Ditemukan 742 data
117 — 40
Bukti P36 : Foto copy sesuai asli kliping Koran Harian Berita Kotatanggal 21 September 2015 dengan judul Ibe : Makassar Bakal37.Bukti P37 : Foto copy dari foto copy print out Humas Menpan RBdengan judul Kada tak boleh Sewenangwenang Berhentikan Pejabattanggal 15 Agustus 2014:38.Bukti P38 : Foto copy dari foto copy print out Berita Republika.co.idWalikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melawanterhadap putusan Komisi Aparatur Sipil Negara39.
176 — 40
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar surattertanggal 31 Januari 2008 yang ditujukan kepada Panglima TNI,Menhankam, Menteri Perhubungan, Menpan, Menteri BUMN danKetua Mahkamah Konstitusi dan 1 (satu) eksemplar surat tertanggal31 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Kapolri dengan tembusanke 23 Instansi Pemerintah, tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.
MATIUS TAMBING, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
135 — 83
Tergugat menerbitkan surat keputusanpemberhentian kepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namunatas perintan berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari MenteriDalam Negeri, Menteri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara(BKN), tanggal 13 September 2018, dimana Surat keputusanbersama tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 87/PUU/ XVI/2018 yang amarnya berbunyi:Seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasiladan UU Dasar 1945 adalah wajar dan beralasan menurut
M. YANIS W
Tergugat:
BUPATI PELALAWAN
176 — 159
Menpan dan RB Nomor : 15 Tahun 2018.
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO BIN ALM KASLAN PRAYITNO
71 — 6
SUTRISNO) tertanggal 27Oktober 2014, dengan Nomor : K2830/X.524/99 perihal Surat pengantarPermohonan Dispensasi perpanjangan Waktu Pemberkasan CalonPegawai Negeri Sipil, yang di tujukan kepada Semua kepada kantorRegional BKN, dan Direktur Pengadaan PNS, sehingga Pak ASROmenjanjikan untuk pengangkatan tersebut agar menunggu sampaidengan batas waktu yang belum dapat di tentukan, dan saya memintauang untuk dikembaliukan, akan tetapi Pak ASRO mengatakan bahwauang tersebut telah di serahkan kepada staf Menpan
133 — 71
Bupati kami tidak tahu karenatidak dikasih tembusan, kemudian datang surat yang kedua dari KASNtanggal 03 Februari dan kami mendapat fotokopinya disitu menjelaskanbahwa langkah pertama Non Job adalah hukuman disiplin berat,pemberhentian dari Jabatan adalah merupakan disiplin berat dan jikadisiplin berat harus melalui tahapantahapan sebagaimana yang diaturdalam PP No. 53 tetapi ini tidak dilakukan seperti itu sehingga dalamsurat itu diminta kembali kepada aturan yaitu PP No. 18 Tahun 2016maupun surat Menpan
53 — 18
Oleh PGRI Pusat (TT Ill) juga telah merespondengan menerbitkan surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihanantara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Prov.Banten dengan Ali Susanto kepala sekolah Penggugat.Surat tersebuttelah disampaikan kepada Kantor Menpan RI dan ditembuskan kepadaInstansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.Tergugat telahmempunyai tujuan lain dengan tidak memberikan penyelesaianterhadap TT , justru telah memposisikan Penggugat sebagai pihakyang salah dengan
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
87 — 116
Sehingga kewenangan berada pada PPK ; penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak ;Halaman 21 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGKemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ; Memang
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku SekretarisKota Makassar dan selaku kordinator Pansel telah diberi petunjuk dandiarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasi dengan KASN,tetapi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi ic saksi Ibrahim Saleh,S.E., M.Si.;Demikian pula seluruh panitia seleksi berasal dari unsur eksternalpadahal yang seharusnya hanya berjumlah 55% dari jumlah panitiaseleksi, serta berjumlah 31 orang melebihi dari jumlah yangseharusnya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang;b.
ANDI SULPADLI
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
236 — 357
denganNomor 800/111/BKPP/2018 tentang mohon pertimbangan hukuman PNSKabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak pidana korupsi tidakdijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat untuk 7 (tujuh)orang termasuk Penggugat tetapi sampai dikeluarkan suratpemberhetian ini surat dikirim ke Kepala BKN itu tidak ada tanggapan;Bahwa di arsip kepegawaian tidak ada data terkait pemberhentiansementara ;Bahwa kalau diberhentiak sejak bulan Desember 2013 itu konsekwensiSaksi memahaminya kalau mengacu ke surat Menpan
41 — 26
Meminta Baperjakat tingkat kabupaten memberikan pertimbangan atas aspekaspek personal yang melekat pada PNS tersebut dalam rangka menjaminkualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan PNS tersebut dalam jabatanStruktural; 22222222 2 noon nena nn nnn Menetapkan perpanjangan BUP PNS tersebut secara bertahap untuk setiap 2(dua) Bahwa persyaratan yang bersifat prosedur maupun bersifat substansisebagaimana dimuat dalam PP maupun syarat yang bersifat teknis proseduralsebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MENPAN
104 — 50
penyidikan untukdi proses sesuai ketentuan hukum = yang berlaku ;Disini jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai prestasiyang baik dalam melakukan koordinasi kepada Dinas dinas/ SKPD yang berada dibawahnya ; Misalnya kasus Pengadaan Laptop yang sekarang sedangdilidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Kupang dan kasuskasus lainya lagi seperti kasus pembelian kapal, yangsemuanya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajibagar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlakuBahwa berdasarkan Surat Edaran MENPAN
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
132 — 61
dalam kerugian negara yang lebih besar,ini berdasarkan SKB 2 Menteri dan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppkHalaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.pusat dan daerah yang masih ada asn terkena tipikor tetapi belum di PTDHmaka diberi waktu Sampai bulan Desember dan dasar hukum SKB ini hanyahimbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan ini berlaku sampai denganTanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansi yang tidakmelakukan maka keluarlah surat edaran Menpan
48 — 16
Bojonegoro ;Bahwa terakhir penerimaan CPNS tahun 2014 di Pemkab Kab.Bojonegoro, bulan NopemberDesember tahun 2015 tidak ada formasipenerimaan CPNS baik tambal sulam maupun Pegawai Tidak Tetap(PTT) ;Bahwa Proses Rekrutmen CPNS ke MENPAN, penambahan jumlahpegawai di beritahukan ke masyarakat umum melalui Media baikElektronik maupun Koran.
THEODORUS TOTNAY, S.Ag
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
88 — 37
penipuan buka korupsl;Halaman 55 dari 77 halaman Putusan No.78/G/2019/PTUNKPGBahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87Tahun 2019;Bahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH; Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukMEMUTUSKAN; 222222 2n nnn nen nnn n nn en enn nen een nn enn eee nn nn nnnenneneeBahwa setelah aturan dari Menpan
113 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
copysurat kuasa Tergugat II dan copy barang bukti Tergugat I yang berupa copyminuta akta) sebagai barang bukti yang akan dilampirkan dalam memoripeninjauan kembali;Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat telah melaporkan Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps.yang sarat akan mafia peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, BadanPengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ketua DPR RI, Komisi IIIDPR RI, Mensetneg RI, Menkumham RI, Menkopolhukam RI, Menpan
ANDI AMIRUDDIN JUSUF, S.H
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
94 — 43
Dihukum penjara ..................ccc eee ee eee cece eee eeeeeeneeeeneees dst.Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentiankepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namun atas perintah berdasarkanSurat Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Menpan RB danBadan Kepegawaian Negara (BKN) , No. : 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
149 — 101
Seharusnya demikian, tetapi saksi abhlitidak mengerti mengapa PPK nya mengaktifkan kembali padahal aturannyasudah jelas ;bahwa setahu saksi ahli SK yang lama sanksi disiplin di batalkan lebih dulu,baru bisa diterbitkan SK yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku inisesual dengan Menpan, KPK , BPK mendorong untuk dilakukan penegakanaturan kepegawaian terhadap PNS yang terkena tindak pidana korupsi ;bahwa menurut saksi ahli SK yang dikeluarkan dari segi substansinya benarbahwa isinya sama bahwa
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
80 — 26
Sehingga kewenangan berada pada PPK ; penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak ;Halaman 20 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGKemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ; Memang
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
257 — 115
Bahkan di dalam surat Menpan tersebut, PPK di kenaisanksi administratif apabila tidak melaksanakan penjatuhanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS yangdihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.