sengketaditetapkan sitajaminan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap ;Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.4008/Bantarsari secara hukum pemegang hak miliknya adalah MarjoSuwiryo, dengan adanya pengikatan penjaminan sebagai obyekjaminan oleh Pelawan terhadap Perjanjian Kredit Nomor000017/PK/03705/0610 tanggal 30 Juni 2010 berikut perubahannyasebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02047/2010 tanggal26 Juli 2010 maka pemegang Hak Tanggungan peringkat adalahTerlawan yang mempunyai hak preferen

., Notaris/PPAT di Wonosobo ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri Karena TERGUGAT dimaksud telah dibebani HakTanggungan Peringkat dan Peringkat II maka memberikan hak didahulukanatau diutamakan hak preferen kepada TURUT TERGUGAT Il sebagaipihak yang beritikad baik (te goeder trouw) sehingga karenanya secarahukum harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya ;4) Bahwa pada faktanya dalam masa tenggang waktu kredit hingga tanggaljatuh

HERMAN SANTOSAselaku debitur melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan ObjekGugatan dan Sita Persamaan yang menjadi objek hak tanggungantersebut dilelang eksekusi oleh TURUT TERGUGAT II (Selaku krediturpemegang hak tanggungan), maka TURUT TERGUGAT Il selakukreditur preferen berhak untuk pertama kali mengambil uang hasileksekusi hak tanggungan tersebut untuk melunasi utang Sdr.

Menara Sentosa, telah dilakukanpengikatan Hak Tanggugan dan sebagaimana prinsip hukumjaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (Turuttergugat IV) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat olehsuatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference), prinsip hukum jaminan antara lain ditegaskan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan (UUHT), yang berbunyi:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual obyek

dapat diterapkan terhadap perkara perdata yangmenghukum tergugat untuk memnayar sejumlah uang kepada penggugat;b= Putusan MA No.486.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 serta No.307.K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976; yang menyatakan bahwa dwangsom atauuang paksa hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;7 Tergugat I merupakan pihak yang paling dirugikan dalam perkara aquo;Tergugat I selaku kreditur yang mempunyai hak preferen

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada nomor tujuh(7), hal itu terkesan mengadaada dan tidak beralasan karena berdasarkancatatan dokumen yang ada pada Tergugat IV, bahwa Hak Milik Nomor5523/Jebres secara legal formal telah dibebani Hak Tanggungan dan dalampembebanannya telah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UUNo. 4 Tahun 1996, dengan hal tersebut maka dapat diketahui Krediturkrediturmana saja yang mempunyai hak preferen (hak utama);Hal. 17 dari 27 halamanPutusan

Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen)untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri danmengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabilaDebitur wanprestasi/cidera janji;8.

Pemohon telah cidera janji (Wanprestasi) danoleh karena itu Termohon Il menolak dengan tegas dalil Pemohon padahalaman 4 angka 11 posita gugatannya yang menyatakan bahwa Pemohontetap berusaha membayar angsuran kreditnya kepada Termohon II sampaihabis masa/ jangka kredit yang telah disepakati;10.Bahwa oleh karena Pemohon telah cidera janji (Wanprestasi) dan tidakmempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepadaTermohon II meskipun telah berulang kali ditegur, maka oleh karena itutimbul hak preferen

Meskipun demikian mengacu padaketentuan dalam UndangUndang No.4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan (UUHT) dan Hasil Rakernas MA2006 di Batam Kesimpulan Komisi Il A Bidang TehnisYudisial Lingkungan Peradilan Umum kiranya perludiperhatikan bahwa hak Kreditur Preferen PemegangHak Tanggungan dalam kondisi apapun adalahdidahulukan dari pada hak pemegang Sita persamaan ;9.

adalahmerupakan agunan kredit dari Tergugat/Anies Zyabidi (debitur) di TurutTergugat Ill, yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi terlebin dahulujika benar milik Tergugat serta tidak dalam sengketa melalui TurutTergugat Il selaku instansi yang berwenang, dan selanjutnya kreditdicairkan/diberikan kepada Tergugat /Debitur, kemudian objek agunantelah dilekatkan hak tanggungan dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan.Dengan telah dilekatkan hak tanggungan maka Turut Tergugat Ill selakukreditur memiliki hak preferen

hukum apapun lagi ternadap objek sengketa.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa bila salah satupihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objekperkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terkait objek jaminan yang telah dilakukan proses lelang eksekusihak tanggungan oleh KPNKL Malang, adalah merupakan hak dankewenangan dari Turut Tergugat Ill selaku pemegang hak tanggunganpertama dan memiliki hak preferen

Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikankedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan(kreditor preferen) dari pada kreditorkreditor lain/kreditor konkuren(vide Pasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT").Bahwa pemberian Hak Tanggungan adaiah sebagai jaminanHal 31 Putusan perkara Nomor :586/PDT/2018/PT.

Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikankedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan(kreditor preferen) dari pada kreditorkreditor lain/kreditor konkuren (videPasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT").

,,berdasarkan hal iniTERGUGAT III mempunyaihak preferen dan berhakmelakukan penjualan melaluilelang atas SHM No.38 apabilaPT AMA sebagai penerimadana fasilitas pembiayaan telahdinyatakan wanprestasi olehTERGUGAT III dan faktanyaPT AMAin casu TERGUGATI dan TERGUGAT I telahwanprestasi sehinggaTERGUGAT III mempunyaihak untuk mengambilpelunasan kewajibanTERGUGAT I danTERGUGAT II melaluipenjualan jaminan dengan caralelang hak tanggungan atasSHM No.38 ;12 Bahwa sebagaimana ketentuanyang diatur dalam undangundang

Palur = Preferen RpRaya 4.830.735.366,003. 82 Kreditor Konkuren(termasuk Pemohon)TOTAL TAGIHAN Rp141.776 .569.399,13 Bahwa berdasarkan Bukti PK4 yang diperkuatdengan Bukti PK5 berupa Penetapan Insolvency Nomor05/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg yang ditandangani olehYunianto SH selaku Hakim Pengawas yang menetapkandebitor dalam keadaan insolvensi' dikarenakan pihakHal. 19 dari 29 hal.Put.No. 040 PK/PDT.SUS/2010Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian dantidak sanggup untuk membayar utangutang tersebut

telah diberi Kesempatan untukmenyelesaikan tunggakan hutangnya kepadaTergugat, namun Penggugat tetap tidak memilikiitikad baik menyelesaikan kewajibannya kepadaTergugat I;Mengingat dana yang dipergunakan oleh Penggugatmerupakan dana =~masyarakat yang harusdikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudahmenjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari lelangeksekusi hak tanggungan terhadap agunan kredit;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memiliki hak preferen

Justru tindakan Penggugat yangberkeberatan dengan pelaksanaan hak preferen dariTergugat tersebut yang sejatinya telah menentangiperaturan perundangundangan yang berlaku;Perlu Tergugat tegaskan kembali pelaksanaanlelang yang dilakukan berdasarkan peraturanperundang undangan dan tindak Jlanjut atasperbuatan Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya terhadap Tergugat (pembayaranangsuran kredit sesuai dengan jadwal dan jumlahyang telah ditetapkan) yang mana telah disepakatisebagaimana yang tercantum

Pendaftaran hak tanggungan bertujuan agar Sertifikat HakTanggungan dapat lahir dan kreditur sebagai pihak yang berkepentingandilindungi haknya oleh UndangUndang Hak Tanggungan sebagaikreditur Preferen yang memiliki kedudukan diutamakan dalam pelunasanutang debitur.

(pertama) tanggal 2 Agustus 2007Dengan kekuatan pembuktian berupa groses akta yang dimiliki oleh SertifikatHak Tanggungan No. 103 tertanggal 2 Agustus 2007, yang secara hukummemiliki hak hak preferen atau hak yang didahulukan kepada Tergugat sebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouw yang telah memberikanfasilitas kredit kepada selaku debitur sehingga karenanya secara hukumTergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dankepentingannya;Bahwa dalil gugatan penggugat angka 7 s/d 8 yang

Hak Tanggungan nomor : 103/2007 dan Akta PPAT nomor18/PPAT/CRU/2007 telah mengangunkan SHM nomor 1012 tahun 2007tersebut kepada PT.Bank Danamon.Tbk sebagai jaminan utang dari Tergugat3 sebagaimana posita gugatan Penggugat pada point 7.Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena Sertifikat Hak Milik nomor 1012 tahun 2007 dimaksud telahdibebani Hak Tanggungan maka memberikan hak didahulukan atauHalaman 16 dari 51 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mrt.diutamakan hak preferen

Nomor 61/PDT/2017/PT YYKBahwa terang dan senyatanya gugatan a quo bermula diajukankarena dilaksanakannnya permohonan eksekusi hak tanggunganatas Tanah Sengketa oleh Terlawan kepada Terlawan Il sebagaiinstitusi pemerintah yang sah dan berwenang secara hukumsehubungan MACETNYA KRED1T Nugraheni Ratna Kartini yangmerupakan lbu dari Para Pelawan pada Terlawan ;Bahwa karena atas Tanah Sengketa pada waktu itu telah dibebanihak tanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukanatau diutamakan "hak preferen

berdasarkan PerjanjianPerubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0000024/PPPK/ 03758/0500/0613 tertanggal 5 Juni 2013 dimana pada saat itu untuk menjaminhutangnya diserahkanlah Tanah Sengketa yang terhadapnya telahdibebani hak tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak TanggunganPeringkat Pertama No.2494/2012 tertanggal 26 April 2012 dengan nilaipertanggungan hingga sejumlah Rp.375.000.000, (Tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah) sehingga terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan "hak preferen

TURUTTERGUGAT melakukan pelelangan asetaset PENGGUGAT danPENGGUGAT II atau asetaset dalam penguasaan PARA PENGGUGAT,adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PARAPENGGUGAT.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan, yang mana atas seluruhjaminan kredit PT Tri Perkasa Agro Coco telah dlakukan pengikatan baikdengan Hak Tanggungan ataupun dengan Akta Fiducia yang telah didaftarkanpada instansi yang berwenang, sehingga apabila debitur ciderajanji/wanprestasi, TERGUGAT memiliki hak preferen

.Bahwa hal tersebut sungguh suatu permintaan yang tidak masuk akal danmencederai Perjanjian Kredit yang dibuat antara PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT serta menciderai peraturan perundangundangan.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dimana atas seluruh jaminankredit PT Tri Perkasa Agro Coco telah diikat Hak Tanggungan atas namaTERGUGAT, selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka TERGUGAT selakupemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferen

Maya Henrieta Camelia yangmempunyai hak preferen berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda YangBerkaitan Dengan Tanah (UUHT) terancam risiko kehilangan jaminankredit apabila permohonan Para Penggugat untuk melakukan sitaterhadap Sertifikat Hak Milik No. 4553/Caturtunggal luas 439 m2 DesaCaturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman an. Maya HenrietaCamelia dikabulkan.11.

Bahwa apabila petitum Penggugat untuk meletakkan SitaPenyesuaian terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4553/Caturtunggal luas439 m2 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman an.Maya Henrieta Camelia dikabulkan, maka hak preferen PenggugatIntervensi yang mana menjamin hak Penggugat Intervensi untukmemperoleh pembayaran terlebih dahulu menjadi tidak dapatdilaksanakan, terutama melalui penjualan bawah tangan sebagaimanaPasal 20 ayat (2) UndangUndang Hak Tanggungan, mengingat terhadapbarang yang

Berdasar hal tersebut pada angka 5 diatas, maka prinsip hukumjaminan bahwa hak preferen dan Kreditor pemegangnya (Kreditor,Preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat olen suatu hakjaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference) sehinggakonsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukaneksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut,maka Kreditor Preferen lan yang berhak untuk pertama kali mengambiluang hasil eksekusinya hingga terlunasinya

Olehkarenanya Tergugat memiliki hak preferen/nak untuk mendapatkanpelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan danmemiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri berdasarkan parate executieyang demi hukum melekat pada pemegang Hak Tanggungan..

., Mkn PPATdi Kabupaten Solok, sehingga Tergugat IT mempunyai hak preferen untukmelakukan lelang atas agunan, dimana hasil penjualannya akan digunakansebagai pengganti atas kewajiban pengembalian pembiayaan yang telahditerima Tergugat I selaku Nasabah;119.10.11.Bahwa Tergugat II tidak sepakat dengan dalil Penggugat pada Gugatannyaangka 6 dimana dinyatakan "...saivah tersebut dibawah kekuasaanPenggugat...".