Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-04-2022 — Putus : 02-09-2022 — Upload : 10-09-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 2 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh. Amin Abbas, S.H., M.H.
2.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
3.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO
2.ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN
200 — 52

  • 21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi tekhnis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.

    22. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.

    23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
131 — 59
  • .,.Bahwa tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi serahkan sepenuhnyakepada KPA dan PP TK, kemudian pada tahun 2012 (hari dan tanggal lupa)terdakwa kembali memanggil Saksi ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko danmengatakan bahwa peralatan untuk pengerjaan produk Tortila masih kurangdan butuh tambahan maka diminta agar peralatan tersebut dapat dibiayailagi.
    Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglTok76.77.78.ro:80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — BAGUS HUTOMO
74 — 37
  • Ciamis Tahun 2012 ;Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidakterlibat, saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMHtersebut, dalam diskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksimemang sering diskusi karena saksi pernah mengikuti diklat PLTMHdan saksi hanya melakukan bimbingan tekhnis setelah pembangunanselesai yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai kegiatan ;Bahwa struktur organisasi kegiatan perencanaan pengkajian potensisumber daya listrik PLTMH di sungai Cimandala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
266 — 100
  • apalagi kalau anggota direksi tidak pernah aktif dengandemikian daftar perseroan harus aktif ;Bahwa pengalihan saham yang disetujui oleh perseroan terbatas artinya RUPSdiberikan oleh pemegang saham sehingga pasal 59 sebagai aturan lexspesialis ;Bahwa pemegang saham telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeriuntuk menyelenggarakan RUPS kemudian pemegang' saham tersebutmenyelenggarakan RUPS berdasarkan penetapan tersebut kemudian parapemegang saham lain hadir didalam rapat tadi jadi secara tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Desember 2013 — ZUNUS ROSYADI,S.Sos
121 — 15
  • Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugurpada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. WahanaMulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
214 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadi samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yang samauntuk pihak lain (Herawani dkk) ;8.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Agustus 2013 — CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI
73 — 13
  • SOETRISNO : e Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi ; e Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian berdasarkan Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah nomor : ST 357 / PW / 11 /5/2013, tanggal 18 Januari 2013 perihal Pemberi Keterangan Ahli, sedangkan Tugas8484dan wewenang saksi adalah melakukan Audit dan Pembinaan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Perwakilan (atasan langsung) ;Bahwa jabatan Ahli sebagai Pengendali Tekhnis Bidang Investigasi dengan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 16 April 2015 — 1.Ir. IRWANSYAH Bin MANSYUR 2.Drs. DJAKFAR Bin M.YUSUF
118 — 22
  • bulan Desember 2011;e Bahwa setahu saksi yang menyiapkan dokumen untuk pembayaran yaituterdakwa II selaku PPK bersama saksi Zainuddin sebagai penerbit SPM;e Bahwa sebagai bendahara saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadapdokumen pembayaran yang diajukan pelaksana sebab bukan tugas saksi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidakkeberatan;26 Saksi Tanrizal, ST Bin Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai pengelola tekhnis
    Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2014/PN BnaMenimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar setelahTerdakwa I dilantik Terdakwa I melanjutkan realisasi DIPA tersebut denganmenunjuk perencanaan tekhnis yang sama dengan tahap praperencanaan yaitu CV.Putra Karya Konsultan dan kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor : 002/ 510APBN/2011 tanggal 07 April 2011 Pekerjaan Perencanaan TeknisPembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yangditandatangani oleh Terdakwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2015 — - NINA FITRIATI,S,T.
163 — 98
  • TPK/2015/PN.Mtr.Landscape Dan Pemasangan Lampu Anjungan NTB Taman MiniIndonesia Indah ;Bahwa Ke3 program proyek di Anjungan NTB di Taman Mini IndonesiaIndah tersebut sebelumnya berhubungan langsung dengan Dinas PU di BidangCipta Karya ;Bahwa saksi sebagai pengelola Tehnis Pekerjaan (PTP) dan bertugas sertabertanggungjawab dalam kegiatan yang ada di Anjungan NTB di TMII tersebutantara lain membantu) PPK dan KPA dengan memberikan Advis,masukan/saran, serta koreksi administrasi maupun tekhnis sejak
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
199 — 36
  • TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
788 — 626
  • Akte perusahaan danperubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak,Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuai denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (UntukIUPB dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacanaMakro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( UntukIUPB yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dariBupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi denganSkala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaanlahan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2014 — - Drs. YUSNI ALI
78 — 18
  • Datuk Bandar Kota Tanjung Balai90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10Desember 2012 dan Pedoman yang digunakan adalah Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak), Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Putusan No. 13/Pid.Sus K /2014/PN.
    (satumilyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas riburupiah), masa pengerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitungsejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dan Pedoman yangdigunakan adalah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), SpesifikasiTehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan tetapi tidak setiap harikarena sebagai Kadis PU Kota Tanjung Balai terdakwa masih banyak tugaslain, selanjutnya untuk pengawasan kegiatan pada setiap pelaksanaanpengerjaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
626 — 1125
  • September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izinmulti years sebagaimana persyaratan dalam PMK nomor :56 dan persyaratanPerpres nomor 54 tahun 2010 dan menyampaikan upaya yang telahdilakukan serta rekomendasi saran tindak.Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis
    barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronik dan/ataupengumuman resmi untuk penerangan umum serta menyampaikan ke LPSE(layanan pengadaan secara elekronik) untuk diumumkan dalam portalpengadaan nasional;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1470 — 2589
  • seller and fruiten ini kebakaran yangterjadi di lokasi itu akan mengasilkan emisi gas rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis
    Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen Pertanianpada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaanpenyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaanlahan di areal perkebunan dan sebagainya;Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untukmelihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa ohsarpras tidak baik, kKemudian yang kedua ahli kelokasi kemudianditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
214 — 161
  • kami dan klientkami merasa sudah mendapat konfirmasi dari BKPM dan tidak perlulagi bertemu dengan lbu Lestari;Halaman 231 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PT UNJ KT Bahwa kebijakan BKPM adalah ada ijin prinsip yang diperoleh padasaat perusahaan mulai didirikan atau pada saat dirubah statusnyamenjadi perusahaan Penanaman Modal Asing dan yang kedua adaijin usaha yang harus didapatkan sebelum beroperasi secarakomersial, karena pada saat itu sudah ada ijin usaha yangditerbitkan oleh instansi tekhnis
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANGGA FERDIAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
224 — 116
  • KeuanganKhusus dan dipermudah pencairannya karena itemitem persyaratan tidakdilakukan penelitian kKeabsahannya;Bahwa ada penunjukan saksi Roby Henryawan untuk melakukansosialisasi pakan ternak kambing ke beberapa kecamatan di Bangkalan;Bahwa Roby Henryawan tidak memiliki Keahlian / Kemampuan dalambidang pakan ternak kambing etawa dan juga tidak memiliki pelatihanmaupun sertifikasi tentang hal tersebut;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak mengeluarkan /menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
378 — 553
  • Kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp. 6.810.041.082, (enam milyar delapan ratus sepuluh jutaempat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
140 — 80
  • dengan Terdakwa dan saksi menerangkan tidakmempunyai hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungandarah maupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya diBAP Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKMKota Singkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Singkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember2012;Bahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40 /PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI.
83 — 9
  • tanidiantaranya kelompok tani Mandin Tangkaramin, Sukamaju (Desa Ulang), HaurKuning, Gunung Manutui, Meratus Hijau 1, Sukamaju (Desa Haratai), Meratus Hijaull, Suka Binaan, Suka Damai;Bahwa terdakwa menerangkan sebagai anggota Tim Teknis tidak pernah membuatrekomendasi atas calon petani dan calon lahan yang akan mendapatbantuan sosialberupa bibit kayu manis dan rekomendasi tersebut dibuat sendiri oleh saksi H.128HAIRIL MUCHLIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa selakuanggota Tim tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — AMSAL JONATHAN IBRON BETTY
117 — 183
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang