Ditemukan 1347 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2012 Tanggal 21 Maret 2014 — PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cabang DKI JAKARTA, dkk VS PT. PERSADA JATI LANCAR
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KMA/416/VIV/2001tanggal 10 Juli 2001 yang menentukan kriteria hukum yang pada pokoknyasebagai berikut : BPPN telah diberikan kKewenangan untuk melakukan penagihan piutangmelalui Surat Paksa dengan diikuti penyitaan dan pelelangan terhadapaset Debitur yang merupakan jaminan atas hutanghutangnya; Bahwa hal serupa juga diberikan kepada Pejabat Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) berdasarkan UndangUndang No. 49/Prp/1960Jo Keputusan Menteri Keuangan RI No. 376/KMK/01/1998;Hal. 13 dari 37 hal. Put.
Register : 22-05-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.AB Tanggal 4 Desember 2013 — ENGGITO YAURIS, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Jalan Said Perintah RT 003/RW 002 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekarang : Jalan Dr. Kayadoe No. 15 RT. 002 RW 06, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
M E L A WA N
ROBERT E. MATAHELUMUAL, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan Rijali Gang Singa RT 03/RW 01, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Dan
Dra. Ny. JOSINA MAIRUHU, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA), Alamat dahulu : Dusun Nahel RT. 001 RW.001 Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Sekarang : Batu Gajah RT 002 RW 03 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
81 — 55
81 — 55
dicatat didalam bukutanah karena ada masalah sehingga tidak boleh ada kegiatan apapun diatas tanah/objek tersebut ; Bahwa setelah diketahui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 271 ada dalammasalah sedangkan telah terjadi transaksi Jual beli di Notaris antara YosinaMairuhu dengan Penggugat menurut saksi sesuai aturan Transaksi jual belitersebut cacat hukum ; Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa ada masalah menyangkut dengan SertifikatHak Milik Nomor : 271 ada bermasalah, sehingga saksi selaku Kepala BPPN
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
206 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 64 P/HUM/2017(BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan; Salah satu aset eksBPPN yang dikelola oleh MenteriKeuangan adalah 100% saham PT Karaba Digdaya yangberkedudukan di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, KotaDepok yang pengembangan Perusahaannya harus sejalandengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan PengelolaanAset Negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat; Berdasarkan hal tersebut, apakah pengalihan kepemilikan hakatas tanah a quo
Register : 20-08-2010 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst Tanggal 1 Maret 2012 — PT INDOLAMPUNG PERKASA,Cs >< THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH,Cs
340 — 332
340 — 332
BPPN, selanjutnya Pemerintah RI c.q; BPPN yang menguasai Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 melakukan > lelang Negara atasPenggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 bersama perusahaanHal 515 dari 562 hal.
Register : 05-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 2 Agustus 2018 — Pemohon:
PT Fajar Jaya Pratama
Termohon:
Hery Wijaya
96 — 29
PT Fajar Jaya Pratama
Termohon:
Hery Wijaya
96 — 29
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 K/N/2000tanggal 8 Juni 2000 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) lawan P.T. Sumi Asih, dengan kaidah hukum sebagai berikut:Pembuktian perkara permohonan pailit itu. tidak dapatdilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 6 ayat (3)Undangundang Kepailitan) sebab eksistensi adanya utangdengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpadilakukan pemeriksaan melalui proses perdata di PengadilanNegeri atau Pengadilan Umum;2.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, oleh karena Tergugat berhutang kepada Penggugat untuk membayarhutang almarhum Kumbiono dkk, kepada PPA (dahulu BPPN) denganjaminan sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas, maka tidak berlebinanapabila Penggugat mohon agar tanah beserta bangunanbangunan diatasnyadengan sertifikatsertifikat sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas yangdijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, untuk diletakan sita jaminan;.
puluh dua rupiah) yang akan di pergunakanuntuk menutup hutang (alm) Kumbiono, dkk;> Bahwa secara lisan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenjanjikan akan mengembalikan hutang pokok dalam kurun waktu 3(tiga) bulan dan menjanjikan akan memberikan 5 % keuntungan tiapbulannya ;> Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi telah menyerahkan 162 (seratus enam puluh dua) SHM milikKumbiono dkk. yang telah ditebus Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dari PPA (dahulu BPPN
BUNdilikuidasi dan asetnya menjadi milik BPPN berdasarkan Kepres Nomor2/ Tahun 1998 dan Kepres Nomor 34 Tahun 1998 tentang Hak danKewenangan BPPN, kemudian setelah pembubaran BPPN tahun 2004maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentangPendirian Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) maka atas namaMenteri Keuangan seluruh pengelolaan asset negara yang berasal dariBPPN menjadi tugas dan kewenangan PPA termasuk didalamnya 87(delapan puluh tujuh) buah SHM atas nama Kumbiono tersebut;Menimbang
Putus : 26-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2141 K/PID.SUS/2010 Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR ; DARMAWAN DARABA
99 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank ModernTok. dengan pihak Negara (BPPN) dengan menyerahkan seluruh assetBank Modern sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada Negara,merupakan tindakan dalam ruang lingkup perdata, adalah tidakmenghilangkan/menghapuskan melawan hukumnya perbuatan pidanapenyalahgunaan dana BLBI yang merugikan keuangan Negara" ;Bahwa disamping putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, doktrin ataupandangan pakar hukum sebagai salah satu sumber hukum formil, yaitu :Darwin Prinst, SH.
Register : 08-11-2004 — Putus : 02-06-2005 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 659/Pdt.G/2004/PN Sby Tanggal 2 Juni 2005 — Drs RAJA SIRAIT
Lawan
1. PT BANK BAHARI, Tbk
2. LANNY SETYAWATI DJOJOKUSUMO SH
134 — 6
134 — 6
Menyatakan baliwa perbuatan Tergugat I (BPPN) menguasai dan bemiaksudmenjual secara lelang aset - aset milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat tanah - tanah sengketayang saat ini dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan baik ; -6. Menghukum Lanny Setyawati Djojokusumo, SH.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 April 2016 — PT ASIA MANGAN GRUP VS 1. M. AHYAR ALHAM, S.T., , DKK
69 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 17 Tahun1999, terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah beradadi bawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukumapapun yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, hanya dapatdilakukan oleh mandatory. Eksepsi tersebut dibenarkan oleh MahkamahHalaman 19 dari 46 hal Put.
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 109/PDT/2015/PT.PLG Tanggal 25 Februari 2016 — - 1. Tuan Parlindungan, DKK
- 1. P.T Bank BNI(Pesero)Tbk Sentra Kridit Menengah, DKK
83 — 29
83 — 29
Bahwa mengenai klaim yang diajukan penggugat dalam gugatannyakhususnya pada point 16 dan 19 adalah tidak benar, karena berdasarkanPerdirjen KN No.6/PN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang,pasal 6 (enam) Ayat (5) huruf G berbunyi : Salinan/fotocopi suratpemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditoryang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debiturHak Tanggungan adalah Bank dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional ,Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN
Putus : 17-02-2010 — Upload : 21-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903K/PDTSUS/2009 Tanggal 17 Februari 2010 — PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA, ; PT. THAHA ENGINEERING GROUP,
99 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawanPT. Sumi Asih, dengan pertimbangan sebagai berikut :Pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukansecara sederhana atau sumir (vide pasal 6 ayat (3) UndangUndang Kepailitan) sebab eksistensi adanya hutang dengan jumlahyang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaanmelalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau PengadilanUmum ;d.
Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 PK/Pdt/2014 Tanggal 22 September 2014 — KHOE SENG SENG VS PT DUTA PERTIWI Tbk
264 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 268 PK/Pdt/20141020.26.10dilinat pada "uraian singkat kejadian" Laporan Polisi yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat dengan mengatakan sebagai berikut:Terlapor adalah developer rumah susun yang terletak di TKP dan pelapormembelinya dari BPPN dengan harga Rp421.421.421,00 dalamkesepakatan jual beli rumah susun tersebut terdapat sertifikat hak milikatas satuan rumah susun JITC A Jalan Raya Mangga Dua.
Register : 16-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 6 Nopember 2013 — GS YUASA CORPORATION >< LUSY DARMAWATI WALUYO , CS
487 — 382
487 — 382
Segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untukdan atas nama Persero hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalamkedudukan dan kapasitas sebagai Legal Mandatory.
Putus : 13-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Februari 2017 — PT. GUNUNG MARAS LESTARI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN Masukan menjadi komponen harga jual karena pajakmasukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan dicatat sebagai biayamaka harga jual Tandan Buah Segar di PT A dan PT B sama.Bahwa apabila Pajak Masukan dapat dikreditkan maka harga jualTandan Buah Segar sebagai berikut: Komponen Harga Jual PTA PTBFixed Cost 100 100Variable Cost 100 100PPN Masukan 10 10Harga Jual 210 200 Bahwa PPN Masukan pada PT A menjadi komponen harga jual karenapajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sedangkan pada PT BPPN
Register : 03-10-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 686/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 10 Mei 2017 — Tuan Gersonius Rotuah Saragih, MBA
Lawan
1.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cab Kebayoran Baru
2.Direksi PT Power Asetindo Selara
3.Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang
dan
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan OJK
66 — 25
66 — 25
Jkt.Seldebitur hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku oprasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;8) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya menyatakanbahwa limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai denganmenyebutnama penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam:a) Bankkreditur akan ikut menjadi peserta lelang; ataub) Nilai limit paling sedikit Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)43.Bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya berdasarkan
Putus : 28-11-2008 — Upload : 26-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/PDT/2008 Tanggal 28 Nopember 2008 — Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk
Melawan
Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia
839 — 697 — Berkekuatan Hukum Tetap
839 — 697 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan dan kepastian dalampemberian kuasa ;Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak,Karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa saatini berasal dari pemilik asal/pemilik lama/pewaris dari para Penggugat.Penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dilakukan melalui prosespembebasan, tanah yang melibatkan 3 (tiga) unsur instansi pemerintah yakniBadan Pertanahan Nasional/BPPN, Pemda Kabupaten Bekasi (termasuk pihakKelurahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
186 — 308
186 — 308
TAMARA BANK berkedudukan diJakarta berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.1026/1997 tanggal 10 Mei 1997, selanjutnya diroyatanggal 15 September 2010 berdasarkan SuratPermohonan Roya dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) No.
Selanjutnya dilakukan Roya berdasarkan suratpermohonan roya dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) No. S.3071/LD/BPPNAMU/0800 tanggal 9 Agustus 2000 terhadapSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1683/Harjamukti dan No. 1747/Harjamukti, makaSertipikat hak Tanggungan No. 2800/96 dan No.1026/97 hapus ; g.
Putus : 20-03-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2006 Tanggal 20 Maret 2009 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5.(6) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran dan melampirkan :(1) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (SSB);(2) Fotokopi Akta Pengabungan Usaha/Akta PPAT untukpenggabungan usaha yang didahului dengan mengadakanlikuidasi/Keputusan BPPN
Register : 08-05-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 11-K /PMT-II / AD / V /2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — Mayor Czi Sulistiyo Gunawan NRP. 11930090550769
135 — 56
135 — 56
Terdakwa dengan saksi8 mengecek suratsurat tesebut ke BPPN dandibenarkan oleh anggota BPPN bahwa surat tanah hibah tersebut aslibukan palsu.Menimbang : Bahwa atas sangkalansangkalan Terdakwa terhadap keteranganpara Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatsebagai berikut :62Menimbang Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah fakta tetapicenderung merupakan pendapat Terdakwa semata yang tidak didukungoleh alat bukti sah lainnya dan keterangan Terdakwa adalah keteranganyang berdiri
Register : 01-12-2023 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Pwk Tanggal 5 Juni 2024 — Penggugat:
PT SENTRALOKA ADYABUANA
Tergugat:
VICTORIA SECURITIES INTERNATIONAL CORPORATION
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
21 — 10
PT SENTRALOKA ADYABUANA
Tergugat:
VICTORIA SECURITIES INTERNATIONAL CORPORATION
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
21 — 10
table>
-
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan persetujuan sebagai dasar bagi Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengantar guna merealisasikan pencairan uang ganti kerugian atas 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat adalah Kreditor sebagai Pemegang Hak Tagih Terakhir atas utang Penggugat berdasarkan Program Penjualan Aset Kredit Tahap 4 (PPAK-4) BPPN