Ditemukan 6225 data
91 — 47
Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
164 — 109
adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
134 — 45
2014, bertempat di KantorBKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu; pertama, terdakwa selakuPPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalammenyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu saksiLUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB Il/Implan TigaTahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
108 — 49
tersebut meminjam perusahaan CV.Hasinullah milikYAN MUHAMMAD WWAYA dan terdakwa juga mengakui bahwa namaSALAMUN dalam semua dokumen pelaksanaan kegiatan terdakwa pakaidan terdakwa tiru tanda tangannya dan saat itu terdakwa ABU HASAN106AZHARI dan terdakwa BISMALINDA tidak menegur tindakan terdakwatersebut;Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 terdakwa telahmenyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut sesuai dengankontrak hanya tinggal pada pekerjaan mesin yang belum terpasangankarena tekhnis
31 Desember mesin juga belumberhasil dirakit sehingga kemudian terjadi putus kontrak dan uang jaminanpelaksanaan 20 %dari nilai kontrak dikembalikan ke kas negara;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 kemajuan fisik pekerjaan yangdibayarkan adalah sebesar 80,20 % dan hal tersebut merupakan hasilkesepakatan bersama antara terdakwa, terdakwa ABU HASAN AZHARIselaku PPK, dan terdakwa BISMALINDA selaku KPA, dan dalampengambilan keputusan tersebut rapat dihadiri juga oleh KonsultanPengawas dan Pengelola Tekhnis
42 — 6
;c Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan /mengkonsolidasikan skala prioritas yang telah disusun dengan satuankerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (misalnyadengan Satuan Kerja Perangkat Daerah perencana pembangunan ataudinas tekhnis) dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan/113proposal tersebut belum terakomodasikan dalam Program/KegiatanAPBD.
FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
122 — 65
penegak hukum dan secara teoritisbisa dibuat suatu kontruksi yang dapat menggambarkan keadaan yangmengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap pemohon berdasarkanpenilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1)KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yangcukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq KUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan hukum dan tekhnis
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
185 — 113
KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan I; Dan pelatinan tekhnis
326 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan padatahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnyamenjadi hilang baiksisi tekhnis maupun penawaran ;Bahwa mengenai peryaratan tentang adanya kantor perwakilan daninvestasi bidang perlampuan di Indonesia adalah merupakan persyaratanyang dibuat oleh Penggua Barang/jasa dalam ini Turut Termrohon Kasasi XI(Dina Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta), bukan dibuat oleh Pemohon Kasasi dan bukan pula atas dasarpersengkongkolan
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syafriadi dan disetor ke Rekening Kas Umum DaerahKabupaten Pasaman Barat; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat No. 800/175/DinDik 2009 tanggal 14 April 2009 tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman
No. 175 PK/PID.SUS/2014penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barattahun 2009 No.188.45/166/BUPPasbar / 2009 tanggal 23 April 2009 tentang PenetapanSekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanKabupaten Pasaman Barat tahun
125 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 464 PK/Pdt/2016oleh Tim Pengukur dan ditandatangani pula oleh Sekretaris Desa;Bahwa kondisi tanah sewaktu saksi melakukan pengukuran sebagianbesar tanah pegunungan;Bahwa tekhnis pengukuran dilakukan oleh sebuah tim terdiri dari JuruUkur Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dari BPNKabupaten Tapin dan dibantu oleh para aparat desa setempat danorang orang yang dianggap penting;Bahwa untuk pengukuran ada kepanitiaannya kalau Hak Guna Usahapanitia B sedang Sertifikat Hak Milik panitianya
131 — 61
Arutmin Indonesia telah memdapatkan ijin pinjam pakaikawasan hutan dari Menteri Pertambangan dan Energi di wilayah yang akandieksplor;e Bahwa secara tekhnis saksi tidak mengetahui apakah PT. Malindojayamempunyai HGU diatas tanah yang dieksplor oleh PT. Arutmin Indonesia;e Bahwa sewaktu saksi melakukan melakukan pemetaan tidak terdapat tanahmilik PT.
MUHAMMAD HUSAINI, SH., MH
Terdakwa:
TEDDI JUNIASTANTO, ST Bin SARTONI GUNAWAN
305 — 80
Muhamad Teguh, karena memenuhi syaratadminitrasi, tekhnis dan harga yang telah dilakukan evaluasi, dan dalamwaktu 5 hari tidak ada sanggahan ;Bahwa, untuk klarifikasi adminitrasi dilakukan setelah pelelangan dandimintai buktibukti sebagaimana yang telah dimasukkan pada suratpenawaran dan bukti lainnya, dan untuk klarifikasi secara teknis tidakdilakukan); ++ 2222 n nnn nnn enna nnn nn nnn nnnBahwa, caranya saksi dan anggota pokja melakukan pengecekan ataupemeriksaan atas dokumen Daftar personil, Daftar
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
166 — 59
Sertifikat sebagaimana PP No.2Hal 60 dari Halaman 91 Perkara No. 740/Pdt.G/2017/PN.Tng.tahun 1997 Notaris dan PPAT wajib melakukan pengecekean syarat formaldan meteriil sertifikat untuk suatu proses transaksi;Bahwa makna setempel pengecekan untuk mengetahui keadaan tanahtersebut kalau telah dicek Notaris dan PPAT, bisa dilakukan langkahberikutnya yaitu peralihan hak, dan tidak ada kewajiban pengecekan kelapangan;Bahwa dalam konteks sertifikat data fisik dan data yuridus, fisik siapapemiliknya, data tekhnis
166 — 21
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
53 — 55
Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
bukti penerimaan uang atas nama ENNI H masingmasingbulan Januari, Pebruari, Maret April, Mei , Juni, Juli , Agustus dan September2016;34. 57 (lima puluh tujuh) lembar Faktur dan bukti bukti pengeluaran tahun 2016;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:0 Bahwa Terdakwadrh.Syamsurijal menjadi Kasi Klinik Unit Pelaksana Tekhnis
172 — 50
No. 837/Pdt.G/2016/PAJSo.Bahwa demikian pula mengenai dalil Perlawanan Para Pelawan yangmendasarkan pada ketentuan Mahkamah Agung melalui buku PedomanTehnis Adminstrasi dan Tekhnis Peradilan, pada hal 53 bagian f point(d), telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan yangbersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindaksebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon diPengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan terbatas sebagaibadan hukum adalah Direksi/Pengurus
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin
197 — 31
berdasarkanKeputusan Bupati Ogan Komering llir Nomor: 821.2/459/KEPBKD.III/2016tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatanpejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkunganpemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola Operasional PembinaanProgram Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SK KepalaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis
153 — 73
perubahan tidak dilaksanakan ;35Bahwa, dalam DPA tidak mencantumkan harga satuan dari 10 itemalat Multi Media SSN, karena 10 item tersebut berupa paket bukanper item dan penentuan besar anggaran untuk pagu dengan carasisa belanja barang dan jasa, yaitu sebesar Rp.2.913.360.000,dibagi 30 sekolah, sehingga didapat besaran pagu anggaran untuk1 paket pengadaan alat multi media adalah sebesarRp.97.112.000, ;Bahwa, yang berwenang merencanakan ulang perubahan itembarang Laboratorium Multi Media adalah bidang tekhnis
pedomanpenyusunan perubahan anggaran 2008, yang intinya : poin d :terhadap kegiatan belanja yang terakomodir dalam APBD awal danperlu dilakukan pergesahan baik antar jenis belanja, objek belanjadan rincian objek belanja agar disesuaikan kembali dalamperubahan anggaran poin f : dengan adanya dampak dari kenaikanharga BBM terhadap hargaharga di pasaran maka perlu dilakukanpenyesuaian standart harga yang tercantum DPA SKPD denganmengacu pada standart harga terkini yang ditetapkan denganperaturan bupati., poin c : tekhnis
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
186 — 87
Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulanreview design dari segi pertimbangan tekhnis dan pemakaianstandar perencanaan yang berlaku;Halaman 71 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2020/PN Bglb. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuankontraktor dari segalah segi pada proyek yang bersangkutandalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya;c. Meneliti dan merekomendasi perubahan volume akbiat kondisilapangan atau adanya pekerjaan tambahan / pekerjaan kurang;d.
diterima dariChandra Purnama selaku PPK;Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum 1 (satu), 2 (dua)hingga Addendum final yang berakibat terjadinya perubahan kontrak fisik tidakdiketahui oleh terdakwa (lIr.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas Teknikbahkan tidak melibatkan diri, hal ini jelas berakibat tidak maximalnyapelaksanaan pengawasan teknis dan sebagai pengawas menurut pendaptMajelis, terdakwa telah melakukan pembiaran sehingga terjadi kKecurangan;Menimbang,bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Tekhnis