugatan Penggugat selain dan selebihnya;.Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, pada hariJum at tanggal 02 Maret 2012 oleh kami Effendi Mukhtar, SH.MH, sebagai HakimKetua, Eko Wahyudi SE, SH, MM.. dan Toni Suryana,SH.MH.Hakim AdHocsebagai Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 oleh Ketua Majelis Hakim dengandihadiri oleh Hakimhakim AdHoc

sebagai Hakim Anggota dengan dibantu olehSuparyadi, SH..sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat danKuasa Tergugat;HAKIMHAKIM ADHOC, KETUA MAJELIS,EKO WAHYUDI, SE.

Tergugat Untuk membayar upah proses penyelesaianperselisihan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesarRp.2.730.000 ( Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) ;6 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;7 Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari RABU tanggal08 Mei tahun 2013 oleh kami : Yamto Susena, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, RinaFebrina Sari, .SH dan Japirin Ibrahim, SH sebagai Hakim hakim Adhoc

SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh KuasaTergugat ;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,Ttd ttd1. RINA FEBRINA SARI ,SH (YAMTO SUSENA,SH.MH )ttd2. JAPIRIN IBRAHIM , SHPenitera Pengganti,ttd( ANISAH, SH )

,MH sebagai HakimHakim Anggota AdHoc dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUGIHARTO, SH,MH, Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan dihadiri olehPenggugat dan Kuasa Tergugat ;HakimHakim Anggota AdHoc, Hakim Ketua,ttd. ttd.ALFIL SYAHRIL,S.H. WAHYONO, S.H.ttd.HARDI PURWANTO, SH.,MHPanitera PenggantiTtd.SUGIHARTO, SH,MH

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKPBatam di Batam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)Jo pasal 102 UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.SUBSIDERBahwa terdakwa TRAN BA SY selaku Nahkoda KM.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKPBatam di Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27Ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengertimaksudnya dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut PenuntutUmum

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa HA TRONG LUAN selaku Nahkoda BV 95272 TS yangmerupakan kapal

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKE TIGABahwa terdakwa HA TRONG LUAN selaku Nahkoda BV 95272 TS yangmerupakan

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

BV 95272 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LANAL TAREMPA .Pasal 98 Jo.

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP. wana nn nnn nn anne

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. wonnnn nana anne Bahwa terdakwa

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 73 / Pid.Sus.Prk / 2017 / PN.RanKEEMPAT :wone Bahwa terdakwa INTHAVA PHOMMALATH selaku Nakhoda KM.

JHF 7009 TU1 yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

,HakimHakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd/. Horadin Saragih, S.H. M.H., ttd/. Marina Sidabutar, S.H. M.H.,ttd/. Fauzan, S.H. M.H.,PaniteraPenggantiUntuk Salinan ttd/.Fitriamina, S.H. M.H.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat ( 1 )serta ketentuan pasal 92 UUNO 2 Tahun 2004, tentang PPHI( Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial ) menyebutkan sebagai berikut :Pasal 88 (1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh)hari kerja setelahmenerima gugatan harus sudah menetapkan MajelisHakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelisdan 2 (dua) orang Hakim AdHoc sebagai Anggota Majelis yangmemeriksa dan memutus perselisihan.

Hakim sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 ayat (1).Halaman 7 dari 30 hal Put.Sela Perk.No.25/Pdt.BthPHI/2018/PN.Bdg.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat ( 1 ) Undang undangtersebut, adalah sudah jelas bahwa komposisi Majelis Hakim yang ditetapkan / yang memeriksa perkara ini tidak sesuai / bertentangan denganketentuan pasal 88 ayat (1) tersebut ;Dimana komposisi majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkaraini ditetapbkansemuanya terdiri dari 3 orang hakim karir saja, sedangkanHakim adhoc

nya tidak ada ;Dan berdasarkan ketentuan pasal 92 Undang Undang tersebut apabila sidangtidak dihadiri oleh kedua orang hakim AdHoc maka sidang tidak sah.Maka berdasarkan uraian uraian / dalil tersebut diatas sudah jelas bahwaPengadilan Hubungan Industrial / Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak mempunyai kewenangan / kekuasaan untukmemeriksa serta mengadili perkara ini, karenabaik subyek hukum / parapihak yang berselisih maupun obyek perkara gugatan bantahan ini bukanmerupakan

., Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni,S.H., M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota serta Maruli TumpalSirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua Mafjelis,Ttd. Ttd.Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. Dr. H.

Rekening : P.046.6,Bank : Pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang, Keperluan : Belanja LangsungDokumen kontrak nomor : 620/87/SP/BM/ DPUTU/2007 tanggal 29Agustus 2007, Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten TahunAnggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sebadas(Abutmen) Lokasi : Kecamatan Sungai Betung, Nilai kontrak : Rp.498.517.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuhbelas ribu rupiah), sumber dana : APBD Kabupaten Bengkayang DAU/ADHOC, waktu pelaksanaan : 90 hari

pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Sebadas (Abutment)TA. 2007 adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU) + Penyesuaian DAU/AD HOCyang disalurkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah(DPA SKPD) TA. 2007 Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten17Bengkayang dengan nomor DPA SKPD : 1.03.01.15.05.5.2 tanggal 14 Juni 2007 padakegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dengan kode rekening : 5 23 21 sub kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten (Dana Penyesuaian DAU/ADHOC

Rekening : P.046.6,Bank : Pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang, Keperluan : Belanja Langsung.Dokumen kontrak nomor : 620/87/SP/BM/ DPUTU/2007 tanggal 29Agustus 2007, Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten TahunAnggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sebadas(Abutmen) Lokasi : Kecamatan Sungai Betung, Nilai kontrak : Rp.498.517.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuhbelas ribu rupiah), sumber dana : APBD Kabupaten Bengkayang DAU/ADHOC, waktu pelaksanaan : 90 hari

,MSi (Hakim AdHoc) masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal : 10 Desember 2014 Nomor14/PID.SUS/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut dan Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH, SIp. MH.

., M.Hum (Hakim AdHoc) yang telah memberikanpendapat berbeda (Dissenting opinion), sebagaimana terurai pada halaman 34paragraf 2 (dua) yang meguraikan :Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa apabiladibandingkan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tersebut di atas adalah terlalu berat menurut rasa keadilanHakim anggota Il oleh karenanya pemotongan dana tersebut bukandigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa melainkan untuk prestiseinstansi Terdakwa maka

Nomor 1193 K/Pid.Sus/2017perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim AdHoc Tindak PidanaKorupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ ttd./MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Bernard, SH. MM. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Arsyad, SH. MH.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH. MH.,Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Arief Soedjito, SH. H. Imam Soebechi, SH. MHTtd.Bernard, SH. MM.PaniteraPengganti :Ttd.Samir Erdy, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.