Ditemukan 1870 data
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
75 — 52
dinyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian petitumgugatan pada poin ke3 dapat dikabulkan, ..... dan seterusnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten,karena di dalam pertimbangan dihalaman 75 alinea ke3 dan ke5 yangpada pokoknya menyatakan bahwa antara tanah Terbanding/dahuluPenggugat dan Pembanding I/dahuklu Tergugat dan PembandingIl/dahulu Tergugat II tidak ada yang menginformasikan bahwa tanahtersebut terletak bersamaan atau saling tumpang tindin
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
234 — 122
kepada Pejabat Pemerintahsehingga bertentangan dengan peraturan perundnagundangan yangberlaku dan bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik.Bahwa, Tergugat dengan tidak melakukan sebagaimana ketentuanUndangundang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentangTata cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahsebagai peraturan pelaksananya akan tetapi menggunakan peraturanlama sehingga timbul tumpang tindin
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjalanan Dinas tumpang tindin dengan RapatrapatDinas/Sidang, sebesar Rp.221.480.000, 00. Bahwa selanjutnya setelah adanya hasil audit serta temuan adanyapenyimpangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa keuanganPropinsi Sulawesi utara tersebut para Terdakwa mengembalikan uangyang telah diterima oleh para Terdakwa ke Kas Daerah dengan caramencicil.
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
82 — 20
tanahnyaberdekatan / berbatasan; Bahwa saat itu yang mengidentifikasikan : saksi, penyidik Polda Jambi,Pelapor dan terlapor yaitu Lina dan rubianto ada juga; Bahwa dari kantor BPN Provinsi, hanya saksi saja; Bahwa pengidentifikasian itu ada di buatkan BAPnya; Bahwa ada saksi ikut serta proses identifikasi di lapangan; Bahwa cara mengidentifikasiannya saksi ambil koordinat yang ditunjukkan oleh Pelapor dan Terlapor untuk memetakan dan di laporkankelapangan untuk proses identifikasi; Bahwa ada masalah tumpang tindin
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
161 — 212
Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
176 — 99
Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
91 — 59
Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
188 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
161 — 88
Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
101 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tumilah Karjo Utomo yang kemudian dijual lagi kepadaTergugat II Intervensi;Bahwa terhadap dalil tersebut, tentunya dapat diartikan adanyasengketa kepemilikan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugatadalah salah alamat, karena sengketa kepemilikan harus diperiksa dandiadili di Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri), karena sengketakepemilikan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi putusanyang tumpang tindin antar pengadilan yang
Pembanding/Penggugat II : DONA SINTIA binti H.A. KADIR Diwakili Oleh : Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Tju Li Cu
Terbanding/Tergugat II : HON SEN alias RABUDIN
Terbanding/Tergugat III : ARRY SAKURIANTO, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : FADILAH SUID
Terbanding/Tergugat V : MUZAHAR
Terbanding/Tergugat VI : BUI KIONG
Terbanding/Tergugat VII : BONG LIE NJONG
Terbanding/Tergugat VIII : PHANG SIN KHIN
Terbanding/Tergugat IX : DRI HARTONO
Terbanding/Tergugat X : LATIFAH
Terbanding/Tergugat XI : NURYANTO HONGO
Terbanding/Tergugat XII : CAU FUK
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
110 — 78
TURUTTERGUGAT yang bekerja sama dengan TERGUGAT sampai denganTERGUGAT XII (dengan kata lain tindakan PARA TERGUGAT) jelas sangatmerugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, oleh karena itutindakan PARA TERGUGAT tidak dapat dibenarkan oleh Hukumdikarenakan telah mengakibatkan konsekwensi Hukum Sertipikat atas namaPARA TERGUGAT (TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XII) harusdibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku karena tidakmempunyai Kekuatan Hukum;Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi tumpang tindin
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksplorasi No. 446 Tahun 2006tersebut;Hal ini sebagaimana telah pula dibuktikan pada saatPemeriksaan Setempat pada tanggal 8 September2008, dimana Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkanfakta dari Pemeriksaan Setempat dimaksudterbuktibahwasannya sebagian wilayah berdasarkan ObyekSengketa yang terbit tanggal 30 April 2008 telahtumpang tindin dengan sebagian wilayah SIPPPemohon Kasasi yang perpanjangannya terbit padatanggal 22 April 2008;Peta Wilayah Obyek Sengketa tidak dibuat oleh UnitPencadangan'
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
247 — 218
Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstutusi telahmenjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55ayat (2) UndangUndang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahmengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diluar PengadilanAgama Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, denganpertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindariadanya tumpang tindin kewenangan mengadili, maka secarategasPutusanNomor : 145/Pdt.G
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
296 — 247
SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
BUDI HARYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
Intervensi:
Soenar Alie Martono
322 — 243
perdata tidak terungkap C Desa 364 sebagai alas haksertipikat Hak Milik No 19/Desa Wringinputih berasal dari C Desa 188,alas hak kepemilikan Penggugat, hanya menyebut persil yang sama yakni110 D Ill luas 4250 M2.Dengan demikian antara tanah persil 110 dalam sertipikat denganpersil 110 milik Penggugat harus dipastikan terlebih dahulu secara perdataapakah merupakan obyek yang sama dan C Desa 364 berasal dari C Desa188 barulah bisa dinyatakan sertipikat hak milik no 19/Desa Wringinputihadalah tumpang tindin
305 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan TataUsaha Negara Kendari, Nampak bahwa didalam objek sengketa tidak terdapatadanya wilayah Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat apa lagi dikatakantelah terjadi tumpang tindin antara wilayah Pertambangan Penggugat denganPT. Sriwijaya Raya.
116 — 77
mantan RT. 10) tanggal 16 Agustus 2012, yangmenerangkan tidak akan bersedia memberikankesaksian/penandatangani sebagai saksi dalampembuatan berkas sporadic pemilik tanah / lahan atasnama Thamrin Sadik apabila status keadaan/tanahtersebut masih bermasalah / sengketa dengan adanyasegel adat pemilikan tanah atas nama atas nama :Sutedjo tahun 1995, Wadi tahun 1994, Mujito tahun1994, Siti Imroatun tahun 1994, Suyatno tahun 1992,Sukatno tahun 1992, Sri Poedji Astuti ImamSoetedjo tahun 1995, yang tumpang tindin
69 — 32
7 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh PenghuluKampung Sungai Sikambing D Ketjamatan Medan Barat ;Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek beracara di Indonesia,bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu melaluiPeninjauan Kembali dan keberatannya tidak dapat dilakukan melalui gugatanbiasa ke Pengadilan Negeri Medan, karena hal demikian terhadap objek yangsama akan terdapat putusan yang saling tumpang tindin
96 — 240
DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembandingdalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh riburupiah).Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena adatumpang tindin kepentingan antara pihak Penggugat (M.
211 — 104
Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mendalilkan Sertifikat HakMilik Nomor 408, atas nama Pemegang Hak Syukur Laman (Penggugat) (Videbukti P1) tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871 Tahun1989 Desa Pondok Meja atas nama Ranu (Vide bukti T.I5) dan tanah SertifikatHak Milik Nomor 872 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Sarwan (Videbukti T.I3);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalilPenggugat mengenai tumpang tindih/overlaping tanah sekaligus mendudukkanmengenai