Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kdr
Tanggal 13 Mei 2015 — TJUTJUT SULIYATNO, SH
lawan HARI WICAHYONO,

64 — 67
  • mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh27karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-11-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
1.PT. MAKMUR BERKAH AMANDA diwakili oleh JOHAN TEDJA SURYA
2.PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA
235 — 119
  • Bahwa, selain melanggar Azas Kecermatan KTUN Objek Sengketa jugatelah melaggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku;MELANGAR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2012IV.16.Bahwa, dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 tahun 2012 tentangKetentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Persetujuan Rencana Tapak(Site Plan), Pasal ayat (1) huruf d dinyatakan:Untuk mendapatkan Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan), pemohonmengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui dinas dengandilampiri:d.
    Bumi Kencana Sejahtera, melainkanHalaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 185/G/2018/PTUN.SBY.adalah milik umum atau aset negara, dengan demikian Objek Sengketabertentangan dengan Peraturan Bupati a quo;MELANGGAR KETENTUAN UU NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANGPENGAIRANIV.18.Bahwa, di samping melangar ketentuan Peraturan Bupati SidoarjoNomor 50 Tahun 2012, KTUN obyek sengketa juga telah melanggarketentuan Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang PengairanPasal 1 angka 3, 4, dan 5 serta Pasal 5;IV.19.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sdw
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUSTINUS NGO Anak Dari GABRIEL GEH
27 — 19
  • berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN SdwBukan Tanaman jenis Shabushabu karena mengandung zatmethamphetamine;Bahwa, ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 26-09-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gto
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
MOHAMAD GUNTUR LAKORO Alias AKBAR
100 — 17
  • Orang tua terdakwa tidak mengetahui haltersebut; Bahwa benar pada saat itu terdakwa dilakukan asessment serta tes urine danhasilnya positif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar Pasal 112 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/G/KI/2019/PTUN.Mks
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
Termohon:
ABASIA
123 — 111
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).;6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHONINFORMASI untuk membayar biaya perkara.;Il. SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaryang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain,mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 28-01-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid/B/2015/PN.BDG
Tanggal 5 Maret 2015 — ARYA AUDRIAN Bin HERY HENDRIANA
656 — 136
  • selalusaja ada alasan tidak bisa dan kemudian saksi mendapat kabar tempat usahanya tidakada ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 25-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 390/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
SOEGIARTO WIYONO
43 — 3
  • Majelis Hakim, dalam Pasal372 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan,sedang dalam Pasal 378 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaanterdawa dengan kejahatan, dan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan Majelis Hakim memilih perbuatan terdakwa melanggar Pasaldalam dakwaan alternatif kKedua yaitu 372 KUHP karena barang tersebutberada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 21-02-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 146/Pdt.G/2017/PN.Tjk
Tanggal 21 Februari 2018 — - SYAMSUL ARIFIN, SPd lawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
86 — 18
  • unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1) Subjek hukum yang melakukan perbuatan;2) Perbuatan tersebut melawan hukum;3) Perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku(karena kesalahan dan atau kelalaian);4) Menimbulkan kerugian terhadap orang lain;5) Hubungan sebab akibat;Him. 13 dari 31 Putusan No.146/Pdt.G/2017/Pn.TjkPerbuatan Melawan Hukum tidak hanya melawan UndangUndang,namun ditafsirkan lebih luas menjadi:1) Melanggar hak subjektif orang lain;2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri;3) Melangar
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 51/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.YENI HERYANTI
2.NINA YULIYANTI
3.NENDEN YUNARSIH
Tergugat:
1.Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
2.Titin Karyatin (Kepala Desa Sukamukti)
307 — 205
  • Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 5 Ayat 1.2, 3, 6, dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desamengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 2,3, 6, 7, 8;Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDGBahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGATtelah melangar
Pengadilan PN TOBELO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 42/Pdt.G/2018/PN TOB
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 51
  • (putusanmahkamah agung tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K /Sip/1970),Termasuk dalam menentukan siapa yang akan di gugat, Pengugat tahu siapayang di rasa telah melangar haknya dan merugikan dirinya.
Pengadilan PTUN PONTIANAK
Putus : 03-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43 / G /2012 / PTUN - PTK
Tanggal 3 April 2013 —
99 — 38
  • Karena melanggar danbertentangan/bercanggah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian, pada Pasal 23 ayat (3) berbunyi; Pegawai Negeri Sipil dapatdiberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikankarena:(a) melangar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selainpelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UndangundangDasar 1945, Negara dan Pemerintah; atau(b) dihukum penjara atau
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs.H.Rinco Norkim Melawan Esen Hower, DKK
83 — 30
  • RINCONORKIM yang melebihi batas luasnya mencapai Kurang lebih 24 Hektartersebut, sudah sah dan nyata Melangar Ketentuan Hukum maka haruslah dibatalkan ;5. Bahwa Penggugat atas nama Drs.H.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 10 Januari 2013 — WIWIN WIDYA ASTUTI VS WALIKOTA PAGAR ALAM
63 — 48
  • olehPengadilan negeri Kota Pagar Alam atas kejahatan yang telah dituduhkantergugat kepada Penggugat ; Bahwa tindakan tergugat yang secara sewenang wenang telahmemberhentikan penggugat tidak dengan hormat sebagaimana yang telahdiuraikan dalam surat keputusannya No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal26 Juli 2012 tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahn penggugat melaluikeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapadalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat,melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 414/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : NORA YOSEFINE HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat III : SAHALA HUTAPEA
Terbanding/Penggugat I : DONNA ELITA HUTAPEA
Terbanding/Penggugat IV : SAHATA HUTAPEA
Terbanding/Penggugat II : BINTANG SULTONI HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat V : TORKIS MULA BASA HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat III : RODO ARI PARDAMEAN HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIURMA BERLIANI HUTAPEA
Turut Terbanding/Tergugat II : SAULUS RIFAI HUTAPEA
91 — 50
  • Bahwa Klaim Para Tergugat Dalam rekonpensi/Para PenggugatDalam Konpensiterhadap rumah dan tanah yang selama ini dimilikidan dikuasai serta ditempati Amir Syarifudin Hutapea jelas sangatsepihak, tidak berdasar, melangar kepatutan, etika dan menyalahihukum, baik hukum agama, nasional maupun hukum adat.Kepemilikan Amir Syarifudin Hutapea dan ahli warisnya terhadaprumah dan tanah di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. Ny. Hj. SUTARSIH, dkk melawan 1. Ny. DEBORAWATI, dk dan 1. Ny. EUIS binti MADJA, dkk
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cangkuang Kulon, sehingga pertimbanganJudex Facti yang demikian telah melanggar serta bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan ParaTermohon Kasasi merupakan (quod non, hal mana ditolak) pemilik tanahSertipikat Hak Milik Nomor 21/Cangkuang Kulon dan Sertipikat Hak MilikNomor 46/Cangkuang Kulon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 455/2002dan Akita Jual Beli Nomor 462/2002 adalah pertimbangan yang salahmenerapkan atau melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SYAFRIDA
Terdakwa:
HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN
27 — 21
  • PDM46/PLW/02/2019 tanggal 04 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Penipuan
Register : 23-04-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 304/PID.B/2013/PN.SGL
Tanggal 15 Juli 2013 — ROZILA Als JILUT Binti A.RAHMAN
74 — 13
  • Dari uraian tersebut, jelas sekali bahwa Jaksa Penuntut Umum belumdan/atau tidak sama sekali menguraikan unsurunsur yang dimaksud.Sehingga penyusunan Surat Dakwaan itu sendiri selain MELANGAR Pasal143 ayat (2) KUHAP, pula MELANGGAR Surat Edaran Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : SE004/J.A/1 1/ 1993 tanggal 16 November 1993tentang Pembuatan Surat Dakwaan serta Petunjuk Tehnis Pembuatan Surat16Dakwaan Nomor B607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993, yangmenegaskan bahwa penyusunan Surat Dakwaan harus
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 244/Pid.B/LH/2017/PN. Rgt
Tanggal 19 Juni 2017 — EDI SUPRIYONO Als EDI Bin SANUSI
327 — 7
  • DR sebesar US$ 131,06 (seratus tiga puluh atu koma nol enam dollaramerika);Bahwa perbutan yang dilakukan oleh KHOLIDI als ADI Bin MUHKTAR,MUHAMMAD YUSUF als YUDUF Bin MULYADI dan EDI SUPRIYONO als EDIBin SANUSI yang berperan sebagai orang yang mengangkut dan menguasaikayu olahan, memiliki kayu olahan, menebang dan mengolah kayu olahanHalaman 19 dari 30 halaman Perkara No : 244/Pid.B/LH/2017/PN.Rgttersebut tidak diperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
Terdakwa:
RIO FEBRIAN Bin SUHARLI SUWANTO
37 — 5
  • didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juni 2015 — FIRLI IRNANDA;KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
75 — 69
  • pelanggaranberat, sekolah harus memberikan alternatif pilinan sekolah lain yangsetara atau sejenis, jangan sampai anak dipecat tanpa adapendidikan lebih lanjut ;e Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah siswa didikmelakukan penyalah gunaan narkoba, melakukan pembunuhan dantindakan yang menimbulkan cacat permanen/ tetap ;e Bahwa bimbingan untuk anak yang melanggar tata tertib adalahbimbingan konseling, dilakukan oleh guru BK yang memberikanpenyadaran dan pemahaman bahwa pelanggaran itu melangar