Golden Hui;Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak bisa menjalankanpekerjaanya karena berhalangan sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT) yangmenjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan, baik didalammaupun di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, makayang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadi dalam

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 UUNo. 1 Tahun 1995 (kini Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007) dinyatakanDireksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdi dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, jopasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas( UUPT) yang menjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan,baik didalam maupun

di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu)orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadidalam hal Direktur berhalangan , maka Anggota Dewan Direksi lainnya berhakuntuk mewakili Perseroan, termasuk menanda tangani nota kesepahaman(memorandum og understanding / MoU), seharusnya yang menjadi subyek dalamgugatan a quo adalah anggota direksi dan Komisaris telah di angkat yaituDirektur

SmgMenimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P3 bahwa yangseharusnya mewakili PT Golden Hui dan Penggugat selalku Direktur Utama,namun berhubung Penggugat sejak sejak dilaporkan ke Direskrim Polda JawaTengah sejak bulan Agustus 2005 dan Penggugat menjaadi Daftar PencarianOarang (DPO) sampai status DPO dicabut bulan Nopember 2012 hinggasekarang sudaah tidak lagi melaksanakan tugas Direktur, maka sesuai ketentuanpasal 98 ayat (2) UUPT maka yang melaksanakan tugas untuk mewakili PT.Golden Hui adalah

perkara a quo tidakdihadiri oleh para Tergugat, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya paraTergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagaipihak yang kalah,oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhanbiaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlahbunyi amar putusan ini nanti ;Mengingat, Pasal 1365 KUH Pdt jo Pasal 1, Pasal 92 UU No. 40 Tahun2007 jo pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ( UUPT

tiap klasifikasi, hakhak yang melekatpada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan DewanKomisaris;penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris;i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Selain itu dalam UUPT, mengenai perubahan anggaran dasar,disebutkan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harusmendapatkan persetujuan Menteri (vide Pasal 21

ayat (1)Putusan Nomor 1063/Padt.G/2020/PN Sby Hal.17UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepadaMenteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuanMenteri meliputi: (vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbukaatau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggarandasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegangsaham dan susunan pengurus PT.

mendapatkan persetujuanMenteri (vide Pasal 21 ayat (1) UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukankepada Menteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi:(vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbuka atau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar hanya perludiberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelasdalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegang saham dansusunan pengurus PT.

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000tersebut di atas, maka dihubungkan dengan wajib pajak perseroanterbatas berlaku ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT)terkait dengan siapa pihak yang bertindak sebagai penanggung jawabsuatu perseroan terbatas, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1Angka 5 UUPT, yaitu sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan

Pasal 97 ayat (4) UUPTmengatur sebagai berikut:Pasal 97 ayat (1) UUPT: Direksi bertanggung jawab atas' pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 97 ayat (4) UUPT: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakusecara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat(1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaternyata PENGGUGAT mengetahui dan dapat membuktikanpada saatditerbitkannya Keputusan TUN,Sdr. Andianto Setiabudi bukan lagi sebagai penanggung jawab pajakatas wajidD pajak perseroan dalam hal ini PT CMNC (d/hPT Cipaganti Citra Graha, Tbk), dikarenakan jabatan Direktur Utamasudah tidak melekat lagi pada pribadi Sdr.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr. AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT. yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97ayat (4) UUPT, mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari (satu)orang Direksi, maka pertanggungjawabannya secara tanggungrenteng, yang mana dalam PT CMNC (d/h PT Cipaganti Ciha Graha,Tbk) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi sebagaimana telahdiuraikan di atas.b. Faktanya Sdr.

Hal ini telah jelas dinyatakan pada Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pemberhentian Direksioleh pemegang saham melalui RUPS yang mana diatur dalam Pasal 105ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4);Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroanatau karena alasan lain

(UUPT Pasal 105ayat (1)5. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Namun, kKeduanya memiliki kuasadan wewenang yang berbeda meski samasama berperan sebagai bagian dariOrgan Perseroan.Menimbang, bahwa tentang Pemberhentian Direksi oleh pemegangsaham melalui RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4) Pasal105 pada undangundang ini menjadi landasan hukum yang menyatakanbahwa RUPS dapat melakukan pemberhentian jika Direksi tidak lagi memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan, melakukan

(UUPT Pasal 105 ayat (1));Menimbang, bahwa meski demikian, pemberhentian Direksi olehpemegang saham tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan proses yangterperinci serta dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus ini,Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untukmemberhentikan Direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidakterabaikan selama masa pemberhentian Direksi.

Hal ini Sesuai dengan poinyang disampaikan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (4) UUPT Tahun 2007. BahwaProsedur pemberhentian DireksiJika dalam masa jabatannya seorang Direksilalai menjalankan tugas hingga dinyatakan bersalah dan harus diberhentikan,Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtrproses pemberhentian tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberhentianDireksi yang diatur dalam UUPT Tahun 2007.

jelasjelas juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal mengelola Perseroan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalambutir 2 Gugatan, rapat mana dilaksanakan tanpa pernah memberitahukan danmengundang Penggugat Rekonvensi, hal mana juga jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;Pasal 68 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk penyelenggaraanRUPS, semua pemegang saham harus diberitahu.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat(6) UUPT menentukan bahwa apabila pemberitahuan tidak dilakukan, makakeputusan RUPS hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamnya.Dengan demikian, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangdan tidak pernah menghadiri RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002,maka keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002 sebagaimanatertuang dalam Akta No. 26 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat dihadapanMohamad Rifat Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta

Pasal 69 ayat (2) UUPT ;Bahwa perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Para PenggugatRekonvensi sebagaimana terbukti dari adanya tagihan terhadap Perseroansebesar Rp.24.803.000.000 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga jutarupiah) sebagaimana diakui Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ;Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, Tergugat Rekonvensi telahmenerima uang jasa pengolahan kayu senilai Rp.21.600.000.000 (dua puluhsatu

Apabila dinilai dengan uang, perasaan tidaktenang/kecewa tersebut sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUPT, Para PenggugatRekonvensi berhak meminta Tergugat Rekonvensi untuk membeli kembalisahamsahamnya, harga mana dianggap wajar adalah Rp.2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak illusoir danmenghindarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi, maka Para PenggugatRekonvensi mohon kepada

No.1943 K/Pdt/2007melakukan pengurusan PIRU tidak pernah menyelenggarakan RUPStahunan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Perseroansebagaimana diwajibkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT).

Rapattersebut hanya dilaksanakan secara sepihak oleh KOMISARIS(TERGUGAT Il).Halaman 4 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMGBahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yangdiselengggarakan oleh Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimanadi atas dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut :Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT, (Kutipan)(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :a.

Kepada Direksi (PENGGUGAT).Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 10JANUARI 2017 tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalamPasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut : Pasal 82 UUPT(kutipan) :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan / atau dengan iklan

Agenda dalam undangan RUPSLB tentang Hal lainlain.Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 75 ayat (8)dan ayat (4) UUPT, bahwa dalam mata acara rapat lainlaintidak dapat diambil keputusan apabila selurun pemegangsaham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut;Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT (Kutipan)(3) RUPS dalam; mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, kecuali semua pemegangsaham hadir dan atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4)

ASMORO JATI SUBURuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 10 JANUARI 2017;Berdasarkan pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakan RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah.Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT (Kutipan)(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ataulebih dari jumlah

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 79 ayat (5) dan (6) UUPT (Kutipan)(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud padan ayat (5)a.

Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Hal 12 dari 194 Putusan No. : 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.20.2A;Pasal 78 ayat (2) UUPT: RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir. lsi dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UUPT tersebut diatas sudah sangat jelas, yaitu membebankan kewajiban hukum kepadadireksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunandalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahunbuku yang bersangkutan.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;dan ;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkankan UndangUndang (UUPT).

Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGATjuga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan TentangKeputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIANomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRIIRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 ayat (2) Anggaran DasarTERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT,TERGUGATharus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengangkat Direktur barudalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum adaDirektur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjaditanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti ituseharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPSberdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT

HEBERT dan JHONROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukanpenyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT, serta faktanya QUINN J.HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masingmasingmerupakan wakilwakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)Halaman 6 dari 30 hal.

Hal mana dapatdiuraikan sebagai berikut: Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT padapokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam halRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi mulai berlaku sejak ditutupnya

Oleh karena itu, mengingat (i) masajabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (videPasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) Secarahukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIEJr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atausetidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGERABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai DirekturUtama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal 01Oktober

Bahwa ketentuan hukum mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatastelah diatur secara jelas dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT No. 40/2007"), yaitu antara lain:(iii)Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. wajib diikuti dengan /ikuidasivanadilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

No. 40/2007, yaitu:(i) Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),a. wWatib diikuti denaan likuidasi vana dilakukan oleh likuidator ataukurator; danb.

(i) Pasal 147 avatm UUPT No. 40/2007:"Dalam jangka waktu paling am bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pembubaran Perseroan, /Iikuidator watib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat KabarHal 22 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIdan Berita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

dan menyatakan pihak yang mengajukanpermohonan pembubaran a quo adalalah TURUT TERLAWAN dan TURUTTERLAWAN Il, namun bukannya menjadikan sebagai pihak Para Terlawanmelainkan hanya sebagai pihak Turut Terlawan;Bahwa lebih lanjut, TERLAWAN pun menoiak dengan tegas daiildalilPELAWAN pada halaman 9 nomor 16 18 yang pada intinya menyatakansudah benar dan betul Perlawanan ini diajkan oleh Tuan Norman dalamkapasitasnya selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo karenaberdasarkan Pasal 142 ayat (6) UUPT

kecuali RUPS yangmemberhentikan;Bahwa dalil PELAWAN tersebut jelas keliru dan sengaja dibuat untukmenyesatkan Majelis Hakim dimana seolaholah selain Likuidator makaDireksi dan Dewan Komisaris tetap berwenang melaksanakan fungsinyawalaupun telah diangkat seorang Likuidator;Bahwa dalil PELAWAN tersebut justru menunjukkan bahwa PELAWAN samasekali tidak memahami ketentuan perundangundangan yang berlaku terkaitdengan ketentuan pembubaran suatu perseroan terbatas sebagaimana diaturdalam Pasal 142 152 UUPT

Status Perseroan yang tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya ;Pasal 21 ayat (3) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 23 ayat (2) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(3) mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.3.

Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yangberhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama44perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahDireksi.Pasal 1 angka 5 UUPT :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT :Direksi menjalankan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT :Direksi bertanggung jawab ataS pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.4.

Satya Mitra Mandiri tidakmemenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakandalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, karena prosespembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;12.

Kertas Blabak Magelang, makaharuslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahansusunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGALDITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengandemikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULUHARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAIDIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUKBERTINDAK DAN MEWAKILI PT.

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Menurut GunawanWidjaya dalam bukunya Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis oleh PenerbitKencana Tahun 2014 Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian KuasaDalam Sudut Pandang KUH Perdata halaman 149 disebutkan bahwa :Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang vital, yangbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan (pasal 98 ayat (1) UUPT).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaruyang merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UUPT bersesuaian dengan Surat KuasaDirektur PT. Brahmakerta Adiwira No. 67 tertanggal 20 Januari 2016 (Bukti P2 dan T 2) dan keterangan saksi di persidangan. Hal mana sudah menjaditanggung) jawab PEMBANDING/TERGUGAT secara pribadi untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul karena kelalaian ;7.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperative (mandatory rule).

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuPerseroan berakhir.25.Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT dijelaskan perihal dokumendokumen dan/atau keterangan yang wajib dimuat dalam laporan tahunan,yaitu:25.1.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi.

Pasal50 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpanDaftar Pemegang Saham, .........Bahwa kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar pemegangSaham termasuk mencatat setiap perubahan kepemilikan sahamsebagai diatur Pasal 50 ayat (3) UUPT yang berbunyi:(3) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.Hal 63 Putusan No. : 372/PDT/2016/PT.DKIf.

Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Oleh karena baik Termohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohon selaku pemegang sahammayoritas, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakanhaknya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPT untukmengajukan permohonan ini;Pasal 80 UUPT mengatur bahwa:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang

melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Berdasarkan faktafakta sebagaimana terurai di atas, terbukti secarasumir bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan formal yang diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT

Jika Direktur dan Komisaris tidak menghadiriRUPSLB, maka Direktur dan Komisaris dianggap tidak berkeberatan terhadappemberhentian yang dilakukan terhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105ayat (4) UUPT;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.

PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSN. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut dilakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan anggaran dasarperusahaan dan UUPT.63.

hukum yang berlaku (UUPT) dan tidakbertentangandengan kewajiban hukum siapapun.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untuk pembagianDeviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut diiakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamanggaran dasar perusahaan dan UUPT.54.

BahwaParaTergugatdalampelaksanaanRUPStanggal0108201 2yangselanjutnyadituangkan kedalam Akta Nomor ; 01 tersebut telah MelakukanPerbuatanMelawanHukumkhususnyaterhadapUndangUndangNo.40Tahun2007tentangPerseroan Terbatas(UUPT )yangmenimbulkankerugianbagi Para Penggugat,yangsecaraterperincidanjelassertaterangbenderangdijelaskansebagaiberiku t:A. TENTANGACARARAPATTELAHTIDAKSESUAIDENGANAGENDARAPATDALAMUNDANGANRAPAT.5.

,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(2),(3),(6),(7),dan(9)UUPT (kutipan):(2).PenyelenggaraanRUPSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukanataspermintaan:a. 1(satu)orangataulebihoemegangsahamyang bersama sama mewakili 1/10(satu persepuluh) atau lebih dari Jumlahseluruhsahamdenganhaksuarakecualianggarandasarmenentukansuatujumlahyanglebihkecil;ataub.

AgendadalamundanganRUPStentangHallainlainBerdasarkanketentuanyangterdapatdalamPasal75Ayat(3)dan (4)UUPT,bahwadalammataacararapatiainlaintidakdapatdiambilkeputusanapabilaseluruhpemegang sahamtidakhadirdanmenyetujuiadanyamataacararapattersebut.Pasal75Ayat(3)dan(4)UUP T(kutipan):(3).

Bahwaselaindaripadaitu,SuratUndanganRUPStertanggal 01082012 tidak pernahada dan hal itu tentunyabertentangandenganUUPT, PemanggilanRUPSdalamhalinimelaluiSuratUndanganRUPStidakdapathanyadilakukanolehseorangKomisaris,karenaketentuan UUPT mensyaratkanbahwa pemanggilan harus dilakukan oleh Dewan Komisaris.Halinisesuaidenganketentuan Pasal79Ayat(5)dan(6) UUPT,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(5)dan(6)UUP T(kutipan):(5).Direksinajiomelakukanpemanggilan RUPSdalamjangkavaktu palinglambat15(limabelas) hariterhitungsejaktanggal

Menyetujui susunan pengurus.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwa PerseroanTerbatasadalahbadan hukum yang merupakanpersekutuan modal dan didirikanberdasarkanPerjanjian. Dan berdasarkan Pasal 7 UUPT dikatakan bahwaPerseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, menyatakan : Direksimewakili perusahaan baik didalam maupun diluarpengadilan.Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007, menyatakan : Atas namaperseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeriterhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.Pasal 97 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan : Ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

Turut Tergugat dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan RapatTurut Tergugat 1 Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat Ill adalah Aktayang sah dan berkekuatan hukum mengikat;Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadipada Turut Tergugat PT.

Dari ketentuanPasal 70 UUPT juncto Pasal 71 UUPT serta penjelasannya, dapatditerjemahkan sebagai berikut:1. suatu perseroan terbatas dengan saldo laba positif wajib memilikicadangan yang didapat dari penyisinan laba bersih perseroan.2. laba bersih peseroan, setelah dikurangi penyisinan sebagai cadangandapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen dan/atau tantiembagi direksi dan komisaris serta bonus karyawan.Halaman91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pat.G/2014/PN CbiMenimbang, bahwa

(Pasal 52 ayat 1 UUPT);Menimbang, bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhakmenarik kembali modal yang telah disetorkan karena dapat mengakibatkanterjadinya pengurangan modal;Menimbang, bahwa mekanisme dan tatacara pengurangan modalharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dinyatakan sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suarasetuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar (Pasal 44 ayat 1 UUPT).Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan

Bypass No.117,RT.001/RW.006, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, KabupatenIndramayu, Jawa Barat 45254, adalah salah dan keliru, tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar ketentuan yang diatur dalam, Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG dan azas actor sequitur forum rei , dan melanggarUndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndang PerseroanTerbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan: Perseroan mempunyai

Java Seefood telah sah menjadi badanhukum (rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnyadiberlakukan ketentuan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya dan UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86 ayat (5), dan Pasal138 ayat (2) UUPT, pengajuan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, oleh karena ituPengadilan Negeri Indramayu

Gatot Subroto32Kav. 3234, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, JakartaSelatan. 222 2222222 nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan Perseroan mempunyai alamatlengkap sesuai dengan tempat kedudukannya di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, tempat kedudukandimaksud sekaligus menjadi kantor pusat Perseroan.

Java Seefood telah sah menjadi badan hukum(rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnya diberlakukan ketentuandalam Anggaran Dasar UndangUndang PerseroanTerbatas. 222 22 22 2Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86ayat (5), dan Pasal 138 ayat (2) UUPT pengajuan permohonan untuk memperolehPenetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Menimbang berdasarkan