Ditemukan 6225 data
83 — 13
Datuk Bandar Kota Tanjung Balai 90 (Sembilan puluh)hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012dan Pedoman yang digunakan adalah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak),Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa tahapantahapan pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan lapisPermukaan dengan Konstruksi Hotmix yaitu : DIVISI UMUM :Mobilisasi adalah penyewaan alatalat berat yang digunakan untukpelaksanaan kegiatan (mis. mesin penggiling, mesin finisher, mesingrader dsb
(satu. milyar sembilan puluhsembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), masa pengerjaan 90(Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 12 September 2012 s/d 10Desember 2012 dan Pedoman yang digunakan adalah Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak), Spesifikasi Tehnis dan gambar tekhnis pekerjaan ;Bahwa tahapantahapan pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaanlapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix yaitu : DIVISI UMUM :Mobilisasi adalah penyewaan alatalat berat yang digunakan untukpelaksanaan
78 — 9
Mahyuni.Pencairan Bantuan Sosial Tahap , Il, Ill tidak sesuai dengan PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2013, yaitu penetapan kelompok penerimamanfaat bantuan sosial dilakukan tanpa melalui seleksi dan verifikasi calonpenerima dan calon lokasi oleh tim Tekhnis Bantuan Sosial KegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahanrawa Pasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan SelatanTahun Anggaran 2013
201 — 26
Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
505 — 341
Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kehilangan beras milik Perum Bulogdi Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre XII Madura di wilayah KabupatenPamekasan ; Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD270/DS102/10/2014 tanggal30 Oktober 2014, Kepala Divre mempunyai tugas, sesuai KD421/DS200/11/2007tanggal 15 Nopember 2007 :a Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkanketentuan yang berlaku ;b Membina sumber daya Perum Bulog dilingkungan Divre ;c Melaksanakan kebijakan tekhnis
Dan seleksi mitrabenar benar dilakukan dan seleksi dilakukan seluruh madura ;Bahwa syarat menjadi mitra adalah : Memenuhi syarat tehnis dan administrasi.Syarat Tekhnis maksudnya mempunyai Lantai jemur, Penggilingan dan lainlain.Syarat Administrasi : HO dan perijinan perijinan yang harus ditemul ;Bahwa Marsuki mempunyai gudang yang disewa oleh Sub Divre.
pengadaan yangditujukan kepada Sub Divre yang dilampiri foto copy SIlUP(Surat jinUsaha Penggilingan) tjin gangguan (HO), TDP (Tanda daftar Perusahaan),NPWP serta surat kuasa bermaterai dari pemilik penggilingan bagi yangtidak memiliki tapi menguasai sarana penggilingan sesuai SOP06/D0203/2/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 ;e Selanjutnya pihak Bulog melakukan ferivikasi dokumen dan peninjauanlapangan, dan baru ditetapkan sebagai mitra kerja pengadaan bagi yangmemenuhi syarat administrasi dan syarat tekhnis
79 — 17
September 2015.99. 1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.100. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : POKJA-III-LU-2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 beserta lampiran;101. 2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Nomor : 35/SP-FSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.102. 1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga beserta lampirannya;103. 1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
154 — 78
ASLAH REAL dimana yang mengerjakan secara tekhnis atau pelaksanapekerjaan adalah terdakwa.Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait perkembangan pengadaan TransmisiPemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit, T.A. 2019di LPP RRI Tual, namun pada sekitar bulan Juli tahun 2020 ketika pengadaantersebut bermasalah, saksi baru mengetahui bahwa pengadaan tersebut belumselesai dari Kepala RRI Tual, yakni Saudara SYAEFUDDIN, S.Sos.
190 — 162
SHS selaku avalis berarti PT.SHS bertanggung jawab penuh untuk menjamin untuk penyaluran dankeberhasilan program kemitraan sesuai dengan isi perjanjian;Bahwa untuk pelaksanaan perjanjian secara operasional tekhnis ada yangbertanggung jawab secara berjenjang, Harry Subagja langsung di bawah saksi,dibawahnyaa ada Yoke Syamsidar, dibawahnya lagi ada Pak Imam;Bahwa yang menandatangani perjanjian dengan PT.
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFRIZAL Bin TARLIAN
83 — 29
Aceh Selatantahun 2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menyusun jadwal tentatif pelelangan;e Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;e Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;e Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E.
138 — 95
- 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, pejabata Penatausahaan dan bendahara-bendahara di lingkungan Pemerintah Kab.Kaimana.
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
101 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
452 — 96
No. 11/Pdt.G/2016/PNLbpa) Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk UsahaPerkebunan dengan jenis tanaman perkebunan yang telah mendapatpersetujuan dari Instansi Teknis;b) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan inisecara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yangditetapkan oleh instansi tekhnis;c) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memeliharaprasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;d
138 — 25
;Bahwa yang menunjuk perusahaan dalam melaksanakan ketiga paketpekerjaan adalah Kepala Dinas ;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;PETRUS USAAN, S.PKP,Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak mempunyaihubungan keluarga dengannya ;Bahwa saksi tahu sebelum adanya pengadaan ada pertemuan dengan dewan;Bahwa saksi bertugas memberikan klarifikasi dan mengkordinr barang yangada dilapangan;Bahwa saksi pernah turun kelapangan sebagai staf tekhnis
102 — 28
dari dana ADD;Bahwa saksi selaku camat juga pernah ditunjuk sebagai TimPendamping pelaksaaan dana ADD di Kecamatan dankedudukan didalam Tim sebagai Ketua;Bahwa Tugas sebagai Ketua Tim Pendamping adalahmemberikan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaanADD dalam wilayah kecamatan dan keanggotaan TimPendamping adalah:Camat selaku Ketua.Sekcam selaku Sekretaris.Kepala seksi Pemerintahan selaku Anggota.Kepala Seksi pembangunan selaku anggota.Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis
164 — 43
Purna Sentana Baja untuk hadirpada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat DivisiPengadaan untuk penjelasan tekhnis (Anwijing) pekerjaanpengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala SubDirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaliigusmeminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaranharga ;Atas permintaan tersebut PT.
84 — 18
Bahwa Pada saat ada Proyek pengadaan peralatan laboratorium FakultasMIPA jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung MangkuratBanjarmasin saksi bertindak selaku Tim tekhnis yang membantu PPK dalamkegiatan penyusunan HPS berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor UnilamNomor 647/UN.8/PR/2011 tanggal 17 September 2011 Berdasarkan surat tersebut saksi dengan M. ILYAS membantu PPK pada saatitu yaitu Bapak ABU BAKAR SIDIK dan tim teknis fakultas untuk membantumembuat HPS.
135 — 57
Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
76 — 17
Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
154 — 58
GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
119 — 21
mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
120 — 41
Properti,Penilai Ahli Binis, Ahli Hukum) dan volume pekerjaanyayaitu. 102,28 Ha. yang terletak didaerah kelurahanSyamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung KotaBanjarbaru.Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lisensi pada Lembaga Penilaiyang diatur di dalam Perkaban No 3 tahun 2007 tentang peraturanpelaksana Perpres No. 36 tahun 2005 Jo. 65 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum.Bahwa saksi tidak memasukkan Lisensi bagi Lembaga Penilai Publikdalam syarat tekhnis