adalah istri David MoyBahwa Sofia Dethan datang ke Kupang tahun 1940, dan suami SofiaDethan adalah Yulius SandikBahwa tanah yang diminta Sofia dethan dari David Moy adalah tanahyang menjadi objek sengketa kinie Bahwa David Moy punya dua orang istri yaitu Paulina Lete danSarlin Anin, dan para penggugat adalah anak dari Pauline letee Bahwa Sarlin anin tidak mempunyai anak dengan David Moye Bahwa David Moy punya tanah di lilibae Bahwa pada saat saksi menjabat pamong desa liliba, sebagai panitialand reform

Mappasele dan menunjuk anaknya dari istripertama yang tinggal di Parepare sebagai salah satu penerima hakRedistriousi Land Reform , kendati Djamaluddin tidak pernah melihat tanahtersebut karena ybs. bekerja sebagai ASN di Kota Pare Pare.Untuk memperjuangkan haknya, Kantor BPN Makassar mempersilahkankepada ahli waris Baso leo dan Djaisa mengajukan gugatan ke Pengadilan TUNMakassar untuk membatalkan sertifikat aquo .

Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR):Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa putusan MAHKAMAH AGUNG R I yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, Pasal111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap

Eddyono,Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung R.I. yang menyoal praktek penggunaan PasalHalaman 12 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/201718.19.111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndangR.I.

menginventarisir, lalukartu kuning tersebut dibatalkan oleh sesepuh dan TuaTua Kampung, APAWEWENANG SESEPUH DAN TUATUA KAMPUNG MEMBATALKANtanda tangan Kepala Kampung dan tanda tangan petugas inventarisasitanah Kantor Agraria, padahal tidak ada rekomendasi dari petugasinventarisasi tanah Kantor Agraria yang telah melakukan inventarisasi dandisisi lain tanahnya berlebihan yaitu ratarata per Kartu Kuning = 5400Ha : 267 kk = 20,24 Ha.Bahwa pada saat itu (tahun 1982) masih berlaku ketentuan UndangUndangLand Reform

Kartu Kuning yangberjumlah 45 Kartu Kuning khususnya atas nama almarhum Saleh Kadiradalah dalil yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan sesepuh danTuaTua Kampung untuk membatalkan dengan alasan tanahnya tidak ada,PADAHAL PADA POSITA ANGKA 3 PENGGUGAT SECARA TEGASMENGAKUI TANAH YANG DICADANGKAN SUDAH DIUKUR SECARAKADASTERAL ADALAH SELUAS 5.400 HA, selanjutnya Kartu Kuningyang dibagikan 267 berarti setiap Kartu Kuning kebagian 5400 Ha : 267 =20,22 Ha, padahal waktu itu berlaku ketentuan Land Reform

, PADAHAL BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN YANGDILAKUKAN SECARA KADASTERAL DIPEROLEH TANAH SELUAS5.400 HA DARI PENCADANGAN SELUAS 5.500 HA sebagaimanadinyatakan dalam Peta Situasi Nomor : 32/1974 tanggal 10 Oktober1974, sedangkan Kartu Kuning hanya berjumlah 267 lembar, sehinggaseandainya dibagi rata, maka masingmasing Kartu Kuning yang jugamerupakan Kepala Keluarga akan memperoleh 5.400 ha : 267 = 20,22 Haper Kartu Kuning (Kepala Keluarga), sedangkan pada saat itu berlakuketentuan UndangUdang Land Reform

Jaffer Hussain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A ComparativeView, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126): Ifon the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would havebeen deprived of a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidakdiijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yangkejam

terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan akanmemberi penilaian hukum, yang pertama berkaitan dengan luas tanah 4.551 HaHalaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 126/G/2019/PTUNJKT(lebih kurang empat ribu lima ratus lima puluh satu hektar) untuk objek reformaagraria, bahwa ketentuan tentang perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usahatidak mengatur secara limitatif banhwa luas tanah yang tertuang dalam HGUsebelumnya dapat dikeluarkan untuk kepentingan reforma agraria akan tetapldalam ketentuan land reform

, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINo. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar, yang dapatdijadikan objek tanah land reform salah satunya adalah tanah terlantar, yang untukmenentukan tanah tersebut tanah terlantar atau tidak harus terlebin dahuluditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu,yang tata caranya melalui tahapan, inventarisasi tanah hak atau dasarpenguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian

Bahwa katakata "dianggap"dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun 1984 sudah tidak bisadipergunakan lagi;Bahwa semua hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang nyata (materiel) dansesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku, bukan berdasarkan taksiran,anggapan dll, dalam proses pemeriksaan (bukan pada pembahasan akhir) Penggugatdengan jelas menyatakan kepada Tim Pemeriksa ketidaksetujuan Penggugat tentangbeberapa koreksi yang tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan

MENDAPATKAN HAK ASUH ANAK & HARTABERSAMA : Solahuddin Pugung, penerbit Indonesia Legal CenterPublising (For Law and justice reform ) hal 39.Jadi tidak ada alasan pembenar bagi Penggugat untuk mengasuhanak, karena kurang dari segi mental, moral, ekonomi, lingkungantempat tinggal,pendidikan umum ataupun agama dan boros atau tidakbisa memenej keuangan. dan tidak benar Penggugat dihalanghalangijika mau ketemu anaknya.

EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan MAHKAMAH AGUNG R yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannyahanya dijenis Narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112terhadap Narkotika bukan

No. 1239 K/PID.SUS/201711.12.13.dengan demikian Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut di atasseharusnya menjatuhkan pidana terhadap PEMOHON dengan Pasal 127ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa jika PEMOHON mengutip Pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Director Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal baru, sebab sudah ada dalambeberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaanPasal 111 ayat (1)

tersebut ada 4 (empat) orang teman Pemohon yaitu Yudi,Antok, Agus dan Totok, namun dibebaskan begitu saja, hal inibetertangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP :* Hakim tidak boleh menjatuhnkan pidana kepada seseorangkecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yangbersalah melakukannya.16.Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform

EddyonoDirektur Eksekutif /nstitute for Criminal Reform (CJR) dalam tulisannya:Bahwa rumusan = memiliki, mMenyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 U ndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olehHakim Mahkamah Agung RI sebagai pasal"" keranjang", karena itulahHakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebutkarena secara logika setiap orang yang menggunakan

Bahwakatakata dianggap dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun1984 sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

terhadap Pemohon dikarenakan kurangnya alat bukti yangdihadirkan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hal ini bertentangandengan ketentuan Pasal 183 KUHAP :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang bersalah melakukannya ;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform

EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :Hal. 13 dari 24 hal. Put.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, II U Law Journal, Vol.

ia ketahui sendiri dan alami sendiri;Bahwa oleh Penuntut Umum Pemohon tidak pernah diberikan suratdakwaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (4)KUHAP:Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikankepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik,pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkaratersbut ke Pengadilan Negeri;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute for Criminal Reform

SK 44/DJA/1981 yakni terhadap obyek sengketa tersebut47adalah merupakan lahan Ex HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek LandReform;Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta menurut Majelis telahterdapat tumpah tindih antara hak atas tanah yang menjadi obyek sengketatersebut dengan Hak Guna Usaha dari PTP IX yang kemudian beralin menjadiPTPIl dan sejak tahun 1981 telah dikeluarkan HGU nya lalu tanah obyek sengketatersebut menjadi obyek land Reform dengan hak garap yang dipunyai olehPenggarapnya

SK 44/DJA/1981 tertanggal 16 Apriltahun 1981 terhadap status dari obyek sengketa tersebut adalah merupakan lahanEx HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek Land Reform telah bersesuaianperistiwanya dengan nama yang tertera pada Pemetaan yang dilakukan PTPN IIpada April tahun 2000 (Bukti TI14) dan Matrik Kebun Sampali tercatat nama EndiBachtiar yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut (buktiTl12), sehingga kemudian apabila dihubungkan dengan fakta selainnya yakni55adanya alas hak

HMT.Bakrie), pada tahun 1963 bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 4,Kebayoran baru, Jakarta, telah mengetahul adanya Ketentuan LaranganPemilikan Tanah Absentee/Guntai tersebut dan oleh Petugas PanitiaLand Reform tingkat Desa Rangkapan Jaya maupun tingkat Kecamatan,telah di beritahukan kepada ayah Tergugat (Alm. HMT. Bakrie) baikdengan cara mendatangi secara langsung maupun dengan cara diundang.Bahwa almarhum ayah Tergugat (alm. H.M.T.

Bakri) berdasarkansuratnya, tertanggal 16 September 1971 yang ditujukan kepada KepalaAgraria Kabupaten Bogor, telah menerima tanahnya letter C.1730 No.123 seluas + 12 Ha terkena ketentuan Land Reform dan memohon agarkelebihnan luas dari batas maximum dapat dimohonkan kembali untukdiberikan kepada anakanaknya.Halaman 16 dari 78 halaman putusan Nomor 158/Pdt/2020/PT.BDG22.23.24.25.26.Bahwa terhadap tanah milik ayah Tergugat (alm. HMT.

dijadikandasar untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa karenahak kepemilikan tanah adalah kewenangan peradilan umum; Bahwa surat pelepasan hak yang dilakukan oleh Terbanding semulaTergugat kepada Terbanding II semula Tergugat II atas tanah milik adatletter C. 1730 No. 123, Persil No. 17, seluas 12,9 ha, adalah tidak sah danbatal demi hukum karena Terbanding semula Tergugat tidakmempunyai hak lagi untuk melakukan pelepasan karena tanah milik adattersebut telah terkena ketentuan LAND REFORM