Ditemukan 699 data
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt/...Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha garment (menjahit kainmenjadi pakaian), semua hasil produksi adalah untuk ekspor lokasi pabrik di Bogoradalah Kawasan Berikat;Bahwa atas pemeriksaan Pajak Tahun 2005, telah diterbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00036/207/05/036/07 tanggal 6 Maret2007, untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dengan perhitunganmenurut Terbanding sebagai berikut: Pemohon Banding (Rp) Terbanding (Rp) Selisih
sesuaidengan undangundang mekanisme pelaporan atau pembayaran Pajak PertambahanNilai adalah pada masingmasing penerbit Faktur Pajak;Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 841/B/PK/PJK/2011Bahwa dari penjelasan serta alasan di atas Demi Hukum dan Keadilan PemohonBanding memohon Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan koreksi dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP137/WPJ.05/BD. 06/2008 tanggal 28 Maret 2008tentang Putusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00036
NihilJumlah yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23534/PP/M.IX/16/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:eMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP137/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 28 Maret2008 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005Nomor 00036
putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan";3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 23534/PP/M.IX/16/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang amarnya memutuskan :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP137/WPJ. 05/BD.06/2008 tanggal 28Maret 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005 Nomor 00036
Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formalatas pengajuan permohonan banding yang dilakukan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formalpengajuan banding, formal penerbitan Surat KeputusanDirektur JenderalPajak Nomor KEP137/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 28 Maret2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan danformal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00036
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
uraian banding tanggal 11 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89380/PP/M.VIIA/25/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2004/WPJ.20/2015 tanggal23 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00036
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2004/WPJ.20/2015 tanggal 23 November 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari2011 Nomor 00036/240/11/007/14 tanggal 15 September 2014,atas nama PT Nagaraja Lestari, NPWP 01.870.955.0007.000,alamat Jalan Raya Pulo Gadung KIP Rawa Terate, Cakung,Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2004/WPJ.20/2015 tanggal 23November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakFebruari 2011 Nomor : 00036
150 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2070/B/PK/Pjk/2019KEP00227/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 April 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/13/073/16 tanggal 13 April 2016Masa Pajak Oktober 2013 atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113791.16/2013/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus
2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00227/KEB/WP.J.06/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00036/207/13/073/16 tanggal 13 April 2016 Masa Pajak Oktober2013 atas nama PT Andalas Intiagro Lestari, NPWP 01.228.699.3073.000,beralamat di Jalan M.H.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00227/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20April 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00036
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 389B/PK/Pjk/2018Terhormat agar dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor: KEP00383/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan JasaNomor:00036/207/13/091/15 tanggal 24 April 2015 Masa Pajak Oktober 2013,serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2013 menjadi sebagai berikut:Jumlah Rupiah
2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajaksehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Nomor Put.82390/PP/M.VB/16/2017, tanggal 29 Maret 2017, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00383/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor: 00036
Putusan Nomor 389B/PK/Pjk/20182013 Nomor: 00036/407/13/091/15 tanggal 24 April 2015, atasnama: PT. Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5, JI. H.R. Rasuna Said Kav. X7No.6, Jakarta 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan' yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnyabanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00383/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016, mengenai keberatanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor : 00036
26 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikianKeputusan Terbanding Nomor KEP249/WPJ.07/2015, tanggal 30 Januari2015, yang merupakan penetapan keberatan atas SKPKB PajakPenghasilan Pasal 15 Nomor 00036/241/05/053/13, tanggal 19 Desember2013, untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dengankurang bayar sebesar Rp2.161.795.813,00 seharusnya menjadi Nihildengan rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagaiberikut: PemohonKeputusan Keberatan .
Putusan Nomor 479 B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00036/241/05/053/13,tanggal 19 Desember 2013, Masa Pajak Januari s.d. Desember2005 atas nama But Lubrizol International ManagementCorporation, NPWP 01.668.911.9053.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP249/WPJ.07/2015 tanggal 30 Januari2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2005 Nomor: 00036
Pembanding/Tergugat II : ELIZA PUTRI
Pembanding/Tergugat V : LILIT
Pembanding/Tergugat III : MASRIZAL
Pembanding/Tergugat I : NURHAYATI
Terbanding/Penggugat : Hj. NURYASMI
56 — 28
Bahwa Pengugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuahbangunan yang berbentuk rumah permanen yang terletak di KampungSikumbang, Dusun Duku Gadang, Desa Marunggi, Kecamatan PariamanSelatan Kota Pariaman dengan Nomor Sertifikat (SGHM) 121 dan Surat Ukur (SU)Nomor 00036/ Marunggi/ 2015 dengan Luas 180 M2 atas nama Hj.
Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2015 Penggugat berencanamembuat sertifikat tanah objek perkara tersebut dan telah Penggugat lakukankepengurusannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota PariamanHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.PDGsehingga terbit dan dikelurkanlah Sertifikat Nomor (SHM) 121 dan Surat Ukur(SU) Nomor 00036/ Marunggi/ 2015 dengan Luas 180 M2 atas nama Hj.NURYASMI (Penggugat sendiri) pada tanggal 17 Februari 2016 yang didasarkankepada SURAT PERNYATAAN
Menyatakan Sertifikat Nomor (SHM) 121 dan Surat Ukur (SU) Nomor 00036/Marunggi/ 2015 dengan Luas 180 M2 atas nama Hj. NURYASMI sah danberharga secara hukum milik Penggugat;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.PDG5. Menghukum para Tergugat (Tergugat A, B1,B2, C1 dan C2) untukmenyerahkan tanah dan bangunan rumah kepada Pengugat secara sukarela;6.
ada sanggahan ataupun keberatan dari pihakmanapun termasuk Para Tergugat ;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.PDG Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya point 1 (Satu) dan 2 (dua) padapokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang siatasnyatelah berdiri sebuah bangunan yang berbentuk rumah permanen yang terletakdikampubg Sikumbang, Dusun Suku Gadang, Desa Marunggi, KecamatanPariaman Selatan, Kota Pariaman dengan Nomor Sertifikat (SHM) 121 dan SuratUkur (SU) Nomor 00036
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telkom Divre V CitraBekisar Surabaya Nomor. 353/KU.200/Kopkar.D5260/2006 tanggal 7 April2006 ;Bahwa keputusan tersebut mendasarkan atas SKPKBPPN Barangdan Jasa Masa Agustus sampai dengan September 2004 Nomor. 00036/207/04/609/06 tanggal 27 Maret 2006 yang Pemohon Banding terima dari hasilpemeriksaan KPP Wonocolo atas SPT Tahun 2004, dengan perhitungansebagai berikut :Penyerahan yang PPN nya harus dipungut Rp. 8.957.379.288,00Pajak Keluaran seluruhnya Rp. 895.737.928,00PPN atas retur penjualan Jumlah
Kep077/WPJ.11/BD.0403/2006 tanggal 27 Juni 2006mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor. 00036/207/04/609/06 tanggal 27 Maret2006 atas nama : Koperasi Karyawan Citra Bekisar Surabaya, NPWP :01.451.8559609.000, alamat Jalan Ketintang No. 156, Surabaya 60231,tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
171 — 46
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE, No : Imei 355435075862432 warna Putih
Dikembalikan kepada saksi JEFRY HAKIM anak dari RACHMAN HAKIM;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 42/2017
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 43/2017
Dikembalikan kepada saksi ERWIN,S.H,M.H,M.Kn
- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00035 Desa Sijuk
- 1 (satu) buah Sertifikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No.00036
terdaftar atasnama SYAFEIE ATIM dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00036/Sijuk seluas5.290 M2 terdaftar atas nama SYAFEIE ATIM Telah Hilang sehinggaakhirnya terbitlan sertifikat pengganti dari Kantor Badan PertanahanKabupaten Belitung Nomor : 00035/Sijuk seluas :2.082.M2 (dua ribudelapan puluh dua meter persegi) atas nama SYAFIIE ATIM dan SertifikatHak Milik Nomor :00036/Sijuk seluas : 5.290.M2 (dua ribu delapan puluhdua meter persegi) atas nama SYAFEIE ATIM merupakan keteranganpalsu diatas sumpah.Perbuatan
SYAFEIE ATIM dan HM.00036/Sijuk, Luas 5.290 M2 An.SYAFEIE ATIM kemudian pada tanggal 23 Nopember 2015 KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung membuat Berita AcaraPengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti dengan Nomor :1367/BA19.02/ /2015 dan pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkanTanda Terima No.
I ATIM dan sertifikat Nomor:00036/Sijuk dengan luas 5.290 M? (lima ribu dua ratus Sembilan puluh)meter persegi atas nama SYAFEE!
Desa Sijuk atasnama SYAFEIEI ATIM;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor.00035 DesaSijuk dan Nomor.00036 Desa Sijuk yang diajukan sebagai alat buktidalam persidangan ini;Bahwa Saksi pernah melihat baik fotocopy dan aslinya dari Sertifikat HakMilik Pengganti Nomor.00035 Desa Sijuk dan Sertifikat Hak MilikPengganti Nomor.00036 Desa Sijuk atas nama SYAFEIE ATIM yangdiajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini, sewaktu di notaris;Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor : 171/PID.B
PolBP/51/A.1/IX/2018/RESKRIM dari Penyidik yang menyatu menjadi berkasperkara pidana atas nama Terdakwa ini, dibagian daftar barang bukti memangtidak tercantum Sertifikat HM Pengganti 00036 Desa Sijuk, namun setelahMajelis Hakim mencermati lebih lanjut berkas perkara No.
DIAN PEBIANTI SH
Terdakwa:
SIDA Binti MANIR Alm
38 — 23
- 1 (satu) buah tulis merk KIKY warna Pink Berikan catatan penjualan tanah merah
- 1 (satu) bundel sertifikat tanah dengan No. 00036 atas nama Sri Ratnawati, S.Pd
- 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas No. 21 / 2014, untuk pengembalian batas sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 00036 gambar situasi No. 983/1991 terletak dikelurahan bentiring sekarang, yang dilakukan oleh petugas leangan parlan pada hari jumat tanggal 21 November 2014.
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit excavator merk komatsu PC 200 warna kuning.Halaman 1 dari 15 halamanPutusan No. 133/Pid.B/2020/PN.BgI 1 (Satu) buah tulis merk KIKY warna Pink Berikan catatan penjualantanah merah 1 (Satu) bundel sertifikat tanah dengan No. 00036 atas nama SriRatnawati, S.Pd 1 (Satu) lembar berita acara pengembalian batas No. 21 / 2014,untuk pengembalian batas sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 00036gambar situasi No. 983/1991 terletak dikelurahan bentiring sekarang
bawa oleh saksi BenniKustian, pada saat saksi Suburi sedang mengeruk tanah, datang saksi Yuliza dansaksi Rudi menanyakan kepada saksi Suburi kenapa mengeruk tanah milikkeluarganya, lalu saksi Suburi menjawab tanah ini milik terdakwa dan terdakwayang menyuruh saksi Suburi untuk menggeruk lalu menjualnya, dan saksi Suburitelah memberikan uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepadaterdakwa, mendengar hal tersebut tidak lama kemudian saksi Rudi menunjukansertifikat tanah dengan nomor: 00036
Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah mengambil tanahmiik saksi sri ratnawati tanpa izin dan sepengetahuan saksi sri ratnawati.Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;BARANG BUKTI> 1 (Satu) unit excavator merk komatsu PC 200 warna kuning.> 1 (Satu) buah tulis merk KIKY warna Pink Berikan catatan penjualantanah merah> 1 (satu) bundel sertifikat tanah dengan No. 00036 atas nama SriRatnawati, S.Pd> 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas No. 21 / 2014,untuk
masihdalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanyaalasanalasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, makaterdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa ;> 1 (Satu) unit excavator merk komatsu PC 200 warna kuning.> 1 (Satu) buah tulis merk KIKY warna Pink Berikan catatan penjualantanah merahHalaman 12 dari 15 halamanPutusan No. 133/Pid.B/2020/PN.BgI> 1 (satu) bundel sertifikat tanah dengan No. 00036
Menyatakan barang bukti berupa ;> 1 (Satu) unit excavator merk komatsu PC 200 warna kuning.> 1 (Satu) buah tulis merk KIKY warna Pink Berikan catatan penjualantanah merah> 1 (Satu) bundel sertifikat tanah dengan No. 00036 atas nama SriRatnawati, S.Pd> 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas No. 21 / 2014,untuk pengembalian batas sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 00036gambar situasi No. 983/1991 terletak dikelurahan bentiring sekarang, yangdilakukan oleh petugas leangan parlan pada
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa amarPUT080132.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 23 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP693/WPJ.07/2014 tanggal 07 April 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor:00036
Putusan Nomor 774/B/PK/Pjk/2020Nomor: 00036/407/11/058/13 tanggal 25 April 2013, atas nama: PTGuthrie Pecconina Indonesia, NPWP 01.071.238.8058.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36 JI. MH. Thamrin Kav.2830 RT 009 RW 005 Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telan sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.
Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP693/WPJ.07/2014 tanggal 07 April 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor:00036
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Mei 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001877.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP04293/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 3 Desember2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00036
Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2021Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00036/207/13/053/17 tanggal 6 Oktober 2017 adalah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;b. Memutuskan bahwa tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terhutangdan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk segeramengembalikan pajak yang telah dibayar berikut bunganya.c.
Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP04293/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 3 Desember 2018 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00036
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106322.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.25/2016 tanggal18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2011 Nomor 00036
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00004/KEB/WPVJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00036/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015,atas nama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP 02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00004/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor :00036
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.84883/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1886/WPJ.01/2015 tanggal 23September 2015 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1562/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00036
Putusan Nomor 3107/B/PK/Pjk/2018Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1562/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/12/123/14tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak Mei 2012, yang terdaftar dalamberkas perkara Nomor 160983072012, atas nama PT Victor JayaRaya, NPWP 01.531.965.0123.000, beralamat di Jalan JaminGinting Km. 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan,Medan, Sumatera
berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1886/WPJ.01/2015, tanggal 23 September 2015,tentang Pembetulan atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP1562/WPJ.01/2015, tanggal 31 Agustus 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2012, Nomor: 00036
134 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117339.15/2014/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00134/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00036
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00036/406/14/038/16tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT AutotamaProtekindo, NPWP 01.789.731.5038.000, beralamat di JalanPanjang Nomor 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00134/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 13 Juli 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014, Nomor 00036
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormatdapat menerima permohonan banding dan membatalkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015yang menolak Permohonan Keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak2012 Nomor 00036/406/12/091/14 tanggal 5 Mei 2014 sehingga perhitunganpajak dalam SK Keberatan/SKP seharusnya perhitungan dengan perinciansebagai berikut: Penghasilan Neto (Rugi Fiskal) PajakKompensasi kerugianPPh
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP906/WPJ. 19/2015 tanggal 12 Mei 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00036/406/12/091/14tanggal 05 Mei 2014, atas nama PT Bayan Resources, Tbk.
Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2018keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00036/406/12/091/14, tanggal 05Mei 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.433.110.0091.000,sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD4,141,130.00 adalah sudahtepat dan benar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesarUSD2.232,117.00 dan Koreksi Penyesuaian Fiskal
11 — 1
Menyatakan perkara Permohonan No.00036/Pdt.P/2010/PAS.Plg. selesai dengan di cabut;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
pemeriksaan perkara Pemohon harus dinyatakan selesai danMajelis Hakim akan menjatuhkan penetapan bahwa perkara Pemohon telah selesaidengan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dibbidang perkawinanmaka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989 jo UndangundangNomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalilsyar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Menyatakan perkara Permohonan No.00036
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi : Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dengandasar pengenaan Pajak ;Bahwa untuk jelasnya akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut :Penyerahan Kena Pajak= Rp ;Tarif Pajak =10%;Bahwa mengenai penjelasan linat (SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampaidengan November 2005 Nomor 00036
Februari 2006 dengan jumiah lebih bayar sebesarRp. 1.645.274.592,00 ;Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (GPHP) PPN Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor PEM14/WPJ.04/BD.0601/2007 pada tanggal Januari 2007 ;Bahwa Surat Tanggapan atas SPHP Masa Januari sampai dengan Desember2005 disampaikan Bintang Arut pada tanggal 9 Januari 2007 dengan Nomor02/BA/AC/2007 tanggal 8 Januari 2007 ;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Masa Januarisampai dengan November 2005 Nomor 00036
Januari sampai denganNovember 2005 Nomor 000386/207/05/058/07 tanggal 25 Januari 2007,sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (8) KUP ;Segi Materi :Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahmengenai koreksi terhadap Kredit Pajak Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2005 yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp 1.507.608.810,00sehingga Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005Nomor 00036
No. 286/B/PK/PJK/2009Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005Nomor 00036/207/058/07 tangga125 Januari 2007 ;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumenpendukung sebagai berikut :1.Keputusan Terbanding Nomor KEP1841/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal14 November 2007 ;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan November 2005 Nomor 00036/207/058/07 tanggal25 Januari 2007 ;Surat Setoran Pajak ;Menimbang, bahwa amar
No. 286/B/PK/PJK/2009Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan November 2005 Nomor : 00036/207/05/058/07 tanggal 25 Januari 2007 atas nama: PT.
113 — 51
Satu bidang tanah basah/sawah terletak di Subak KembangKuning, Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Kias A 37, luas : 3.650m2 dimutasi PBB SPPT No. 51.04.019.011.0000036.7. setelahdiukur dapat luas 2.880 m2, batasbatas: Utara : Lukit, Timur : Sungai, Selatan : Mongoh, Barat : Parit ;b.
Satu bidang tanah basah/sawah terletak di Subak KembangKuning, Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPTNo. 51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas :3.650 m2 dimutasi PBB SPPT No. 51.04.019.011.0000036.7. setelah diukur dapat luas 2.880 m2, batasbatas: Utara : Lukit, Timur : Sungai, Selatan : 1 Mongoh, Barat : Paritb.
Satu bidang tanah basah/sawah terletak di Subak Kembang Kuning,Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas : 3.650 m2dimutasi PBB SPPT No. 51.04.019.011.0000036.7. setelah diukur dapatluas 2.880 m2, batasbatas: Utara : Lukit, Timur : Sungai, Selatan : Mongoh, Barat : Parit ; b.
148 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt/...Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor: KEP 136/ WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentangKeberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00036/207/07/903/11 tanggal 7Juli 2011 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon Banding, denganini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut denganpenjelasan sebagai berikut :Bahwa hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Ketetapan
Desember 2007 Nomor : 00036/207/07/903/11 tanggal 7 Juli 2011menyatakan bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban pajak atas jenispajak PPN Barang dan Jasa (PPN Dalam Negeri) dengan jumlah yang harusdibayar sebesar Rp 5.750.884.449,00 dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Penyerahan Rp 38.869.240.090,00 Pajak Keluaran Rp 3.886.924.090,00 Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Ro 4.191.273.00 PPN Kurang Dibayar Rp 3.885.732.736,00 Dikompensasikan Ke Masa Berikutnya Rp 0,00 Sanksi Administrasi
Dalam surat tersebut Pemohon Banding sampaikanbahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan atas dikeluarkannyaketetapan tersebut;Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding diputus denganditerbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP136/WPuJ.17/BD.06/2012tanggal 14 Februari 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00036/207/07/903/11 tanggal 7 Juli 2011 yang menyatakan menolakkeberatan Pemohon Banding, dengan uraian
77.337.600 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor45866/PP/PP/M.III/16/2013, Tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP136/WPJ.17/BD.06/2012tanggal 14 Februari 2012, tentang keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 #Nomor:00036
bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP136/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari dampai denganDesember 2007 Nomor; 00036
IRWAN SAFRIZAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
WARTA
314 — 174
(tiga puluh lima ribu tigaratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diterangkan dalamSertipikat Hak Milik Nomor 00036 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni2019 Surat Ukur Nomor 60/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni2019: sedangkan selebihnya, seluas + 9.826 M?
(sembilan ribu delapanratus dua puluh enam meter persegi) tidak dapat diterbitkan hak atastanahnya karena terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB01180 Desa/Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, KotaPalembang.Bahwa tanah milik PENGGUGAT sebagaimana diterangkan dalamSertipikat Hak Milik Nomor 00036 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni2019 Surat Ukur Nomor 60/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni 2019memiliki batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara ; bidang tanah NIB 01180 (kemudiandiketahui
dengan HERMANTO;Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.PLGBahwa selain itu, terdapat perbedaan orang yang berbatasan antara lahanPenggugat dengan lahan Objek Sengketa; sebagaimana disebutkandalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00036/Tanjung Baru tanggal 20 Juni2019, Surat Ukur Nomor 60/Tanjung Baru /2019 tanggal 20 Juni 2019memiliki batas Sebelah Utara yaitu bidang tanah NIB 01180 (ObjekGugatan) sedangkan lahan Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensiyakni berdasarkan Surat Ukur
(fotokopidari fotokop)) ;Sertipikat Hak Milik No.00036 Desa/Kel. Tanjung Baru,tanggal 20062019, Surat Ukur No. 60/TANJUNGBARU/2019, tanggal 20062019, seluas + 35.310 M?
) ;Gambar Peta Bidang Tanah dengan NIB 00059 SertifikatHak Milik Nomor : 00036 Surat Ukur Nomor60/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20062019( fotokopidari fotokop!