Ditemukan 534 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — VIJAY PERAPTI VS PT TRADITION INDONESIA
296 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
296 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 69 PK/Pdt.SusPHI/2016e Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakandirektur karir yang meniti jenjang karir dari seorang Manajer;e Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakandirektur boneka yang namanya hanya digunakan sebatas untukmernpermudah administrasi dengan pihak pihak ke 3 ( tiga );Bahwa dalam hal ini bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangantersebut diperkuat oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh para pihak baik saksiahli dari Pemohon Peninjauan
Register : 09-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
114 — 61
114 — 61
titiktitik koordinat masingmasing pihak menyetujui, sedangkan Berita Acara datang dua hari kemudianbaru ada, tertanggalnya 9 April 2013 dan ada Bukti T4 dan bukti T6diperlihatkan kepada Saksi, tentang Berita Acara kesepakatan; Bahwa, Saksi mengakui turun ke lapangan mengikuti semua proses PPBDtersebut dan pertemuan tanggal 22 Mei 2013 Penegasan di lapangan menurutjadwal dari kabupaten disepakati bersama mulai dari kaki murut mengikuti jalandiantara bukit mengikuti jalan jerapah melewati batu kute, terus meniti
Putus : 22-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Bjn Tanggal 22 Agustus 2016 —
29 — 10
29 — 10
Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan (satu) anak95lagi di Negeri ini harus tercoreng tinta hitam dalam meniti masa depannya,disamping itu tentulah apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuat maluyang sangat mendalam didalam diri Saksi KORBAN sebagai Korban dankeluarga Korban;Halhal yang meringankan : e Terdakwa belum penah dihukum ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amarputusan,;Menimbang
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
244 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian AgriGrup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalah melakukantindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang samasekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
118 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukaneksekusi (non
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 30/G/2020/PTUN.DPS Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
546 — 323
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
546 — 323
ALASAN / POSITA GUGATAN:1.Bahwa PENGGUGAT sebelum menjadi abdi negara di DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, telah menjalani atau lulus pendidikanDiploma Ill Keuangan, Spesialisasi Bea dan Cukai pada tahun1990; Bahwa selama meniti karir sebagai abdi negara tersebut, karirPENGGUGAT tidak pernah tercoreng oleh perbuatan tercela ataumelanggar aturan.
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 55
148 — 55
Bagian keseriusan Tergugat terhadap Penggugat atas kerjasamadalam meniti awal pernikahan. Hingga harus menanggung HUTANGKARTU KREDIT ANZ DAN MANDIRI PLUS Bank BRI selama 2,5tahun pernikahan.e. Masuk diakal ketika penggugat dan tergugat samasama menyetujulhal tersebut berdua kaitan dalam masalah menuju Pernikahan.( kesepakatan lisan)Hal. 42 dari 86 hal. Put.
Register : 12-01-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.SIT Tanggal 30 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4
24 — 4
Bahwa Penggugat berusia 24 (dua puluh empat) tahun padasaat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, kemudianPenggugat pada saat itu (i) baru menyelesaikan pendidikan strata satu5310.ilmu hukum; (ii) baru meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil; (ili)belum mampu secara ekonomi untuk membangun suatu rumahtangga;dan (iv) belum siap secara mental untuk mengikatkan diri dalam suaturumahtangga, sehingga berdasarkan logika berpikir yang sehat,apakah mungkin Pemohon sebagai pihak yang mendesak Termohonuntuk
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
104 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
93 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Register : 23-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
190 — 138
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
190 — 138
terbitan ar-risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul KEKUATAN LAA ILAHA ILLALLAH DALAM JIHAD karangan Sayyid Qutub
- 1 (satu) buah buku berjudul AQIDAH SHAHIHAH & PEMBATAL KEISLAMAN karangan Syeikh Abdul Bin Abdullah Bin Baz
- 1 (satu) buah buku berjudul TEKADNYA KUAT ILMUNYA MANTAB terbitan Majalah Islam Ar-Risala
- 1 (satu) buah buku berjudul WARA MENITI
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian AgriGrup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalanh melakukantindakan meniti buin dalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang samasekali tidak /egitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatuHalaman 87 dari 125 halaman Putusan Nomor 3/B/PK/PJK/2016ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grupbukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatHalaman 67 dari 126 halaman
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlahmerupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalahmelakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatdilakukan eksekusi (non
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2016hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (nonexecutable) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Putusan MA tersebut tidakdapat dijadikan
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tanggal 15 September 2015 — H. ANNAS MAAMUN
955 — 437
955 — 437
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang133Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Bahwa terdakwa diajukan kedepan meja persidangan adalah karena alasanpolitis dan bukan berdasarkan buktibukti ataupun faktafakta yang jelas ;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pula mempertimbangkanbagaimana terdakwa meniti
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grupbukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekalli tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non