Ditemukan 2275 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk. Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
130 — 28
130 — 28
Karena barang tersebut sah milik RSUD KabupatenSleman; Bahwa tim memasukkan perjalanan dinas dokter, diklat dokter, pegawaisebagai pengurang kerugian negara karena secara fisik hal itu ada buktipengeluarannya namun untuk uang insentif masuk dalam kepentinganpribadi sehingga tidak mengurangi kerugian Negara; Bahwa kerugian negara yaitu berkurangnya uang milik negara akibatperbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tidak; Bahwaahli melihat bahwa RSUD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahunitem obat
Register : 22-02-2024 — Putus : 12-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG Tanggal 12 Juli 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH
101 — 119
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH
101 — 119
WISESA;
73) 1 (satu) Unit Kunci Mobil Honda CRV PRESTIGE warna hitam;
74) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;
Barang-bukti nomor 69 S/d 74 dirampas dan dilelang untuk diperhitungkan sebagai pengurang
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
84 — 58
84 — 58
Seharusnya hanya PUM/Bendaharayang diperbolehkan mengambil sendiri dana pada rekening khusus tersebut ;12.Pengeluaran dana dari rekening khusus per 30 september 2010 mencapaiRp100.198.100, yang semuanya dicatat sebagai pengurang dana untukpekerjaan DED dan Supervisi kegiatan senilai Rp 262.142.000, ;13.Penyerapan keuangan rendah karena PPK tidak membuat surat ke KonsultanPerencana untuk mengajukan termin pembayaran,padahal pekerjaan sudahselesai ;14.Dalam rekening khusus terdapat jasa/giro/bunga,
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1106 — 267
- Tentang : Pemerintahan Daerah
ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA6Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerjaPerangkat Daerah.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yangdiakui sebagai pengurang
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2018 — Habib Marjanuddin, SE
120 — 25
120 — 25
diatur dalamSOP BJB Kredit Purna Bhakti SK Direksi No.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa Bahwa saksi tahu syarat pemberian Kredit Purna Bakti : Calondebitur : Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit Purna Bhaktipada KCP yaitu AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksakelengkapan persyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlahgajinya, usianya, maksimum plafond kredit, jika take over makaanalisanya juga menghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BIcheking untuk mendapatkan faktor pengurang
Register : 11-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — FRANSISKUS MALAR,ST
53 — 38
53 — 38
(September 2014s/d April 2015) Him. 170 dari him. 182, Putusan Nomor 69/PIDSUSTPK/2016/PN.KPG 14 : 2April 2015 334.000,00 : Nasi bungkus/ konsumsi15 = 1 April 2015 333.000,00 : Nasi bungkus/ konsumsi16 : 3April 2015 600.000,00 : Konsumsi17 3 April 2015 333.000,00 : KonsumsiTOTAL 50.100.000,00 Menimbang, bahwa terkait biayabiaya non teknis yang tidak dianggarkandalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dikeluarkan oleh Terdakwamaka layak dan adil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
57 — 18
57 — 18
Rp. 515.957.798,47, Nilai Kerugian Keuangan Negara (ABC) Rp. 3.816.319.963,26, dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara dimaksud sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami yangdiperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah 10% dari nilai kontrak yaitusejumlah Rp. 515.957.798,47, yang telah disetor ke kas negara dansedangkan keuntungan rekanan pelaksana tidak diperhitungkan karenaHalaman 139 dari 200 Putusan
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2018 — Irffan Supriadi
120 — 20
120 — 20
.378/SK/DIRKKON/2013.Bahwa Bahwa saksi tahu syarat pemberian Kredit Purna Bakti : Calondebitur : Pihak yang terkait dalam proses penyaluran kredit Purna Bhaktipada KCP yaitu AO tugasnya menerima permohonan kredit, memeriksakelengkapan persyaratan kredit, menganalisa kredit (dihitung jumlahgajinya, usianya, maksimum plafond kredit, jika take over makaanalisanya juga menghitung berapa jumlah angsurannya, melakukan BIHalaman 156 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPk/2018/PN.Bdgcheking untuk mendapatkan faktor pengurang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 301 — 120
- Tentang : Pemerintahan Daerah
ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA6Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada PerangkatDaerah untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerjaPerangkat Daerah.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yangdiakui sebagai pengurang
Register : 06-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 63/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — Drs. HILBERTUS BUGIS
63 — 27
63 — 27
SAEM, dengan demikian adalah layak danadil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang dalam menghitungkerugian keuangan negara karena senyatanya Terdakwa dalam mengeluarkanuanguang tersebut tidak untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri namun untukkepentingan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong;Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Drs.
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
92 — 23
92 — 23
Olehkarena itu dari kerugian negara sejumlah Rp.1.165.185.000, (satu miliyar seratusenam puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), telah terjadipengembalian sejumlah tersebut, maka uang pembayaran tersebut dihitungsebagai pengurang dari uang pengganti kerugian negara sejumlahRp.1.165.185.000, (satu miliyar seratus enam puluh lima juta seratus delapanpuluh lima ribu rupiah). Jika ada kelebihan dikembalikan kepada Saksi H. DodyJatnika, SE. Sementara kerugian negara dari CV.
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
144 — 70
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
144 — 70
kamidapatkan dari penyidik; Bahwa pekerjaan papan namagapura dengan nilai 65 jutaan tersebut kami menilai berfungsi; Bahwa terkait kewajiban penyediajasa mengerjakan sesuai kesepakatan dalam kontrak, namun jika adapekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka harus dibuat reviewkontrak oleh pelaksana, dengan cara pelaksana membuat permohonanuntuk pekerjaan tambah kurang / addendum dan cco; Bahwa denda keterlambatan tidakmempengaruhi kerugian keuangan Negara, dan kami tidak perhitungkandenda sebagai pengurang
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
192 — 52
192 — 52
nomor 52.yang kesemuanya telah dititipbkan di rekening penampungan Kejaksaan NegeriJakarta Pusat di Bank Mandiri Cabang Pelni Nomor rekening 1210096010123pada tanggal 15 April 2017 dan tanggal 17 April 2018.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atasMajlelis berpendapat bahwa karena uanguang tersebut terbukti diperoleh darihasil korupsi dari kegiatan Carnaval Road to 18" Asian Games 2018 di KotaSerang Provinsi Banten tahun 2015, maka uanguang tersebut harusdiperhitungkan sebagai pengurang
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
260 — 52
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
260 — 52
SUMBER URIPSEJATI UTAMA tidak perusahaan kreditkan karena bagi perkebunan tebu,PPN atas pembelian pupuk urea non subsidi tidak dapat dikreditkan.Meskipun tidak dikreditkan, tapi PPN tersebut perusahaan biayakan sebagaikomponen pengurang penghasilan bruto; Bahwa benar total uang yang dibayarkan oleh PT. GULA PUTIH MATARAMNPWP.01.060.611.9092.000 kepada PT.
Putus : 10-05-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Mei 2011 — PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ; YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;
239 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.704 K/Pid.Sus/201 1 Bahwa meskipun pengadaan KM Wambon seperti diuraikan di atas,terbukti perolehan harga KM Wambon sebesar Rp.3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah), tidak pernah dipermasalahkanPenuntut Umum dan secara nyata dipertimbangkan oleh judex factisebagai faktor pengurang dalam perhitungan dugaan terjadinyakerugian Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam perkara ini, incasu adanya selisin lebih pembayaran KM Wambon sebagaimanadidakwakan/dituntut, terbukti telah dikembalikan
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
210 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
KTE melalui Direktur Utamanya tidakpernah memberikan atau menjanjikan sesuatu (uang, rumah) kepadaPemeriksa Pajak Saksi Hendrarto Setyo Utomo tersebut, sehingga dirinyamelakukan pengurang/menetapkan pajak serendahrendahnya untuk PT.KTE yang sebelumnya telah ditetapbkan 220an milyar tersebut. PT.
Register : 08-03-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI
219 — 228
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI
219 — 228
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.912.150.000 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagai pengurang
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — RUSTAM EFFENDY Bin MUHDAR (Alm)
61 — 42
61 — 42
Rp. 515.957.798,47,Nilai Kerugian Keuangan Negara (ABC) Rp. 3.816.319.963,26, Bahwa, dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara dimaksud sesuai prosedur penugasan dan keahlian kamiyang diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara adalahPajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 515.957.798,47, yang telah disetor ke kas negara dansedangkan keuntungan rekanan pelaksana tidak diperhitungkan karenapekerjaan timbunan pilihan
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
430 — 227
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
430 — 227
Bila demikian halnya, maka semua hasil yangditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.223 Bahwa Oleh karena, penambangan diareal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkanuntuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atautidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yangseharusnya menjadi milik negara tersebut.224 Bahwa Pajak, Royalti dan
ToshidaIndonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00,sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNBPPKH terutang yang terlampirdalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihanpembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajibanPNBPPKH PT.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
331 — 201
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
331 — 201
Bila demikian halnya, maka semua hasil yangditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.223 Bahwa Oleh karena, penambangan diareal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkanuntuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atautidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yangseharusnya menjadi milik negara tersebut.224 Bahwa Pajak, Royalti dan
ToshidaIndonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00,sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNBPPKH terutang yang terlampirdalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihanpembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajibanPNBPPKH PT.