2 UndangUndangNomor Tahun 1974, pernikahan tersebut adalah sah ;7Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak adahubungan nashab dan juga bukan saudara sesusuan, maka tidak ada halangan bagikeduanya untuk menikah, vide pasal 8 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jopasal 39 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan SUAMIPEMOHON telah hilang, sedangkan pernikahan tersebut dilaksanakan oleh orangyang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomopr

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium LitisConsortium).Bahwa pada Nomor 1 Positan Penggugat yang mengatakan bahwapenggugat adalah sebahagian dari ahli waris Mustahak dari almarhumIsmail bin Yacub alias Ismail Upaya yang telah meninggal pada bulanFebruari 1996 sebagaimana uraian yang di jelaskan dalam penetapanPengadilan Agama Lubuk Pakam Nomopr : 19/Pdt.P/ 2008 /PALpktanggal 23 Juli 2008 .Bahwa pada poin tersebut dapat di maknai kalau selain Effendi BinRajali,, Juliah alias Juliani

kabur dan tidakterang ( Obscurr Libels );Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pat.G/2017/PN LopEksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Dalam eksepsi ini, pihak Tergugat menyatakan bahwa Nomor 1 PositaPenggugat yang mengatakan bahwa penggugat adalah sebahagian dari ahliwaris Mustahak dari almarhum Ismail bin Yacub alias Ismail Upaya yangtelah meninggal pada bulan Februari 1996 sebagaimana uraian yang dijelaskan dalam penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomopr

saksisaksi maupun alat bukti lainnya sehingga dengan demikian makaeksepsi ini harus ditolak; Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, pihak Tergugat menyatakanbahwa nomor 1 Posita Penggugat yang mengatakan bahwa penggugat adalahsebahagian dari ahli waris Mustahak dari almarhum Ismail bin Yacub alias IsmailUpaya yang telah meninggal pada bulan Februari 1996 sebagaimana uraian yangdi jelaskan dalam penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomopr

dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000, berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana Korupsi jabatan sebagai Bendahara KPU KabupatenKonawe Selatan Tahun 2008 s/d 2015 vide Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan adapun dalilPembanding dahulu Penggugat yang mengatakan bahwa dalam hal perkarayang dilakukan Penggugat tentang Disiplin maka yang menjadi acuannya yaituUndangUndang Nomopr

Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan KTPS~ atas namaSineenn ean saua seman euom mans NOMOPr : ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee fertanggal 2013, yangHalaman 3 dari 10 hal.Put.No.1975/Pdt.G/2017/PA.Plgdikeluarkan Pemerintah Kota Palembang, oleh Majelis Hakim telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen,oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah NOmMOr : ..........

Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 39 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomopr 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohontersebut patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

:::ceeeeeeeee B ccs dh sessall Aiea eens Mallee = , padaBank Aceh NOMOPr ou... cece ccc cec cee ee esac cee eee cease see eueeenneenenens , dan KantorCapem Geudong dan Rekening untuk keperluan pengambilan kembaliongkos Haji = Almarhumah a... eee cee cee eee cee eee eee eee eeebeeeeeaeaeeeeetereeeespada Bank SIMB Syari'ah Lhokseumawe atas namaMig coeteevewee Wars cute od: eta scarsecdeerauleameasers dengan nomor rekeningPhe slbesomsms ogein Cenuce v sjewate w elMbgigne o orca cece eo enre eats 0 ,

mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan menghukum Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan pertimbangan Hakim TingkatPertama diambil alin dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 7 dari 8 halaman, putusan Nomor 78 /Pid.SusPRK/2016/PT PTKMenimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama , maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan PengadilanNegeri Pontianak tanggal 27 Juni 2016 Nomopr

Bahwa pada tanggal .............8. 2019, Pemohon telahmelangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamakecamatan ...........008 Kabupaten Tulungagung, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah NOMOPr a... eeeeeee eee /2019tanggal ...........06 20192. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka danTermohon berstatus perawan.3.

Foto copy Kartu Identitas Penduduk non permanen nomopr 210, tanggal 17Nopember 2018 atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya denganmeterai cukup dan telah dinazegelen yang diberi tanda P1 (hitam);2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 358/41/VII/2009 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, JawaTengah, tanggal 21 Juli 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, sesuaiHlm 3 dari 10 him Put.No.551/Padt. G/2018/PA.Dps.

UndangUndang Nomopr 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biayaperkara pada tingkat pertama dibebankan kepadaPemohon Konpensi dan biaya perkarabanding dibebankan kepadaPembanding ; r cre rere reePengadilan Tinggi Agama Semarang tersebutdengan mengingat UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Putusan No.149/Pdt.G/2010/PTA.

O061/Pdt.P/2011/PA.Pigdalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomopr : 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat pasal 49 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

telah dipanggildengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harusdinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisarukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuanpasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang nomopr

tercantumdalam Kitab Ghoyatul Marom:Artinya : Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadapsuaminya maka hakim atas nama suami boleh menjatuhkan talaksatu kepadanyaMenimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai perintah pengirimansalinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Jagakarsa perlu diperbaiki sebagai berikut, bahwa dalam rangkaterselenggaranya tertib administrasi kependudukan warga negara RepublikIndonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomopr

PRINT 108 / RT.3 / Epp. 2/08 /2014, sejak tanggal 21082014 sampai dengan tanggal 09092014;3 Hakim pengadilan Negeri Baturaja, tanggal : 03092014,nomopr : 499/Pen.Pid/2014/Pn.Bta, sejak tanggal 03092014 sampai dengan tanggal 02102014;Terdakwa tidak dampingi oleh Penasihat Hukum ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 499 /PID.

tinggal di Desa Lalowatu Kec Tinanggea Kab .Konawe Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telan mendengar para pihak berperkara ;Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihakberperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftardi Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 14 Oktober2019 di bawah register perkara Nomopr

UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, pernikahan tersebut adalah sah ; Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidakada hubungan nashab dan juga bukan saudara sesusuan, maka tidak ada halanganbagi keduanya untuk menikah, vide pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Imron binAsnawi telah hilang, sedangkan pernikahan tersebut dilaksanakan oleh orang yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomopr

Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTPel Nomopr XXX Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.5;6.

Menetapkan barang bukti berupa :"

-1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor kendraan dengan nomor Rangka MH31S70037K292160 dan Nomopr mesin : 1S72924131.

-(satu) set kap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam.

-1(satu) pasang plat dengan nomor Polisi BP 3833 BT.

Dikembalikan kepada saksi Boen Kie.

-1Satu) buah karung plastik merk 222

Dirampas untuk dimusnakan.

6.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubunganhukum pemberian fasilitas kredit yang telah didudukkan dalamPerjanjian Kredit Nomopr 2012/121 tanggal 01112012 MaksimumRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan Puluh juta Rupiah).Halaman 5, Putusan No. 35/Pdt/2016/PT SMG. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit a quo, Penggugat telahmenyerahkan barang jaminan aset tanah dan bangunan kepadaTergugat diantaranya berupa :.

masih berstatuskawin dengan Penggugat dan belum pernah bercerai secara Agamamaupun secara hukum materil dan formil ;Bahwa disamping itu pula pernikahan antara penggugat i dan tergugat IItanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai isteriyang sah, sertya tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, olehkarena itu pernikahan Tergugat dengan Tergugat II yanbg tercatat diKecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang telah melanggarketentuan pasa 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undangundang nomopr