Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
80 — 42
  • Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ("UUPTUN") berbunyi: .............. cece cece eee ee ee cence eee eeeaeenees"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan: ......................0005e bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat, maka tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 18-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — PT. SEBAKIS INTI LESTARI;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,3.PT. ADINDO HUTANI LESTARI
458 — 63
  • Tengang waktu (Pasal 55) menyebutkan :1 Penghitungan Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda(Geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang ;2 Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baruhanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butirHalaman 103 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengandalildalil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 13-05-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — PT. SIANTAR TOP Tbk. VS KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.
788 — 1320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 4 September 2012 ;Hal.20 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71, dan72 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kemballia quo beserta alasanalasannya yang diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
594 — 778
  • Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat terkait dengan gugatanPenggugat kabur/tidak jelas lebih mengarah kepada eksepsi kompetensiabsolut Pengadilan yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurutMajelis Hakim, gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsiTergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscuur lible) dinyatakantidak diterima;Eksepsi Tentang Tengang Waktu Pengajuan Gugatan dan UpayaAdministratifMenimbang, bahwa selanjutnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASYIATUN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
91 — 67
  • TENTANG DALUARSA MENGAJUKAN GUGATAN KARENA LEWAT 90(SEMBILAN PULUH) HARIBahwa, gugatan telah lewat tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejakdiketahuinya objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 17-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 10/TIPIKOR /2018/PT.PDG
Tanggal 17 April 2018 — Mendri S bin Darmis
194 — 175
  • UPZsebelum diserahkan kepada bendahara BAZNAS atau penyimpan uang yangdiserahkan oleh BAZNAS sebelum diserahkan kepada Amil Zakat (UPZ), karenaruang lingkup tugas Terdakwa adalah meliputi : mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada bendahara BAZNAS; Menyalurkan zakat kepada para Mustahik; Menyerahkan dana Amil Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat); Melakukan survey mustahik;Menimbang, bahwa terdapat tenggang waktu antara penerimaan zakat dariUPZ dengan penyetoran kepada bendahara BAZNAS, dan tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
485 — 1228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Jawaban Termohon permohonan Hak Uji Materiil masihdalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimasalinan permohonan tersebut sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 3 ayat 4 PERMA 1/2011.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya JawabanTermohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim MahkamahAgung dalam memeriksa Permohonan a quo; Persyaratan Formal Pengajuan Hak Uji Materiil Menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung A.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
347 — 183
  • TENGGANG WAKTU =MENGAJUKAN GUGATAN & UPAYA ADMINISRATIF;Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradila Tata UsahaNegara yaitu:Bahwa Berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA (PERMA) NO. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif;Pasal 5 ayat (1) : Tengang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilandihitung 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Keputusan atas upaya AdministratifHalaman 4 dari 101 Halaman Putusan Nomor:
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
274 — 293
  • selalu berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 78 tahun2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri KetenagakerjaanRepublik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PengawasanKetenagakerjaantermasuk juga Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 21 tahun 2010 tengang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 25 Agustus 2016 — ERI SETIADI Bin EDI SUKADI;
79 — 32
  • Guntur bin17 Mekar Jaya Mustofa 15.000.000 3.500.000 ne 0018 Nurul Iman Desa Amer Mahmud bin .Sugiwaras Cik Mamat 10.000.000 10.000.00019 Fatun Korib Desa SuiaiLubuk Kelumpang I 14.000.000 8.000.000 6.000.000Saling Nurul Iman Desa Newewi tin AGay) Tengang Nag (Alm) 13.000.000 7.000.000 6.000.080SimpangAl Muhtadin Desa21 Tanjung Ning Anwar bin Matdiah 14.000.000 7.500.000 6.500.000SimpangNurul Huda Desa si :72 Tanjung NingLama amalbinMarsus!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBArb
Tergugat:
Ego Syahrial Sekretaris Jenderal KESDM Selaku Ketua Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
314 — 291
  • Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan;Tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatanbagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usahanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangsemula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannyadirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahuladanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadidihitung sejak yang bersangkutan pertama
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA
Register : 12-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 60-K / PMT-II /AU/XI/ 2018
Tanggal 12 Maret 2019 —
212 — 109
  • BRIPondok Gede.58) 2 (dua) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/228/X/2017 tanggal23 Oktober 2017 tengang Permohonan Penyitaan dan PenitipanHalaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor 60K/PMTII/AU/XI/2018Rekening beserta Uang Simpanan terkait perkara PenyalahgunaanDana TWP TNI AU ditujukan kepada Pemimpin Wilayah BRI KanwilJakarta 2.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara59) 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 4 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Evan Satriya, SH
Terbanding/Terdakwa : H. Teuku Ihsan Hinda
69 — 37
  • Dengan demikian,permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, diajukan masihdalam tengang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan Undangundang oleh karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung tanggal 15 April 2014 Nomor: 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ,Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
78 — 47
  • telah memberikan ketentuan yang pada pokoknyabahwa permohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 harisesudah putusan dijatuhkan;Menimbang bahwa in casu, perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Smr,putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariKamis pada tanggal 15 Nopember 2018, sedangkan Akta pernyataanpermohonan Banding ditanda tangani oleh kuasa hukum dari para Pembandingpada tanggal 27 Nopember 2018, hal ini berarti permohonan banding tersebutmasih dalam batas tengang
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 21/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT GALATTA LESTARINDO Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat III : CV ANUGERAH JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IV : CV BERSAMA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VI : CV NUSA ABADI JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Terbanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara I
Turut Terbanding/Tergugat X : CV NUSA INDAH PERMAI
71 — 41
  • justruSemakinmembuktikan dan tidak terbantahkanTergugatRekonpensi memilikikewajiban utang terhadap Para Penggugat Rekonpensi dan merupakanitikad buruk Tergugat Rekonpensi untuk menghindari kewajibannya;:KERUGIAN PENGGUGAT11.Bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan Penggantian biaya, rugi danbunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuatdalam tengang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 21/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
460 — 367
  • Dengan demikian gugatan aquo patut dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelljk);TANGGAPAN MENGENAI OBJEK SENGKETA, KEWENANGANMENGADILI, TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DANLEGAL STANDINGBahwa berkaitan dengan Objek Sengketa, Tergugat menegaskan bahwaObjek Sengketa ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundanganserta memperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pilkada
Register : 21-08-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 7 Januari 2015 — 1.ANDRES, SE 2.MANROFEN, SE LAWAN 1.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT 2.DKPP
137 — 46
  • Bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan gugatanperkara a quo dengan menyebut perkiraan, halmana jelas sangat kontradiktifdengan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Para Penggugat dalamgugatannya pada bahagian Objek Gugatan, KPU Provinsi Sumatera Barat SebagaiTergugat, DKPPSebagai Tergugat, Kewenangan Mengadili PTUN, DasarseGugatan, Tengang Waktu, Pelaksanaan Pemilu Di Kepulauan Mentawai,hingga Alasan Atau DalilDalil Gugatan, semua disusun yang acuannya adalahsurat keputusan yang dikeluarkan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
121 — 44
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KeputusanTata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalandengan Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992tanggal 21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262 — 242
  • kalimengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikankepentingannya paralel dengan Sema Nomor 03 Tahun 2015 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif disebutkan dalamPasal 5 ayat (1)tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/Pid.Sus /2011
Tanggal 11 April 2012 — Drs. Anderman. M.Si ; dkk
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusannyaJudex Juris hanyalah sematamata mempertimbangkan dalildalil yangdikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya dan telahbegitu saja mengenyampingkan dalildalil bantahan yang Pemohon110Peninjauan Kembali sampaikan dalam kontra memori kasasi serta dalamkeberatan dan tanggapan atas tambahan memori kasasi Jaksa/PenuntutUmum, padahal konira memori kasasi dan keberatan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan syarat materil karena telah para PemohonKasasi ajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tengang