Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 08-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 210/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IMRAN MISBACH, SH
Terdakwa:
MICHAEL MANUAMA
54 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Terdakwa Michael Manuama terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN SonPenggelapan Dalam Jabatan, Sebagai Perbuatan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana melangar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum;2.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

67 — 17
  • batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
    di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 —
89 — 24
  • Kemudian Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH dan Wanprestasidalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karena keduanyaharus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan haltersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang sepertiitu adalah kabur ;3.
    Kemudian Yurisprodensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal21 November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH danWanprestasi dalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karenakeduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehinggaberdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur ;3.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
91 — 91

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-02-2009 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/G/2009/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2009 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; LAWAN; RD. SUSI DIANA MULIYATI;
119 — 24
  • Adalah melangar hukum namun ternyataSerikat Pegawai Bank mandiri (SPBM) dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode20062008 telah menyepakati keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai, menurutMajelis hakim baik SPBM maupun Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, telahsepakat mengenai keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Dan karenanya berlaku sebagai bagian dari Perjanjian Kerja BersamaPT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG
SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SADJARI dkk lawan MAHDI WIYATI Al. WIYATI Al. WIJATI Al. NY. SURONO Al. NY. SOERONO Binti KUSNAENI dkk
72 — 36
  • membuktikanadanya sebabsebab atau alasan perubahan dari wajib pajak tanah a.nKUSNAENI dengan nomor Letter C yang tidak diketahui atau obscuuryang kemudian tanpa sebab apapun di rekayasa menjadi atas namaPENGGUGAT Letter C.No.325. dan bahkan secaraHalaman 33, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.gegabah/prematur tidak ada satupun petitum yang menegaskan sahdan berharganya jual beli tanah in casu antara KUSNAENI (AYAHKANDUNG TERGUGAT ) dengan PENGGUGAT yang juga menjadilandasan LEGAL STENDInya. jelas hal ini sangat melangar
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Pertanahan
Register : 09-11-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 04/G/2009/PTUN.Yk.
Tanggal 18 Februari 2010 — Ir. JUMADI; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
105 — 44
  • Bahwa berdasarkan ~ kenyataan ini, jelas alasanalasan maupun Pertimbangan Tergugat sehinggamengeluarkan Surat Keputusan tersebut yangdilakukan secara sepihak dan sewenang wenang, tidaksesuai dan atau melangar azas kecematan formal yangterkandung dalam azas azas umum pemerintahan yangbaik, oleh karena itu beralasan untuk dinyatakantidak sah/batal dan harus dicabut Surat KeputusanTergugat tersebut (obyek sengketa).; 12.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 163/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
MULYATI
Tergugat:
1.Kamid Sudarsono
2.Ariesca Dwi Aptasari, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
90 — 11
  • Kegagalan Penggugat dalam memahami konsepwanprestasi dan ketidak mampuan dalam menjelaskantindakantindakan Tergugat II sehubungan dengan tindakanyang melangar perjanjian kesepakatan bersama a quo tersebuttelah menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sejatinyaTergugat II bukanlan pihak yang wajib mematuhi, melaksanakandan/atau terikat dalam kesepakatan bersama a quo, sehinggagugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau Obscuur Libel.Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkarauntuk
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
176 — 42
  • suatu tindakPidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;75Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR =: Melangar
    Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.13Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
647 — 427
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pencurian
Upload : 13-11-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 34/Pid.B/2014/PN.MSH
Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: FAJRI ROLOBESSY ALIAS AYAH ALIAS ARI
38 — 19
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-03-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL
Tanggal 12 Maret 2012 — CHANDRA HARTONO, SH lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang
66 — 35
  • Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
57 — 8
  • . : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 114/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
NURKHALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Intervensi:
Drs. SUMARDI
118 — 129
  • ;Bahwa Tergugat telah melangar ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Pasal 301) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkapdan tidak ada yang disengketakan, dilakukanpembukuannya dalam buku tanah ~ menurutketentuan Pasal 29 ayat (1);sebab faktanya Tergugat tetap melakukan pembukuandalam buku
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
160 — 96
  • Bahwa tindakan Tergugat melangar ketentuan Peraturan Perundangundanganyaitu tentang Hak pakai Hak pakai yang diatur dalam Pasal 4143 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA). Halhal yang ditentukan di dalam UUPA tersebutkemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah(selanjutnya disebut PP 40/1996).
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 24-03-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 15 Oktober 2014 — Simon Pangala, SE sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (EnrekangSidrapRappangAnabanuaKalola) 2. Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
169 — 92
  • Juga sangatbertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.2. poin 40.6 ;b Selain itu tergugat pula telah melakukan pelanggaran pasai 13 PP. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ;c Demikian pula tergugat telah melangar ketentuan lainnya yakni merugikanpenggugat karena tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatanMata Allo tersebut ;Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 18-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 31/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 19 Maret 2018 — HERMES NABABAN VS MASTA NABABAN, DKK
66 — 48
  • TarutungPerbuatan Tergugat XII tersebut melangar hukum sehinggamerugikan penggugat s/d VI karena tidak dapat menguasaidan mengusahai tanah tersebut seluas 5 meter x 3 meter + 7meter xl3 = 106 meter persegi selama 33 tahun lebih; Adapunkerugian tiap tahun nya di nilai dengan uang adalahRp.3.600.000 / tahunJumlah kerugian penggugat s,d IV dan turut tergugat , Ilselama 33 tahun adalah = 33 tahun x Rp.3.600.000, = Rp.118.800.000, ( Septus delapan belas juta delapan ratus riburupiah );4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, d/h PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, VS. Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA.
133 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 4 September 2002;Judex juris telah khilaf atau keliru) dalam menilaiperbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PemohonPeninjauan Kembali.4.Bahwa apabila membaca pertimbangan judex juris sepertitersebut diatas, maka Judex Juris telah khilaf ataukeliru dalam menilai perbuatan melawan hukum= yangdituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengingatsubstansi gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalahperbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalampasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 06-03-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.BKN
Tanggal 21 Oktober 2013 — Hj. MARYANI H.S. Binti H.M. SANI dkk M e l a w a n Hj. ZAHARA Binti YAKIN dkk
58 — 23
  • Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkansebagaimelawan undangundang, melanggar kesusilaan dan ketertibanumum.Bahwa objek perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalahtanah milik T'ergugat I, bukan milik Para Penggugat, tanah milik Tergugat Itidak memiliki hubungan hukurn dengan Para Penggugat, jadiperbuatan TergugatI menjual tanah miiik Tergugat I kepada Tergugat II tidak melangar hakSubyektif Para Penggugat atau tidak bertentangandengan kewajiban Tergugat Idan Tergugat
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUMANTRI Als EHOK Bin JAMIUT
39 — 25
  • Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawantelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jefri dan saksiBonadi karena telah melangar tindak pidana narkotika jenis daun ganja; Bahwa saksi bersama saksi FEBRI EVISAN