Ditemukan 546 data
123 — 36
Hal ini semakinmenandakan bahwa semakin jelas adanya indikasi konspirasi yangdilakukan secara masif, terstruktur dan sistimatis (seperti yang telahdiuaraikan diatas poin 4) untuk menggalkan Penggugat ikut dalampemilihan bakal calon walikota dan wakil walikota palopo tahun 2018.
233 — 81
Bahwa pada point 6 jawaban Termohon yang menyatakan Pemohonmengagalkan mediasi itu tidak benar dan tidak mau membagi hartabersama karena pada saat mediasi pemohon mengikuti keinginanTermohon meminta uang Mutah atau Hadiah sebesar Rp. 575.000.000tetapi tidak tercapai karena Termohon sendiri yang menggalkan danPemohon sampai dengan sekarang masih memeberikan kebutuhan hidupTermohon dengan mentransfer uang sesuai keinginan Termohon.4.
49 — 32
rapat tersebutdilaksanakan Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak berupa suratdalam bentuk apapun juga bahkan bukti pembayaran PBB pun tidak adapada Penggugat ;Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada menguasai dan menguasahaitanah di Desa Kuta Gajah serta juga tidak memiliki surat apapun yangdapat membuktikan adanya tanah Penggugat di Desa Kuta Gajah makaStaf Tergugat mengusir Penggugat dari ruang rapat karena Penggugattidak punya kapasitas apapun diruang rapat tersebut, Penggugat hanyaberusaha menggalkan
75 — 11
dari almarhum Samiun bin Siman Masrik/ahli waris pengganti derajat / tingkat I);
- Menetapkan almarhum Moch Ridwan bin almarhum Samiun bin Siman Nasrik (anak laki-laki, sebagai ahli waris dari Samiun bin Siman Masrik) dan menyatakan bahwa Almarhum Moch Ridwan bin Samiun bin almarhum Siman Masrik telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1994, sebagai pewarits/ muwarits, dengan menggalkan
252 — 81
Berdasarkn Fatwa waris No.011/C/1980 tgl 10011980, PewarisAn.Moh.Haluwi bin Saiyun alias Halwie, sewaktu meninggal dunia ada1 orang anak bernama Sapiie dan Sapiie menggalkan anak 4 orang,tetapi 2 orang tidak memiliki kKeturunan, sehingga hak tanah warisandalam perkara ini seluas11.474,20 M2 dibagi 2 orang anaknya Sapiie bin Moh.Haluwi, yaitu3 Ahmad bin Sapiie = 11.474,20 M2 : 4 orang = 2.868,55M2. Emibinti Saprie = 11.474,20 M2 : 4 orang = 2.868,55M2.
81 — 150
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlumemperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni mempertimbangkan halhalyang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahdalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segalabidang; Perbuatan Para Terdakwa telah menggalkan