Ditemukan 2101 data
75 — 30
Penggugatdengan PT Bharinto Ekatama;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakanhak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan denganhukum;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat tertanggal 20 Juni 2016 perihalpermohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdwdan pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan telahberlangsung pada tahap pembuktian dan berdasarkan Pasal 271 Rv danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742
112 — 21
. : Amalia HidayaniLahir tahun 1984, Makruf Bahreisyamdani, lahir tahun 1988, Pasca Fatwa Sukmawati,Lahir tahun 1997, (P2) ;Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 telah putus karena perceraian sesuaidengan Putusan Cerai Pengadilan Agama Purwokerto No. 1742/Pdt.G/2008/PA/Pwttertanggal 18 Agustus 2009 dan telah mempunyai Hukum tetap serta telah terbit AkteCerai No. 1167/ACX/2009/PA.Pwt, ( P3) ;Bahwa sejak perkawinan putus karena perceraian, diantara Penggugat dan Tergugatbelum melaksanakan Hibah
Melawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Berkedudukan di Jakarta Cq. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Kantor Cabang Kediri
42 — 10
Masing masing01.400.403.00.100608.4, 01.400.403.001013196, = 01.400.403.001006670, dan01.400.403.00.110920.7;e Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut sudah nampak jelas kalau Peristiwa, Obyekserta Subyek per perjanjian adalah berbeda beda dan tidak ada saling keterikatan;e Bahwa sejalan dengan putusan MARI No. 2177 K/Pdt/1983 dan no. 1742 K/Pdt/1983,yang menegaskan bahwa kumulasi subyektif harus ada hubungan hukum antara satudengan lainnya, Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak atau
163 — 120
bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membebankanobjek jaminan dengan jaminan fidusia bukanlah perbuatan melanggar hukum, sehinggapatut dan wajar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima.6 Ada tidaknya jaminan fidusia tidak menyebabkanperjanjianbatalataubataldemi hukum.Bahwa sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan/assesoir dari perjanjian pokok sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UndangUndang No.1742
241 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Sertipikat Hak Milik Nomor 2731 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Yohanes Wangge Logho tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari/2018 dengan luas 842.dmSertipikat Hak Milik Nomor 2732 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Frendy Jukianto tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari/2018 dengan luas 84 m?
:Sertipikat Hak Milik Nomor 2731 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Yohanes Wangge Logho tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari/2018 dengan luas 842.mSertipikat Hak Milik Nomor 2732 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Frendy Jukianto tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari/2018 dengan luas 84 m?
384 — 46
No. 1742.K/Pdt/1983yang menyebutkan :Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat ( tergugat I dan tergugatIf) padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidaak ada hubunganhukumnya, maka gugatan tidak dapat dapat diajukan secara komulatif, tetapiharus masingmasing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat oleh karena itugugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatasgugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas
Eksepsi Obscuur Libel : bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalikan bahwa tanah paraPenggugat selain dikuasai oleh Tergugat V seluas + 7500M2 juga telahdikuasai/diserobot oleh Tergugat I seluas + 150 M2; bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I sangatberbeda dengan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat V ; bahwa penggabungan gugatan tanpa adanya hubungan hukum antaraTergugat I dengan Tergugat V, berdasarkan putusan Mahkamah AgungNo.1742 K/Pdt/19833.
25 — 8
18196rsid3872887rsid3882526rsid3883399rsid3942684rsid3964265rsid4006655rsid40 19366rsid402904 1rsid4065982rsid409 1 108rsid4094094rsid4 1405 19rsid4151249rsid4207845rsid4215845rsid426829 1rsid4278660rsid433 1222rsid4331918rsid4343225rsid44 10175rsid4414206rsid442 1344rsid446443 1rsid447 1705rsid4472664rsid44757 1 9rsid4485852rsid4540728rsid4603686rsid4615703rsid4727428rsid4737756rsid47420 1 3rsid4784312rsid4990625rsid5 1 13975rsid5 116306rsid5 1 18532rsid5 132129rsid5 140004rsid5 184223rsid5 187902rsid5254763rsid5262858rsid53 13399rsid53 1742
YAYASAN ISLAM AL QALAM AMANAH UMMAT
Tergugat:
1.RACHMAN BIN RASEN
2.H. MA'MUN ABDUL AZIS
Turut Tergugat:
CAMAT PARUNG KABUPATEN BOGOR
54 — 35
BuktiP12: fotocopy sesuai asli Daftar Keterangan Obyek UntukKetetapan IPEDA Nomor 1742 tertanggal 11 Juni 1987;13. Bukti P13: fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 tertanggal 1 AprilO91;14. Bukti P14: fotocopy sesuai asli Tanda Terima Sementara PembayaranPajak Bumi Dan Bangunan Nomor 454549 tertanggal 22Desember 1991;15. Bukti P15: fotocopy sesuai asli Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 1992 tertanggal 1 April 1992;16.
618 — 131
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/1742/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang perintah kepada para atasan dilarang berbuat sewenang-wenang terhadap anggota sehingga berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman satuan, dan perintah hindari tindakan kekerasan di satuannya terutama pada pelaksanaan orientasi tradisi satuan yang dapat berakibat fatal sehingga dapat merugikan personel maupun satuan.b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
25pebruari 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga tanggal25 Februari 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Februari 2011yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 28tanggal 25 Februari 2011;Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, gugatanyang diajukan terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputusdalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.Hal tersebut ditegaskan oleh Putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983 danNomor 1742
Terbanding/Tergugat : PT. WAHYU MATRA KONTRAKTOR
Terbanding/Turut Tergugat : SALAMUN, SE
195 — 78
mendasar sebagaimana penjelasan dalil point c diatas, makademi hukum PENGGUGAT KONVENSI tidak memiliki hubungan hukumapapun dengan TERGUGAT KONVENSI, sebagaimana yurisprudensi dibawah ini :1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juli 1971 dengan tegas menyebutkan : Suatugugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum danbukan oleh orang yang mempunyai kepentingan2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1993serta No. 1742
M. BAYU AJI NUGROHO, SH
Terdakwa:
NURHADI Bin REBI
70 — 25
Pol: B-1742-EOB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
- 1 (satu) SIM A An. NURHADI dengan nomor: 14328904000069;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol.: H-3137-GK;
- 1 (satu) STNK SPM Honda Vario No.Pol: H-3137-GK An. LENI, Btt: dlikosari Rt 04 Rw 02, Kel. Blotongan, Kec.
Ir. MULASI NAIBAHO
Tergugat:
1.Mangapul Nadeak
2.Lurah Siogung Ogung
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
73 — 79
Bahwa Gugatan Penggugat teiah diajukan dalam bentuk kumulasisubjektif Tergugat, akan tetapi diantara TergugatTergugat (Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill) tidak terdapat hubungan hukum antarasatu dengan lainnya sehingga tidak dapat digugat dalam satu suratGugatan sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan hukumHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN BIg(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983, PutusanMahkamah Agung Nomor 1742.K/Pdt/1983, Putusan MahkamahAgung Nomor 343
43 — 9
./1983 jo N.1742 K/Pdt./1983 jo No. 343 K/Sip/1975 jo No. 524 K/Sip/1974. Maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakanbahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat dinyatakan Diskwalifikasi inPerson sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) ; 2" 2 o nn nn nn nn nn nnn nnnnneC.
15 — 6
12.00 310.00 177.00 Tm/F8 1 Tf(5242) 21423) 145) 22) 172(56) 2(42) 2(146142) 2(1445) 2(46) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 466.00 177.00 Tm/F8 1 TE(2) 172(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 477.00 177.00 Tm/F8 1 Tf(22) 2(45) 2(43) 2(2) 172(54) 2(46) 1(43) 2(44) 2(44) 2(45) 2(2) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 148.00 Tm/E8 1 TE(5242) 2(3045) 2(1445) 2(43) 2(44) 2(2) 1(46) 1(43) 2(46) 1(2) 1(742) 2(1312) 2(54) 2(12) 2(43) 2NNNNNNF HH2) 1742
18 — 1
435.00 745.00 Tm/F12 1 TE(2144) 250) 25214) 150) 252) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 478.00 745.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 482.00 745.00 Tm/F12 1 TE(16) 2(6) 2(((((17) 2(7) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 509.00 745.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 512.00 745.00 Tm/F12 1 TE(4745) 2(43) 2(44) 2(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 723.00 Tm/F12 1 TE(14) 15) 113) 224) 1742
54 — 18
Meurata Utama nilaikontrak Rp.235.164.620.SPMU : No. 1742, tanggal 14 Nopember 2006, pengadaanGas oksigen therapy keperluan BLU RSU dr.Fauziah Bireuenkontrak No. 441/36/SPPBL/BU/2006, tanggal 13 Juli 2006antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktur BLU RSU dr.Fauziah Bireuen dengan Direktur CV.
Bireuen dan diteruskan kepada Subbag perbendaharaan dan kebagianVerifikasi, lalu bagian Verifikasi untuk tahun 2006 mempersiapkan SPMU,sedangkan untuk tahun 2007 bagian Verifikasi selain mempersiapkanmempersiapkan SP2D untuk ditanda tangani oleh Kuasa BUD, yaitu :Tahun Anggaran 2006 :e SPMU : No. 1742, tanggal 14 Nopember 2006, denganpembayaran sebesar Rp. 113.770.455, (seratus tiga belas jutatujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh limarupiah) setelah dipotong pajak, berdasarkan kontrak
Bireuenmenerima dan memeriksa dokumen pencairan dana diantaranya atas nama CV.Pantja Jaya sudah sesuai dengan persyaratan prosedur administrasi pencairanuang, maka diterbitkan 2 SPMU tahun 2006 yang telah dipotong pajak yaitu No.1742 tanggal 14 Nopember 2006 senilai Rp. 113.770.455. dan No. 4214tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. Rp. 28.812.727. dan 1 SP2D tahun 2007No. 0036/SPM/BL/LS/1.02.02/2007 tanggal 31 Agustus 2007 senilai Rp.243.905.000. berikut dengan Bilyet Giro PT.
101 — 23
2017;Menimbang,behwa berdasarkan pasal 271 Rv yang menegaskan setelah adajawaban maka pencabutan istasi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan dari Penggugat pihakTergugat menolaknya;Menimbang,bahwa merujuk pasal 272 Rv pencabutan gugatan yang sudahdiperiksa dilakukan dalam siding, oleh karena pencabutan gugatan ditolak oleh tergugat,maka Majelis Hakim menaati penolakan tersebut;Menimbang,bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1742
58 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itusejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINo. 1742 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa13gugatan harus diajukan oleh pihakpihak yang memiliki hubunganhukum, apabila tidak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.Dalam perkara a quo secara faktual Tergugat Il dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak memiliki hubunganhukum dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensimaupun dengan Tergugat dalam Konvensi.
168 — 58
Hal ini merupakan KumulasiSubyektif yang tidak dibolehkan dalam hukum scars perdatasebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2177K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, serfs Nomor: 343 K/Sip/1975 ;Bahwa dengan adanya kumulasi subyektif dalam gugatannya, makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2177K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, serta Nomor: 343 K/Sip/1975,sudah sepatuitnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliHal. 59 Putusan No.956/Padt.G/2017/PN.Sbyperkara aqua untuk