Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 150/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
60 — 38
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang;18.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 16-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 16 Agustus 2016 — ROSYIDAH WIJAYANTI, DKK MELAWAN 1. PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya,DKK
123 — 32
  • dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka para pekerjamasih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman pada ketentuanPasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 19-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb
Tanggal 1 Agustus 2018 — NAZLI BIN RAMLI AR (penggugat) lawan PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI) (tergugat)
184 — 51
  • REKI, mengacu padaTask Force berdasarkan Keputusan Presiden Direktur bahwa seluruh staffdibawah kepemimpinan PENGGUGAT di BKO dan Departemen CR & CT tidaklagi difungsikan dan terhadap diri PENGGUGAT tidak lagi memegang tugas,jabatan dan tanggung jawab alias di Non Job kan oleh TERGUGAT;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 PENGGUGAT mendapat laporan dari Anggotatiem Perelindungan Hutan, bahwa telah terjadi pencurian kayu logging yangdilakukan oleh oknum Supervisor Pengaman PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-06-2014 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.NY HAJJAH MAIMUNAH 2.HAJI HILMAN Lawan 1.IR BASUKI WIDODO 2.DEWI KUSUMAWATI,SH 3.WIJAYA KUSNARYANTO 4.FIRDHONAL,SH 5.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
203 — 123
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed bythem in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakandengan itikad baik).Perikatan otentik dan diaktakan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan antaraPELAWAN 1 dan PARA TERLAWAN sehingga secara sadar telahmenandatangani AKT A PERJANJIIAN PENGIKATAN JUAL BELI, No.:6, yang sahdibuat
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 118/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Ny. Mesini
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
77 — 44
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT BTNi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;k.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 11-03-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 April 2016 — PT KALPATARU INVESTAMA >< SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE.LTD
689 — 182
  • TerminationThe Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect,and the rights and obligations of the respective Parties shall beextinguished"Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidaklagi berlaku atau mengikat, dan hakhak dan kewajibankewajiban darimasingmasing Para Pihak akan berakhir.23.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.FAM FENDY HARTONO
2.PT. BATUBARASELARAS SAPTA
Tergugat:
2.U Lai
3.PT. Citra Indo Sentosa
4.PT. Citra Indo Tambang
480 — 283
  • Karena itu, manakala salah satupihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukaningkar janji atau waprestasi;Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 jo.
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 11-02-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 255/PDT.G/2019/PN.SMG
Tanggal 11 Februari 2020 —
107 — 16
  • Pasal31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. teradi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan.Bahwa, seluruh fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, vs 1. AGUS PRAMUDIJONO, SH.,M.Hum, dkk
143 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pegawaipegawainya berstatuspegawai negari, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasanagar Perguruan Tinggi Swasta berada dibawah koordinasi pemerintah(Putusan Nomor 48PK/TUN/2002, tanggal 1 162004).Bahwa sudah seharusnya Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 48PK/TUN/2002, tanggal 1162004 tersebut tetap dipertahankanuntuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistenc incourt decision), walaupun hukum acara di Indonesia tidak menganut asasstare decicis atau the binding force
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 23-09-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
337 — 213
  • MELAKUKANPERBUATAN YANG TERLARANGBAGINYA.h) ~~ Halhal yang tidak terduga(ketidaksesuai dan/atau pelanggaran yangdi diapat dengan membandingkan antaraantara Fatwa MUI dengan fakta yang dijalankan daalam transaksi yangmenyebabkan trasaksi Murabahah tidakmemenuhi syarat dan rukun) sehinggamenyebabkan terjadinya kegagalan dalammelaksanakan kontrak dan/atau akad, halHal. 32 dari 68 hal. putusan Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA Mkstersebut bukan termasuk kategori dalamWan prestasi melainkan termasuk dalamkategori force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
    Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Juli 2015 — UMUL CHASANAH, SPd., MM
43 — 4
  • juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
    juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUNESH KUMAR
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
389 — 149
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar
    3.g.
    Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018 1(satu) lembar
    49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017 3(tiga) lembar
    50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force
    TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(Ssatu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
    Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(satu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2146 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — DUSEP SUHENDAR, SP
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type: DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerk/Type: GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODEL DT/7700PW 254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type: EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerk/Type: SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO. 145)138. Desiccator 2 UnitMerk/Type: Duran139.
    Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type: EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type: DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerk/Type: GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODELDT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type: EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerk/Type: SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO. 145)138. Desiccator 2 UnitMerk/Type: Duran139.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO.
163 — 36
  • Hak dan Kewajiban Terdakwa:e Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasiterjadi karena bencana alam dan juga bukan kelalaian karenafaktor manusia;e Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen diatas danbukan dikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karenasebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawabpenuh dan siap dikenakan sanksi;e Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milikPT.RBSJ kepada para petani tebu di wilayah Rembang dan ataupetani tebu lainnya;e Terdakwa
    Hak dan Kewajiban Terdakwa:Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasi terjadikarena bencana alam dan juga bukan kelalaian karena faktormanusia;Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen di atas dan bukandikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karena sebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawab penuh dansiap dikenakan sanksi;Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milik PT.RBSJkepada para petani tebu di wilayah Rembang dan atau petani tebulainnya;Terdakwa akan
    Pasal 6 dirubah menjadi:e ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalamPasal 4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayar dendaketerlambatan dari total sisa pembayaran sesuai dengan bungakredit ketahanan pangan dan energi;e ayat Ge: 1.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
153 — 76
  • tersebutkepada pihak pertama yang nantinya akan dipakai pihak pertamauntuk Pengembangan dan perluasan area perumahan ketanah atauobyek lainya Jangka waktu pemeliharaan/retensi bangunan 60 (enam puluh) daripenyerahan fisik bangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;pemeliharaan dimaksud adalah segala kerusakan yang bukan olehkesalahan pemakaian ( human error); pemeliharaan/retensi bangunandimaksud tidak termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran, gempabumi, angin keras/badai petir dan bencana alam lainnya (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/PID.SUS/2014
Tanggal 8 April 2014 — ANTON JAMI, SE
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, tidak selesainya pekerjaanpembangunan struktur lobby dan klinik infeksius pada tahun 2007 disebabkankarena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk kedalam lokasi pekerjaan bukan karena force majore (bencana alam, bencananon alam, bencana sosial, pemogokan, dan kebakaran) ;Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Ir. HANDOKO selakuKonsultan Pengawas, telah melaporkan kepada saksi dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013
Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
570 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;(iii) any breach of any lawor regulation in any jurisdiction having the force oflaw or of any order, judgement or decree of any court or governmentalagency by which the party is bound;e)no consent, authorisation, license or approval of its shareholders orconstituent body or of any governmental, administrative, judicial orregulatory body, authority or organisation is required to authorise theexecution, delivery, performance, validity, enforceability or admissibility inevidence of this Agreement,
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO
178 — 26
  • Pasal6 dirubah menjadi: ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalam Pasal4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayardenda keterlambatan dari total sisa pembayaran sesuaidengan bunga kredit ketahanan pangan dan energi; ayat6e:1.
    Hak dan Kewajiban Terdakwa: Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasi terjadikarena bencana alam dan juga bukan kelalaian karena faktormanusia; Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen di atas dan bukandikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karena sebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawab penuh dansiap dikenakan sanksi; Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milik PT.RBSJkepada para petani tebu di wilayah Rembang dan atau petani tebulainnya; Terdakwa akan
    Pasal 6 dirubah menjadi:ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalamPasal 4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayar dendaketerlambatan dari total sisa pembayaran sesuai dengan bungakredit ketahanan pangan dan energi; 101 ayat 6e:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias E’EN alias KOMANG, DK
151 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.
    In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.