Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 19 Januari 2015 — TIM LIKUIDASI PT.BANK RATU (Dalam Likuidasi), lawan 1. PT AJI SATRIA SENA KARYA (PT.ASSK)Aji Satria Sena Karya, 2. PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM CQ DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 3. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I PROPINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTA BEKASI CQ PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BEKASI,
125 — 82
  • tersebutkepada Tergugat IV selaku BUMN untuk dibangun dan dioperasikan JalanTol JORR seksi E1 (JatiasihCikunir) yang sebagian pembangunannyamenggunakan 5(lima) bidang tanah HGB milik Penggugat, dimana Jalan TolJORR seksi E1 tersebut telah dioperasikan oleh Tergugat IV yang telahmendapatkan keuntungan yang besar dari hasil pengoperasian Jalan TolJORR seksi E1 diatas tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa berhubungpembayaran uang ganti rugi atas pembebasan 5(lima) bidang tanah milikPenggugat tersebut melangar
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
191 — 151
  • Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dantanaman ;8.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 13-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 172/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 27 Februari 2018 — -. EBEN MANU,dkk vs -. SIMEON LALUS,dkk
100 — 39
  • KORINUS LALUS alm dan yang pernah dihuni juga olehMARTEN LAKAT alm hanya dengan dasar hak pakai adalahHalaman 18 dari 95 halaman Putusan No : 172/Pdt/2017/PT.KPG.merupakan pengakuan dari SIMEON LALUS ( tergugat )terhadap tana sengketa tersebut merupakan hak para penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat ( SIMEONLALUS ) yang telah membangun rumah permanen di atas tanahtempat milik TANAM LASI alias KORINUS LALUS alm tanpapersetujuan / tanpa izin dari para penggugat adalah perbuatanyang melangar
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Plg
KOSIM KOTAN - LAWAN - KOKO GUNAWAN THAMRIN, DKK
86 — 22
  • PTUN.Plg tanggal16 februari 2012 yang dimenangkan oleh Penggugat intervensi danputusan tersebut di kuatkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan putusan No.56/B/2012/PT.TUN medantanggal 18 Juli 2012 dimana perkaranya saat ini dalam proses kasasi diMahkama Agung Republik Indonesia sehingga perbuatan tergugatintervensi 5 yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut dantergugat intervensi 7 yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.9514/Sukajaya merupakan perbuatan melangar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
57 — 51
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Pelaksanaan PendaftaranPeralihan Hak (Balik Nama) :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No,02/Hj (dahulu Hak MilikNomor 10991/S1), tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur 27Nopember 2012 Nomor 130/2012 ( dahulu tanggal 23 Maret1992, Nomor 234/1992), luas 2.870 M*, yang terletak diKelurahan Harapan Jaya ( dahulu Sukarame ), KecamatanSukarame Kota Bandar Lampung. Atas nama Koperasi PegawaiNegeri SAPTAWA.2.
    Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Pelaksanaan PendaftaranPeralihan Hak (Balik Nama) :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No,02/Hj (dahulu Hak MilikNomor 10991/S1), tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur 27Nopember 2012 Nomor 130/2012 ( dahulu tanggal 23 Maret1992, Nomor 234/1992), luas 2.870 M?, yang terletak diKelurahan Harapan Jaya ( dahulu Sukarame ), KecamatanSukarame Kota Bandar Lampung. Atas nama KoperasiPegawai Negeri SAPTAWA.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
173 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • skorsing terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sebagaibagian dari proses pemutusan hubungan kerja karena efisiensisebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa Penggugat Nomor 48telah di demosi, Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya tersebut;Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikandalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum vide Pasal 1365 KUHPerdata karena melangar
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
296 — 102
  • POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
251 — 183
  • Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
86 — 132
  • dan tidak mengangkat telepon dari PenggugatRekonpensi/Dahulu Tergugat Konpensi tersebut.13141516BAHWA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUMBahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas maka telah jelas fakta hukumnya bahwaTergugat Rekonpensi/Dahulu Penggugat Konpensi telah melanggar hukum danberetikat tidak baik dengan tidak mengembalikan hutang sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Dahulu PenggugatKonpensi telah melanggar hukum dan melangar
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 121/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
279 — 287
  • mejaditanah yang dikuasai Negara, maka Negara diberikan kewenangan untuk memberikan Hak kepemilikan yang baru kepadasiapapun yang mengajukan permohonan pemberian hak atastanah dengan memenuhi syarat syarat yang telah ditentukanoleh Peraturan Perundangundangan dan Peraturan MenteriNegara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;Bahwa dengan demikian terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melangar
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 21-12-2016 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
DJUNDJUNGAN PANDJAITAN
Tergugat:
1.TONGGO PANJAITAN
2.HORAS BAKTIAR PANJAITAN
3.Ir. WILFRIED PANJAITAN
4.TURMAN PANJAITAN
5.HENDRIK H. PANJAITAN
6.HITLER PANJAITAN
7.Ir. PANDAPOTAN PANJAITAN
8.BUSISA PANJAITAN
9.ALBERT PANJAITAN
115 — 55
  • putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam BeritaAcara Persidangan perkara a quo dianggap termuat dan dipertimbangkan dalamputusan ini;Tentang Pertimbangan Hukum:Dalam Provisi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam gugatanya Kuasa Penggugat memohon agarkepada Tonggo Panjaitan (Tergugat I) menghentikan serta menghindarkan diri daritindakantindakan yang melangar
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 13 Februari 2014 — ABDUL MUIN RUSDI,ST
124 — 96
  • Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus Perbankan
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah)
Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
553 — 499
  • Jadi di dalam asasatau prinsip syariah pun juga mengenal asas kebebasan berkonitrak jadipara pihak itu punya hak sepenuhnya untuk menyusun kontrak selamatidak melangar tadi kalau dalam konteks Hukum Positif selama tidak adaundangundang yang dilanggar.
    Jadi di dalam asas atau prinsip syariah pun juga mengenal asaskebebasan berkontrak jadi para pihak itu punya hak sepenuhnya untukmenyusun kontrak selama tidak melangar tadi kalau dalam konteks HukumPositif selama tidak ada undangundang yang dilanggar.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 05-05-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
156 — 90
  • ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 11-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : TARADJI LETAHIIT
129 — 64
  • ayat (1) Jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2701 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 31 Juli 2017 — H. SIODINAR, S.IP ;
84 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Voni Bintang Nusantara, apalagi pendapat BadanPemeriksa Keuangan yang seolah menyimpulkan bilaTerdakwa/Pembanding yang telah melangar Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Bahwa meskipun demikian mencermati bukti yang terlampir dalamberkas perkara yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umim berupa Hasil Auditternyata Badan Pemeriksa Keuangan tidak satu) pun yangmenerangkan/menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa Terdakwa jugaikut bertanggungjawab terkait dengan adanya kelebihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2008 — Upload : 14-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161K/PID.SUS/2008
Tanggal 7 April 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN ; H. RAMLAN ZAS, SH.MH
194 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mendakwaterdakwa melangar PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban DanPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat dan BelanjaDaerah;2.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 31-01-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.SKY
Tanggal 7 Februari 2013 — Rusdi Superi, dkk -lawan- Perseroan Terbatas (PT) Dapur Sawit, dkk
174 — 45
  • Majelis Hakim maka perbuatan Tergugat I yang telah menguasaiobjek sengketa tanpa hak, dan perbuatan Tergugat II yang tidak dapat menyelesaikanproses pendistribusian lahan bagi warga peserta TSM sejumlah 61 (enam puluh satu) KKdan perbuatan Tergugat III yang memberikan izin usaha perkebunan kepada Tergugat Itanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan Tergugat II kesemuanya dapat dipandang telahmelanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini hak Para Penggugat) dan perbuatantersebut pun telah pula melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
104 — 36
  • 35/KPU.Kota.006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan CalonWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa bakti20132018 yang Tidak Dibatalkan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi atau masih sah dan berlaku, sehingga Tergugat telahmelanggar Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)pasal angka 3 hurup d jo pasal 10 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan atau melangar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
102 — 157
  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/oburuh selama dan sesudahmelakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).