., pada bulan Oktober 2020; Bahwa surat yang diajukan sebagai bukti adalah SP2D pada tahun 2020,rekening koran pada tahun 2020, Kuitansi, PPATK dan hasil audit; Bahwa hasil ekspos sudah dilaksanakan dan yang hadir pada saat ituadalah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan semua Jaksa; Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 orang tersangka dan telah dilakukandiekspos satu persatu; Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan dlakukannya expose padatersangka Setya Budi; Bahwa Saksi saat itu hadir dalam pelaksanaan

dikirimnya Saksi tidak ingat, SP2 dikirim padabulan Desember 2015, SP1 diterima Saksi tidak ingat apakah adaHalaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2016/PN Pap.pertemuan dan mengenai SP2 apakah melewati tanggal 23 Desember2015 penerimaannya Saksi tidak ingat tapi bulannya Desember 2015;bahwa sepengetahuan Saksi yang harus ada dalam pelaksanaan proyeksemacam kontruksi diadakan rapat, dari kontruksi ada terkait konsultasiperencana sebelum pekerjaan dilakukan rencana, pengawas, PPK,PPATK

Copy Identitas KTP, NPWP & SIM pembeli dari tanggal 21 Mei 2019 dan 27 Mei 2019;

c. Copy laporan PPATK;

d.. Copy Sumber pembelian valas;

e. Copy rekening koran BNI PT Mekar Indo Abadi Sentosa;

f. Copy bukti tanda terima penerimaan uang cash;

g.

. : S-149/03.1/PPATK/10/13/SR tanggal 09 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi beserta 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : PU/10/1097/X/2013/Setum tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/1095/X/2013/Inst tanggal 18 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar disposisi No.

untukmelindungi bank dan nasabah;Bahwa prinsip kredit di bank menurut saksi adalah kehatihatian danharus lunas;Bahwa parameter layak untuk menerima kredit usaha rakyat menurutsaksi yaitu kapasitas debitur yang menguntungkan sehingga mampumembayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang dalam jangkawaktu yang disepakati antar bank pelaksana dengan debitur KreditUsaha rakyat serta memberikan sisa keuntungan untukmengembangkan usahanya;Bahwa urgensi saksi lapor ke kopilisian ke pidananya sedangkan riilnyaBPK dan PPATK

penghargaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pada tahun 2013mendapat promosi dipindahtugaskan ke Kantor Cabang Banyuwangi selakuPimpinan Cabang, setelah 2 (dua) tahun menjadi Pimpinan Cabang diBanyuwangi, kemudian diberhentikan menjadi Pimpinan Cabang diBanyuwangi dan menjadi staf kredit di kantor Bank Jatim Pusat di Surabayayang kemudian dibebastugaskan;Bahwa, berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BadanPemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan Analisa TransaksiKeuangan (PPATK

Budhi KharyaMandiri (BKM) supaya segera melunasi Kredit Usaha Rakyat tersebut dan sejakbulan Juli tahun 2012 keseluruhan 86 (delapan puluh enam) debitur dinyatakantelah lunas;Hal. 162 dari 192 halaman Putusan No : 152/Pid.Sus/2016/PN.MagetanMenimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh BankIndonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan AnalisaTransaksi Keuangan (PPATK) tidak ditemukan adanya kerugian didalampenyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut;Menimbang, bahwa

Rp.2.322.000.000,BANKNIAGA 0560100676117 DESSY NATALIA Rp.20.000.000,0152290266 DIDIK AGUNG HRp.20.000.000,BCA DIDIK AGUNGH Rp.680.400.000, 0152463373 e Bahwa pada tanggal 11 April 2014 terdakwa membuka Rekening Tabungane Bisnis Mandiri Cabang Solo Sriwedari No Rek : 1380011880437 atas nama DIDIKAGUNG HERMAWAN senilai Rp.1.500.000.000, yang dananya berasal dari penarikanRekening Bank BII atas nama DIDIK AGUNG H dan DESSY NATALIA.e Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NOVIAN, SH,MH (Ahli PPATK

Bahwa berdasarkan pasal 67 UU RI No. 8 Tahun 2010tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang adalah:(1) Dalam hal tidak ada orang dan/ atau pihak ketiga yangmengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggalpenghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkanpenanganan harta kekayaan yanhg diketahui atau patut di dugamerupakan hasil tindak pidana tersebut kepada Penyidik untukmelakukan penyidikan.Bahwa berdasarkan hal tersebut berdasarkan Berita AcaraPenyitaan Penyidik dari

Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, (Ahli Di Bidang TindakPidana Pencucian Uang (PPATK RI) Dibawah sumpah di persidanganpada pokoknya menerangkan sesuai kehaliannya sebagai berikut: Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupunhubungan pekerjaan dengan orang yang bernama HARRY SUGANDAselaku Direktur PT. Rockit Aldeway.

Bahwa Ahli adalah sebagai Ketua Kelompok Advokasi pada PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bekerja sejaktahun 2007 sampai dengan sekarang dan mempunyai ilmu dankeahlian dibidang Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana PencucianUang/Money Laundering.

Bahwa sebelum memberikan keterangan sebagai ahli saksi telahmendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Surat Nomor:R/359/HK.03.05/VII/ 2017 tanggal 12 Juli 2017, berdasarkan surat dariDir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor: B/162/VI/2017/Dit Tipideksustanggal 12 Juni 2017 perihal bantuan permintaan keterangan ahli. Bahwa Ahli menjelaskan Polapola pencucian uang tersebutsebagai berikut:a.

Utr.Hal tersebut sebagaimana keterangan ahli TPPU dari PPATK atas namaMUHAMMAD NOVIAT, SH, MH bahwa unsur tersebut dapat terpenuhiyaitu terdakwa HARY SUGANDA telah:a. Menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidanab. Menggunakan rekening pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidanac.

9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

05.

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

5 (lima) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

08.

4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0155/BPKAD.02/XI/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

KTP, KK, AKTA NIKAH, PBB, NPWP dan Rekening Tabungan BCA KCP TAMAN MELATI;142) 1 (satu) bundel surat keterangan tanggal 18 Januari 2018;143) 1 (satu) lembar legalisir KTP dan NPWP atas nama WIA AMELIA;144) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004666 tanggal 07/05/2013;145) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003547 tanggal 7/5/2013;146) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/22/CB;147) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK

PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011;148) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartment No. 0000003410 tanggal 13/05/2013;149) 1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Bassura City No 24 tanggal 20 November 2015;150) 1 (satu) bundel legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Satuan Rumah Susun/Apartment Bassura City No 23 tanggal 20 November 2015;151) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004667 tanggal 07/05/2013152)

1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003548 tanggal 07/05/2013153) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/21/CB154) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK No: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011155) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun bassura apartment no. 0000003411 tanggal 13/05/2013156) 1 (satu) bundel legalisir akta perjanjian pengalihan hak dan kewajiban satuan rumah susun/apartemen Bassura City No. 176 tanggal

informasi dari Bank of America ke BANK MANDIRI meminta membatalkan transaksi MT103 sebesar USD 1.107.909,-

wajib melaporkan perubahan modal dasardan/atau Modal Disetor Perusahaan ke Bank Indonesiasetelah memperoleh pengesahan dari instansi yangberwenang.Perusahaan wajib menyampaikan fotokopi kebijakan danprosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepadaBank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Perusahaan wajiob menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah(know your customer Principles) sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Perusahaan wajib melaporkan transaksi Keuangan Tunaikepada PPATK

tidak selalu dalam bentuk materi namun dapat dinilaisejumlah uang sebagai balas jasa atas balas jasa mengerjakan sesuatu.Bahwa jika ada pihak yang pasif tetapi digunakan oleh pihak lain yangdapat merugikan pihak lain dilihat dari linier atau tidaknya, sehinggadapat dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana;Terhadap Pendapat Ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan.Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut::Bahwa ahli bekerja pada PPATK

yang ditugaskan pada Direktorat Hukumkhususnya Kelompok Advokasi;Bahwa ahli menempuh pendidikan S1 pada Universitas PadjajaranBandung;Bahwa ahli menempuh pendidikan S2 pada Groningen UniversityBelanda;Bahwa riwayat pekerjaan ahli pada tahun 1998 sampai dengan tahun2011 akhir ahli bekerja pada Bank Indonesia kemudian pada tahun 2012sampai dengan sekarang ahli diperbantukan pada PPATK;Bahwa tujuan Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur

mentransfer uang hasil kejahatan ke beberapaorang yang nantinya ditransferkan lagi ke pelaku;Bahwa Integration yaitu pelaku menggunakan harta hasil kejahatansetelah melalui transfer kepada orang lain untuk pembelian aset,pembelian barang berharga maupun membiayai kembali tindakkejahatanya;Bahwa ahli dapat mutasi transaksi atau rekening koran dengan mengutipapa yang telah disajikan oleh Bank karna saksi tidak memilikiHalaman 114 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Madkewenangan mengambil data dari PPATK

tindak pidana namun yang membeliadalah keluarga, namun jika ada aliran dana dari Terdakwa maka dapatdisita karena yang dilihat adalah sumber dananya bukan siapa yangmelakukan pembelian; Bahwa untuk mengetahui tingkat kewajaran dari suatu transaksi bisadilihat dari profil seseorang; Bahwa transaksi keuangan yang mencurigakan pengertianya transaksiyang menyimpang dari profil karateristik awal mula transaksi biasanyayang melibatkan pengusaha terkadang terlewat oleh pihak Bank untukdilaporkan kepada PPATK

; Bahwa PPATK memberikan guidance kemudian Bank melaksanakanperaturan internal untuk melaksanakan peraturan dari PPATK; Bahwa PPATK guidance secara umum kepada pihak yang melaporterkait dengan kriteria transaksi yang mencurigakan atau transaksikeuangan yang wajib dilaporkan kepada PPATK; Bahwa yang dimaksud menyamarkan atau menyembunyikanterkaitdengan rekening tabungan misalnya pelaku tindak pidana memberikanketerangan yang tidak benar kepada pihak perbankan atau saatmelakukan transfer uang hasil

Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangHalaman 48PUTUSAN Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassar(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan TPPU secara aktifadalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hakim yang berdasarkan Surat Tuntutan dariJaksa Penuntut Umum maka putusan Majelis Hakim tersebutdengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatuKekeliruan yang nyata.Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas telahmempertimbangkan keterangan Saksisaksi, Keterangan Ahli, Surat,Petunjuk dan Keterangan Terdakwa beserta dengan barang bukti yangdiajukan dipersidangan dimana berdasarkan faktafakta persidanganKeterangan Ahli PPATK

DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.201(satu) set fotocopy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW;1(satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Nomor: B2072019000219, No /Tgl PSS: Nomor: B207VUA19000260 / 24.12.2019;1(satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.asira.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to: R Teguh Widodo 1(satu) set fotocopy surat Permohonan Persetujuan Harga Tanggal 19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahanuntuk Pelaporan ke PPATK

B2072019000219 Tanggal: 26.12.2019;1(satu) set fotocopy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW;1(satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Nomor: B2072019000219, No /Tgl PSS: Nomor: B207VUA19000260 / 24.12.2019;1(satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.asira.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to: R Teguh Widodo 1(satu) set fotocopy surat Permohonan Persetujuan Harga Tanggal 19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahanuntuk Pelaporan ke PPATK

(satu) set fotocopy Sertifikasi Kualitas Penyerahan KendaraanBMW;1(satu) set fotocopy Faktur Kendaraan Nomor: B2072019000219,No / Tgl PSS: Nomor: B207VUA19000260 / 24.12.2019;1(satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to: R Teguh Widodo teguh.widodo@bmw.astra.co.id1(satu) set fotocopy surat Permohonan Persetujuan Harga Tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK

Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antaralain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikandi Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uangsecara sempurna dilakukan dalam tiga

Rek 1670000057587 KCP Bekasi Kemang Pratama atas namaPT Cahaya Wijaya Kusuma Periode 14 Desember2010 sd 31 Desember 2012 (milik AndiAgustinus/Andi Narogong).Print out Rek Koran Bank BCA No.Rek 0663001717KCU Bekasi atas nama Andi Agustinus periode 31Januari 2011 s.d 31 Januari 2014;Data PPATK an.

Sandipala Arthaputra, PT QuadraSolution, PT Trisakti Mustika Graphia dkk No.HA213/03.1.134/09/13/SR ttg Hasil Analisis TerkaitDugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PengadaanBarang/Jasa Paket Penerapan KTP berbasis NIK;Data PPATK an. Quadra Solution, PT PNRI, PTTrisakti Mustika Graphika, PT Sandipala Arthaputra,dan Konsorsium PNRI No.

dituangkan dalam berita acara pemberianketerangan yang dibuat oleh penyelidik dalam bentuk berita acaraditandatangani oleh pihak yang berkepentingan itu termasuk dalambukti permulaan atau kalau ada barang bukti harus diberikan tandaterima karena belum bisa dilakukan penyitaan maka barang buktiHal 158 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Selyang diterima dalam penyelidikan tersebut juga sudah merupakanbukti permulaan, bahkan auditor yang memberikan laporan auditinvestigasi atau laporan PPATK

Proses Penyelidikan di Kejaksaan Agung RI;1.Pada tanggal 12 Desember 2011, Kejaksaan Agungmengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: Sprin155/F.2/Fd.1/12/2011 sehubungan dengan transaksi dan rekeningdari istri Pemohon yang mencurigakan menurut PPATK;Bahwa penyelidikan dilakukan dengan subjek Drs. Hj. ltaTriwibawati terhadap hartaharta dan rekening milik Drs. Hj. ltaTriwibawatidanDrs. H. Taufiqurrahman serta atas semua proyekproyek yang dikerjakan oleh PT.

(copy dari foto copy);Foto copy Kesepakatan Penegak Hukum CnminalJustice System dan =Instansi terkait dalamPenanganan Tindak Pidana Korupsi pada RapatKoordinasi Criminal Justice System yangditandatangani pada tanggal 28 September 2011oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukumdan HAM RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Ketua KPK,BPK RI, Kepala BPKP, Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KepalaLembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).