ayat(1) huruf b;Menimbang, bahwa, terhadap pelaksanaan hak kreditor terhadap kreditorpemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunanatas kebendaan lainnya termasuk sebagai kreditor yang diistimewakan ataukreditur sparatis, sebagaimana pasal 246 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pelaksanaannyaditentukan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaankewajiban pembayaran utang;Menimbang, bahwa pengertian kreditur Preferen

Sehingga kreditor konkurentidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah meneliti bukti surat yangdiajukan oleh Para Tergugat ternyata telah dijatuhnkan putusan homologasi ataupengesahan hakim atas persetujuan antara debitor dan kireditor konkuren untukmengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana putusanNomor 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga Smg.

Selaku PPAT di KabupatenTemanggungSelanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena Objek Sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggunganmaka memberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen kepadaTergugat sebagai pihak yang beritikad baik tee goeder trouw sehinggakarenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hakhakdan kepentingannya;Bahwa kemudian, juga benar dan tidak dibantah serta diakui olehPenggugat

dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggunganyang dilakukan oleh Tergugat Il atas permohonan Tergugat dilaksanakanberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang merupakanketentuan khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen

telah dibebani HakTanggungan Pertama senilai Rp.62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus riburupiah) berdasarkan sertipikat Hak Tanggungan No.791/2011 tertanggal 28Februari 2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/2011tertanggal 13 Januari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Enny RatmawatiSarjana Hukum, selaku PPAT dikabupaten Karanganyar oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

13januari2011 atas fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dimana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan hutang berupa ObyekSengketa milik Terlawan II dalam Rekonpensi / Pelawan II dalam konpensi yangterhadapnya telah dibebani hak tanggungan, sehingga oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri atas agunan kreditdimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 (Surat Keterangan No.89/DS/III/2015) dan Bukti P8 (Surat Keterangan 72/DS/III/2014) sertamemperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, oleh karena jaminan hutang yangdisertakan dalam perjanjian tersebut masih berupa Letter C dan pastinya tidakdibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidakdilindungi hak preferen

dipatuhi oleh masingmasing pihak baik pihak debitur maupun pihak kreditur, terlebihlebih perjanjiankredit dimaksud jelasjelas tertuang dalam akta notariil yang merupakan suatualat pembuktian yang kuat dan sempurna ;9 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Nyonya Agnes BudiLestari sesuai dengan Perjanjian Kredit, Terlawan II selaku Penjamintelah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupa Tanah dan Bangunandengan Sertipikat Hak Milik No. 1734 atas nama Subandri Santoso ;Bahwa untuk memberikan hak preferen

dan kepastian hukum, atas barangjaminan tersebut maka telah dibebankan Hak untuk menjamin pelaksanaankewajiban Nyonya Agnes Budi Lestari sesuai dengan Perjanjian Kredit,Terlawan II selaku Penjamin telah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupaTanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1734 atas nama SubandriSantoso ;Bahwa untuk memberikan hak preferen dan kepastian hukum, atas barangjaminan tersebut maka telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 1102

Maybank Syariah Cabang BandaAceh, dimana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuanhukum memegang hak privilege (Hak Istimewa) sebagai Kreditur Preferen,yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memutuskan sengketa pembagian hartadengan keadaan sebagaimana tersebut, haruslan melibatkan pihak ketigasebagai pemegang hak kebendaan di atas, yaitu PT. Bank InternasionalIndonesia (Tbk) sekarang PT.

Rp131.250.000,00(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 692tertanggal 12 Februari 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 530/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat olehdan di hadapan Damar Susilowati Sarjana Hukum, PPAT di Semarang,sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri atas agunan kredit senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan"hak preferen

tanah obyek sengketa yang dijadikan agunan untuk menjaminpengembalian hutang PT Gigantica Trigano adalah milik dari Terlawan I.Dengan demikian Terlawan adalah sebagai penjamin hutang PT GiganticaTrigano kepada Terlawan Il;Bahwa, dalam perkara a quo Pelawan merasa memiliki hak atas tanahobyek sengketa tersebut walaupun tidak merupakan jaminan yang diserahkankepada Pelawan dan belum diikat secara hak tanggungan/hipotik;Bahwa, Terlawan Il adalah sebagai pemegang hak tanggungan dansebagai kreditur preferen

sebagaimana SHT No.01633/2013tanggal 10/06/2013.Halaman 7 Putusan Nomor 324/Pdt/2019/PT.SMGBahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada JAWABAN angka 4 diatas telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasSertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyalhak preferen

Insinyur Supriyadi (in casu Penggugat I) yangtelah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) Nomor 4214/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan oleh karenanyamemiliki hak preferen/ hak untuk mendapatkan pelunasan terlebihdahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan dan memiliki hakuntuk melakukan eksekusi sendiri berdasarkan parate exekutie yangdemi hukum melekat pemegang hak tanggungan;.

Insinyur Supriyadi (in casuPenggugat I) dan oleh karenanya memiliki hak preferen / hak untukmendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek haktanggungan dan memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiriberdasarkan parate eksekusi yang demi hukum melekat padapemegang hak tanggungan;.

Bahwa fakta yang ada, Tergugat II adalah pemegang hak tanggunganyang sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 352 seluas + 3.520 M* yang terletak di Desapelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atasnama Insinyur Supriyadi (Para Penggugat) yang telah diikat denganSertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4214/2012 tanggal 08 Oktober2012 oleh karenanya memiliki hak preferen / hak untuk mendapatkanpelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungandan

Bahwa dengan telah dilekatkannya hak tangungan maka sesuai UUNo. 4 tahun 1996 TERLAWAN mempunyai hak preferen jika SriRahmawatun dan PELAWAN dikemudian hari terbukti wanprestasi.5.

DalamKonvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi beserta istrinya selaku Debiturtelah tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku Debitur terhadapTerlawan Dalam Konvensi/Pelawan Dalam Rekonvensi selaku Kreditursesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga jaminanatas sebidang tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik No. 7772 atasnama Pelawan Dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi danSertifikat Hak Milik No. 742 atas nama istri Pelawan DalamKonvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi menjadi hak preferen

Nomor 39/Pdt-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 November 2017;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Preferen Khusus Karyawan;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Khusus Leasing;
2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Separatis;
13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Konkuren;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Sementara Diakui Kreditur Preferen.

Nomor TITIK39/PdtPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 IKIRANAWATINovember 2017; SOEBAGJO. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui jpada tanggal 30Kreditur Preferen Khusus Karyawan; Juli 2018. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Khusus Leasing;. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Separatis;. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar PiutangDiakui Konkuren;. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang SementaraDiakui Kreditur Preferen.28. 1(satu) bidang tanah

Bank Lippo sendiri sebagai pemohon lelang atas objekjaminan Nomor : 78 yang terletak di Desa/Kelurahan Kadilangu,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dalam kapasitasnya sebagaikreditur pemenang Hak Konkuren dan Preferen sebagai pemenangHak Tanggungan (HT) tunggal atas pemohonan lelangnya menurutSaya juga sudah melalui persyaratan hukum.4. Secara de facto obyek sengketa SHM No 78 sejak duludulusekali sampai sekarang masih dikuasai dan didayagunakan olehprinsipal.

Bank Lippo dalam kapasitasnyasebagai kreditur pemenang Hak Konkuren dan Preferen sebagaipemenang Hak Tanggungan (HT) ketika itu penyelenggaraannya sesuaidengan payung hukum yang berlaku; Bahwa secara de facto SHM No. 78 sejak dulu sampai sekarangmasih dikuasai dan didayagunakan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IImembantah secara tegas yang pada pokoknya bahwa : Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta baru berdiri pada tahun

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU KABUR (OBSCUURLIBEL) Kualifikasi Gugatan dari PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR1.Bahwa, PENGGUGAT dalam dalil gugatannya telah menyatakan TERGUGATIl telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengajukanpermohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kepadaTERGUGAT ;Perlu diketahui dasar pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan olehTERGUGAT Il (memiliki hak preferen) kepada TERGUGAT adalah merujukkepada pasal 6 jo. 20 ayait 1 UU No. 4 tahun 1996

Akta Pengikatan Hak Tanggungan(APHT) No. 331/PGL/II/2014 oleh Notaris/ PPAT Fransiskus Bektiono, SH; Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, makaTERGUGAT Il memiliki hak preferen untuk mendapatkan/ memperolehpelunasan atas seluruh hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudianhari teroukti Wanprestasi;Bahwa dalil PENGGUGAT poin 5 s.d 7 adalah keliru dan haruslah ditolakdengan tegas, karena itu hanyalah alasan dari PENGGUGAT belaka dalammencari alasan pembenar atas keterpurukan dalam

Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No. 1671/2013 tanggal10 Juni 2013.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, maka TERGUGAT1 menurut hukum memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanatas hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hari terbuktiWanprestasi.4.

Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No.1671/2013 tanggal 10 Juni 2013.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, makaPENGGUGAT REKONPENSI memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan atas hutang TERGUGAT REKONPENSI, jika TERGUGATREKONPENSI dikemudian hari terbukti Wanprestasi.Hal. 20 Putusan No.266 /Pdt/2017/PT SMG5.

Oleh karenanyatidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualanlelang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat III bilamanaTergugat dan Tergugat II tidak mampu membayar hutangnyadan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagaikreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan padatanah milik Tergugat III.

Tergugat merupakan pihak yang paling dirugikan dalam perkaraaquo;Tergugat selaku kreditur yang mempunyai hak preferen adalah pihakyang paling dirugikan dalam perkara ini.

Penggugat berkalikali mengatakan bahwa SHM No.123/karombasan utara/2010 dan SHM No. 177/karombasan utara/2014 memintadikembalikan dengan dasar Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 21 Desember 2012,namun pada faktanya SHM No. 177/karombasan utara/2014 dijadikan jaminanberdasar pada Addendum Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit No. 7 tanggal 4Desember 2014 bukan dari Perjanjian Kredit No 91 tangal 21 Desember 2012.Apakah Penggugat berniat dengan sengaja untuk mengaburkan fakta danBahwa untuk memberikan hak preferen

Tendean (almh) juga menandatanganiperjanjian tersebut.Didalam gugatan Terbanding berkalikali mengatakan bahwa SHMNo. 123/karombasan utara/2010 dan SHM No. 177/karombasanutara/2014 meminta dikembalikan dengan dasar Perjanjian KreditNo. 91 tanggal 21 Desember 2012, namun pada faktanya SHM No.177/karombasan utara/2014 dijadikan jaminan berdasar padaAddendum Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit No. 7 tanggal 4Desember 2014 bukan dari Perjanjian Kredit No. 91 tangal 21Desember 2012.untuk memberikan hak preferen

tanggal 21Desember 2012 yang menerima fasilitas Kredit Modal Kerja sebesarRp.700.000.000, sesuai Akta No.91 tanggal 21 Desember 2012 dengan jaminanSHM No.123/Karombasan a.n Debby Janty Tendean dan selanjutnya dilakukanSuplesi Kredit berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit dan Suplesi KreditNo.7 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.250.000.000, dengan jaminan SHMNo.177/Karombasan a.n.Debby Janty Tendean, sehingga total plafon kredit yangdiperoleh adalah Rp.850.000.000,Bahwa untuk memberikan hak preferen

., Notaris/PPAT di Pacitan ;sehingga terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen kepada TERGUGAT IV sebagai pihak Kreditur yangberitikad baik te goeder throuw yang harus dilindungi hakhak dankepentingankepentingannya secara hukum ;Hal 15 dari 50 hal.Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Pct4.

Bahwa senyatanya saat ini Obyek Sengketa berada dalam pengelolaanTERGUGAT IV selaku Kurator yang terhadapnya kemudian akan dijuallelang eksekusi hak tanggungan untuk pemenuhan hakhak dankewajiban TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV selaku KrediturSeparatis dan Preferen yang harus dipisahkan dan didahulukanpemenuhan hakhaknya atas Obyek Sengketa ;6.

TERGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tertanggal 13 Mei 2014 telah dinyatakan pailitterhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 dan atas pemenuhan kewajibanhutangnya kepada TERGUGAT IV telah MACET maka adalah sah dandibenarkan secara hukum tindakan TERGUGAT V untuk mengelola ObyekSengketa dan kemudian melakukan lelang eksekusi hak tanggunganterhadapnya dengan perantaraan TERGUGAT VI yang mana atas hasillelangnya secara preferen

point 5, terhadapnya telah dibebani haktanggungan yang mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun1996, oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri bahwa atas Obyek Jaminan dimaksudsenyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen