Ditemukan 705 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3849 3169 3349 319 349 31149 3129 314
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 17-06-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 21/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 3 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : Zulkifli Bin alm. Muhammad
Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Roby Syahputra, SH
68 — 71
  • Darwan (SupirWabup Aceh Timur)39) SPPD No. 3149/090/2011, TMT 19 20 Agustus 2011, an. Darwan (Supir WabupAceh Timur)40) SPPD No. 5829/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, an. T. Amran, SE41) SPPD No. 5830/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, an. Frenky Handora(ADC PamTup Wabup Aceh Timur)42) SPPD No. 5831/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, an. Zulfikar (SupirWabup Aceh Timur)43) SPPD No. 5781/090/2011, TMT 26 27 Oktober 2011, an.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
240 — 89
  • Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
333 — 162
  • Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
307 — 157
  • Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-08-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — ZULKIFLI bin Alm. MUHAMMAD
124 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FrenkyHandora (ADC Pamtup Wabup Aceh Timur);36) SPPD Nomor 5021/090/2011, TMT 8 9 September 2011, a.n.Darwan (Supir Wabup Aceh Timur);37) SPPD Nomor 4076/090/2011, TMT 6 7 September 2011, a.n.Heni Safrianti (ADC lbu Wabup Aceh Timur);38) SPPD Nomor 4075/090/2011, TMT 6 7 September 2011, a.n.Darwan (Supir Wabup Aceh Timur);39) SPPD Nomor 3149/090/2011, TMT 19 20 Agustus 2011, an.Darwan (Supir Wabup Aceh Timur);40) SPPD Nomor 5829/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, a.n.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
220 — 162
  • Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;2).Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XVKetentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
EFFENDY, S.P.
Tergugat:
Walikota Sabang
147 — 90
  • PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 51); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Bahwa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat:
RAIS AGUS, SE
Tergugat:
WALIKOTA MAKASSAR
255 — 388
  • PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,Menimbang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
123 — 86
  • DalamPasal 362 angka 5disebutkan:Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 41979 TentangPemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraHalaman 9 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNA10.AA.12.Republik Indonesia Nomor 3149)sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
217 — 119
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1979 Nomor 3149), sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 05-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MOHAMAD IMAM, SH.,MM.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
750 — 349
  • 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran 2(dua) lembar
    4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014 1(satu) lembar
    5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3147/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014 1(satu) lembar
    6. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3149
    Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 lembarOktober 2014 7. 1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan 1(satu)Lunas) Bank Bukopin Nomor : 633/YGY lembarCBG/X1/2014 tanggal 23 Oktober 2014 8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober 2014 lembar 9.
    Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 lembarOktober 2014 7. (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat 1(satu)Keterangan Lunas Bank Bukopin Nomor : lembar633/Y GYCBG/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober lembar2014 9. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh 2(dua)Kumar dan isteri nama Hanita tanggal 29 lembarSeptember 2014 (Loan To Value) 10.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
370 — 125
  • Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
Siti Hawa
Tergugat:
Walikota Lhokseumawe
122 — 134
  • DalamPasal 362 angka 5 disebutkan :Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 TentangPerubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dicabut
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
135 — 68
  • DalamPasal 362 angka 5disebutkan :Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan peraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianHalaman 10 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor 19/G/2019/PTUN.BNAPegawai Negeri Sipil
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 443/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : ABDUL KODIR JAELANI BIN H.ISKANDARSYAH Diwakili Oleh : MOCH. NASRON, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : ARPAH
Terbanding/Turut Tergugat I : TRI NURDIYANTO HERU SUHARTO
Terbanding/Turut Tergugat II : WIDIATI USADANINGSIH, SH.,MKn. NOTARIS
Terbanding/Turut Tergugat III : ASIH WAHYUNI MARTANINGRUM, SH.,Mkn. NOTARIS
Terbanding/Turut Tergugat IV : SHERLEY IKAWATI TAMBUNAN, SH.,MKn. NOTARIS
Terbanding/Turut Tergugat V : PT BANK MANDIRI Persero Tbk Cq Bank Mandiri Mitra MBU KCP MMU
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : IIS RUFAIDAH
Turut Terbanding/Tergugat III : MIRA KARMILA
94 — 47
  • Dengan Nomor SERTIFIKAT HAKMILIK No.8198 atas nama ARPAH luas 299 meter persegi, dengan suratukur Nomor 3149/Beji/1999, diatas tanah seluas 299 meter persegi milikPENGGUGAT, berdiri 1 Rumah Induk, 1 Rumah Biasa dan 3 kontrakan Pintu.Sehingga jumlah total bangunannya terdapat 5 bangunan rumah ;2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
919 — 725
  • Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XVKetentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 44/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
152 — 82
  • Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 42/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
NIRWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
215 — 1245
  • Indonesia Nomor 2797),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5,disebutkan: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3149
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — ANDI GUFRAN alias GUFRAN
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014;13.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.Ketua Muda Pidana No. 3148/2014/S.708.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal1 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tigapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014;14.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3149
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 03-09-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 75
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3149), sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor51);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.g.