Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — HANAFI BEN TGK. YAHYA Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
445
  • dan rekanan lainnya kepada Tergugat II (Gubernur Aceh) perihalpemberitahuan dan mohon pembayaran sisa harga volume pekerjaan darurat bencanayang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4)/(T.14) yaitu berupavolume Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Meureudu DesaBlang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yangditandatangani Penggugat dan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — I.MURSID BIN TASIR ALIAS TASIR II.RUSLAN BIN SAHARUDIN ALIAS OLONG
10819
  • Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
30259
  • ALFATHKARYA NUSANTARA dinyatakan lulus dan masuk ketahapanEvaluasi Teknis;Masih pada tanggal yang sama yaitu tanggal 10 Agustus 2015 Pokja 2melakukan Evaluasi Tekhnis, Pokja hanya melakukan evaluasi teknisterhadap calon penyedia yang memenuhi syarat pada evaluasiadministrasi. pemeriksaan dilakukan terhadap Dokumen Penawaranoleh Pokja tidak sekaligus dengan cara membandingkan keduadokumen, melainkan bergantian. Dimana untuk pemeriksaan awaldilakukan terhadap PT. JOVAN KARYA PERKASA.
    Saksi MARTALELI BETTIZA.Halaman 124 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ULZANA ZIEZIE RACHMAARDIKUSUMA namun tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi sebagai tim tekhnis dalam kegiatan pengadaan programintegrasi sistem akademik dan administrasi.Bahwa sebagai tim teknis tersebut saksi diangkat berdasarkan suratKeputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 23.a/ OT/2015, tanggal 2 Maret 2015.Bahwa setahu saksi Tim teknis mempunyai anggota
    Saksi SUMINAR,Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ULZANA ZIEZIE RACHMAARDIKUSUMA namun tidak ada hubungan keluargaBahwa pekerjaan saksi adalah PNS di Universitas Negeri SemarangUNES) yakni sebagai Tekhnis Komputer di UNNES.Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut saksi ditempatkan pada UPTunit pelaksana teknis teknologi informasi komunikasi UNES.Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi diangkat menjadi kordinatordivisi infrastruktur.Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi sebagai kordinatorTekhnisi
    Buana Mitra Krida Utama ( Pinjamnama atau bendera ), baik secara tekhnis maupun keuangan, pihak useryang dalam hal ini pihak UMRAH, baik KPA, PPK, ULP maupun PPHP tidakmemahami bidang tugasnya masingmasing mulai dari tahap perencanaansampai dengan tahap pelaksanaan, sehingga mereka tidak punya poweruntuk mengendalikan kegiatan tersebut;Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataan proyek atau kegiatandalam Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi diUMRAH telah selesai 100% dan telah
Register : 18-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS
Tanggal 11 Oktober 2017 — BAHAR ITUNG
8447
  • Pengambilan dana harus dilakukan oleh KetuaPKBM/lembaga/yayasan penyelenggaraan program yangnamanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapanPKBM/lembaga/yayasan penerima dana bantuan Bahwa setelah PKBM/lembaga/yayasan menerima dana yang dilakukanOleh pengelola melalui rekening lembaga maka berkewajiban untukmencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan kebutuhanbelajar pada kelompok belajar Keaksaraan Fungsional sesuai denganrincian penggunaan dana yang tercantum dalam petunjuk tekhnis
    Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis Keaksaraan Fungsional tahun 2009dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau minimal pembelajaran 2 (dua) xpertemuan tatap muka per minggu.
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
7713
  • Seksi Bina Perputakaan dan kearsipan di Kantor Perpustakaan danArsip di Kota Bandung dan juga Kepala Teknis Kegiatan ( PPTK) KegiatanPembangunan pada antor Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Bandung( PUSARDA) tahun anggara 2010 ; Bahwa aksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia BantuanTekhnis ; Bahwa, dalam proyek apa dalam kegiatan pembangunan gedung kantorPerpustakaan Kota Bandung ; Bahwa , benar menggunakan anggaran APBN tahun 2010 ; Bahwa,saksi sebagai tupoksi sebagai Panitia Bantuan Tekhnis
    memberikanarahan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait; Bahwa, saksi diangkat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaBantuan Tekhnis dengan SK ,Saksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan SK dan sebagai Panitia Bantuan Tekhnis saksi diperintahKepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; Bahwa ,benar jumlah peserta yang mengikuti pelelangan Pesertanya ada 5(lima) perusahaan yaitu PT.
    Kiki ;Bahwa,benar PT.Sentral Block pemenangnya lelang,karena Karenadokumennya lengkap dan lulus sedangkan peserta yang lain ada yang tidaklulus secara tekhnis ada yang tidak lengkap ;Bahwa , benar peserta yang lulus dan tidak lulus tertera di Internet lya,datadata peserta yang tidak lulus tertera di internet dan pemenangnya jugabisa dilihat di internet ;Bahwa ,benar saksi tidak ada hubunganya dengan pengawas dan tidakhubungan apaapa, hanya kalau rapat saksi yang di undang oleh konsultanpengawas ;
    APBD tahun 2010 ;= Apa tupoksi saudara sebagai Panitia Bantuan Tekhnis ?Memberikan arahan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait;= Saudara diangkat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Bantuan Tekhnis dengan SK ?Saksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK dansebagai Panitia Bantuan Tekhnis saksi diperintah Kepala Dinas TataRuang dan Cipta Karya Kota Bandung ;= Berapa jumlah peserta yang mengikuti pelelangan ?Pesertanya ada 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Murus, PT.
    Karena dokumennya lengkap dan lulus sedangkan peserta yang lainada yang tidak lulus secara tekhnis ada yang tidak lengkap ;= Apakah untuk peserta yang lulus dan tidak lulus tertera diinternet ?lya, datadata peserta yang tidak lulus tertera di internet danpemenangnya juga bisa dilihat di internet ;= Apa hubungan saudara dengan konsultan pengawas ?Tidak ada hubungan apaapa, hanya kalau rapat saksi yang di undangoleh konsultan pengawas ;= Apa yang saudara sampaikan dalam rapat tersebut ?
Register : 30-05-2024 — Putus : 26-09-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 26 September 2024 — Penuntut Umum:
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
PAHRI
5158
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 05 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 2 Juni 2014 — SYAHRUDIN Bin (alm) NORMANSYAH
4610
  • Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender /lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut: Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman
    Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender/lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut:Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan ; Tidak
Register : 11-07-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 11 Juli 2018 — - YOHAN HENDRIK YEPASEDANYA
9555
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 16 ( Enam belas ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor : 188.4 / 31 tahun 2015 tentang pengangkatan pendamping tekhnis program pemberdayaan masyarakat Kampung membangun di Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2015.2. 5 ( lima ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor 133 tahun 2010 tentang peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Kandate, Kampung Tablanusu, Kampung Waiya, Kampung
    Menyatakan barang bukti berupa:1. 16 (Enam belas ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor :188.4 / 31 tahun 2015 tentang pengangkatan pendamping tekhnis programpemberdayaan masyarakat Kampung membangun di Kabupaten Jayapuratahun anggaran 2015.2. 5(lima ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor 133 tahun2010 tentang peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan anggota BadanMusyawarah Kampung pada Kampung Kandate, Kampung Tablanusu,Kampung Waiya, Kampung Yepase, Kampung
Register : 15-04-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 313/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Desember 2020 — H. Afrizal A. Lana, berkedudukan di Jl. Kramat Raya KP Ciherang, RT/RW 003/007, Kel. Sukatani Kec. Tapos dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENTOT,SH and ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Kantor hukum SENTOT, SH & Associates Law Firmâ (SAS LAW FIRM), beralamat di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, disebut sebagai……. Penggugat I; Lawan: 1. Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai……. Tergugat I; 2. Reinova Serry Donie, bertempat tinggal di Jl. Permata Hijau Mirahde-6/1204/019, Cimpaeun, Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Y.B. Christian Putro S., S.H & Suhono, S.H., para Advokat di Kantor Konsultan Hukum CS Law Office, beralamat dijalan Pengadegan Selatan VII No. 4A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai ……………… Tergugat II; 3. Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok, dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat dijalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasrkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai …………sebagai Turut Tergugat I; 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, yang beralamat di Jl. Kartini No. 19, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa-Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad S.F. Habibi dkk, Para Anggota KPU berdasarkan surat tugas Tertanggal 19 Mei 2020, disebut sebagai............Turut Tergugat II; 5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, yang beralamat di Nusantara Raya No. 01, RT 03 / RW. 13, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa-Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusup Kurnia, S.IP, dkk anggota dan staf di Bawaslu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020, disebut sebagai...…..Turut Tergugat III;
602259
  • , yang kedua Surat Keputusan tersebutdikeluarkan Tergugat;Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatapada halaman 884 menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakanpermohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakansementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara",Bahwa GUGATAN PROVISI yang diminta oleh Penggugat dalamperkara a quo karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR Jo.Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo.PetunjukMahkamah Agung tentang Tekhnis
Register : 30-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Februari 2015 — PT. SARTIKA HAFIFA PERDANA vs PEMERINTAH KOTA PALU Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU SEMULA ADALAH DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU (PENANGGUNG JAWAB PEMBAGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA PALU), Cq KETUA TIM PEMBANGUNAN PLA KOTA PALU, dk
12517
  • melaksanakan kewajibannyamengerjakan pembangunan PLA Kota Palu sesuai dengan penggarisan yangditandaskan, baik dalam suratsurat yang diterbitkan secara sepihak oleh TERGUGAT(SPPBJ dan SPMK) maupun surat yang diterbitkan bersama oleh TERGUGAT danPENGGUGAT (Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket "Pekerjaan' pembangunanPLA Kota Palu); Bahwa dalam keadaan PENGGUGAT sementara melaksanakan pekerjaan konstruksiPLA Kota Palu dimaksud, berhubung oleh karena adanya perbedaan pemahamanuntuk halhal yang bersifat tekhnis
Register : 28-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Tjb
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
FRISKA AFNI, SH
Terdakwa:
JOKO ISKANDAR MATONDANG, SH
10211
  • Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN TjbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanyeadalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhisyarat sebagai Pemilih (PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 25 jo Pasal273 UU No.7 Tahun 2017);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah timyang dibentuk oleh pasangan calon bersamasama dengan partai politik ataugabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkanke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tekhnis
Register : 27-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI, SH Bin MINTO WIYONO Diwakili Oleh : sertiansyah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
317135
  • Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
    Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
    Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pwt
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
9414
  • Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
10815
  • AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
22060
  • Petunjuk Tekhnis PRONA Tahun Anggaran 2016 yang menyatakanbahwa peserta Kegiatan Prona diutamakan masyarakat golonganekonomi lemah sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah (BPNRl) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sampaimenengah dan sudah dibiayai APBN melalui DIPA Kantor KanwilBPN Propensi Jateng Tahun Anggaran 2016.Dengan demikian unsur secara melawan hukum ataumenyalahgunakan kekuasaannya terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum.Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, Membayar
    Petunjuk Tekhnis PRONA Tahun Anggaran 2016 yang menyatakanbahwa peserta Kegiatan Prona diutamakan masyarakat golonganekonomi lemah sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah (BPNRl) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sampaimenengah dan sudah dibiayai APBN melalui DIPA Kantor KanwilBPN Propensi Jateng Tahun Anggaran 2016.Dengan demikian unsur diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya terbukti secara
Putus : 09-01-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 9 Januari 2019 — HERY SUSANTO GUN
387264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2018302.303.304.305.306.307.308.309.Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan tandatangan,;1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak/Multiyears Tahun 2011 2014 tanggal 24 Maret 2011;1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 912/SKBUP
    Sus/2018438.439.440.441.442.443.444.445.446.1 (satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis KegiatanTahun Jamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011 Nomor600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun 2011 2014dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
12231
  • Sean HulbertJaya.Bahwa pengumuman pemenang lelang pada tanbggal 14 Oktober2010Bahwa tim tekhnis dibentuk oleh SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor :Dj.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan tugasnya adalah membantuPanitia didalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasaalat laboratorium IPA Mts dan MA pada Kementerian Agama RI TA.2010 sampai dengan pembuatan kontrak.Susunan tim tekhnis adalah sebagai berikut :* DR. Mahsusi MM, (Ketua)* M. Sidik Sisdianto, S.Ag (Sekretaris)* Ir.
    Cahaya Sakti Investindo Sukses,kuantiti, total harga satuan dan total harga keseluruhan.Bahwa spesifikasi tekhnis dari Ibu Herti, telah dijadikan dasar /acuan oleh PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk melakukanpenawaranBenar atas permintaan Sdri. Rina surat penawaran diajukan hanyakepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Huber jaya danpenawarannya sebagai mana tercantum dalam BAPe Bahwa dasar untuk melaksanakan Purchase Order adalah suratperjanjian antara lain :1. Perjanjian PT.
    S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 201019.20.21.22,23.24.25.26.27.28.Bs30.31.32.33.34.35.36.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27
    S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.1/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan IslamDirektorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun
Register : 11-12-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2015 — SLAMET PRIONO, SP Bin ATMO SUMARTO.
967
  • Melakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;Bahwa, benar untuk selanjutnya Terdakwa SLAMET PRIONO, SP BinATMO SUMARTO dan Terdakwa II MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.Selanjutnya selesai tugasnya para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwamengetahui kalau uang kontrak sudah dibayarkan 100%;Bahwa, benar Terdakwa SLAMET PRIONO, SP Bin ATMO SUMARTOdan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.
    Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui Prakualifikasi;> 0 Q0 cdMelakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;8. Bahwa, benar untuk selanjutnya Terdakwa SLAMET PRIONO, SP BinATMO SUMARTO dan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.Selanjutnya selesai tugasnya para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwamengetahui kalau uang kontrak sudah dibayarkan 100%;9.
    Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui Prakualifikasi;> 0 Q0 cdMelakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;. Bahwa, benar Terdakwa SLAMET PRIONO, SP Bin ATMO SUMARTOdan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP. Juga mengetahuikalau semua ada intervensi dari saksi Indra Bulian (PPK) yang jugasebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
    Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui Prakualifikasi;> 0 Q0 050 Melakukan Evaluasi administrasi, Tekhnis dan harga terhadappenawaran;g. Menetapkan pemenang;. Bahwa, benar untuk selanjutnya Terdakwa SLAMET PRIONO, SP BinATMO SUMARTO dan Terdakwa Il MANGASI TUA TOGA TOROP, SP.Selanjutnya selesai tugasnya para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwamengetahui kalau uang kontrak sudah dibayarkan 100%;.
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
9411
  • Aceh Tamiang adalahSaksi YUSHAMDI, ST ;Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) terhadap proyekpekerjaan pengaspalan jalan Desa suka Mulia Suka Damai 6000. M2 Kec. Banda MuliaKab.
    Karya Muda Rantau mengajukan surat permohonanpembayaran 95 % kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dengansurat tanpa nomor tanggal 4 April 2008.2 Pada tanggal 30 April 2008 Konsultan pengawas menerbitkan berita acarapemeriksaan pekerjaan lapangan dengan surat nomor :51/BAPPL/BLBM/2008.3 Pada tanggal 30 April PPTK (saksi NASRUDDIN,ST) menerbitkan beritaacara penyelesaian lapangan nomor : 46 / BMJL/BAPPL/2008 tanggal 30april 2008.4 PPTK menerbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan lapangan
    Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaran saksiYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
    Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaranYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.j Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 01/PID.SUS-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 27 Mei 2016 — Drs. M. ISA, M.Pd. bin MUHAMMAD AJI;
8815
  • Bahwa dalammengelola dan menggunakan dana bantuan diatas, ternyata terdakwa tidak berpedomankepada Petunjuk Tekhnis yang ada, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak membentukPanitia yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk dankomite sekolah sebagai pengelola program BOS, RBOS dan DBO;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwamenggunakan dana RBOS, BOS dan DBO untuk keperluan lainnya yang tidak terdapat didalam proposal/RAB yang diajukan dan
    Bahwa dalammengelola dan menggunakan dana bantuan diatas, ternyata terdakwa tidak berpedomankepada Petunjuk Tekhnis yang ada, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak membentukPanitia yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk dankomite sekolah sebagai pengelola program BOS, RBOS dan DBO;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan