Ditemukan 590 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perumahaan pekerajaan perejaan perenanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
575 — 1487 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Kami juga minta becak bermotor(betor), angkot, dan taksi dilakukan peremajaan, agarkami juga menjadi lebih baik," jelasnya;Terakhir, lanjut Gulit, pihaknya ingin betor dijadikan ikonwisata dan budaya Sumatera Utara, terkhusus untuk KotaMedan. "Kami betor disini dikenal sebagai wajah KotaMedan dan Sumut, kami juga minta kami diikutsertakandalam wisata dan budaya di Sumut," tandasnya.(Sumber:Tribunnew.com (24/10/2017);b. Aksi Unjuk Rasa di Padang.Halaman 54 dari 148 halaman.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Abadi Adimulia Diwakili Oleh : Andreas Eka Putra
Terbanding/Tergugat I : PT. Unilever Indonesia, Tbk Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Unilever Asia Private Limited Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
234 — 139
  • Bahwa investasi yang sangat besar yang dilakukanPenggugat termasuk investasi peremajaan dan/ataupenambahan/pengadaan mesinmesin baru dan/atau alatalatpendukung lainnya sesuai permintaan Para Tergugat dilakukan diawal sebelum pekerjaanpekerjaan (proyek) dari Para Tergugatdirealisasikan dan hal tersebut juga diberlakukan juga oleh ParaTergugat dalam Proyek Masstige, dimana Penggugat melakukaninvestasi di awal dengan membeli mesinmesin baru dan alatalatpendukung lainnya senilai total Rp.17.626.784.000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tahun 2008
477 — 350
  • Tentang : Pelayaran
  • daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait sertamemperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain sepertiantara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan,pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembanganpotensi daerah.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 25Yang dimaksud dengan kontrak jangka panjang adalah paling sedikituntuk jangka waktu lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikanjaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakanpelayaranperintis dapat melakukan peremajaan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
427 — 319
  • daftarnominatif, PPK wajib memperbaiki data yang belumsesual pada SAPK kemudian mengunduh ulang daftarnominatif yang sudah benar;C) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimanadimaksud pada huruf b) yang menjadi kewenangan BKN,perbaikan dilakukan dengan mengirimkan datapendukung kepada Kepala Badan KepegawaianNegara/Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara melalui SAPK;d) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimanadimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakanperbaikan dengan melakukan peremajaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • II KabupatenBR WwW NH FaGarut Nomor :324/Pm.014.1/1983 tanggal 10 Maret 1983,menerangkan tentang keberatan Bupati Garut atas permohonanDirektur PT Karko Kultura Utama untuk memperpanjang masaHak Guna Usaha dengan alasan :Keadaan tanaman sudah terlampau tua, tidak pernah ada peremajaan ;Produksi rendah dengan kualitas yang semakin menurun;Jaminan buruh tidak memadai ;Pengusaha sudah tidak ada kesungguhan untuk mengusahakanperkebunan secara baik, bahkan perkebunan sudah ditinggalkan ;b Bukti T.V.14
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 14-12-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 29 Maret 2017 — Rudianto Harahap, dkk Vs PT.DUTA PALMA NUSANTARA Kebun Sei Kuko, Sei Kuantan, Kecundung dan PT. CERENTI SUBUR Kabupaten Kuansing
326 — 69
  • Bukti T33 Tentang Fotocopy dari foto Replanting Perkebunan PT.Dutapalma Nusantara tahun 20162017Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti Tertulis, Tergugatjuga mengajukan 2 orang Saksi bernama : Irpan Afandi Siregar dan Gusti AryaBagus Erlangga SIP yang pada pokoknya secara saling melengkapi,menerangkan bahwa Kondisi Kebun Perusahaan dalam keadaan Replantingatau peremajaan sehingga kebutuhan Tenaga Kerja khususnya bagianpemanenan dan perawatan terjadi pengurangan sehingga banyak karyawanyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 27 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.SILVIANI MARGARETHA
2.TRIA HADI KUSUMA, S.H.
Terdakwa:
YULIAH DIAH EKA LESTARI binti SAMURI
136 — 33
  • 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 17 Februari 2022;

    • Tetap terlampir dalam berka perkara

    1. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari saksi Damianus Supartono;
    2. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-03-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 1 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
RAHMAN FIRDAUS, SH
Terdakwa:
FRENKI ALEX ROBERTO
296 — 49
  • Pos Finansial Indonesia terkait proyek dari Dirjen Prasarana & Sarana Pertanian Kementeerian Pertanian RI untuk Pengadaan Soil Monitoring dan Peremajaan Lahan;
  • 1 (satu) eksemplar Bukti pengeluaran untuk pembayaran proyek pada Kementerian Pertanian RI kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
1048 — 502 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ahli menjelaskan sedangkan yang dimaksud denganpembukaan lahan menurut ahli adalah kegiatan pembukaanlahan untuk kegiatan pertanian tanpa melakukan pembakaranmulai dan saat persiapan hingga kepada pelaksaanaan fisik,pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) waibdilaksanakan oleh setiap pelaku usaha perkebunan, pelaksanaanPembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) untuk pengembanganusaha perkebunan disesualkan dengan kondisi vegetasi yangakan dibuka, yang dapat berupa areal vegetasi tumbuhan kayu,peremajaan
    Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha perkebunan,pelaksanaan PLTB untuk pengembangan' usahaperkebunan disesuaikan dengan kondisi vegetasi yangakan dibuka, yang dapat berupa areal vegetasi tumbuhankayu, peremajaan kebun, semak belukar dan lahangambut, keuntungan Pembukaan Lahan Tanpa Bakarantara lain (Majid, 1997) : (a) Melindungi humus danmulsa yang telah terbentuk bertahuntahun, (b)Mempertahankan kelembaban tanah, (c) Meningkatkankandungan bahan organik tanah
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-05-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MKS
Tanggal 14 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. ANDRI YUSUF, SH., M.Kn.
318 — 378
  • ., M.Kn)
  • 1 bundel fotocopy dokumen Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Bersyarat Nomor : 511.2/16.s.PERJA/UM Tanggal 16 Nopember 1998 Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Faerah Tingkat II Ujung Pandang antara Perusahaan Daerah Pasar Makassar dengan PT. HAJI LA TUNRUNG L & K Nomor : 511.2/106/III/S.Perja/PD.Psr/2012 Tanggal 16 Maret 2012 (PD.
    HAJI LA TUNRUNG L & K Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang Nomor : 511.2/6/S.Perja/Um tanggal 16 Nopember 1998 dan perjanjian kerjasama bersyarat antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT.
    SULWOOD UTAMA CORPORATION tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 511.2/054.S.Perja/Um tanggal 29 Agustus 1995
  • 1 bundel Rekapitulasi Setor ke M.
    Irsyad Doloking Tahun 2016-2019
  • 1 bundel Dokumen yang berisi:
    • Sk Walikotamadya Kepala Daerah Tik II Ujung Pandang tentang Pemutusan Dan Pengambilalihan Pelaksanaan Peremajaan Dan Pengembangan Pasar Butung
    • Sk Walikota madya Kepala Daerah Tik II Ujung Pandang Tentang Penentapan Pemenang Kelanjutan Pekerjaan Peremajaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Ujung Pandang
    • Surat Perintah Mulai
      Kerja
    • Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan SK Walikotamadya Ujung Pandang tentang Peremajaan Dan Pengembangan Pasar Butung Ujung Pandang dengan cara Penyertaan Modal daerah pada pihak ketiga
    • Surat Perjanjian Kerjasama Bersayarat Antara Pemerintah Kotamadya Tik II Ujung Pandang dengan PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
123 — 28
  • Jogja Tugu Trans didirikan karena awal proyek akan diperebutkan olehpengusaha transportasi yang lama yaitu ada 5 Koperasi dan (satu) BUMN yaituDAMRI, namun karena persyaratannya harus peremajaan armada dari par ape,iliktaryek yang jalurnya akan digunakan oleh proyek Pemerintah yang bisa ikut tenderadalah hanya pemilik trayek saja dan akhirnya 4 (Empat) Koperasi Angkutan danDamri bergabung membentuk Perusahaan Konsursium yaitu PT.
    Jogja Tugu Trans didirikan karena awal proyek akan diperebutkan olehpengusaha transportasi yang lama yaitu ada 5 Koperasi dan (satu) BUMN yaituDAMRI, namun karena persyaratannya harus peremajaan armada dari par ape,iliktaryek yang jalurnya akan digunakan oleh proyek Pemerintah yang bisa ikut tenderadalah hanya pemilik trayek saja dan akhirnya 4 (Empat) Koperasi Angkutan danDamri bergabung membentuk Perusahaan Konsorsium yaitu PT.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
862 — 679
  • Koto Gasib Propinsi Riau;Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sakb) Melakukan perawatan kebun sawit tersebut diatas berikuttanaman kalapa sawit dan seluruh akasia dan jenis kayu lainya.c) Melakukan pemupukan dan pemanenan.d) Melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit.e) Melakukan pegamanan kebun tersebut .f) Membuat laporan kepada Pemda setempat.g) Melaksanakan segala kewajiban sebagai pengelola kebunsesuai ketentuan peraturan perundangundangan termasukkegiatan preventif maupun represif
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 26 September 2012 — Ir. ARIEF RAHMAN HAKIM, Msi
89 — 21
  • 55.800.000 51.100.000 4.700.000Keuangan6 Penyediaan Jasa 20.000.000 19.950.000 50.000Kebersihan Kantor7 Rapat dan Konsultasi 205.788.300 205.661.500 126.800Keluar Daerah8 Pemeliharaan Rutin/ 8.175.000 8.175.000Berkala Kendaraan DinasOperasional9 Pendidikan dan Pelatihan 154.000.000 76.490.000 77.510.000Formal10 = Penyusunan Raperda 19.000.000 16.915.000 2.085.000Penjabaran APBD11 Penyusunan Raperda 17.450.000 17.280.000 170.000Perubahan APBD12 Pendataan/Pendaftaran 24.797.700 15.507.000 9.290.700dan Peremajaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — Ir. JOHNI ACHMAD, M.M. Bin AHMAD AGUS
90 — 22
  • Satu berkas kelengkapan proposal dari kelompok tani peserta peremajaan dan pengembangan karet rakyat program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan sumber dana APBN Propinsi Sumsel tahun anggaran 2013.8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 Nomor : 5023/018-08.4.01/06/2012 tanggal 09 Desember 2011 ; 9.
    SINGGIH HIMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di sekretariat daerah sumsel, sebagai staf sejak februari2014, tugasnya membantu pimpinan yakni Sekda Sumsel;Bahwa saksi kenal dengan Joni Achmad, Wawan Wiguna ada hubungan kerjapada saat itu saksi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi SumateraSelatan, dan saksi tidak kenal dengan Suprapto;Bahwa pada tahun 2012 ada dana bantuan dari Pusat dari KementerianPertanian diantaranya untuk perluasan perkebunan, peremajaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-10-2014 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2015 — 1.LANI WIBOWO 2.ELLIANA WIBOWO Lawan 1.Dr. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. BLUE BIRD TAXI 2.PT BLUE BIRD 3.PT PUSAKA CITRA DJOKOSOETONO 4.NY. ENDANG BASUKI sebagai KOMISARIS 5.Ny. DOLLY REGAR sebagai KOMISARIS
317 — 253
  • Perseroan memakai fasilitas pool Narogong milik PTPusaka Bumi Mutiara (salah satu perusahaan dalamBlue Bird Grup), untuk persiapan pengadaan mobilHal 43 dari 206 hal Putusan No.572/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.Vii.Vii.baru untuk peremajaan mobil Perseroan dengancumacuMma.Pengemudi perseroan dalam kegiatan seharihariuntuk mengoperasikan taksi milik perseroan, memakaibaju seragam batik yang merupakan hasil cipta danmilik dari salah satu perusahaan dalam Blue Bird Grup(bukan perseroan).Blue Bird grup mempunyai
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: M. AKMAL NURDIN, SP
196 — 152
  • Peremajaan Kelapa3. Pasca Panen PalaSedangkan kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan APBD adalah :1. Pengendalian Hama Xesava sebesar Rp. 17.320.000, (tujuh belas jutatiga ratus dua puluh ribu)2.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
199 — 52
  • Kalbaryaitu melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan perluasantanaman, peremajaan dan Intensifikasi serta penyuluhan di wilayahKalimantan barat, dalam pelaksanaan tugas saya bertanggungjawabkepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, dan ada suratpengangkatan saksi selaku Kepala Bidang Pengembangan tanaman danproduksi Dinas Perkebunan Prov.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
543 — 859
  • B XXXIV.379/4T.54 Tanggal 07 Mei 2010dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. diberimaterai secukupnya; BuktiT. 1, UW & Ul 31Foto Coppy Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan(SIUAP) No. 188/1311/KEP/429.2007/2014 tertanggal 28Nopember 2014 dari Bupati Banyuwangi. diberi materalSecukupnya; BuktiT. 1, We & Ul 32Foto Coppy Permohonan Peremajaan Kapal Untumengganti KMP TRIMAS LAILA dilintasan MeraBakahuni No. 315/TSR/X/2018 tertanggal 05 Oktobe2018. diberi materai secukupnya;iY BuktiT. 1, We & Ul
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
92 — 30
  • Jogja Tugu Trans didirikan karena awal proyek akan diperebutkanoleh pengusaha transportasi yang lama yaitu ada 5 Koperasi dan (satu) BUMNyaitu DAMRI, namun karena persyaratannya harus peremajaan armada dari parape,ilik taryek yang jalurnya akan digunakan oleh proyek Pemerintah yang bisaikut tender adalah hanya pemilik trayek saja dan akhirnya 4 (Empat) KoperasiAngkutan dan Damri bergabung membentuk Perusahaan Konsursium yaitu PT.Jogja Tugu Trans yang bisa memenuhi proyek tersebut ; Bahwa Konsursium
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2014 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.SUS/TPK /2014/PN.Amb
Tanggal 7 September 2015 — SOEMITRO MALOK, SE
215 — 105
  • SAKSI SUKRI SABAN Bahwa saksi menjadi karyawan PT Banda Permai sejak tahun 1977 sebagaipetugas lahan mulai dari pembibitan dan peremajaan baru ; Bahwa saksi tidak tahu kepengurusan PT Banda Permai ; Bahwa petugas lahan tugasnya membersihkan lahan, menjaga buah pala sampaipanen serta melakukan taksasi dengan para petani dan menyetorkan hasil panenkepada perusahaan melalui Kepala kebun Bapak Rajab Saleh ; Bahwa saksi mengkoordinir lahan berukuran 75 x 115 m2 dengan jumlah pohonpala sekitar 400 pohon