Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin doklin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.AGUSTUPEL
2.NETANYA
Tergugat:
1.SINGKAPSON
2.PAHAN
3.SENDONG S. LAMBUNG
Turut Tergugat:
SENDONG S. LAMBUNG
104 — 28
  • (putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, makaapabila gugatan Konvensi dikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensidan Intervensi pun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian makaberdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 9 Januari 2015 — SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
49 — 55
  • Akan tetapi sudah cukup dan terdapatkesadaran kerja sama;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurut sifatnya terdiridari:a deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargaisendirisendiri ;b deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satudigantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yang erat makauntuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-11-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 106/PID.B/2012/PNTMG
Tanggal 20 Nopember 2012 — SUHARDI Bin ABDUL HAMID RAJA KUASA
88 — 24
  • berita acara persidangan perkara ini dianggap telah ikut termuat danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putuan ini ;Menimbang, bahwa apakah dengan faktafakta hukum tersebut para terdakwasudah dapat dinyatakan bersalah, maka untuk menentukan kesalahan para terdakwatersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebuttelah memenuhi dari seluruh unsurunsur tidak pidana yang didakwakan kepada paraterdakwa ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dokrin
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2014 — Putus : 19-09-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 19 September 2014 — ASGUL, S.E., M.si
55 — 13
  • Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan pidanaDalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dinyatakan: dihukum sebaga pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :1 Yang melakukan ( Plegger )2 Yang menyuruh melakukan ( doen Pleger )3 Yang turut melakukan ( mede Pleger )Dalam dokrin hukum pidana , tuurt serta dikenal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : PT. DHARMA PUTRA KARSA
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
467 — 378
  • Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin / pendapat ahlihukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yangditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata adalah syarat subyektifkarena berkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syaratsubyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapatdibatalkan (vernietigbaar), sedangkan terhadap kedua syarat terakhirdikualifikasikan sebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat objektiftidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 16 Desember 2015 — ELIYANA KOTAMBUNAN, SE
119 — 70
  • subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan, sehingga di dalam Dokrin
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ADRIAN, S.E., M.Si. bin BAHARUDIN
117 — 71
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausaranayang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa pengertian, teoriteori dokrin unsur ini telah dijelaskandalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alihseluruh pengertian, doktrindoktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan KeduaSubsidair;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan LampuJalan Tenaga
    Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa pengertian, teoriteori dokrin unsur ini telahdijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakimmengambil alih seluruh pengertian, doktrindoktrin hukum tersebut ke dalamdakwaan Kedua Subsidair;Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap dalam persidanganBahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Auditdalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan
    Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyangturut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa pengertian, teoriteori dokrin unsur ini telahdijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakimmengambil alin seluruh pengertian, doktrindoktrin hukum tersebut ke dalamdakwaan Kedua Subsidair;Menimbang, bahwafaktafakta yang terungkap dipersidangandiperoleh fakta hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Adrian, S.E.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 1 Nopember 2021 — Pemohon:
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
175 — 116
  • Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
315 — 119
  • atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasiMenimbang, bahwa selanjutnya arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin yaitu kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
322 — 114
  • Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin/pendapat ahllihukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yangditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat subyektif karenaberkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektiftersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan(vernietigbaar), sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikansebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat objektif tidak terpenuhimaka perjanjian itu batal demi hukum
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 04-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 41
  • sebab tidak satupun dalil dalam gugatan penggugat yangmendalilkan adanya perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh Tergugat danPenggugat telah mengakui secara tegas bahwa tidak ada Perjanjian perkawianantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita angka 8, hal manaberkesuaian dengan yurisprudensi dan dokrin sebagaiman diuraikan dibawah ini :Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi Page 17 Putusan mahkamah agung ri nomor 2 k/ag/1975 harta yang diperolehsecara perkawinan adalah merupakan harta
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 20 Juni 2014 — 1. MOCH. CHAMIM THOHARI, SH. ; 2. BUDIHARYO,S.Sos KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
51 — 12
  • Akan tetapi sudah cukup dan terdapatkesadaran kerja sama;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurut sifatnya terdiridari:a deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargaisendirisendiri ;b deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satudigantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yang erat makauntuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-12-2010 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 706/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.
Tanggal 18 Oktober 2011 — HAGUS SUANTO M e l a w a n : 1. IR TJANDRA TEDJA MSC 2. ERI HERTIAWAN SH LLM 3. ALBERT KUHON
366 — 476
  • Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyaikekuatan mengikat.Bahwa berdasarkan dokrin Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH, maka dapatdisimpulkan bahwa perilaku kasar yang melanggar asas itikad baik, kepatutan,etika, moral, agama, kesusilaan, dan kesopanan yang disampaikan Tergugatdalam bentuk SMS (Short Message Service) melalui media handphone adalahsuatu perilaku Tergugat yang menunjukkan adanya Kebiasaan, karenadilakukan secara tetap, ajeg, dan berulangulang, sehingga secara yuridismembuktikan
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 04-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 46
  • sebab tidak satupun dalil dalam gugatan penggugat yangmendalilkan adanya perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh Tergugat danPenggugat telah mengakui secara tegas bahwa tidak ada Perjanjian perkawianantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita angka 8, hal manaberkesuaian dengan yurisprudensi dan dokrin sebagaiman diuraikan dibawah ini :Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi Page 17 Putusan mahkamah agung ri nomor 2 k/ag/1975 harta yang diperolehsecara perkawinan adalah merupakan harta
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
148 — 78
  • dibuktikan salah satu dari pasaltersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwayang bersangkutan.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
130 — 50
  • ataumelampaui tenggang wakiu90(sembilanpuluh) hari seperti yang yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun1986 tentang PTUN serta aturan terkait lainnya, sebagai batasan mengajukangugatan dalam perkara Tata Usaha Negara24.Bahwa alasan Para Penggugat tidak melihat adanya papan PlangPengumumann Izin Mendirikan Bangunan sangatlah tidak beralasan karenaPara Penggugat sudah bisa mempertanyakan dasar dari pembangunanTower/menara telekomunikasi tersebut, pokok pikiran dalam dalil bantahan iniadalah sesuai dengan Dokrin
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 51-K/PM.II-09/AD/II/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — Oditur:
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
MIsbakhul Munir
109 — 45
  • Prada Mochamad Rizal KrismantoroBahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi mendapat perintahdari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad NomorSprin/257/X/2020 untuk mengikuti sebagai tim pokjapenterjemahan penyusunan dan pencetakan Dokrin US Army diPussenif Kodiklatad hingga tanggal 16 November 2020.Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi menerima suratperintah Nomor 218/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 sebagaipendukung dan pelatih seluruhnya berjumlah 6 orang.Bahwa pada tanggal 28 November 2020 sekira
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
194 — 111
  • tersendiri oleh Tergugat 8 adalahHal 10 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 1292/Pdt G/2019/PN Dps19.20.21,perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian, karenadibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimanaditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan syarat sahnya suatuperjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH
124 — 158
  • unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 06-09-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 09/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 30 Agustus 2012 — Suawa J. Daniel
108 — 22
  • Subsidair telahterpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadaTerdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu danharus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secarasah dan meyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsisecara bersamasama;Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya mohonhukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa dalam dokrin
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidair atasdiri Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap keberatan yangdisampaikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya ,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa dalam dokrin Hukum Pidana dan didalamPerundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada Pidana tanpa kesalahan ( geen straf zonder schuld)) ;Menimbang, bahwa dari ketentuan