Riwayat Tanah Jo.Surat Keterangan dari Kepala Desa Citatah Nomor 140/26/25/2009,tertanggal 6 Febuari 2009 yang jelasjelas menyebutkan mengenaikeabsahan dari kepemilikan tanah a quo adalah milik Penggugat;Bahwa selain itu, berdasarkan Peta Bidang Nomor 50144 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasianal (BPN) KabupatenBandung Barat/Tergugat IV dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2009Nomor 620251 secara tegas menyatakan tanah milik Para Penggugatberdasarkan hasil verifikasi BPN nyatanyata tumpang tindin

Bumi Kedaung Lestari /Penggugat Dengan begitu jelas diketahui bahwa sebenarnya tidak adatumpang tindin kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat IlINt@rVENSI. j 22 none nnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nn nnnnnnnnennennnenneneneeKalau Majelis Hakim hanya mengandalkan keterangan dari Penggugat saat PS(Pemeriksaan setempat) untuk membuktikan Dalil Tergugat II Intervensi initidak akan cukup, karena Penggugat akan berbohong tentang tanahnya danjuga akan asal tunjuk tentang Batasbatas tanahnya sebelah

Putusan Nomor : 89/G/2018/PTUN.BDGatas tanah atas nama orang lain yang tumpang tindin dengan tanah SertipikatHGB a quo, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat berkewajiban untukmembatalkan dan mencabut sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan diatas tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung/2014 a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkanbatasbatas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan

Aziz Madijid,Nomor: 06/16.71/BPN/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakantelah tumpang tindin Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 887/LebongGajah (dh. Gasing) tanggal 29 Maret 2011, luas 125.150 M? (seratus duapuluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagai SertipikatPengganti Karena Hilang SHM Nomor 60 GS Nomor 217/1976,Kelurahan Gasing, atas nama A. Aziz Madjid (orang tua Tergugat !)Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2017dengan SHM Nomor 59/Kel.

Oleh karenanyaterhadap perkara ini adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan ParaPenggugat dan dapat dikatakan Ne Bis In Idem atau setidaktidaknyatelah terjadi tumpang tindin terhadap perkara yang sama(Vaanhangetnn), maka berdasarkan uraian tersebut sudah jelas dannyata Para Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi).9.

Bahwa dalam posita gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi saling tumpang tindin dan bertentangan yang berakibatbahwa sebenarnya gugatan rekonvensi ini tidak jelas (kabur), halmana dapat kami buktikan sebagai berikut:Halaman 18 dari 26 hal. Put.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kKepastian hukum atas tanah SHM No.13/Desa Sentul, karena ternyata selain tumpang tindin dengan SHM No.312/Desa Sentul pada tahun 2012, ternyata berdasarkan surat Tergugattanggal 23 April 2014, Tergugat menyatakan SHM No. 13/Desa Sentultidak diketahui keberadaannya.

Edi Yosfi(selaku pembeli) atas objek yang sama, yang akhirnyamenimbulkan konflik, tumpang tindin dan saling klaim diantarapara pembeli, yang mana keadaan ini sangat merugikan posisiPemohon sebagai pemilik aset; Bahwa telah terbukti, dengan Tindakan Tim Likuidator, tidakpernah diketahui secara pasti kapan PPJB akan dilanjutkandengan Akte Jual Beli (AJB).

/Pdt.G/2013/PN Plg. tersebut di atas olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas A Palembang yang menyidangkanperkara tersebut telah diputus dalam (Putusan Pengadilan Negeri Kelas IAPalembang, tanggal 25 Juni 2014) dimana amar putusannya menyatakan*gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa berdasarkanbatasbatas serta ukuran yang ditentukan oleh Penggugat telah ditemukanbahwa kedua objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ternyatatanah sengketa milik Tergugat telah tumpang tindin

Akhmad Saleh Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATIBinti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakantumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMANEMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas jugadiakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWAT I BintiDJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya.

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

Syaiful Hariyadi dengan pemilik lahan yangtumpang tindin dan berakibat merugikan pemilik lahan adalah menjadiurusan dan tanggungjawab sdr. Sapli Sanjaya dan sdr. syaiful Hariyadi.Bahwa diantara mereka telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiandiantara mereka kemudian diperoleh kesepakatan bahwa pemilik tanahyang bertindih dengan tanah milik sdr. Sapli membayar kompensasi gantikerugian sdr. Sapli Sanjaya;Bahwa demikian halnya dengan tanah milik sdr.

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

Simpang Tiga seluas 16.400 M2, danmenyatakan tanahnya tumpang tindin sebahagian dengan tanah An. Murtadi(linat peta nomor 12) yang sudah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat I.Tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidak pernahmengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu dengan mengajukangugatan perdata ke Pengadilan untuk dapat membuktikan siapa pemiliksebenarya, akan tetapi H.

BINTANG PRIMAENERGY PRATAMA seluas.1.243 Ha, yang dimaksud dalam suratkeputusan tersebut tumpang tindin dengan areal PertambanganPenggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat)Nomor : 540/07/KPEr/DPEIV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentangHalaman 4 dari 30 halaman.

(tumpang tindin dengan tanah Penggugat 5 meter);b. Tergugat Ill (Sali) yang menguasai tanah objek sengketa seluas510 m? dengan ukuran 10 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 172/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (tumpang tindih dengan tanah Penggugat10 meter).C. Tergugat IV (Ahue) yang menguasai tanah objek sengketa seluas765 m? dengan ukuran 15 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 173/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (Tumpang tindih dengan tanah Penggugat15 meter);7.

terletak di Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir )Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat)atas nama Masun.Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa secara nyatapada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di Ruang Rapat Kantor PertanahanKabupaten Lebak pada saat mediasi atas adanya permohonan SertipikatPenggugat yang telah dilakukan Pengukuran oleh Tergugat namun tidak bisadilanjutkan hasilnya ke gambar ukur karena di atas tanah yang dimohonbertumpang tindin

Penyelesaiansepenuhnya sengketa ini oleh Peradilan Perdata dalam lingkup Peradilan Umumbertujuan pula untuk menghindari terjadinya disparitas Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya serta untuk menjamin adanya kepastianMenimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa Gugatan PerbuatanMelawan Hukum yang telah diregister di Pengadilan Negeri Surabaya denganNomor : 610/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Penanganan Kasus Pertanahan, dalam hal di atas satu bidang tanahterdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RIHal. 34 dari Hal. 41 Putusan Perkara No. 98/G/2017/PTUNMDNmelakukan perouatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/ataupenerbitan sertipikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebuthanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pernyataan PihakTergugat bahwa sertipikat objek sengketa telah tumpang tindin

berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin

mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

Terdapat kontradiktif atau tumpang tindin mengenai harta peninggalan/tirkah, dalam gugatan Penggugat menyebutkan selain meninggalkan ahllwaris dan ahli waris pengganti, alm Ngali dan alm Kasri telah pulameninggalkan harta dalam bentuk beberapa bidang tanah sawah danpekarangan sebagaimana tertuang dalam leter C Nomor 790 namun didisisi lain Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Ngali masih hidup telahmembagi habis tanah sawah/pekarangan masingmasing kepada abhiwarisnya, sehingga menjadi tidak jelas