dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa ganti rugi yangdiberikan dalam bentuk uang, Panitia Pengadaan Tanah harus mengundang para pihakyang berhak atas ganti rugi;Ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal yang berhakatas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugiharus dibuat dalam bentuk notaril

Irianwati;Bahwa pemberian kredit kepada 9 orang nasabah tersebut di atasternyata didasarkan pada ketentuan perbankan yang berlaku vide unsurkehatihatian, hal ini dapat terlinat sebagai berikut: Adanya perjanjian kredit yang dibuat secara notaril;Hal. 110 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016 Adanya jaminan tambahan berupa sertifikat hak milik masingmasingdebitur; Kredit dijaminkan oleh lembaga penjaminan dari PT. Askrindo; Adanya personal guarantee dari Ny.

kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP005) pada Bank Sulsel Cabang Palopo tahun 2010 yang dilakukan olehBPKP seperti yang tertuang dalam surat Nomor SR429/PW21/5/2013tanggal 17 Juli 2013;Bahwa Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yangmenyatakan bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuanperbankan yang berlaku vide unsur kehatihatian, hal ini dapat terlihatsebagai berikut: Adanya perjanjian kredit yang dibuat secara notaril

;e Selatan : Rungkang;e Barat : Selat BaliTelah selesai menjadi Setifikat Hak Milik pada tanggal 10 Juli2008 yang teridentifikasi sebagai berikut : Sertifikat Hak MilikNomor : 2407; Luas : 11.100 M2 Nama Pemegang HakPura Luhur UluwatuJurit Nomor IdentifikasiBidang (NIB)22.03.09.03.01233 Surat Ukur Nomor::1755/Pecatu/2008 tanggal 10Juli 2008Desa : PecatuKecamatan : Kuta SelatanKabupaten : BadungPropinsi : BaliNamun tidak diinformasikan Tergugat kepada Penggugat dan tidakjuga dibuatkan Perjanjian Notaril

sebesar Rp2.843.340.000,00 (dua milyardelapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa dalam kenyataannya Tergugat I Rekonvensi tidak pernah melunasipembayarannya atas harga tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi sampaidengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi;Bahwa diakibatkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak melunasi pembayaranharga tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensitelah membuat Akta Pembatalan Nomor 15 secara Notaril

.= Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril untuk jaminanyang masih berupa SPH sebagian masih belum di kuasai bank,sehingga bank belum memiliki hak kuasa menjual atas jaminantersebut apabila debitur wanprestasi.= Bahwa penarikan fasilitas kredit KI KUR yang di pindahkan melaluirekening afiliasi (BNI Taplus) sebagian besar tidak dilakukan secarabertahap sesuai memorandum keputusan kredit

tersebut tanpa dilengkapi denganmemo disposisi yang disetujui oleh terdakwa.= Bahwa jaminan dan pengikatan pengurusan sertifikat tanah kebun(SHM) yang merupakan jaminan kredit BWU (BNI wira usaha) danKUR tidak dilakukan proses tindak lanjut dengan pengajuansertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang telah diagunkan kepadaKantor Pertanahan setempat.= Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril

keperancis, di Perancis boleh bercerai sekalipun beragama khatolik kemudianmenurut hukum perancis dia sudah cerai kembali ke Spanyol dia sudah bukansuami isteri dalam konteks ilustrasi saudara saya tidak melihat ada perjanjian jualbeli bagaimana perjanjian jual beli melanggar ketertiban umum, tidak lalu apadisamarkan dengan hibah, tidak, jual belijual beli sendiri, hibah sendiri karenajustru jual beli hibah tukar menukar salah satu cara mengalihkan hak milik ;Bahwa kalau prosedur hibah dan aktanya Notaril

Hotel Restaurant Maras (i.ctergugatv) melalui Turut Tergugat , hal atau dalil penggugat tersebut tidak tepatdan tidak berdasar karena kebenaran notaril isi akta meniadi tanggung iawabNotaris, Turut Tergugat Il tidak berwenang untuk meneliti kKebenaran suatu aktayang dibuat olehNotaris.PERNYATAAN TIDAK TEPAT 4.

Foto Copy Surat Kuasa Notaril dari Harjo Sentono alias Suratinemkepada FX Andhie Widyatmoko, tanggal 26122012, diberi tanda buktiT.T.4 ;5. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15092012 atas namaNy. Harjo Sentono alias Suratinem, diberi tanda bukti T.T.5;6. Foto Copy Register Verponding Ongko 224 Blok 22 / Tegalrejo, diberitanda bukti T.T.6 ;7.

tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperolehkesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersamapanitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;=" Ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril

Kisdibuat secara Notaril dihadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, S.H.

,M.Hum yakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril, kemudian saksi ISNAENILARENGKENG, S.H., M.Hum menyampaikan hal tersebut kepada SaksiHASANUDIN DATU ADAM bahwa Surat Kuasa dari Saksi Drs. H.

) selanjutnya saksi ISNAENI LAREKENG,S.H., MHummemerintahkan staf saksi IGSNAENI LAREKENG, S.H., M.Humyakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukHalaman 42 dari 261 Putusan No 5/Pid.SusTPK/2017/PN Palmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

dan setelah TerdakwaHASANUDIN DATU ADAM menyetujui nilai ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi memerintahkan stafsaksi yakni SaksiZALDY SYAMSIR dan SaksiALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatanbentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama panitiapengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;" Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril

Debitur harusmendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal agunannya,ittu untuk meroyanya, artinya pemberi fiducia tidak berhak untukmenjual barang agunannya;Bahwa apabila BRI tidak ada memberikan persetujuan tertulis padadebitur untuk mengalihkan agunannya, dapat dipastikan objek jaminanmasih sama seperti saat agunan diserahkan oleh debitur;Bahwa dalam hal barang bergerak yang diikat akta fiducia Notaril, dantelah terdaftar sertifikat fiducia dari kantor fiducia Depkumham dandengan kalimat

tugas memeriksa agunan, mengenai suatu kredit yangbersifat pelimpahan dari kantor cabang kepada kanwil, sebenarnyayang bertangggung jawab terhadap pengecekan, Pertama sewaktu AOmenerima pemberian kredit tersebut terjadi disana maka AO Depoktersebut yang harus melakukan penilaian, kemudian sekiranya ituditeruskan dan Pemrakarsanya menjadi berpindah menjadi di kanwil,tentunya juga harus menerima tanggung jawab itu dengan menelitikebenaran penilaian tersebut;Bahwa Akta fiducia otentik yang dibuat oleh Notaril

berat logam mulia dari debitur,keterangan dari sertifikat atau datadata yang ada di dalam akta tadiboleh digunakan Terdakwa sebagai dasar pembuatan MAK saatsuplesi kredit, bisa jadi tetapi seyogyanya AO harus dilakukanpengecekan lagi;Bahwa Intinya meskipun sudah dicantumkan diakta fiducia, karena diasebagai Pemrakarsa yang baru seharusnya dia melakukan penelitianlagi kebenaran angka tersebut;Bahwa saksi belum melihat akta fidusianya seperti apa sehingga saksitidak bisa berkomentar, Akta fiducia Notaril

disini bahwa penulisan objek jaminangadai dengan kalimat emas batangan seberat 59 Kg senilai28.320.000.000 tersebut belum sesuai dengan surat edaran, yangsesuai dengan ketentuan yang ada Nomor S8 itu harus dirinci, emasnyajenisnya apa, kemudian sertifikatnya nomor berapa, kadarnya berapa,beratnya berapa;Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi terhadaphalhal yang tercantum dalam akta yang akan ditandatangani oleh BRIdengan nasabahnya biasanya bagian ADK;Bahwa jadi untuk pembuatan akta notaril

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 193KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehathukum terdakwa yang mengemukakan antara lain : bahwa terdakwa telah melakukanpemeriksaanpemeriksaan terkait agunan logam mulia 59 Kg. dengan cara memeriksabuku kunjungan SDB jika sejak fiducia notaril sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 tidakada kunjungan dari debitur ke SDB, tidak pernah menerima laporan langsung dari saksiRatna Dewi terkait kunjungannya

Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.2. Pencairan kredit dilakukan sesualperhitungan nilai kKontrak proyek yang diberikan.4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajibdilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dandibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antarapenjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi olehcabang Surabaya.6. Menyerahkan asli sertifikat ataskepemilikan jaminan atau minimal telah memeperolehcovernote dari Notaris.7.

Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor CabangSurabaya, dengan maksud menguntungkan TERDAKWA danSTEFANUS SULAYMAN, telah menandatangani akadperjanjian kredit yang dibuat secara Notaril dinadapan NotarisMaria Baroroh, S.H. dengan Nomor Akta: 94 tanggal 28Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp. 40.000.000.000,(empat puluh miliar rupiah), padahal DIDAKUS LEBA danTERDAKWA mengetahui pada saat penandatangan akadkredit tersebut syaratsyarat yang diwajibkan dalam

Makmur JayaPrima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT KantorCabang Surabaya, dengan maksud menguntungkan Terdakwa danSTEFANUS SULAYMAN, telah menandatangani akad perjanjian kredityang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh,SHdengan Nomor Akta : 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai kreditsebesar Rp.40.000.000.000, (empat puluh miliar rupiah), padahalDIDAKUS LEBA dan Terdakwa mengetahui pada saatpenandatanganan akad kredit tersebut syaratsyarat yang diwajibkandalam

Perlindungan Konsumen, dengan alasan:29.28.1.g, Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen28.2.No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah28.3.dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, dikarenakan redaksi atauTERGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 hurufkarena terbukti didalam ketentuan Pasal Tambahan Perjanjian Kredit dicantumkan klausula:"Setiap perubahan ketentuan dalam perjanjian ini, hanya dapatdituangkan dalam akta addendum, baik yang dibuat secara notaril

CTA, hal ini bertentangan dengan ketentuanketentuan yang diatur dalamsyarat penarikan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012yang menyebutkan bahwa untuk SPK kontrak atas nama perusahaan lain agar dibuatkanAkta Kuasa Direktur secara notaril yang berisi diantaranya mencakup Kuasa Direkturberwenang melaksanakan proyek dan meminjam uang kepada bank ; Bahwa walaupun Yudi Setiawan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalamAkta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal

CTA, hal ini bertentangan dengan ketentuanketentuan yang diatur dalamsyarat..........syarat penarikan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012yang menyebutkan bahwa Untuk SPK kontrak atas nama perusahaan lain agar dibuatkanAkta Kuasa Direktur secara notaril yang berisi diantaranya mencakup Kuasa Direkturberwenang melaksanakan proyek dan meminjam uang kepada bank ; Bahwa walaupun Yudi Setiawan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalamAkta Perjanjian Kredit Nomor

;Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat Ill dk inididukung alat bukti yang otentik dan notaril serta mempunyai kekuatanpembuktian yang erat hubungannya dalam perkara ini, maka dimohonkepada Pengadiian Negeri Lubuk Pakam agar kiranya berkenanmemberikan amar putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaarbijvooraad verklaard);Bahwa seianjutnya patut puia dimohonkan untuk dinyatakan dalam hukumpara Tergugat

berdua sudah tanda tangandibelakang saya, saya tidak tahu, kemudian didaftarkan kepada saya, suratcinta bisa diwarmeking kepada saya, kalau fotocopy kemudian mintadistempel sesuai aslinya, itu bulan legalisasi tapi fotocopy sesuai aslinya;Kalau sesuai aslinya, seseorang datang kepada saya sambil menunjukanberkas aslinya, kalau warmeking yang penting ada aslinya, tidak perludatang, kalau legalisasi harus datang sambil membawa aslinya, ini ada bedanotariil akte sama akte yang dilegalisasi, kalau notaril

Nilaipengajuan di Bank BJB disetujui pada bukan Oktober 2019 pemohon dantermohon bersamasama melakukan proses akad kredit dan tadna tangansecara notaril di bank BJB sebesar Rp 499.000.000 ( empat ratus Sembilanpuluh Sembilan juta rupiah) selama 180 bulan dengan nilai angsuransebesar :a. Tahun Ke 1 sampai dengan tahun ke 2 sebesar Rp 5.5058.222b. Tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 4 sebesar Rp 5.887.954c. Tahun Ke 5 sampai dengan tahun ke 15 sebesar Rp 6.299.652Put.

Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam)telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat Ill yangmenerima permohonan konsep perjanjian Kerjasamauntuk dibuatkan akte notaril dihadapannyamengandung cacate Bahwa sesuai dengan kedudukan dan tugas seorang notariesberdasarkan profesinya dan keahliannya selain didasari olehkode etik profesi, tentunya memahami betul konsekuensi hukumatas perbuatan dan tindakannya melakukan legaliasi Suatuproduk hokum berupa perjanjian baik yang dibuat untukkepetingan perorangan