HAMID, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ; --------------------2.

HAMID tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagiamana yangdidakwakan dalam dakwaan PRIMAIR dan membebaskan terdakwa dari dakwaanPRIMAIR tersebut ; 2. Menyatakan terdakwa MUSTAHEP Bin ABD.

sah, melalui harga tebus yang dibayarkankepada terdakwa setiap 5 kg raskin ditebus sebesar Rp. 8.500,, setiap 1 kg,terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100,, kali raskin yang didistribusikan/dibagi ke warga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sejumlah 128.475 kg,sehingga dana yang dinikmati terdakwa berjumlah kurang lebih Rp. 12.847.500,(dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 64 ayat (1) KUHP; SUBSIDAIR : 0000encccnnnnnneccnnnnnnneennnnnnnnennnannnnnnnnnnnnnnnennnnnanecennnnsBahwa ia terdakwa MUSTAHEP bin H.

Menyatakan Terdakwa DAN DODIBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2. Membebaskan Terdakwa DAN DODIBA dari Dakwaan Primair; 3.

agar MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PNTteHal. 3 dari...Menyatakan bahwa terdakwa Dan Dodiba tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancama pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa Dan Dodiba dari Dakwaan Primair PenuntutUmum; Menyatakan terdakwa Dan.

MENGADILI : Menyatakan Terdakwa HERU SULAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "bersama- sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa HERU SULAKSONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah bersamasama melakukan tindakpidanakorupsi dan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST +164Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa HERU SULAKSONOdiajukan kedepan persidangan dengan bentuk dakwaan KOMBINASIKUMULATIF yaitu: 2222222222222 enn nn nneeneeeKESATU:PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal65 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : Pasal 3 jo.

Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang jo pasal 65 ayat(1) KUHP;DANKETIGA:Melanggar pasal 3 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentukKOMBINASI KUMULATIF, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebihdahulu Dakwaan PRIMAIR Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPyang rumusannya berbuny) : 222 n one nn nn nen n ene neeSetiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidanadengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkatHal.1165 dari 1603 hal

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Terdakwa akan dikurangkan daripidana yang dijatuhkan ;Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2018/PT.PBRMenimbang, bahwa karena putusan peradilan tingkat pertamadipertahankan dan dikuatkan oleh peradilan tingkat banding, yang berartiTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadaTerdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan tersebut dan untuk peradilan banding akan ditatapkan dalamamar putusan ini ;Mengingat, ketentuan pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang ' Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuanperundangundangan

Menyatakan Terdakwa Ririn Rohmawati Binti Marsudi tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

2.

Makmun Suaidi Harahap tersebut, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.

/PN Tte.dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidanapada Dakwaan Primair.. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos dari Dakwaan PrimairPenuntut Umum..

/PN Tte.orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 639.063.158, (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tigaribu seratus lima puluh delapan rupiah).Sea Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo.

2 Ayat (1) jo.

/PN Tte.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaanyang disusun secara Subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikandakwaan Primair dan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akandibuktikan dakwaan Subsidair demikian sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbuktimaka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa PenuniutUmum telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

Menyatakan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

AHMAD ASSAGAF, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

RAZAK ARILAHA, SH tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

RAZAK ARILAHA, S.H., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana jo.

RAZAK ARILAHA, SH tidak terbukti secarasah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

RAZAK ARILAHA, SH tidak terbukti secarasah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

SP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY LAW Alias TEDDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan korupsi ;

(= secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ) ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY LAW Alias TEDDY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan

., M.Si, Terdakwa II ZULFAHMI, ST dan Terdakwa III ERWIN YUSNEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mariyanto tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa I NYOMAN JAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

UndangUndang No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturan lain yangberkaitan;MENGADILIMenyatakan terdakwa NYOMAN JAYA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Hadistianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Lupian Bin Mida, tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberitahuan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Bin (Alm) ABDUL RAUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.