Terdakwa;Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan ketrangan sebagai Ahli dibidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian dang di beberapaInstansi, baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan Sidang Pengadilandi hampir seluruh wilayah republik Indonesia selama kurun waktutahun 2012 sampai dengan sekarang, dalam perkaraperkara TPPDdengan tindak pidana asal korupsi, penyuapan, narkotika, penipuan,penggelapan dan lain sebagainya;Bahwa ahli mempunyai tugas serta tanggung jawab di PPATK

diperiksa di Penyidik Kejaksaan NegeriBandung dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaantersebut adalahbenar dan telah ditanda tangani =;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dantidak ada hubungan keluarga kepadaTerdakwa tersebut;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat DPRDKota Bandung ; Bahwa jabatan Ebet Hidayat sebagaiSekretaris DPRD Kota Bandung ; Bahwa proses pencairan anggaran kegiatanpenyelenggaraan Rapat' Kerja PanitiaKhusus DPRD Kota Bandung tahun 2008dan 2009 antara lain pencairan diajukanoleh PPATK

membuat pengajuanbiaya hotel setelah ada permohonan darihotel ;Bahwa yang memegang surat tagihan darihotel adalah Asep Komara; Bahwa yang melaporkan adanya kelebihanpembayaran adalah Asep Komara ;e Bahwa.....Bahwa yang melaporkan adanya selisihpembayaran tidak benar, saksi tidak tahu ;Bahwa Saksi tahu ada kelebihanpembayaran dari Asep Komara denganmemperlihatkan cek;Bahwa tanggung jawab saksi sebagai PPATsebatas administrasi; Bahwa saksi tidak pernah datang kelapangan; Bahwa saksi terima uang sebagai PPATK

perbuatanlain;Bahwa uang sebesar Rp. 38 juta yangdiberikan kepada Ebet Hidayat adalah uangdari kelebihan pembayaran dari Hotel ;Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa, Cuma pada waktu ituEbet Hidayat sedang dirawat di rumahBahwa saksi tidak tahu ada selisih tagihan,dan tahunya setelah perkara ini mencuat;Bahwa saksi melihat langsung cekpengembalian dari Hotel Grand Pasundansebesar Rp. 94 juta tersebut, tapi katanyabukan uang kelebihan dan sebelumnyapernah menerima; Bahwa saksi menjadi PPATK

memang tupoksinya3Saksi MAMAH ROCHIMAH BINTI MARMAWINATA, telah menerangkansebagai berikutBahwa saksi betul pada tahun 2007 sebagai bendahara dan37menangani pengadaan alat berat juga ;Bahwa saksi bertugas sebagai bendahara pengeluaran dansetelah itu) = membukukan penerimaan dan pengeluaran,membuat SPP = dan menanda tangani tanda buktipengeluaran alat berat ;Bahwa kalau uang masuk dan uang keluar itu tugas penggunaanggaran ;Bahwa kalau perlu) minta uang ke Bendahara atau ke bagiankeuangan itu) tugas PPATK

mengajukan nanti verifikasiyang memproses ;Bahwa kalau barang sudah ada baru di bayar ;Bahwa dalam proses waktu pengadaan disitu) ada penggunaanggaran menyetujui, ditanda tangan dan yang memintauntuk dibikin SPK untuk pembayarannya ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pelelangan umum dankalau. yang ajukan pemenangnya itu PPATK atas nama PT.AntingBahwa proses pencairannya itu) rekanan yang sudah ditunjukdan tidak sekaligus harus pakai uang muka dulusekitar 20% dari kontrak kerja Rp. 703.000.000, danyang

wajiod merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpandan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalamPasal 41, Pasal 41a, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44aPasal 71 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihakPelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

Terdakwa memerintahkan supirnya yang bernamaSugiarto untuk menukarkan mata uang USD (dolar AmerikaSerikat) dengan perintah setiap kali penukaran tidak bolehmelebihi jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)dengan maksud agar tidak terpantau PPATK. SelanjutnyaSugiarto menukarkan mata uang USD tersebut di PT.

PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,1 (Satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.asira.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to : R Teguh Widodo1 (Satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK,1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207002954 tanggal 30 Nov 2019,1 (Satu) set foto copy KTP An.

Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI21.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (Satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK,1 (Satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207002954 tanggal 30 Nov 2019,1 (Satu) set foto copy KTP An.

PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,1 (Satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.asira.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to : R Teguh Widodo1 (Satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK,1 (Satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207002954 tanggal 30 Nov 2019,1 (Satu) set foto copy KTP An.

., M.H,yang antara lain menerangkan sebagai berikut :1.Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain :melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukumbaik di tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupunpemeriksaan di sidang Pengadilan ;Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 15 Tahun

Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasiyang diperoleh PPATK sesuai dengan undangundang ini ;b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuatoleh Penyedia Jasa Keuangan ;c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksikeuangan mencurigakan ;d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenangtentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini ;e.

Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadapPenyedia Jasa Keuangan ;Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaansepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan denganundangundang ini ;Wewenang PPATK, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a.DiMeminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan ;Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan ataupenuntutan terhadap tindak pidana

Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut BarangBukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK ,bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng danTerdakwa 3.

Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut BarangBukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK ,bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2.

BCA, Tbk.Pusat mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.243.943.279,81 (satu milyar dua ratus empatpuluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan poindelapan satu rupiah).Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK,bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng danTerdakwa 3.

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal 2(dua) jenis tindak pidana, yaitu:a Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;b Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU)PPATK

Triyono Als Tri Bin Martosuwito Rusmin Nuryadin Als Rusmin Bin Asmunis Rahmad Anwari (Saksi verbalisan dari BNN PropinsiKalsel)Keterangan Ahli :Isnu Yuwana Darmawan SH, LLM (PPATK)a.

Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan(PPATK).Tetapi dalam redaksional surat dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaSamarinda in casu obyek gugatan, Berdasarkan informasi dan laporanberbagai Pihak, kinerja kepengurusan Koperasi Abdi bangsa didugaterdapat ketidak wajaran 222222 Hal ini membuktikan bahwa Pengawasan yang dilakukan sebagai dasardikeluarkanya Obyek Gugatan bertentangan dengan Pasal 19 PeraturanMenteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPengawasan KoperasSi;

,LL.M; Bahwa ahli selaku Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum, PPATK,2018sekarang; Bahwa ahli memiliki ilmu, keahlian dan pengalaman dibidang TindakPidana Pencucian Uang, karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekunibidang tersebut; Bahwa ahli telah memberikan keterangan yang sebenarnya di dalamBAP yang dibuat pada saat penyidikan; Bahwa tugas ahli sebagai PPATK adalah sebagai vocal poinpencegahan pemberantasan TPPU berdasarkan ketentuan pasal 39 UU 8Tahun 2010 disebutkan secara umum tugas PPATK

Oleh karena itu jelaslan menurut hemat kamibahwa transaksi yang terjadi antara pihak Pelawan dengan konsumennyatersebut sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK. Apabila Pelawanmelakukan assessmen dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan, makaPelawan seharusnya tidak melakukan pernanjian pembiayaan denganpihakpihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidak langsungdengan suatu tindak pidana.

Dengan demikian maka Pelawan selaluperusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajibuntuk menyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksikeuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi kKeuangan yangdilakukan oleh Pelawan dengan II SUHENDAR dan istrinya tersebutjelaslan transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksikeuangan yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUPencucian Uang;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelaporwajid menerapkan prinsip

SUHENDARHalaman 63 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDGsepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK;. Dengan melakukan assessmen yang benar, makapihakPelawan/Terbanding seharusnya tidak melakukan pernanjian pembiayaandengan pihakpihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidaklangsung dengan suatu tindak pidana.

Direktorat Piutang Negara Non Perbankan, Direktorat Jenderal Piutang dan LelangNegara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, tahun 20022003;Staf Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I, Kantor Wilayah IIIDirektorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, tahun20032007;Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, JuniAgustus 2007;Analisis Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, PPATK

, Jakarta, September 2007 sekarang.Bahwa keahlian Ahli Analisis Hukum Direktorat Hukumdan Regulasi PPATK, antara lain yang tugas pokoknyaadalah: melakukan analisis hukum dan memberikanpendapat hukum berkenaan dengan Tindak PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh PenegakHukum baik di tingkat penyidikan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;Bahwa pengertian Pencucian

Tidak adanya Oditor BPK , BPKP dan PPATK menyatakanpinjaman kredit tersebut uang Negara;iv. Bahwa KPKLN/ TERBANDING II tidak dapat bertindak sebagaiPENGUASA dengan cara melaksanakan wewenangHalaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT YYKlelang/penjualan lelang yang bersifat HUKUM PUBLIK terhadap haktanggungan dari perjanjian kredit TERBANDING denganTERBANDING IV , karena TERBANDING merupakan perusahaanPT. Bank (persero );V.

Berita kriminalitas tanggal 2 Februari 2015 Ditreskrimsus Polda MetroKoordinasi dengan PPATK terkait Pemalsuan Dokumen;B. Berita Pos: Ditreskrimsus Polda Metro Koordinasi dengan PPATKterkait Pemalsuan Dokumen tanggal 2 Februari 2015;C. Berita satu: Palsukan Dokumen Karyawan Bank Syariah Mandiri BobolRp75 Miliar Tanggal 3 Februari 2015;D. Celahkota.com: Pembobol Bank Syariah Ditangkap Polisi tanggal 2Februari 2015;E.

melakukan memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud sSupaya pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu)~ dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,dilakukan dengan cara yaituPada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan terhadap transaksi keuanganyang mencurigakan dalam rekening milik terdakwaberdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

atauturut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepadapegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenangyang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau olehpemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatanatau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaituPada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan terhadap transaksi keuanganyang mencurigakan dalam rekening milik terdakwaberdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

(Bukti P5);Bahwa selanjutnya pada tahun 1997 Penggugat Secara hukummendapatkan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah oleh PPATK (PejabatPembuat Akta tanah) dengan dikeluarkannya Surat Permohonan UntukMendapatkan Izin Pemindahan Hak yang awalnya Sertivikat merupakanhak milik Ny. Adolfina Ambarura dibalik nama atas nama Ny.MagdalenaAng Alias Ang Soat Soan.

Kepala Desa TrikoraKecamatan Kaimana), dan menyerahkan Tanah Adat yang terletak padadaerah kekuasaan kami antara lain :e Daerah Bantemi satu kebune Daerah Tanjung Simora satu kebune Daerah Pasir Lombo satu kebunKepada anak kami La Halimu;Bahwa pada tahun 1997, sebagaimana dalam poin 4 diatas Penggugatmemperoleh tanah dengan cara membeli dari Ny.Adolfina Ambarurasesuai Akta Jual Beli Nomor 22/Jb/Kaimana/1997;Bahwa pada tahun 1997 Penggugat Secara hukum mendapatkan IzinPemindahan Hak Atas Tanah oleh PPATK

Bank Mandiri Tok Kantor PusatBank Mandiri yang menjabat sebagai Officer di Anti Money LaundringAdvisory Department yang bertugas menjembatani komunikasi (verbal dantertulis) antara Bank Mandiri dengan Penegak Hukum (Polisi, Jaksa danHakim), BNN, PPATK dan KPK dalam masalah terkait dengan pencucianuang, terorisme dan korupsi;Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut saksi bertanggung jawablangsung kepada Group Fead Compliance Group PT.

Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK), 2012 s.d. sekarang.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang;Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:1) pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;3) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);Bahwa Pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangkamenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindakpidana agar harta kekayaan

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari tindak pidana;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU Bank wajibmelaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan yangdilakukan oleh nasabah;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 UU TPPU, bank wajib melaporkan kepadaPPATK adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan olehnasabahnya dilakukan sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari kerjasetelah

atas laporandan informasi (Pasal 40 huruf d UU TPPU), dan meneruskan hasil analisisatau pemeriksaan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (1) huruf UU TPPU).Sehingga pertanyaan penyidik mengenai apakah pihak PPATK masihmemonitor, bila ya Sampai sejauhmana dan dipertanggungjawabkan kepadasiapa, Ahli menjelaskan bahwa PPATK tidak mempunyai tugas, fungsi dankewenangan untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telahdiblokir/disita;Bahwa Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dankewenangan

SelakuAhli Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uangdari PPATK pada dasarnya berpendapat, bahwa dalam tindak pidanapencucian uang dikenal istilah pelaku aktif dan pelaku pasif. PelakuAktif adalah mereka yang secara langsung melakukan tindak pidanaPencucian uang seperti disebutkan dalam pasal 3 tersebut, SedangHalaman. 42 dari 47.

Bank wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagailaporan Transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK.Halaman 36 dari 58 Putusan No.405/PDT/2019/PT.SBY11.Bahwa isi Pasal 55 POJK No.12 Tahun 2017 tersebut diatas jelasjelasmengatur tentang adanya tanggungjawab Bank terhadap PPATK untukmelaporkan transaksi keuangan mencurigakan, bukan tanggung jawabBank terhadap pengirim dan/atau penerima Transfer Dana.Dengan demikian ketentuan hukum yang dirujuk oleh PENGGUGATtersebut jelas tidak ada kaitannya sama

MH, memberikan keterangan sebagai berikut :/ Bahwa Saksi...........16Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa RATNA SARIdalam perkara tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang, yaitu terdakwamenerima, menguasai harta kekayaan berupa rumah dan bangunan serta kendaraanroda empat, kendaraan roda dua, menerima penitipan, penukaran, simpanan barangatau benda yang patut diketahui dari hasil tindak pidana Narkotika ;Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai PPATK yang berkantor di Ir.H.