Ditemukan 1099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refol refri reforma refort refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat vs Tergugat
18 — 4
  • Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,Hal. 18 dari 31 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1994 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — T3 SURATNO bin SUMO DUKOET
35 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;e telah dirumuskan tentang pecandu narkotik dan korban penyalahgunaanNarkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UndangUndangRepublik
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 25-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 09-11-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0977/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 25 Agustus 2014 — Penggugat vs Tergugat
11 — 0
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-08-2013 — Putus : 30-08-2013 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 2_PID_PRA_2013_PN_BJN
Tanggal 30 Agustus 2013 — Pidana-ROMADHON Bin KHAWARI(PEMOHON) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), Cq Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Jawa Tengah, Cq. Kepala Kepolisian Resor (KAPOLRES) Banjarnegara(TERMOHON).
77 — 11
  • Direktur Land Reform ( diberi tanda P.11Foto copy Surat Nomor : 529 / 600.33.04 / XI / 2010,tertanggal 2 Nopember 2010, Perihal Permohonan Informasi,yang menyatakan bahwa tidak ada data tanah ex.erfacht /bekas Boschwezen dan Status Tanah di Desa Panawarenumumnya adalah hak milik adat / yasan ( diberi tanda P.12Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya,pihak Termohon telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Arif Santoso
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — YUSWENDA H VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG BUKIT TINGGI
109 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ataumengalahkan atau mengesampingkan KUHPerdata.Bahwa meskipun syarat perjanjian telah memenuhi asas konsensualisme,namun asas konsensualisme saja tidak cukup menjadikan perjanjian itu sah danmengikat, apabila perouatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formaltertentu yang diwajibkan oleh undang undang tidak dipatuhi sehingga akanberakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (dalam Elly Erawati dan HerlienBudiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, halaman 7diterbitkan oleh National Legal Reform
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
141 — 72
  • badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
    fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 18-07-2007 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 56/Pdt.G/2006/PN.Kdi
Tanggal 18 Juli 2007 — MAS’UD; H. ABDUL KADIR; H. NUR SODRI; DJARIJAH; SITI ASMONAH;
MELAWAN
H. KOMAR SUKAMTO; MANAN;
49 — 5
  • tinggal di Desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Blitar; Bahwa, Djahelani dan Fatimah tergolong orang kaya karena mempunyai tanahbanyak misal di daerah Mangunan, Karanggondang dan Bonagung masing masing ada 3 bidang jadi ada 9 bidang tanah, termasuk pula obyeksengketa yang di Desa Srikaton ada 5 bidang ; Bahwa, saksi bisa mengetahui tentang harta Djahelani bermula saat ada DekritPresiden tanggal 5 Juli 1959 yang salah satunya pemerintah akan menata masalahkepemilikan tanah yaitu dengan adanya land reform
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 19-05-2009 — Putus : 04-11-2009 — Upload : 01-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 49/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 4 Nopember 2009 — KASAN DJIRIN, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
67 — 31
  • Sawi, hal ini sesuai dengan Kompilasi131415Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan pada pasal179; Bahwa keruwetan tentang tanahtanah tersebut muncul ketika para Penggugathendak mensertifikatkan tanahnya atas nama Penggugat sendiri.Mereka .....Mereka terbentur oleh aturan land reform, yakni untuk tanahtanah pertanian yangkurang dari dua hektar tidak dapat dipecahpecah menjadi bagian yang lebih kecil.Akhirnya oleh Tergugat II dan Camat PPAT serta aparat desa disarankan, agar dapatdisertifikatkan atas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/P/FP/2020/PTUN.JKT
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
1.HJ. SITTI NAPISAH DG.JINNE
2.RUSLAN SALAM
3.ALAMSYAH SALAM
4.MUH. ROBIN SALAM
5.Drs. H. SYAHRIM ANDI KOEMBA
Termohon:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
509 — 399
  • Bahwa berdasarkan referensi, dalam buku Anotasi UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yangditerbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance andAdministrative Reform (UICSGAR), tahun 2017, BAB V, Hal 233, alineakedua disebutkan:khusus mengenal gugatan yang diajukan oleh LBH Padang ke GubernurSumatera Barat, Dr.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Perceraian
Register : 03-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 313/Pdt.G/2015/PA.Pkj
Tanggal 17 Nopember 2015 — Pemohon dan Termohon
73 — 30
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 17 April 2018 — -penggugat -tergugat
9 — 10
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;If on the object of the mamage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived o f a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA Soreang Nomor 6106/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 33
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 19-12-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 3/P/FP/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Januari 2018 — Pemohon:
MAXWELL COLIN HEITMAN
Termohon:
BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA
78 — 39
  • SanterSitorus yang diperkuat oleh pendapat Prof Eko Prasojo sebagaimanatermuat dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR)tahun 2017, Bab 5, Halaman 233, alenia kedua disebutkan pada pokoknyacakupan permohonan yang dimaksud oleh UndangUndang AdministrasiPemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yangsifatnya baru, bukan pembatalan keputusan
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 01-05-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 71/Pdt.G/2012/PN.PRA
Tanggal 1 Mei 2013 — - NAWIRE ALIAS AMAQ SAILEP, dkk. - AMAQ RINAMAN (+) digantikan oleh ahli warisnya yaitu : AMAQ SINARSIH, dkk.
77 — 26
  • tercantumdalam surat atas nama: Amaq Rinaman dengan NomorPipil/F 3469 Nomor Persil Blok 492 Klas II Luas 0.700 Hayang terletak di Subak Djero Puri Desa Ganti, KecamatanPraya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : Sawah Amaq Kenawe dan AmaqKadim;Sebelah Timur :Sawah Amaq Gunilem dan Amag Seni ;Sebelah Selatan : Sawah Amaq Seni dan Mamig Jipurnah ;Sebelah Barat : Sawah Amaq Kemilah ;Dan tanah terlampir lengkap dengan surat jjinmengerjakan tanah dari panitia Land Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — ERMAWATI alias NINA binti MULYANTO
58 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 561 K/Pid.Sus/201611.12.13.Bahwa mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur EksekutifInstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan isu ini bukanlahhal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan MahkamahAgung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang pasaltersebut memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenisNarkotika, Pasal 111 jenis tanaman dan 112 bukan tanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 6 April 2017 — KOMANG GEL-GEL AGUS
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :"Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang R.I No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal"KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun Niat untuk apaNarkotika tersebut karena secara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 6/P/FP/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 September 2019 — Pemohon:
FREDY J. RUMENGAN.
Termohon:
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
230 — 173
  • kriteriapermohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yangbelum pernah ditetapbkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut Sama dan sebangun dengan doktrinsebagaimana termuat di dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 05-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Pkj
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 20
  • Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. Il, No. 1, 1989, halaman 126; Hal. 19 dari 32 hal. Putusan PA.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT AMBON Nomor 17/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : WA SAMILA selaku ahli waris dari LA ALI PARRI
Pembanding/Tergugat II : ABDULLAH KAMSURYA
Pembanding/Tergugat III : SAMSUL BIN ALI
Pembanding/Tergugat IV : LA MAHMUD selaku ahli waris dari LA SARIBA
Pembanding/Tergugat V : WA FATIMA selaku ahli waris dari LA EKE
Pembanding/Tergugat VI : LA ATIRI
Pembanding/Tergugat IX : LA IWAN
Pembanding/Tergugat XI : Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
Terbanding/Penggugat : JAFI ALZAGLADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : LA POLI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD SUAD
Turut Terbanding/Tergugat X : LA MUHAMMAD alias LA ONE
Turut Terbanding/Tergugat XII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
50 — 23
  • Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/ParaTergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turuntemurun sampaidikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja NegeriRumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanahdimaksud, oleh karena itu Tergugat sampai dengan Tergugat III yang telahmembayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti padaMemorie banding), dan telah mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikatTergugat
    tersebut,adalah tepat dan beralasan apabila tuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikandan dikabulkan;Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas,sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semulaPenggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976,yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhipersyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun denganmenganti rugi melalui Yayasan Land reform
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8515 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Soemadipradja @ Eas PENJELASAN HUKUMTENTANG KEADAANMEMAKSA Penjelasan Hukum tentang Keadaan MemaksaHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egar Reform Program Penulis: Rahmat S.S. Soemadipradja Editor: Sebastian PompePengulas: Richardo Simanjuntak Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
    dapat ditunjukkan mengenaiperkembangan pengaturan force majeure dalam peraturan perundangundangan.Perkembangan ini meliputi terminologi yang digunakan, pengertian, peristiwapenyebab, dan akibat terjadinya force majeure terhadap perjanjian.115 Surah Winarni, Pembatalan Perjanjian Kredit, disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD):Overmacht dalam Ketentuan Perundangundangan, Yurisprudensi, dan Doktrin, kerja sama antara Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah FH UGM dengan National Legal Reform
    Selain itu,in salah satu 10 Ore RELA nua National Legal Reform Program (NLRP)Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207D/ / J H.R. Rasuna Said Kav. 62 ISBN 974b602982e2038MS we en 4Phone : +62 21 52906813 SALA LI NL FR 2 Fax: +62 2152906824 Nasional Legal Reform Program34608100142 a