Temprina Media GrafikaSurabaya) beserta : Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota; BAPP Nomor : 18/BAPP/PPHP/III/2016; BAST Nomor : 14/BAST/PPHP/III/2016; Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG; SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, HukumanDisiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulanpelepasan Jabatan sebagai Kasubag Hukum) atas namaSdr.

TemprinaMedia GrafikaSurabaya) beserta : Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota; BAPP Nomor: 18/BAPP/PPHP/III/2016; BAST Nomor : 14/BAST/PPHP/III/2016; 45.Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG; 46.SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman DisiplinTeguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasanJabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. ANTONYUILIONIO, SH =x

Sungai Raya, kemudian ianyamenjelaskan bahwa urusan mereka menemui Anggota Dewan dimaksuddikarenakan Anggota Dewan itu telah menjanjikan kepada mereka akanHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idimemberikan bantuan 2 (dua) unit rumah atas jasanya yang telahmenyukseskan Pileg diwilayah Kec. Sungai Raya.

SINARPRATAMA ABADI Nomor 030/22/setKPUDGY/III/2014 tanggal5 Maret untuk kegiatan distribusi logistik pileg tahun 2014dengan nilai kontrak sebesar Rp2.995.100.000,00;Fotokopi Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi PemilihanUmum Nomor 23/SP/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tentangPengangkatan Saudara TITUS MOTE, S.E. sebagai PejabatPelaksana Tugas (PLT) Sekretaris KPU Kab.

PtkBahwa yang saksi lakukan dengan menghadiri rapat pleno perhitungansuara di kantor Kecamatan, secara umum saya mengawasi jalannya rapatpleno dan perhitungan pilpres, pileg DPR RI, DPRD PRov, DPRKota/Kabupaten dan DPD teknisnya apabila Hologram C1 yang dipegangPPK, Panwascam dan Para Saksi sudah sesuai, maka tidak perludilakukan perhitungan ulang, langsung direkap sesuai form, namun Jjikaada selisih atau perbedaan dari masing masing hologram C1, maka sayaselaku Panwascam akan meminta kepada PPK

Kubu Raya adalah melakukanmontoring pada saat pemungutan suara Pileg 2019;Bahwa Sdr. MUHAMMAD MARLI yang merupakan Ketua Panitia PemilihanKecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sdr. BAMBANGSUDARMONO, S.A.P Als BENGBENG yang merupakan KetuaPanwascam Kec. Sungai Raya Kab.

Kubu Raya secara logika tidak dapatmerubah atau menambah surat suara karena surat suara tersebutdisimpan dan dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian;Bahwa Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK atauPanwascam harus~ dilakukan sidang etik terlebih dahulu dandikoordinasikan dengan Gakkumdu dan tidak boleh dilimpahkan kekepolisian karena hal ini terkait dengan masa Pileg atau pemilu;Bahwa ada beberapa proses pelanggaran kode etik bersifat temuan danlaporan harus memenuhi syarat dan harus

Taman Jati Baru dan Polsek Metro Gambir Jalan Cideng BaratDalam 12, Gambir, Jakarta Pusat merupakan wilayah yang menjaditanggung jawab saksi sebagai Kapolsek Metro Gambir;Bahwa terkait dengan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 dalam OperasiMantap Brata 2019 saksi Kapolsek Metro Gambir selaku KasatGasSekOperasi Mantap Brata 2019 dalam setiap tahapan penyelenggaraanpemilu selalu melakukan pengamanan unjuk rasa terkait pemilu diwilayah Gambir khususnya dan di wilayah Jakarta Pusat Umumnya;Bahwa Saksi mengetahui

Terlampir;Bahwa bukti baru dimaksud adalah adanya surat dari PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada tanggal 28 April2014 telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 227/B/PanwasluMks/IV/2014, yang didasarkan atas Laporan Nomor34/LP/PanwasluMks/PILEG/IV/2014, sehubungan ditemukanadanya 2 (dua) berita acara pemungutan dan perhitungan suara(C1) dengan hasil perolehan suara yang berbeda pada TPS 06Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate, yang tindaklanjut rekomendasi tersebut untuk melakukan

ini memang strategi dari merekauntuk buat kerusuhan supaya kamikami yang di sini bubar,mohon..mohon..mohon.. kawankawan relawan kemari, video rekamantersebut berisikan tentang suatau keributan antara Kepolisisan denganWarga Masyarakat yang namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakejadian yang sebenarnya terjadi ; Bahwa terhadap 1 (satu) buah Video rekaman dengan durasi 29 (dua puluhSembilan) detik yang Saksi ketahui tersebut bukan berada di Batam karenasepengetahuan Saksi selama Pilpres dan Pileg

Bahwa Awal mula kejadian ini pada saat terdakwa menjadi tim Pileg H.Indra Simatupang calon anggota Dewan DPR RI No 05 dapil V Jabar dariPartai PDIP tahun 2012 lalu terdakwa kenal dengan sdr. Cahyadi dan sdr.Dimas Prasitiyo dalam acara sosialisasi calon anggota dewan DPR RI diDarmaga Kp. Ciringin dalam acara pembukaan kompitisi Badminton H. IndraCup kemudian tersangka tukartukaran No HP. kemudian di tahun 2014terdakwa di undang oleh sdr. Cahyadi dan sdr.

Personalia UnitKerja PT DRAGON PACK ,Menimbang, bahwa bukti T3 tentang Isi Peraturan Perusahaan PTDRAGON PACK Pasal 8 tentang Upah Lembur yang menurut Majelis Hakimtidak ada relevansinya dengan perkara a quo ;Menimbang, bahwa tentang bukti T2 mengenai ketentuan Pasal 14.B ayat(1) mengenai pemberlakuan Surat Peringatan dan Tergugat tidak berhakmendapat Surat Peringatan Il karena melanggar ketentuan UndangUndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Keputusan KPU, SE Menakertrans, Kepres yangmenyatakan hari pada saat pileg

2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Tahun2008 tentang Partai Politik (Undang Undang Parpol) sebagai berikut:Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihandilakukan melalui pengadilan negeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikanperselisinan internal partai terkait dengan Pileg

sebagai anggota DPRD KotaTidore Kepulauan yang mana programnya akan memajukan KelurahanMafututu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap pelaksana dan/atautim kampanye telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad.2 Unsur Dalam kegiatan kampanye pemilu:Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN SosMenimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya maksud darikegiatan kampanye pemilu sebagai hasil dari perbuatannya yang bertujuanuntuk memberikan dukungan untuk salah satu paslon pileg

HERMAN THMARIN mengikuti Pemilinan Pileg Legislatif DPRDHal.14 dari 39 hal. Put. No. 9/Pid.SusTpk/2017/PT/PBRKampar Tahun 2014 dan sebagian dana Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Terdakwa gunakan untukmembiaya biaya kampanye dari sdr.HERMAN THAMRIN kemudian sekitarbulan April 2014 dimana pada saat itu Sdr. HERMAN THAMRIN memintakepada Terdakwa untuk diberikan dana sebesar Rp.310.000.000.

Pada butir 2 surat tersebut Bawaslu menyatakan:Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu dalam Formulir Temuan Nomor002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 2 November 2012, dengan pokoktemuan yakni terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan kodeetik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitianadministrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitianadministrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sisteminformasi Partai Politik, ketertutupan akses bagi Partai Politik danBawaslu

Selain memberikan keterangan Ahli dalam kasus pelanggaranPemilu baik Pileg maupun Pemilihan Kepala Daerah, Ahli jugasering diminta menjadi fasilitator untuk memberikan penyegaranmateri tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu baik yangdilaksanakan oleh Polda Maluku maupun oleh Bawaslu PropisiMaluku;Ahli menjelaskan bahwa didalam ajaran/doktrin hukum pidana, paraahli membagi tindak pidana dalam beberapa jenis.

Bahwa terdakwa datang paling terakhir sehingga acara baru bisa dimulai, setelah terdakwa hadir baru dimulai dengan acara makan malamdan setelah itu terdakwa yang pertama menerangkan bahwa terdakwamaju untuk pemilihan pileg dan mohon dukungannya di lanjutkan olehsaksi yang mewakili saudara DJASMEN PURBA yang merupakan calonanggota DPR RI Dapil Prov. Kepri. dengan mengatakan katakata yangsama dan dilanjutkan dengan calon legislatif lainnya, yaitu sdra.RICHARD PASARIBU, sdra.

Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses plenodilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelumpencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, paraterdakwa dengan peranan masingmasing telah membuat sertifikat danberita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan denganoknum Caleg.Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara plenopenghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atauSuaranya bermigrasi tersebut

Jkt.Utrperanan masingmasing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut,merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara plenopenghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atauSuaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data eletronikmaupun berupa Berita Acara Resmi.

dalamsurat dakwaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangansaksisaksi serta keterangan terdakwa, maupun barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;Bahwa, berawal pada Tanggal 24 September 2013 sekitar pukul10.30 WIT, Terdakwa bersama dengan anggota Polisi lainnyamelakukan pengawalan terhadap saksi MARYATI LESSY PNSBendahara APBN mengambil uang di BANK BRI sebanyakRp.2.073.000.000, (dua Milyar tujuh puluh tiga juta) untukpembayaran Honor PPK dan PPS pada Pileg

ataupun diklarfikasi dan diberikan hakpembelaan diri malah PENGGUGAT pribadi kaget dengan adanya surat surattersebut diatas .Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Jjelas tidakmembenarkan tindakan tindakan sepihak dalam pemberhentian setiap kaderpartal .Bahwa upaya Pemecatan atas diri PENGGUGAT adalah langkah untukmemberhentikan PENGGUGAT dari kedudukan sebagai anggota DPRD sulbarpada hal nyata PENGGUGAT sudah menjalankan kode etik Partai PersatuanPembangunan pada saat tahapan Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 262/DPPPHPU/2014tertanggal 16 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikanperselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapKode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehinggaPengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakandirinya tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.4.

(dua ratus lima puluh jutarupiah) dikarenakan sekitar bulan April 2014 adanya dana Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 kepada PD.KamparAneka Karya dimana permintaan uang dari Terdakwa digunakan untukmembiayai kampanye Pileg Legislatif DPRD Kampar Tahun 2014 Terdakwayang diambil dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kamparpada PD.Kampar Aneka Karya Tahun Anggaran 2014.Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT PBRBahwa Permintaan Pertama Terdakwa pada