Ditemukan 420 data
Terbanding/Penggugat : WASIAH, S.H.,S.pN
Turut Terbanding/Tergugat II : TRI WIBOWO
Turut Terbanding/Tergugat III : DIAN NURUL UTAMI
89 — 73
Bahwa setelan Tergugat I, menyetorkan PANJAR/DPRp. 80.000.000dengan Penggugat,beberapa kali Penggugat meminta dengan Tergugat I,untuk mempertemukan dengan Pembeli, namun Tergugat tidakpernahmempertemukan dan beralasan Pembeli sibuk, diluar kota dansebagainya;8.
246 — 22
(lapan ratus jutarupiah) digunakan untuk DP hanya bisa 4 (empat) Bus dengan DPRp.508.000.000.,(lima ratus lapan juta rupiah) sedangkan pelunasannyadibayar melalui pinjaman PT. DIPO STAR FINANCE sejumlahRp.1.259.500.000.(satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Dp Rp. 292.000.000.(dua ratussembilan puluh dua juta rupiah) untuk penambahan pembayaran 4 (empat)Bus berikutnya;.
86 — 45
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/PID/2019/PT PTK baru bayar DPRp.410.000.000, transferBank Kalbar Sdr. EDY C,sisa Rp. 100.000.000, 5. AKIYANG 24 Febuari 490.000.000, Lunas Via Cek Bank2016 Mayapada yang di Cairkanke Rek Mandiri Sdr. EDI C.6. H. MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000, Lunas Via Cek Bank Mandiri7. H.MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000,8. H.MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000,9. H.MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000,10. H. MUNAWAR 19 Maret 2016 800.000.000,11.
FAHMILUL AMRI, SH
Terdakwa:
WIJAYA ARDANA Als BUYUNG Bin M. SYFI I Alm
64 — 29
Bahwa Riwayat kepemilikan 1 (Satu) unit mobil truk merk ToyotaDyna warna biru dengan No.Pol BD8350AV tersebut berawal padabulan Juni 2015 dimana saksi mengambil di Showroom Har di Sumpang4 Kompi dengan menggunakan Leasing Multindo dengan DPRp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan lunas pada bulanJuni 2018, setelah lunas mobil tidak saksi gunakan dan pada bulanJanuari 2019 anak saksi akan menikah maka mobil saksi lesingkan diNSC Lingkar Barat meminjam uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah
99 — 35
Bukti T3 pernyataan dari H.M.SIDIK PONULELE Kabag Umum, Hukum dan perlengkapan UNTAD 05November 2015 bahwa ada kelebihan tanah UNTAD 6,3 Ha;Bahwa bukti T4 surat keterangan dari Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu dengan lampiran hasil pengukuran Dinas bersamaLurah Tondo, tanggal 18 Desember 2018 Surat No650/1117/XII/DPRP/2015;Bukti T5 Surat Pernyataan Hakim Parampasi pensiunan BPN Sultengbahwa tanah yang dikuasasi terdakwa Zaenab Turusi dkk diluar 250 Hatanah Kemendikbud/UNTAD;Bukti T6 Surat
18 — 2
yangdipesannya tetapi terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksiHeri Jumini Nainggolan dan penipuan tersebut terjadi sejak tanggal21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 di JalanPancasila, Jalan Istana, Bank Mandiri, Bank BRI Kotapinang, Kec.Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;Bahwa benar sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksiSARBANGUN PARDOSI di daerah Simaninggir dan saksiSARBANGUN PARDOSI mengatakan ada temannya hendakmembeli mobil Xenia dengan kemampuan uang muka atau DPRp
135 — 31
bahwa dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian Pengembalian Uangtertanggal 5 September 2019 yang telah dibuat atas dasar kesepakatan para pihaktersebut, maka sebagai konsekuensinya Perjanjian jual Beli (Kas Lunak) tertanggal 31hal. 16 dari18 Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT PALJanuari 2018 telah dibatalkan, sehingga dengan demikian petitum Pembanding/Penggugatpada point 6 yang memohon agar Pembanding/Penggugat diperintahkan untukmengembalikan uang panjar (DP) kepada Terbanding/Tergugat sebesar 50% dari DPRp
Syamsul Bahri, MS
Tergugat:
Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anis Baswedan
133 — 51
Surat Nomor 097/RLSM/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017, yangpada intinya memberikan informasi dan saran adanya RSUD PasarMinggu kurang pelayanan terhadap pasien dan RS Ibu dan anakMedical Center kalau mau opname diharuskan membayar DPRp.8.000.000, (delapan juta rupiah) ;c.
AL MUHAJIR, SH
Terdakwa:
DEDI SAPUTRA BIN ZULKIFLI AB
68 — 12
RISKINURDIN ditanda tangani pada tanggal 27 Februari 2020 dengan DPRp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan angsurannyasebesar Rp.937.000, (Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selama33 Bulan Saksi menerangkan bahwa yang PT. FIF Group Lhokseumawe alamiakibat dari perbuatan pelaku tersebut adalah Pihak PT. FIF GroupLhokseumawe merasa keberatan dan PT.
1.RIDWAN S.H
2.RISKI SK, SH
3.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID
109 — 25
Desa Kampung Makian KecamatanBacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;Agama : IslamPekerjaan : Wiraswasta (Calon anggota DPRP Prov Malut Dapil IVHalsel Tahun 20192024);Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum HENDRAKASIM, S.H.
20 — 4
sepeda motor merekYamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa surat suratdan nomor polisi dengan nomor rangkaMH850C002CK406780 dan nomor mesin 50C406800adalah benar kendaraan yang digunakan oleh terdakwadan terdakwa pada saat mereka ditangkap;Bahwa terdakwa yang mengemudikan sepeda motortersebut sedangkan saksi Zul Efendi Bin) Maskuroduduk dibelakang;Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijauhitam adalah milik saksi Zul Efendi Bin Maskuro yangsaksi Zul Efendi Bin Maskuro dapatkan dari kredit DPRp
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor 011/2636, tanggal Oktober2013 kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua, perihal penugasan stafteknis,(Bukti P.13) disebutkan angka 1: pada Tahun Anggaran 2012,Sekretaris DPRP menganggarkan Kegiatan Pembangunan Mess DPRPapua sebesar Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapanratus lima puluh juta rupiah), angka 2: Bahwa sampai batasberakhirnya kontrak yakni tanggal 21 Desember 2012, SekretarisDPRP belum melaksanakan pembayaran kepada PT.
M. PURNAMA SOFYAN, SH
Terdakwa:
ERWINSYAH PUTRA,S.Kom BIN CHAIDIR DUAP
34 — 3
Kredit tersebut atas nama Neni Komalasari diperoleh dengan DPRp. 61.000.000, dan angsuran sebesar Rp. 4.700.000, per bulan;Bahwa Saksi Neni melakukan pembayaran angsuran kredit mobil Ertiga di PTMandiri Tunas Finance hanya selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober,November, dan Desember 2017, dan sejak bulan Januari 2018 sampaidengan sekarang menunggak pembayaran angsuran;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak berkeberatanMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
214 — 188
Bahwa UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OtonomiKhusus Papua (UU OTSUS) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 mengatur tentang komposisianggota DPR di Provinsi Papua maupun Papua Barat, dimanasebagian anggota dipilin melalui Pemilihan Umum Legislatif dansebagian anggota lainnya melalui mekanisme Pengangkatan,sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (2) UU OTSUS yangmenyatakan DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkatberdasarkan peraturan perundangundangan2
Bahwa jumlah anggota DPR Papua Barat melalui mekanismepengangkatan berjumlah 1 %4 (satu seper empat) dari jumlah DPRProvinsi menurut Pemilihnan Legislatif, yakni sebanyak 11 orang,sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (4) UU OTSUS yangmenyatakan :Jumlah anggota DPRP adalah 1 % (satu seperempat) kali dari darijumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan;e Jumlah anggota DPR Provinsi Papua Barat menurut Pasal 188ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun
fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB MelaluiMekanisme Pengangkatan Periode 2019 2024 Nomor:14/KP/2020 tanggal 4 Juli 2020 tentang Perubahan KelimaAtas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Barat Melalui Mekanisme PengangkatanPeriode 2019 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB MelaluiMekanisme Pengangkatan Periode 2019 2024 Nomor:15/KP/2020 tanggal 5 Juli 2020 tentang Penetapan CalonAnggota DPRP
390 — 1070 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Bab V tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahanpada UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001, secara eksplisitdisebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahanProvinsi Papua terdiri dari tiga Komponen yaitu Dewan PerwakilanRakyat Papua (DPRP), Pemerintah Daerah (gubernur besertaperangkatnya), dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Pemilihan MRPtingkat Provinsi.(3) Panitia Pemilihan MRPsebagaimana dimaksudpada ayat (2) masingmasing berjumlah 5 (lima)orang dan anggotanyaterdiri dari unsurpemerintah dan unsurmasyarakat.(4) Pembentukan PanitiaPemilihan MRPsebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a danhuruf b, ditetapkan olehBupati/walikota denganmendengar usul dari DPRDkabupaten/kota danmasyarakat.(5) Pembentukan PanitiaPemilihan MRPsebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf cditetapbkan oleh Gubernurdengan memperhatikanpendapat DPRP
17 — 8
Bahwa 1 (satu) unit Mobil PicUp keluaran tahun 2013 yangmerupakan harta bersama dan dibawa Pemohon sejak bulan Agustus2013 dimana Pemohon dan Termohon membelinya dengan harga DPRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) serta Termohonpun adaselama 2 (dua) tahun ikut membayar angsuran mobil PicUp tersebuthal 9 dari 33 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bnmaka Termohon meminta Uang DP mobil PicUp tersebut dikembalikandan diberikan kepada Termohon dalam hal ini berupa uang Tunai yangbesarnya adalah Rp.60.000.000
DWI INDAH PUSPA SARI, SH
Terdakwa:
FEBRIANTO Pgl. ANTO Bin ASRIL
61 — 7
Koto Tangah Kota Padang dengan DPRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk administrasi Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi korban Widyaberminat dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) Sesuai permintaan terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dan menawarkan lagi perumahan subsidi dengan lokasi diSiteba Padang, awalnya terdakwa meminta uang Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) namun saksi korban Widya
58 — 24
GuestMAHARANI, alamat Kebumen yang bertuliskan DPRp.5.000.000, (lima Juta rupiah).Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakantidak keberatan.5. Saksi SEPT CAHAYA UTAMI, A.Md.
GuestMAHARANI, alamat Kebumen yang bertuliskan DPRp.5.000.000, (lima Juta rupiah).Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakantidak keberatan.Halaman ke 24 dari 49 halamanPutusan Nomor: 260/Pid.B/2016/PN Kbm..
82 — 34
Sinar Putra Murni atas tanah = yangterletak di Kelurahan Talise (vide Bukti P6 dan T3) ;Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansi,alasan terbitnya Objek Sengketa a quo oleh Walikota Paluin casu Tergugat adalah (a) Penerbitannya tidak melaluiprosedur, dan menyalahi Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 650/312/DPRP/2009, tanggal 3 Juni 2009 tentangPembentukkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD) Kota Palu (vide Bukti T5) , (b) Tanah dimaksudtidak pernah dikelola oleh PT.
HERMAWATI, S.H.
Terdakwa:
SUPARSO Bin SUKARMAN
95 — 7
Andalan dengan hargaOTR Rp. 273.000.000, (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan DPRp. 41.000.000, (empat puluh satu juta rupiah) angsuran setiap bulannyasebesar Rp. 6.940.000, (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)selama 4 (empat) tahun.