Ditemukan 973 data
193 — 80
ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut :Halaman 50 dari 249 Putusan Nomor 03/Pid.SusTP K/2016/PN Pdg* Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3.* Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M3* Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5titik (tidak dilaksanakan
ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak, CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi SumbarHalaman 90 dari 249 Putusan Nomor 03/Pid.SusTP K/2016/PN Pdgtelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut:* Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3;* Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105Ms;* Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah360,5 titik (tidak dilaksanakan
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYARKAWI Bin MUHIBBUDIN Alm
195 — 162
Ahli YUNI PAULIN SIREGAR, SE.Ak, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:adalah SuratBahwa yang menjadi dasar ahli melakukan perhitungan tersebutKepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor:B853/L.1.24/Fd.1 /10/ 2019 nggal 28 Oktober 2019 perihalPermintaanBantuan Ahli Inspektorat untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara,dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700 /03 / Wil.I/2019 tanggal 04 November 2019; Bahwa ahli melakukan perhitungan bersama Tim, dengan susunan
Nama Jabatan1) Bakhtiar, SE, M.Si Penanggung jawab2) Yuni Paulin Siregar, SE.Ak Pengendali Teknis3) Aidil Putra, SH Ketua4) Yulina, ST Anggota5) Manshuri, A.Md Anggota Bahwa prosedur penugasan yang tim lakukan untuk mencapai tujuantersebut di atas adalah:Mendapatkan dan menganalisis seluruh dokumen/bukti/data/berkasyang dimintakan dan diperoleh sendiri, bersama, dan melalui TimPenyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya yang merupakanhasilpenyidikan;Mendapatkan, mempelajari dan memahami ketentuan danperaturan
45 — 15
MADE SUWEDA, SH,MH.selaku Hakim Ketua Majelis, dengan MIPTAHUL HALIS, S.H, dan NURBAYALUMBAN GAOL, SE.Ak, masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Anggota, putusan mana padahari ini : Senin tanggal 26 Mei 2014 diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut dibantu oleh: NYOMAN JAYA KESUMA,SH. selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tipikor tersebut dan dihadirioleh: WIDI
NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak,Panitera Pengganti, NYOMAN JAYA KESUMA, SH.Catatano Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusanPengadilan Tidak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor . 02/Pid. Sus/2014/PN. TIPIKOR DPS tersebut . Panitera Pengganti, NYOMAN JAYA KESUMA, SH.
321 — 116
Selanjutnya ditandatangani PerpanjanganPenjuaian dan Pembelian kembali Saham Nomor : J107160507REPORO2 tanggal 15 Nopember 2007 olehMARKUS SURYAWAN dan Terdakwa ZULFAN LUBIS, SE.AK. MM, nilai Repo saham PT. BUMI sebesar Rp.40,.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), jumlah sahamsebanyak 2.072.500.
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwamenandatangani kuitansi dan Surat Kuasa yang ditujukan kepada saksiFirman Himawan untuk pencairan dana bantuan sosial Kota Bandung yangtelah merugikan keuangan Negara sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilanmiliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),102berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Barat pada pos anggaran danbantuan sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli TutiSusilawati, SE.Ak
99 — 34
MM. disaksikan oleh Drajat TopoYuwono,SE. selanjutnya Tituk Utari,SE.Ak. ArjuzmanTamadjoe,SE.MM, Drajat Topo Yuwono,SE. danWinarni,SE. menandatangani berita acara serahterima uang.i. Sdr.Arjuzman Tamadjoe,SE,MM. dan Sadr.DrajatTopo Yuwono,SE. telah menyetorkan ke kas negarauang sebesar Rp.166.866.000,00. Pada tanggal 5Oktober 2015 sesuai dokumen bukti penerimaannegara tanggal 5 Oktober 2015 dan didukungdengan surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :432722 tanggal 5 Oktober 2015.j.
Pada bulan Mei 2012 berdasarkan keterangan saksibahwa Sdri.Tituk Utari,SE.Ak. menyerahkan uangtersebut kepada Sdr.Andi Irvan Mastulen (anakmenantu dari Sdr. Arjuzman Tamadjoe,SE,MM) yangberasal dari pungutan pajak. Pada tanggal 28Oktober 2015 sesuai dengan bukti penerimaannegara tanggal 28 Oktober 2015 dan didukungPutusan NO.7/Pid.SusTPK/2017/PN Yyk Hal 204 dari 261 Hal. dengan surat setoran bukan pajak (SSBP) tidakbernomor tanggal 24 Oktober 2015 Sdr.
72 — 12
Negara diKabupaten Penajam Paser Utara, pada tahun 2011, yaitu masalahProgram Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat di 9 (Sembilan)Desa Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara TahunAnggaran 2008;Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian Negera atas dasarPermintaan dari Penyidik Polda Kaltim. dan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Kaltim berdasarkan Surat Nomor : S1555/PW.17/5/2012 tanggal 13 September 2012;Bahwa tidak bekerja sendirian tetapi Ahli bersama Tim yaitu :AFRIZI HADI,SE.Ak
73 — 22
SR4078/PW04/5/2012yang ditanda tangani oleh Mulyana sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi sebagaiPembantu) Penanggung jawab, Mukhlis H sebagai Pengendali Teknis, AhiSudiyatmoko, SE.Ak sebagai Ketua Tim, dan Hendro Prastowo sebagai Anggota Tim,dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindakpidana Korupsi sejumlah Rp. 960.386.000, (Sembilan ratus enam puluh juta tiga ratusdelapan puluh enam ribu rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah terseb ut; Menimbang, bahwa uang
SR4078/PW04/5/2012Halaman 225 dari 239 halaman Putusan No : 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRyang ditanda tangani oleh Mulyana sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi sebagaiPembantu Penanggung jawab, Mukhlis H sebagai Pengendali Teknis, AhliSudiyatmoko, SE.Ak sebagai Ketua Tim, dan Hendro Prastowo sebagai AnggotaTim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaanTindak pidana Korupsi sejumlah Rp. 960.386.000, (Sembilan ratus enam puluhjuta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah
62 — 118
Ujong Beusarok Lapang Meulaboh;1.4.Atas keterangan saksi terdakwa tidak #keberatan danmembenarkannya j === === === === ==KETERANGAN AHLI : ABDUL AZIS, SE.Ak, SH, MM., dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli menerangkan untuk kejadian atau fakta yang terjadi padamasa pajak Januari 2011 s.d.
46 — 17
ST13177/PW13/5/2008 tanggal 5Nopember 2008 ;Bahwa yang menjadi ketua tim adalah Sugeng widiyanto,SE.Ak, dan ahli sebagai PengendaliTahnis.
50 — 32
Isa Ashari Kuswandono, SE.AK. sebagai Anggota ;4. Saksi sebagai AnggotaBahwa dasar saksi bersama Tim melaksanakan pra audit diGKN Semarang Surat tugas No.
54 — 6
Ujong Beusarok Lapang Meulaboh;1..4.keteranganNamaAtas saksi terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya; 22222 n nnn nn nnn nn nn nnn nnn nn ncn nnecncnceeKETERANGAN AHLI: ABDUL AZIS, SE.Ak, SH, MM., dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli menerangkan untuk kejadian atau fakta yang terjadi padamasa pajak Januari 2011 s.d.
95 — 17
yangmengerjakan tembok penahan;Menimbang, oleh karena tidak ada pengawasan mengenai kualitas dan kuantitasbarang yang seharusnya dilakukan oleh tim pengawas dan PJOK maka terhadap seluruhpaket kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) paket terdapat kekurangan volumesebagaimana keterangan ahli Rodi Ihsan, ST dan tidak sesuai dengan RAB danspesifikasi dalam kontrak kerja;Menimbang, bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Perkindo danmenurut keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatra Selatan Adi Wibowo, SE.Ak
65 — 10
Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT. 49. Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Surya Darma Putra, SE.50. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah. (fotocopy dilegalisir).51.
YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H., M.Hum
Terdakwa:
Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA
110 — 86
pemohon JANTJE TUWERA
- 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3821 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loket Pendaftaran
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3821 / 2018 terima dari JANTJE TUWERA sebesar Rp 808.400,- tanggal 2 Juni 2018
- 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3821 / 2018
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3962 / 2018 a.n pemohon HERI PRANYOTO, SE.AK
- 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3962 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loket Pendaftaran
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3962 / 2018 terima dari HERI PRANYOTO, SE.AK sebesar Rp 100.000,- tanggal 6 Juni 2018
- 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3962 / 2018
- 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal
SE.Ak.,
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
117 — 598
. : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn179.SE.Ak)180.181.182.183.184.185.186.187.Nomor : 01.04.1295922 an. PT. GRAHA AGUNG LESTARI tanggal 20Nopember 20131 (satu) lembar order pembelian dari PT. Graha Agung Lestari kepadaPT.
Mitra Inti Medika Nomor : 012/PO/GAL/XV/2012 tanggal 22Nopember 2012 berupa mesin Anasthesy EKU Germany Trigodis senilaiRp 1.592.000.000, (satu milyar lima ratus Sembilan puluh dua jutarupiah) yang ditandatangani oleh KAMSIR ARITONANG, SE, Ak( Nomor 166 s/d nomor 179 disita dari : KAMSIR ARITONANG,SE.Ak)1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/SKGAL/IV/2013 tanggal 1 April2013 perihal permohonan pembatalan Discount dari PT. GrahaAgung Lestari ke PT.
BIMA BRAMASTA, S.H
Terdakwa:
ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
81 — 83
DEDEK ABDUL HALIM, Se.Ak.;
- 1 (satu) satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli);
Dikembalikan kepada Sdri. An. SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
162 — 121
SE.Ak :Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polda Bali dan saksimembenarkan semua keterangan saksi sebagaimana dituangkan dalam BAPsaksi di berkas perkara atas nama terdakwa WAYAN WIANTARA, SP.Bahwa saksi pernah ikut Tim dalam melakukan Audit terkait Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Khusus Inspektorat = Provinsi Bali Nomor700.04/03/ITPROV tanggal 31 Januari 2017 terhadap Bendahara PengeluaranSekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 dan BendaharaPengeluaran Pembantu Biro Aset Sekretariat
SE.Ak :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WAYAN WIANTARA, SPdan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi pernah ikut Tim dalam melakukan Audit terkait LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Inspektorat Provinsi Bali Nomor700.04/03/ITPROV, tanggal 31 Januari 2017 terhadap Bendahara PengeluaranSekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 dan BendaharaPengeluaran Pembantu Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Bali TahunAnggaran 2016, Tugas saksi pada saat itu adalah sebagai anggota Timpemeriksaan
90 — 35
Pada tanggal 5 Oktober 2015 sesuaidokumen bukti penerimaan negara tanggal 5 Oktober 2015 dandidukung dengan surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :432722 tanggal 5 Oktober 2015.Pada bulan Mei 2012 berdasarkan keterangan saksi bahwa Sdri.TITUK UTARI,SE.AK. menyerahkan uang tersebut kepada Sar.ANDI IRVAN MASTULEN (anak menantu dari Sdr. ARJUZMANTAMADJOE,SE,MM) yang berasal dari pungutan pajak.
56 — 3
Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT. 52. Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Surya Darma Putra, SE.53. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah. (fotocopy dilegalisir).54.